MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 20 anak yang berdomisili di Lingkungan III dan IV Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli mengikuti program sunat massal dari PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) KIM, Kamis (2/5) sunatan massa berlangsung di Klinik Permata, Mabar, Kecamatan Medan Deli. Secara simbolis, acara dibuka oleh Humas PT PHPO KIM, Martua Mudan Daulay, SH turut dihadiri Lurah Mabar Hilir, Zumhri Lubis dan Kepling III, Mariman serta Kepling IV, Zainal Abidin.

“Kegiatan sunatan massal ini merupakan program rutin yang dilakukan PT PHPO untuk penyaluran dana CSR. Harapannya, kepada anak – anak yang ikut program sunat massal semoga mendapat manfaat apa yang telah perusahaan fasilitasi,” kata Humas PT PHPO KIM, Martua.

Program kepedulian kepada masyarakat, kata Martua, merupakan program CSR yang terus dilakukan perusahaan dengan berbagai kegiatan, misalnya, bantuan rumah ibadah, pendidikan, bantuan sembako, sunat massa dan peduli lingkungan.

Harapan dia, masyarakat dapat mendoakan dan mendukung kemajuan perusahaan, agar program CSR dapat terus terlaksana guna menjadi sinergitas hubungan bail di tengah masyarakat.

“Perusahaan akan hadir di masyarakat, kita mohon doa dan dukungan, agar perusahaan tetap sukses menjalankan usaha. Dalam beberapa hari ini memasuki bulan suci Ramadan, kita akan lakukan peduli sosial sembako untuk meringankan beban masyarakat,” ungkap Martua.

Dalam kesempatannya, Lurah Mabar Hilir, Zumhri Lubis sangat mengapresiasi program yang dilaksanakan perusahaan, sehingga sasaran dana CSR yang diperuntukkan tepat sasaran ke masyarakat. “Kita terus mendorong program CSR yang dilakukan PT PHPO, semoga program ini lebih ditingkatkan, agar beban masyarakat secara sosial dapat terbantu,” ucap Lurah Mabar Hilir. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, BPJS Kesehatan kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (KIS) memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Johana dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Aula BPJS Kesehatan Cabang Medan, Kamis (2/5).

Johana menjelaskan, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” terang Johana.

Hingga akhir April 2019, terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama.

Johana menjelaskan, dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit. Ia pun mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang telah menempatkan akreditasi sebagai salahsatu prioritas utama mereka.

“Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tegasnya.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Untuk di wilayah kerja Kantor Cabang Medan terdapat dua rumah sakit yang harus segera diperbarui status akreditasinya. Adapun rumah sakit tersebut yaitu RS Royal Prima, Medan dan Rumkit TK IV 01.07.02, Binjai yang masing-masing akan habis masa akreditasnya pada bulan Juni 2019

“Yang saya dengar kedua rumahsakit ini sudah memproses perpanjangan akreditasi. Kita imbau agar segera dituntaskan bila tidak kontrak kerja samanya dengan BPJS Kesehatan akan diputus,” ungkapnya

Kewajiban Akreditasi Rumah Sakit itu diatur dalam UU No 44 2009 Tentang Rumahsakit dan Permenkes 34/2017 tentang Akreditasi Rumahsakit serta Permenkes No 56/2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumahsakit menjadi dasar hukum kewajiban akreditasi rumahsakit.

Selain dua rumahsakit itu, masih ada 15 rumah sakit lain di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Medan yang 2019 ini akan berakhir status akreditasinya. “Untuk 15 rumahsakit lain kita imbau juga agar segera mengurus perpanjangan akreditasi tersebut,” imbau Johana lagi.

Ia memaparkan, ada 46 rumahsakit yang menjalin kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan Medan yang akreditasinya masih panjang. Ditambah 17 rumah sakit yang masa akreditasinya bakal berakhir di Desember 2019 ini. Total ada 63 rumahsakit yang menjadi provider BPJS Kesehatan.

