BINJAI, SUMUTPOS.CO – Nama-nama calon legislatif (caleg) Partai Golkar yang disebut-sebut lolos ke kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, telah dipublish Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut. Dari Dapil II Sumut, posisi Dr. Capt. Anthon Sihombing disebut mungkin akan digantikan oleh H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Menyusul pernyataan tersebut, Anthon Sihombing kemarin mendatangi Bawaslu Binjai. Ia melaporkan sejumlah dugaan kecurangan, yang membuat suara untuknya hilang separuh.

DIDAMPINGI puluhan pendukungnya, Anthon Sihombing mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Binjai di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sumbermulyo, Binjai Timur, Kamis (2/5). Ke[ada Bawaslu, caleg DPR Ridari Dapil Sumut 3 ini menuding pimpinannya di partai berlambang pohon beringin berinisial ADK, telah menyedot suaranya.

“Kedatangan kami karena ada keganjilan terkait jumlah suara. Masak cuma 1.400 di Binjai? Saya taksir (suara) 3.000 lebih. Separuh hilang. Itu warga saja pada heran terkait perolehan suara saya. Padahal sudah sosialisasi berkali-kali. Dulu saja saya enggak jalan kemari, suara saya beribu lebih,” ujar caleg petahanan

nomor urut 2 ini usai perbincangan tertutup di ruang kerja Ketua Bawaslu Binjai, Arie Nurwanto.

Anton menduga, temuan C1 suara miliknya dihilangkan atau dikurangi. “Ini ulah dari Plt Partai berinisial ADK. Semua saksi dicakupnya,” cetus dia.

Dia mengaku kecewa atas ulah oknum pimpinan partainya. Menurut dia, oknum ADK diduga telah mencuranginya dan menghalanginya untuk dapat berkomunikasi dengan para saksi. “Saya yakin masyarakat memilih saya. Sebab masyarakat melapor kepada saya. Terutama saudara saya yang di Siantar dan Tapanuli. Ini ulah dari Plt ADK. Semua saksi dicakupnya. Ada acara pun, kita tidak diundangnya,” ujar dia.

Dia oknum pimpinannya itu terlalu berambisi untuk menjadi anggota DPR RI. Atas dugaan kecurangan tersebut. Anton meminta dilakukan penghitungan suara ulang.

Selain itu, ia juga berharap laporan ke Bawaslu Binjai segera diproses. Demikian laporan serupa yang juga dilayangkannya ke sebagian besar Bawaslu kabupaten/kota se-Sumut. “Saya sudah surati Bawaslu pusat. Jika langkah ini tidak ada hasilnya, akan kita bawa ke ranah hukum,” ujar dia.

Ketua Bawaslu Kota Binjai, Arie Nurwanto, yang dikonfirmasi mengatakan, ada permasalahan di internal perahu politik yang bersangkutan.

“Pada pertemuan tadi, dia membawa berkas bukti salinan C1 dan surat keberatan. Namun kami menyampaikan bahwasanya itu adalah permasalahan internal mereka, antara suara caleg nomor satu dan nomor dua,” ucap Arie.

Solusinya, Bawaslu Binjai menyarankan agar diselesaikan secara internal. “Untuk pelanggaran-pelanggaranya, kami minta tetap dipenuhi agar bisa kita buktikan. Yaitu syarat formil dan materil laporan,” pungkasnya.

Golkar Minta Anthon Sertakan Bukti

Ahmad Doli Kurnia, Plt Ketua Golkar Sumut, yang coba dikonfirmasi soal tuduhan Anthon Sihombing, tak bersedia memberi keterangan. Dihubungi berulangkali via seluler, ia tak mau mengangkat sambungan telepon meski terdengar nada terhubung. Begitu juga saat dikirimkan pesan konfirmasi dan dihubungi via layanan WhatsApp, Doli tidak menggubris. Padahal pesan tersebut terlihat masuk alias ceklis pada jaringan pribadinya.

