MEDAN, SUMUTPOS.CO – Camat Medan Marelan, Afrizal dinilai warga arogan dan tak bersahabat. Bahkan, camat tersebut dituding sepele terhadap warganya dan tokoh masyarakat.

Oleh karenanya, warga lantas melaporkan sikap arogan camat ini ke DPRD Medan. Kehadiran warga diterima oleh Anggota Komisi A DPRD Medan, Zulkarnain Yusuf Nasution. Selain ke Komisi A, warga juga mengadukan permasalahan ini ke Fraksi Golkar yang diterima Mulia Asri Rambe.

Menurut Idrus Ahmad, salah seorang warga, sejak Afrizal menjabat Camat di Medan Marelan sikapnya tak bersahabat kerap ditunjukkan olehnya. Camat juga diduga tak pernah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat maupun organisasi setiap kegiatan atau kebijakan yang dilakukannya.

“Afrizal tidak menunjukkan sifat seorang pemimpin dan tidak mengayomi masyarakat Medan Marelan Selain itu, masih banyak lagi,” kata dia, kemarin (8/5).

Diutarakannya, warga mengancam apabila permohonan tersebut tidak ditanggapi maka akan melakukan aksi. Salah satu diantaranya, akan menutup TPA yang ada di Jalan Paluh Nibung Medan Marelan.

Menanggapi itu, Anggota Komisi A DPRD Medan, Zulkarnain Yusuf Nasution mengaku, berjanji akan menyampaikan aspirasi pada pimpinan dewan. Selanjutnya menindaklanjuti dengan melaporkan pada walikota.

“Kami mengapresiasi kedatangan warga yang melaporkan arogansi camat. Selayaknya selaku pemimpin di kecamatan memberi contoh yang baik pada masyarakat,” kata Zulkarnain.

Politisi PAN ini menambahkan, tanpa dukungan masyarakat kinerja camat tidak bisa berjalan baik. “Seharusnya camat merangkul semua elemen masyarakat. Apa yang terjadi di lingkungan itu, masyarakat yang lebih tahu, bukan camat,” kata dewan di komisi bidang pemerintahan ini.

Senada juga diungkapkan anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar, Mulia Asri Rambe. Bahkan Mulia mengaku, sudah banyak menerima keluhan warga atas jeleknya kinerja mantan Sekcam Medan Petisah ini.

“Jika benar apa yang dilaporkan masyarakat, harus dicopot camat marelan itu, udah gak betul cara kerjanya,” ujar Mulia yang akrab dipanggil Bayek ini. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengungkapkan pada triwulan I 2019 masih ada terdapat sejumlah perusahaan penunggak pajak. BPPRD sudah melakukan upaya penagihan melalui surat edaran ke seluruh pemilik perusahaan, untuk segera membayarkan kewajibannya tersebut.

“Ya, masih ada (perusahaan penunggak pajak, Red). Upaya penagihan kita lakukan terus menerus. Kita juga sudah menyurati perusahaan yang belum membayar kewajibannya itu,” kata Kepala BPPRD Medan Suherman menjawab Sumut Pos.

Namun sayang, Suherman mengaku tak mengingat persis ada berapa banyak jumlah perusahaan yang menunggak pajak itu. Data tersebut diakuinya mesti dimintanya terlebih dulu dari kepala bidang bersangkutan.

“Seperti di sektor pajak bumi bangunan, parkir, restoran, hotel dan tempat hiburan nanti saya minta dulu ke masing-masing kabid untuk datanya. Di antara sektor tersebut memang ada yang belum menyerahkan kewajibannya. Tapi memang sekarang saya belum pegang datanya,” kata mantan Kadis Kebudayaan Medan itu.

Pihaknya mengaku saat ini tim penunggak pajak yang terdiri dari lintas instansi sudah turun ke lapangan untuk melakukan penagihan kepada para wajib pajak. “Baik dari kepolisian, kejaksaan, dan BPPRD sendiri sudah mulai turun melakukan penagihan. Mereka bertugas menangih semua pajak daerah Kota Medan yang menunggak,” katanya.