“Begitupun ketika rumahsakit itu diputus kerja samanya dengan BPJS Kesehatan, peserta JKN KIS tetap bisa mendapat layanan kesehatan di rumahsakit tersebut namun sebatas pasien gawat darurat. Setelah kondisinya stabil lalu dialihkan ke rumahsakit yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan,” papar Johana.(dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelebaran dermaga di Pelabuhan Belawan melalui reklamasi terus diributi. Pemerhati kebijakan publik, Saharudin menegaskan, agar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mengaudit kembali izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Pasalnya, penimbunan areal Pantai Belawan telah memberikan dampak buruk secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang bermukim di Pesisir Pantai Belawan. “Kita lihat sekarang, secara sosial masyarakat telah dirugikan dengan meluasnya banjir rob. Ini sudah jelas dipengaruhi karena proyek reklamasi. Jadi kita minta kepada gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan audit kembali terhadap proses Amdalnya,” cetus Saharudin, Kamis (2/5).

Tokoh Masyarakat Medan Utara ini menduga, ada kekeliruan proses Amdal yang telah diterbitkan. Makanya, ia menegaskan agar proses audit Amdal secara berkala harus segera dilakukan, agar bisa dijelaskan ke publik hasil audit Amdal tersebut.

“Bila ada kekeliruan dari Amdal yang berdampak meluasnya air pasang, kita minta izin proyek reklamasi harus ditinjau ulang. Artinya, proyek itu sebaiknya dihentika dulu, selesaikan dampak akibat dari proyek reklamasi itu. Baru, proyek itu bisa dilanjutkan,” ungkap Saharudin.

Ia juga sangat menyesalkan, proyek reklamasi berjalan lebih dulu tanpa memikirkan dampak. Seharusnya, prioritaskan dulu dampak yang diakibatkan, setelah itu, laksanakan proyek tersebut.

“Sekarang ini sudah salah, proyek dulu dikerjakan baru dampaknya diselesaikan belakangan. Ini yang salah,” tegas Saharudin.

Mengenai dampak ekonomi, lanjut Saharudin, secara umum telah merusak mata pencaharian nelayan dan melumpuhkan aktivitas masyarakat dampak dari banjir rob. Dengan adanya kompensasi atau tali asih yang diberikan, dianggap bukan solusi.

“Ada bantuan yang diberikan ke nelayan, saya rasa itu sifatnya sementara, akhirnya akan memberikan dampak buruk bagi nelayan secara jangka panjang. Harusnya, tali asih dengan dampak harus sejalan, agat tidak merugikan sepihak,” sebutnya.

Sementara, Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (Amansu), Alfian MY mengaku kecewa dengan adanya proyek reklamasi. Sebab, proyek itu telah mengganggu dan merusak mata pencaharian nelayan. Proyek itu menutup akses alur nelayan tradisional. Sehingga, ekosistem laut telah punah tempat nelayan mencari habitat laut.

“Alur yang selama ini dilalui nelayan telah ditutup. Jadi, kita sebagai nelayan sangat dirugikan, dengan adanya tali asih, kami nilai itu bukan solusi. Karena, dampak yang dirasakan nelayan jangka panjang,” tegas Alfian.

Tokoh nelayan ini juga menyesalkan sikap Pelindo yang mengabaikan alur baru yang dibuka tidak dilengkapi lampu, sehingga alur baru membuat kapal nelaya kesulitan untuk melintas di kawasan alur baru. Harusnya, dampak ini segere diselesaikan lebih dahulu.