Sumut Pos lantas mencoba konfirmasi ke internal Golkar Sumut melalui Sekretaris, Riza Fahrumi Taher. Riza mengaku sudah mendapat kabar tentang masalah ketuanya itu dari para sahabatnya. “Sudah mendengar dari beberapa kawan. Jadi begini, silakan siapa saja yang menemukan kecurangan melapor ke pihak-pihak kompeten. Itu hak yang bersangkutan. Dan harus disertakan bukti-bukti yang kuat,” katanya.

Kata Riza, jangan sekadar hanya melapor tanpa bukti objektif, yang pada akhirnya membentuk opini dan menghabisi karakter seseorang. “Jadi harus punya data-data akurat. Siapapun itu yang merasa dirugikan, silahkan karena itu dijamin UU dan konstitusi partai,” katanya.

Ketua Kosgoro’ 57 Sumut ini juga menyarankan Anthon Sihombing, agar menyelesaikan masalah ini di internal partai saja. Menurutnya ada mekanisme di internal partai guna menyelesaikan masalah dimaksud. “Seperti melapor ke Mahkamah Partai. Gak usah dulu keluar, ke Bawaslu, ke polisi dan ke mana-mana. Ini ‘kan tidak baik dilihat orang,” katanya.

Apakah Anthon Sihombing sudah pernah menyampaikan hal ini secara resmi ke DPD Golkar Sumut? Riza mengatakan, selama ini para caleg DPR RI termasuk yang berasal dari Dapil Sumut, tidak pernah ada yang mau koordinasi ke Golkar Sumut. “Masalah apapun ya, mau ini mau itu, tidak pernah mau koordinasi. Apalagi misalnya Anthon Sihombing, mana pernah dia mau datang ke kantor Golkar Sumut untuk koordinasi? Orang-orang dari DPP ini ‘kan menganggap kecil orang di daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir kepada Sumut Pos, Senin (29/4) lalu, mengatakan Pemilu 2019 Golkar Sumut yakin memperoleh setidaknya 5 kursi di DPR RI.

Pada Pileg tahun 2014 lalu, kader Golkar yang duduk di DPR RI yakni Meutia Hafid dari Dapil Sumut I, H. Rambe Kamarul Zaman dari Dapil Sumut II, Dr. Capt. Anthon Sihombing dan Delia Pratiwi Sitepu, SH dari Dapil Sumut III.

Namun pada Pemilu 2019 ini, Golkar Sumut memperkirakan ada penambahan 1 kursi yaitu atas nama H. Adlin Tambunan dari Dapil Sumut I. Sedangkan Meutia Hafiz tetap lolos.

“Untuk Dapil Sumut II, kita perkirakan tetap 1 kursi dan tetap diisi pak Rambe Kamarul Zaman. Dapil Sumut III kita perkirakan tetap 2 kursi. Namun terjadi perubahan. Kalau dulu diisi oleh Delia Pratiwi Sitepu dan Dr. Capt. Anthon Sihombing, tahun ini posisi Anthon Sihombing nampaknya akan digantikan oleh H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung,” jelasnya. (ted/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jadwal rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu 2019, yang dimulai Kamis (2/5/) belum berjalan maksimal. KPU kota Medan mengatakan, dari 21 Kecamatan di kota Medan, baru ada 2 kecamatan yang sudah selesai melakukan rekapitulasi suara Sementara KPU Deliserdang, baru 4 kecamatan yang selesai.

“Percepatan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu 2019 terkendala karena lambatnya proses penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sampai saat ini, baru Kecamatan Medan Kota dan Medan Baru yang sudah selesai melakukan rekapitulasi suara. Itupun kotak DA 1-nya masih di perjalanan menuju kesini. Maka perhitungan suara kita undurkan mulai pukul 19.00 Wib, dengan mengefektifkan waktu,” ucap Ketua KPU Medan, Agussyah Ramadani Damanik saat memberikan sambutan pada pembukaan acara rapat Pleno terbuka di Hotel Grand Inna Medan, Kamis (2/5/) sore.