Sebelumnya Suherman mengungkapkan, sedikitnya 100 perusahaan di Medan menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Tak tanggung-tanggung, total tunggakan keseluruhan mencapai Rp25 miliar lebih. “Ada lebih dari 100 perusahaan yang menunggak PBB, cuma kami membuat daftarnya hanya 100 perusahaan dengan tunggakan paling besar. Mereka menunggak PBB mulai dari satu hingga tiga tahun belakangan. Mulai dari miliaran hingga ratusan juta rupiah,” paparnya.

Dari 100 perusahaan penunggak terbesar PBB itu, ka-tanya bergerak di bidang industri, pusat perbelanjaan dan lainnya. Namun, disinggung nama perusahaan tersebut, Suherman enggan membeberkannya dengan alasan mereka masih memiliki itikad baik dan berjanji akan melunasinya.”Perusahaan penunggak PBB diharapkan melunasi tunggakannya. Sebab, tahun ini tagihan baru akan segera keluar dan tentunya semakin menambah jumlah utang yang harus dibayar,” ujarnya.

Pihaknya menduga, perusahaan terkesan enggan membayar tunggakan PBB karena keuangan mereka sedang tidak sehat. Atau, kemungkinan sanksi atau hukumannya tidak terlalu kuat. “Tidak tertutup kemungkinan akan ada tindakan tegas kepada wajib pajak penunggak PBB. Hal itu untuk memberi pelajaran kepada mereka agar taat pajak,” tegasnya.

Dia menambahkan, sebagai warga negara yang baik hendaknya membayar PBB tepat waktu. Sebab, seluruh pajak yang dibayarkan digunakan untuk membangun kota. “Pajak yang dibayarkan dipastikan untuk memba-ngun kota. Jadi mari kita sama-sama membangun kota ini dengan taat membayar pajak,” imbaunya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan mengatakan, pihak BPPRD harus tegas terhadap para penunggak PBB. Hal itu agar ada efek jera. “Bagi mereka yang menunggak, ditempel stiker saja dan biar malu mereka belum bayar pajak. Mudah-mudahan, kalau sudah malu ada timbul niat untuk membayar,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus memutar otak atau menyiasati adanya bantuan dana kelurahan yang akan diterima sekitar Rp53 miliar. Sebab, adanya dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut diharuskan menyiapkan dana pendamping yang ternyata jumlahnya lebih besar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga mengatakan, dana pendamping memang lebih besar dari dana kelurahan. Dana pendamping tersebut jumlahnya sekitar Rp280 miliar, yang dihitung sekira 5 persen dari total APBD Kota Medan 2019.

“Aturan dari pemerintah pusat memang harus diwajibkan ada dana pendamping sekitar Rp280 miliar. Akan tetapi, anggaran kita sudah dialokasikan untuk kegiatan di OPD,” ujarnya, kemarin.

Namun demikian, kata Irwan, yang terpenting Pemko Medan ada menyiapkan dana pendamping. Tetapi, tak sesuai yang diharapkan pemerintah pusat sebesar Rp280 miliar.

“Menyesuaikanlah dengan kemampuan APBD kita, mana yang bisa kita geser dari OPD. Artinya, anggaran OPD ada yang kena pangkas atau efisiensi dari adanya dana kelurahan,” terangnya.

Irwan mengaku, saat ini pihaknya masih mengerjakan proses administrasinya. Setelah itu, barulah berlanjut ke dana pendamping kelurahan. “Sampai sekarang masih menunggu dana kelurahan, artinya belum ada kita terima karena masih proses administrasi,” ucapnya.

Disebutkan Irwan, dana kelurahan yang akan diterima Pemko Medan sekitar Rp53 miliar nantinya untuk 151 kelurahan. Namun, untuk detailnya masih menunggu petunjuk teknisnya bagaimana terkait Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.