“Ini kita masih cerita alur, belum lagi masalah dampak banjir rob yang sudah meluas. Selama ini ketinggian air pasang hanya 30 cm, saat ini sudah 50 cm. Kita ingin, kerugian ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pelindo, agar nelayan tidak terancam mencari makan dan bisa hidup tenang dari ancaman banjir pasang,” kata Alfian.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menilai, reklamasi Laut Belawan untuk pengembangan dermaga oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, harus dilaksanakan dengan kajian yang benar. Jangan sampai berdampak dengan lingkungan hidup, yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

Ia menilai reklamasi satu sisi ada dampak positif dan sisi lainnya berdampak negatif. Namun, kondisi itu perlu dilihat keseluruhan jangan sampai ada pihak dirugikan. “Bahwa mestinya dilakukan kajian, jangan sampai mengganggu ekosistem yang ada. Hal ini juga berdampak dengan di Jakarta, ada juga laporan reklamasi di Ombudsman Jakarta,” tutur Abyadi.

Abyadi mengungkapkan, saat ini belum ada laporan atau keluhan disampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Sumut. Begitu pun, ia meminta Pelindo I Belawan harus dikerjakan dengan baik dan dampak baik dapat dirasakan masyarakat, bukan sebaliknya.

“Tapi, belum ada laporan masuk kepada kita ini. Dari belajar teman-teman itu, reklamasi harus betul-betul dilakukan dengan tidak merugikan masyarakat,” tutur Abyadi.

Kemudian, lanjut Abyadi, reklamasi jangan sampai juga mengganggu kehidupan nelayan. Karena itu, akan merugikan nelayan bila tidak dilakukan dengan kajian yang benar.

“Disebabkan Karena, akan perubahan terjadi, yang bisa membuat terganggu ekosistem ikan itu sendiri. Intinya, menurut saya menimbulkan problem macam-macam ya, harus dilakukan kajian. Jangan dilakukan reklamasi sebelum ada kajiannya,” pungkasnya.(fac/gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi warga Kota Medan diimbau untuk waspada dalam tiga hari ke depan ini. Sebab, berdasarkan pemantauan Badan Metreologi dan Klimatologi (BMKG) Wilayah I Sumut, Kota Medan dilanda cuaca ekstrem. Untuk itu warga Kota Medan Medan diminta untuk lebih ekstra menjaga kesehatannya, apalagi menghadapi Bulan Ramadan di tengah cuaca ekstrem.

Kepala Bidang Data dan Informasi (Kabid Datin) Badan Metreologi dan Klimatologi (BMKG) Wilayah I Sumut, Syahnan mengatakan, cuaca ektrem itu terjadi di mana pada siang hari Kota Medan disengat cuaca panas, begitu sore menjelang malam hari, turun hujan. “Kondisi ini diprediksi bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan,” ujar Syahnan, Kamis (2/5).

Kondisi itu terjadi, lanjut Syahnan, karena anomali cuaca lantaran memang Kota Medan memasuki peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan. “Saat ini memang cuaca di Medan ini memang terjadi karena sedang peralihan musim. Itu yang membuat anomali cuaca. Namun kondisi ini tidak terjadi di seluruh Sumut, melainkan hanya di beberapa daerah saja, seperti Medan dan daerah lain,” ungkap Syahnan.

Untuk di Kota Medan, lanjutnya, suhu terpanas saat siang tercatat suhu tertinggi mencapai 36 derajat celcius. “Saya kurang ingat tanggalnya tapi kondisi itu baru-baru ini saja. Terpantau kondisi tersebut masih bakal berlangsung selama kuranglebih 3 hari ke depan. Panas di pagi hari, mendung mulai sore,” paparnya.

Menurut pusat informasi mereka anomali tersebut karena ada beberapa gangguan di wilayah Samudra Hindia dan di Teluk Benggala. Alhasil untuk wilayah Medan dan sekitarnya terjadi belokan angin sehingga ada pertumbuhan awan di pagi dan semakin bertumbuh hingga mulai mendung di sore. “Jadi saat sore hingga malam akan terjadi hujan sedang hingga lebat. Pandai-pandailah kita menjaga kesehatan menghadapi anomali cuaca ini,” ujarnya.