Namun KPU Medan mengklaim, kendala itu tidak akan mempengaruhi pleno akhir yang dijadwalkan pada 7 Mei 2019 mendatang.

Sebelumnya disebutkan, waktu penghitungan rekapitulasi suara KPU kota Medan dijadwalkan pada Kamis pukul 14.00 wib. Namun jadwal diundur hingga pukul 19.00 Wib, karena keterlambatan hasil rekapitulasi di Kecamatan.

Dikatakan Agussyah, pihaknya akan melakukan penghitungan suara secara bertahap sembari menunggu selesainya rekapitulasi dari PPK.

“Semoga pihak PPK dapat menyelesaikan jadwal sesuai yang ditentukan pada 4 Mei mendatang. Jadi hasil rekapitulasi kecamatan yang terlebih dahulu selesai itu yang akan kita kerjakan duluan,” terang Agussyah.

Pantauan Sumut Pos, rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh pihak KPU Medan di Hotel Grand Inna, Medan tampak dikawal ekstra ketat oleh puluhan personil kepolisian. Karena keterbatasan kapasitas ruangan, pihak KPU Medan membatasi utusan partai politik paling banyak 2 orang.

Dalam acara pembukaan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dan perhitungan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota ditingkat kota Medan tahun 2019 di Hotel Grand Inna tersebut, turut hadir Walikota Medan diwakili Sulaiman, Dandim 02/01 BS Medan, Danlanud Suwondo, Kapolrestabes Medan, Kapolres Belawan, perwakilan Pengadilan Negeri Medan, perwakilan Kejari Belawan, para saksi partai politik, sejumlah pengurus partai Politik dan Bawaslu kota Medan.

Deliserdang Baru 4 Kecamatan

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deliserdang juga menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten Deliserdang, di aula Sekretariat KPU Deliserdang, Kamis (2/5), pukul 15.30 Wib.

Pada rapat terbuka hari pertama tersebut, KPU membuka dan membacakan formulir DA 1 kecamatan. Kecamatan yang DA 1-nya dibuka yakni Gunung Meriah, STM Hulu, STM Hilir, dan Delitua.

“Rapat kami batasi hingga pukul 22.00 Wib. Karena perhitungan ini berjalan secara simultan. Di mana masih ada perhitungan di tingkat kecamatan,” ungkap Ketua KPU Deliserdang, Timo Dahlia Daulay, Kamis (2/5).

Adapun kecamatan yang belum melakukan rapat pleno adalah Tanjung Morawa, Sunggal, Hamparanperak, dan Percut Seituan.

Tebingtinggi Diwarnai Aksi Protes

Di Tebingtinggi, rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu serentak di Hotel Malibau, Kamis (2/5), diwarnai aksi protes sejumlah saksi parpol. Mulai protes mengenai dugaan C6 yang tidak memakai hologram, kertas plano yang koyak dan ditempel, dan dugaan penggelembungan suara.

Saksi dari Partai Nasdem, Catur, menanyakan adanya temuan sebanyak 811 orang Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Dapil I Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Kota Tebingtinggi di Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hulu yang memiliki e-KTP dan menggunakan hak suaranya di DPK. Namun setelah dikroscek, ada kesalahan karena mereka juga terdaftar di daerah lain.

“Pemilih DPK menggunakan hak suaranya pukul 12.00 WIB-13.00 WIB. Kami meminta ketegasan Bawaslu, karena saksi dari NasDem banyak warga yang tidak terdaftar di DPT, menggunakan hak pilih melalui Daftar Pemilih Khusus Di Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi. Saat penghitungan di PPK, kami sudah meminta untuk diperbaiki namun belum juga dilakukan,” bilangnya.