“Dengan adanya dana kelurahan, maka beberapa dinas terkena imbas pengurangan anggaran yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Pengurangan anggaran tersebut, untuk dana pendamping masing-masing dinas yang berhubungan dengan pembangunan fisik seperti Dinas PU dan Dinas Perkim-PR,” pungkas dia.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, dana kelurahan ini peruntukannya sudah diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Sebanyak 151 kelurahan di Medan akan mendapat semua dana tersebut lebih kurang Rp350 juta. “Dana sekitar Rp350 juta itu tidak langsung dicairkan sekaligus, melainkan dua tahap. Kemungkinan 50 persen pada semester pertama dan 50 persen semester kedua. Jadi, setelah mendapat pada semester pertama selesai, lalu laporkan,” kata Akhyar.

Kata Akhyar, dengan adanya dana kelurahan ini maka para lurah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan sekretaris lurah menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Akhyar menambahkan, pihaknya telah melakukan rapat internal terhadap seluruh perangkat di lingkungan Pemko Medan untuk memastikan panduan mekanisme dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun untuk 2019. Salah satu yang diatur, menyangkut pengerjaan mana saja yang harus lewat tender, dan mana yang bisa penunjukkan langsung termasuk sistem arus kas untuk menghindari kekosongan anggaran.

Sebelumnya, Kepala Dinas PU Medan, Isa Ansyari mengeluhkan anggaran di kegiatan tahun 2019 terbatas dan berkurang. Sementara, banyak jalan dan drainase yang butuh perbaikan.

“Setiap daerah yang mendapat dana kelurahan harus mempersiapkan dana pendamping .”Pemangkasan anggaran Rp50 miliar sebagai dana pendamping dana kelurahan,” pungkasnya. (ris/ila)

KARO, SUMUTPOS.CO – Setelah vakum kurang lebih setahun, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo kembali bergejolak. Gunung api tertinggi di Sumatera Utara itu mengalami erupsi dahsyat selama 45 menit, Selasa (7/5) pagi.

Letusan ini sontak menggemparkan warga Tanah Karo yang bermukim di sekitar lereng (radius aman), khususnya arah timur dan tenggara. Pasalnya, abu vulkanik tebal berwarna kelabu itu mendadak menyelimuti langit. Cuaca cerah pagi itu berubah gelap.

Detik berikutnya, hujan abu mengguyur sebagian besar wilayah sebelah timur dan tenggara Karo. Kondisi itu membuat warga sempat kaget bercampur panik. Wajar saja, karena hampir setahun belakangan ini Gunung Sinabung tak pernah lagi erupsi. Terakhir, erupsi terjadi dua hari paskalebaran tahun 2018.

Kini Sinabung kembali bergejolak. Erupsi ini yang terjadi di hari kedua puasa kemarin, adalah kali pertama Sinabung erupsi tahun 2019 ini. “Kita jelas merasa ngeri dan takut. Cuaca yang cerah tadi pagi tiba-tiba berubah gelap. Awalnya kami tak mengira gunung meletus. Kami baru sadar setelah abu vulkanik mengguyur,” kata Junedi Sembiring (50), warga Desa Pertumbuken Kecamatan, Barusjahe.

Dikatakan Junedi, saat peristiwa itu, kebanyakan warga sedang bersiap-siap pergi kerja, seperti ke ladang ke kantor dan sebagainya. “Tebal kali abunya, atap rumah, jalan, ladan dan daun tanaman dan tumbuh-tumbuhan berubah jadi putih kehitaman,” katanya.

Beruntung, hujan abu itu tak berlangsung lama. Hingga warga bisa kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. “Kalau pun ada, paling hujan abunya hanya sekitar setengah jam lah. Setelah itu, cuaca kembali normal dan cerah,” tandasnya.

Data dirangkum Sumut Pos dari Pusat Pos Pengamat Gunungapi (PGA) Sinabung di Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Gunung Api Sinabung berada di Kecamatan Naman Teran itu mengalami erupsi Selasa (7/5), pukul 07.48 WIB. Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 2.000 meter. Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, kolom abu teramati berwarna kelabu, dengan intensitas tebal condong ke arah Timur dan Tenggara.