Sementara itu untuk puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada pertengahan Mei. “Jadi kan ini sekarang peralihan kemarau ke hujan. Puncaknya musim hujan itu mulai pertengahan Mei, tapi sebebarnya bulan ini sudah memasuki musim penghujan,” pungkasnya.

Ada 14 Titik Api di Sumut

Sementara itu, teriknya udara pada siang hari akibat anomali cuaca, harus diwaspadai karena bisa terjadi kebakaran lahan/hutan. BMKG mencatat, ada 14 titik api yang harus diwaspadai terjadi di Sumut. 14 titik itu ada di Kabupaten Asahan tepatnya di Kota Kisaran Barat ada satu titik, kemudian di Kecamatan Sei Kepayang satu titik, Kecamatan Mardinding Karo satu titik, Panei Hilir Labuhanbatu satu titik.

Kemudian, Labusel di Kecamatan Kampung Rakyat dua titik, Kota Pinang satu titik, Kecamatan Besitang Langkat satu titik, Madina khususnya di Panyabungan Kota ada dua titik hotspot, selanjutnya Hutarajatinggi, Palas satu titik, Kotarih, Segei satu titik, Tarutung, Taput satu titik dan terakhir ada di Kota Tebingtinggi satu titik.

“Secara keseluruhan titik api di Sumut ini cukup aman. Namun harus tetap kita waspadai. Mengingat di Sumbagut sendiri sebenarnya ada 156 titik api. Dari jumlah itu Aceh ada 20 titik, Sumut 14 titik, Sumbar 4 titik dan sisanya ada di Kepri dan Riau yang mencapai ratusan titik,” ujar Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Edison Kurniawan pada Coffee Morning dengan Stakeholder yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut bertajuk “Evaluasi dan Prakiraan Cuaca/Iklim/Kegempaan Bulan Mei 2019 di Wilayah Sumut”, di Kantor Diskominfo Sumut, Jl. HM Said Medan, Kamis (2/5).

Selain itu, lanjutnya, pada Mei 2019, BMKG juga memperkirakan bahwa curah hujan di Sumut juga meningkat. Pada wilayah Pantai Timur intensitas hujan meningkat 50-150 mm perbulannya. Sementara di daerah pegunungan, lereng barat dan pantai barat adan penurunan. “Lereng menjadi fokus kita. Pemkab/pemko harus terus update informasi yang disampaikan BMKG. Kemudian kita juga harus antisipasi potensi puting beliung,” katanya.

Untuk daerah potensi rawan banjir di Sumut umumnya harus diwaspadai di daerah Pantai Timur seperti Deliserdang, Langkat Batubara, Asahan dan beberapa daerah lainnya. Sementara untuk daerah-daerah rawan longsor bisa diantisipasi untuk daerah-daerah seperti Dairi, Nias, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Tapsel Labuhanbatu, Samosir, Madina dan Karo. “Begitu juga untuk gelombang. Pada Mei ini kita prakirakan tinggi gelombang maksium 2,5 meter. Ini untuk perairan barat Aceh, kemudian peraitan Nias dan Sibolga,” katanya.

Turut hadir mewakili Kadis Kominfo HM Fitriyus, Sekretaris M Ayub, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik, Abdul Azis Batubara, dan perwakilan masing-masing OPD di lingkungan Pemprovsu.

Sebelumnya saat membuka acara, M Ayub mengatakan bahwa masyarakat harus memperoleh informasi akurat untuk meminimalisir dampak-dampak bencana yang akan terjadi nantinya. Apalagi Sumut merupakan daerah rawan bencana. “Dengan memberikan informasi awal kebencanaan maka ini bentuk perlindungan masyarakat. Dan informasi-informasi ini juga akan tercantum di website kita,” ucapnya menambahkan dengan langkah-langkah yang dilakukan itu agar Sumut semakin siap menghadapi potensi bencana yang ada. (dvs/prn/ila)