Menanggapi protes tersebut, Bawaslu Kota Tebingtinggi, Huriadi Panggabean mengatakan bahwa pihaknya bekerja sesuai dengan UU No. 7 tahun 2019, pasal 380. Disebutkan dalam hal terjadi perbedaan penghitungan rekapitulasi suara, PPK Bawaslu dan Kecamatan akan melakukan pembetulan data.

“Keberatan saksi sesuai pasal 474 perselisihan penetapan hasil suara pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan kepada MK. Apabila keberatan dengan perolehan hasil, bukan ranahnya Bawaslu, tapi ranahnya MK dengan mengajukan bukti bukti,” jelasnya.

Anggota Komisioner KPU Kota Tebingtinggi, Emil Sofyan, menjelaskan bahwa KPU tidak bisa melaksanakan PSU, karena itu ranahnya MK. “Bila ingin melakukan hal itu, Parpol diminta membuat surat kepada MK atas adanya temuan DPK. Tapi dilengkapi dengan bukti bukti lengkap,” jelasnya.

Untuk rekapitulasi suara anggota DPRD Kota Tebingtinggi dari Kecamatan Rambutan, juga diwarnai adu argumentasi. Sejumlah pihak menyebutkan ada temuan beberapa saksi dari PPP, PKS dan PKPI yang meminta penghitungan kertas surat suara terkait ada plano yang rusak, C6 yang tidak memiliki hologram, dan diduga ada pengelembungan suara.

Menanggapi hal itu, anggota PPK Kecamatan Rambutan, Ibnu Saut Sihombing, menyatakan semua sudah ada kesepakatan antara Panwas Kecamatan dan saksi yang berada di Kecamatan. Terkait masalah ada penggelembungan suara, ia membantahnya. “Kalau ada penggelembungan suara silakan cari bukti. Jangan kalian memfitnah,”jelasnya.

Pleno KPU Binjai, Capres 02 Unggul

KPU Kota Binjai juga menggelar rapat pleno membahas rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu tahun 2019 di Aula Hotel Graha Kardopa, Kamis (2/5) pagi. Hingga pukul 20.30 WIB, rekapitulasi tingkat kota diskors atau ditunda, dan dibuka kembali pukul 22.00 WIB.

Jumat (3/5), rekapitulasi berakhir. Metode rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu per kecamatan. Lima surat suara mulai dari Capres-Cawapres?, DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga Kota dihabiskan setiap kecamatan.

Berdasarkan rekapitulasi tingkat kota ini, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 dinyatakan unggul. Tercatat suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 99.753 suara.

Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 sebesar 55.813 suara. Total suara yang sah tercatat 155.566. Sedangkan yang tidak sah 2129. Sehingga total suara sah ditambah tidak sah sebesar 157.695.

Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendi menyatakan, pihaknya hanya melakukan rekapitulasi untuk anggota DPRD setempat. “Kita hanya menetapkan SK terkait DPRD Kota. Untuk Capres-Cawapres, DPD, DPR diserahkan hasil rekapitulasi form DA1 se Sumut yang menetapkan adalah KPU Provinsi yang nanti ditetapkan oleh KPU RI,” ujar Zulfan.

Diketahui, Kota Binjai memiliki 5 kecamatan. Semua kecamatan tersebut dinyatakan Capres-Cawapres nomor urut 02 unggul. (mag-1/btr/Ian/ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persaingan perolehan suara partai politik (parpol) di tingkat DPRD Sumut tampaknya semakin ketat. Hasil perhitungan suara sementara versi Real Count KPU, dua partai lawas peserta pemilu saling mengejar untuk berada di posisi teratas. Yakni Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

Tahun 2014 lalu, perolehan kursi kedua partai tersebut di DPRD Sumut hanya terpaut tipis, hanya selisih 1 kursi. Saat itu PDI Perjuangan memperoleh 16 kursi, sedangkan partai Golkar memperoleh 17 kursi. Tahun ini, keduanya kembali menjadi 2 partai teratas dalam perolehan suara sementara versi Real Count KPU.