PVMBG memonitor, erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm, dan durasi sekitar 42 menit 49 detik. Hujan abu cukup tebal saat erupsi, dan distribusi abu vulkanik mengarah ke Barat Daya dari puncak Gunung Sinabung.

“Hujan abu vulkanik jatuh di beberapa desa sekitar Gunung Sinabung dengan cukup tebal,” tegas Dery, petugas PGA saat dihubungi Sumut Pos.

Dipaparkan Dery, berdasarkan pantauan distribusi abu vulkanik, PVMBG telah mengeluarkan Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) atau notifikasi terkait dengan aktivitas penerbangan. Notifikasi yang dikeluarkan berstatus warna orange. Ini berarti aktivitas gunung api berpotensi membahayakan penerbangan. VONA yang diperbaharui akan dikeluarkan apabila kondisi telah berubah secara signifikan, atau perubahan status warna terjadi.

“Saat ini Gunung api Sinabung berada pada status level IV atau ‘Awas.’ Rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG – Badan Geologi yaitu, masyarakat atau pengunjung agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km untuk sektor Utara-Barat, 4 km untuk sektor Selatan-Barat, dan dalam jarak 7 km untuk sektor Selatan-Tenggara, di dalam jarak 6km untuk sektor Tenggara-Timur serta di dalam jarak 4 km untuk sektor Utara-Timur,” ucapnya.

Badan Geologi mengimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai, yang berhulu di Gunung Sinabung agar mewaspadai potensi banjir lahar terutama pada saat terjadi hujan lebat. “Ini erupsi pertama di tahun 2019. Sejauh ini kegempaan masih terbilang stabil. Kami akan terus memantau perkembangan aktovitas vulkanik gunung Sinabung,” tandasnya.

Sampai kapan Gunung Sinabung akan erupsi? Ditanya demikian, Dery mengaku tak tau. “Kami tidak tau, karena sifat Gunung Sinabung ini sangat unik dan berbeda dengan gunung api lainnya. Kapan dia erupsi dan kapan berhenti tak bisa diprediksi,” tandasnya.

Hingg berita ini dilansir pukul 19.00 WIB, kondisi Gunung Sinabung terpantau stabil dengan permukaan tertutup awan dan abu tebal warna kelabu kehitaman.

Di lokasi terpisah, guna meminimalisir debu vulkanik yang turun, pasca erupsi Gunung Sinabung sangat mengangu kesehatan masyarakat, Armoured Water Canon (AWC) Polres Tanah Karo diterjunkan untuk membersihkan debu vulkanik tersebut.

“Satu unit AWC Polres Tanah Karo, kita perbantukan di lapangan untuk membantu kerja Damkar Pemkab Karo. Berhubung saya dengan KPUD Karo, dan Bawaslu, rapat pleno di Medan. Waka Polres, Kompol Edward Saragih, dan Kabag Ops, Kompol Bagi Ukur Sembiring, yang memimpin di lapangan,” kata Kapolres Tanah Karo, AKBP Benny R Hutajulu.

Selain AWC, personel dan tim medis Polres Tanah Karo juga ditempatkan di sejumlah tempat terpisah, khususnya di desa-desa terdampak. “Selain melakukan penyiraman, personel kita di lapangan juga melakukan pembagian masker, dan sosialisasi terhadap masayarakat. Khususnya untuk menjauhi zona-zona terlarang yang berbahaya bagi keselamatan jiwa,” imbuhnya.

Sementara itu, pasca erupsi Gunung Sinabung kota wisata Berastagi aman dari paparan abu vulkanik. Hal itu dapat terlihat dari tugu Kol Berastagi, Perjuangan serta Pasar Buah (Inti Kota). Aktivitas masyarakat sekitar tidak terganggu, mulai dari anak sekolah hingga perkantoran yang tetap berjalan lancar. Begitu juga pusat sentral pajak Berastagi tetap menjajahan dagangannya kepada konsumen.

“Untung paparan abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung tidak sampai ke mari (Berastagi), jika sampai ke sini kita pasti ke walahan juga,” ucap Jos Sitepu warga Berastagi. (deo)