Melihat perkembangan suara tersebut, baik PDI Perjuangan dan partai Golkar sama-sama meyakini akan menjadi jawara dalam perolehan kursi di DPRD Sumut tahun ini. Tak tanggung-tanggung, keduanya yakin akan meraih masing-masing 20 kursi di DPRD Sumut. Total 40 kursi.

“Kalau kita lihat dari hari ke hari, perolehan suara PDI Perjuangan di Sumatera Utara terlihat stabil. Maka kita tetap optimis dengan target kita di awal kemarin, yaitu 20 kursi di DPRD Sumut. Atau setidak-tidaknya, kita yakini akan memperoleh lebih dari tahun 2014. Atau lebih dari 16 kursi,” ucap ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih kepada Sumut Pos, Kamis (2/5).

Keyakinan serupa disampaikan Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini yakin akan mampu memperoleh suara lebih banyak dari perolehan kursi sebelumnya. Golkar yakin tahun ini akan meraih 20 kursi.

“Seperti yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu, Partai Golkar yakin akan mampu mengalahkan perolehan kursi PDIP di DPRD Sumut. Tahun ini target kami di angka 20 kursi,” tegas sekretaris Partai Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir kepada Sumut Pos, Kamis (2/5).

Angka itu, disebut Riza, mengacu pada perolehan suara partai Golkar di Sumatera Utara dari website resmi KPU. Pihaknya meyakini, keunggulan suara tersebut dapat bertahan hingga penghitungan suara selesai.

NasDem Yakin 15 Kursi

Tidak hanya PDIP dan Golkar, parpol yang masuk lima besar perolehan kursi di DPRD Sumut, yakni partai NasDem, Gerindra, dan Demokrat, juga optimis raih kursi lebih banyak dari periode sebelumnya.

Tahun 2014 lalu, partai Nasdem memperoleh 5 kursi di DPRD Sumut,, Gerindra 11 kursi, dan Demokrat 14 kursi. Namun mengacu pada perolehan suara sementara di website resmi KPU, partai NasDem mengalami kenaikan perolehan suara secara signifikan.

Karena itu tahun ini, partai NasDem yakin mampu mengalahkan perolehan kursi Gerindra dan Demokrat di DPRD Sumut. NasDem mengklaim akan meraih kursi 3 kali lipat lebih banyak dari periode lalu.

“Tahun 2014 kami dapat 5 kursi. Tapi tahun ini kami sangat yakin akan mendapatkan 15 kursi,” jelas ketua DPD Partai Nasdem Sumut, Iskandar ST kepada Sumut Pos, Kamis (2/5) via selulernya.

Menurut Iskandar, perolehan suara yang besar membuat partainya tidak lagi berkompetisi dengan partai Gerindra atau partai Demokrat. Namun dengan PDI Perjuangan dan partai Golkar.

“Saat ini kita bersaing dengan PDIP dan Golkar. Bahkan kami optimis partai kami akan mampu mengalahkan perolehan suara partai Golkar di Sumatera Utara,” tutupnya. (mag-1)

BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – PLTA Batang Toru melakukan aksi nyata melindungi Orangutan Tapanuli dan juga kelestarian ekosistem Batang Toru dengan mengadakan pelatihan dan membentuk kader konservasi berbasis kearifan lokal masyarakat. Program ini didukung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Wilayah V Sumatra Utara dengan melibatkan tujuh desa di Kecamatan Sipirok dan Marancar.

Kegiatan dilakukan selama dua hari sejak 30 April hingga 1 Mei 2019 dengan dipusatkan di Dusun Sitandiang Desa Bulu Mario, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Hadir dalam kegiatan tersebut Chief of Communications and External Affairs PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE) Firman Taufick, Senior Adviser on Environment and Sustainability PT NSHE Agus Djoko Ismanto, Senior Riset Aksi Selamatkan Batangtoru Koesnadi Wirasapoetra, dan Staf Seksi Bidang III Wilayah V BBKSDA Sumatera Utara M. Nasir Siregar.

Firman Taufick mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya konkret dalam membantu melestarikan spesies orangutan yang berada di ekosistem Batangtoru. Pelatihan ini akan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam melindungi keberlangsungan hidup orangutan di Batangtoru.

“Masyarakat sudah memiliki kearifan lokal mengenai orangutan, yang mereka dapatkan secara turun temurun. Penguatan pemahaman dan keterampilan masyarakat ini akan menjadi langkah awal PLTA Batang Toru bersama pemerintah dan masyarakat dalam membentuk kader-kader konservasi berbasis masyarakat. Kader-kader konservasi ini diharapkan akan siap menjadi Satuan Tugas (Satgas) konservasi yang terlegitimasi pemerintah. Kami percaya bahwa masyarakat harus dijadikan elemen penting perlindungan orangutan karena merekalah yang dari hari ke hari berinteraksi dengan orangutan,” kata Firman.

Agus Djoko Ismanto menjelaskan, PLTA Batang Toru telah melakukan tindakan mitigasi terhadap potensi dampak yang mungkin timbul akibat pembangunan proyek. ESIA (Environmental, Social and Impact Assessment), merupakan salah satu studi yang menjadi acuan bagi PLTA untuk menjalankan konservasi sumberdaya alam yang disebut sebagai Biodiversity Action Plan.

Langkah-langkah mitigasi telah dimulai sejak sebelum dilakukan pembukaan lahan untuk memastikan tidak ada orang utan yang terluka maupun terisolasi. Hasilnya zero accident. Semua tindakan mitigasi PLTA Batang Toru dilakukan dengan koordinasi dan pengawasan BBKSDA Sumatera Utara, dan dilakukan kerja sama dengan LSM setempat. “Kami bersama-sama melakukan pemantauan keberadaan satwa. Satwa harus dilindungi agar tidak ada yang terluka selama pengerjaan PLTA Batang Toru,” kata Agus.

Tidak Ada Penutupan Sungai

Sebagai informasi, PLTA Batang Toru tidak memiliki waduk seperti PLTA pada umumnya yang berfungsi untuk menampung air untuk dialirkan secara merata sepanjang tahun.

PLTA Batang Toru membangun bendungan untuk menaikkan ketinggian air, sehingga terbentuk kolam harian (bukan waduk) supaya dihasilkan energi yang lebih besar. Air yang mengalir melewati kolam harian akan diteruskan untuk membangkitkan listrik ke turbin melalui terowongan.

“Pada prinsipnya operasi PLTA Batang Toru disesuaikan dengan debit air yang datang dari hulu di hari yang sama. Keberadaan bendung dan terowongan bukan indikasi system run off,” kata Firman.

PLTA Batang Toru direncanakan beroperasi 24 jam. Tidak ada penutupan sungai yang menyebabkan sungai kering, dan jika keempat pembangkit dioperasikan total debit air yang digunakan 207 m3/detik, masih di bawah batas ambang banjir 325 m3/detik. Dengan demikian Sungai Batangtoru masih bisa menampung air dengan debit itu.

Bendungan PLTA Batang Toru tidak dilewati sesar gempa aktif. Patahan Sumatera berjarak 4,3 kilometer dari bendungan tersebut. PLTA Batang Toru telah melakukan berbagai kajian kegempaan sejak tahun 2012 untuk mengantisipasi bencana gempa. Untuk mengatakan adanya potensi musibah gempa tidak bisa hanya dari perkiraan namun harus melalui kajian ilmiah.

Sebagai pembanding Singkarak di Sumatera Barat yang selamat dari gempa tahun 2007 berjarak 2 kilometer dari patahan gempa. (rel/mea)