Rafdinal, seorang dosen di Medan, dijemput paksa polisi karena diduga terlibat makar.
Rafdinal, seorang dosen di Medan, dijemput paksa polisi karena diduga terlibat makar.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polda Sumatera Utara (Sumut) menjemput seorang pria bernama Rafdinal, seorang dosen di salahsatu PTS di Medan, yang diduga terlibat dalam dugaan tindakan makar, Senin (27/5/2019).
Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan yang dikonfirmasi menjelaskan, Rafdinal dijemput dari kediamannya oleh petugas, pada Senin siang. Usai dijemput, Rafdinal kemudian akan dibawa ke Polda Sumut untuk dimintai keterangannya. “Baru saja. Nanti kalau sudah sampai ke komando baru kita ambil keterangannya,” ucapnya.
Kendati begitu, MP Nainggolan mengaku belum bisa memberikan penjelasan yang lebih detail terkait penangkapan ini. Hanya saja sepengetahuan dia, Rafdinal diamankan atas dugaan makar yang terjadi di Jalan Brigjen Katamso-MT Haryono-Jalan Sisingamangaraja, Medan saat dilangsungkannya pawai obor beberapa waktu lalu.
“Jadi saat itu ada pawai obor di malam hari. Diduga ada upaya tindakan makar di situ,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polda Sumut telah melakukan pemanggilan terhadap enam orang warga lainnya terkait kasus dugaan makar untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Keenamnya nya adalah Heriansyah, warga Jalan Balaidesa, Angga Fahmi mahasiswa UMSU, Fatra warga Jalan Sekretariat Masjid Raudhatul Islam, Jalan Yos Sudarso Gang Peringatan. Kemudian, Rabu Alam Syahputra warga Dusun III Desa Telaga Sari Tanjung Morawa, pengurus FUI Sumut Indra Suheri, dan pengurus Aksi Cepat Tanggap (ACT) Rinaldi.
Sebelumnya, mereka diadukan oleh seseorang bernama Suheri Prasetyo. Laporan itu atas aksi dugaan makar yang terjadi pada Sabtu 4 Mei 2019 di Jalan Brigjen Katamso-MT Haryono-Jalan Sisingamangaraja, Medan yang dilakukan oleh Rafdinal dkk. (kps)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang bolos pada 31 Mei dan 1 Juni menyusul keputusan bersama tiga menteri soal cuti bersama PNS.
“30 Mei libur. 31 Mei itu wajib masuk. Kemudian 1 Juni wajib ikut upacara,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin di kantornya, Senin (27/5).
Dia menegaskan, akan ada sanksi bagi PNS yang bolos. Sanksinya sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Ingat ya enggak boleh bolos 31 Mei. 1 Juni masuk untuk upacara hari kesaktian Pancasila. Semuanya akan diabsen,” tegasnya.
Usai upacara, lanjutnya, PNS bisa langsung mudik. Dan, kembali lagi bekerja pada 10 Juni.
Menteri Syafruddin tidak akan memberi toleransi PNS yang minta cuti duluan. Sesuai surat keputusan bersama MenPAN-RB, Menaker dan Menag, cuti bersama mulai 3, 4, dan 7 Juni. Tanggal 5 dan 6 libur lebaran, 8-9 Juni libur Sabtu-Minggu.
“Di luar tanggal itu PNS enggak boleh bolos. Kan sudah dikasih THR satu bulan gaji penuh lengkap dengan tunjangan. Jadi jangan sampai tambah-tambah liburnya,” tandasnya. (esy/jpnn)
Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah (tengah) bersama Presiden RI Joko Widodo saat mengunjungi booth Telkomsel Experience Zone di ajang festival kreatif tahunan terbesar Indonesia Ideafest X The Nextdev yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (26/10). Telkomsel terus berkomitmen untuk melanjutkan transformasi perusahaan menjadi digital telecommunication company yang siap mengakselerasi negeri dengan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia.
Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah (tengah) bersama Presiden RI Joko Widodo saat mengunjungi booth Telkomsel Experience Zone di ajang festival kreatif tahunan terbesar Indonesia Ideafest X The Nextdev yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (26/10). Telkomsel terus berkomitmen untuk melanjutkan transformasi perusahaan menjadi digital telecommunication company yang siap mengakselerasi negeri dengan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tepat pada tanggal 26 Mei 2019, Telkomsel genap berusia 24 tahun. Di usia 24 tahun ini, Telkomsel menegaskan komitmen untuk melanjutkan transformasi perusahaan menjadi digital telco company yang siap mengakselerasi negeri dengan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia. Mengambil tema Terus Bergerak Maju, Telkomsel optimis dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di industri telekomunikasi untuk terus menjadi pemimpin di industri dan memberikan kontribusi positif bagi seluruh elemen bangsa Indonesia.
Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah mengatakan, “Kami bersyukur kepada Tuhan YME dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat, khususnya pelanggan serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan dengan setia menggunakan produk dan layanan Telkomsel. Kami bangga dapat terus melayani ratusan juta pengguna layanan selular di tanah air melalui jaringan serta ragam produk dan layanan digital. Hal ini mendorong kami untuk terus mewujudkan komitmen dalam menyediakan solusi terbaik bagi kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air”.
Hingga saat ini Telkomsel telah melayani 168 juta pelanggan dan menggelar infrastruktur jaringan lebih dari 197.000 BTS yang menjangkau lebih dari 95% wilayah populasi Indonesia, termasuk pelanggan di pelosok negeri hingga ke daerah perbatasan. Telkomsel juga menggelar lebih 147.000 BTS broadband (3G/4G) dari total BTS tersebut. 4G LTE Telkomsel sendiri telah menjangkau lebih dari 500 Ibu Kota/Kabupaten dimana 97% telah menjangkau Ibu Kota Kecamatan, sehingga 93% populasi di Indonesia telah terlayani 4G LTE Telkomsel.
Pada kuartal awal 2019 Telkomsel juga telah menambah lebih dari 8.000 BTS dengan menggunakan teknologi mutakhir Massive MIMO untuk menyediakan jaringan 4.9G di Indonesia. Selain itu, Telkomsel berkomitmen untuk terus melakukan transformasi digital dan berinvestasi dalam mengimplementasikan roadmap teknologi mobile broadband terdepan untuk menghadirkan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan, termasuk menghadirkan teknologi 5G. Telkomsel merupakan operator pertama yang menghadirkan pengalaman 5G di Indonesia, melalui 5G Experience di kompleks Gelora Bung Karno, selama perhelatan Asian Games 2018.
Strategi Telkomsel dalam mengembangkan Bisnis Digital yang meliputi Layanan Data dan Layanan Digital, ditandai dengan meningkatnya kontribusi bisnis digital pada pendapatan Telkomsel menjadi 61,4% dari tahun sebelumnya sebesar 48.0% YoY. Pendapatan dari Layanan Data sendiri meningkat sebesar 29,7% YoY dengan peningkatan data payload sebesar 56,6% YoY. Sedangkan Layanan Digital juga menguat dengan pertumbuhan sebesar 28,6% YoY dan terbukti telah menjadi pilar utama transformasi Telkomsel dari telco company menjadidigital telco company.
“Hasil yang terlihat dari performa bisnis Telkomsel telah sejalan dengan upaya transformasi kami baik dari segi bisnis maupun organisasi. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berbasis digital bagi pelanggan yang tersebar di berbagai kota hingga pelosok terpencil wilayah Indonesia,” jelas Ririek.
Komitmen Telkomsel dalam menyediakan layanan digital dilakukan dengan memperluas portofolio Layanan Digital seperti Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, Digital Advertising,Digital Banking, Big Data dan Internet of Things (IoT), serta terus mendorong berbagai inovasi digital dengan menyediakan platform yang berfokus pada pengembangan startup seperti The NextDev, Telkomsel Innovation Center (TINC) dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI). Hal tersebut juga menjadi fondasi utama untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem digital untuk mewujudkan Indonesia Digital.
“Lebih dari itu, Telkomsel memastikan untuk berupaya memaksimalkan sumber daya alam terbatas yaitu frekuensi, dengan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dan industri telekomunikasi nasional. Sehingga Telkomsel dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara yang optimal baik dari pajak maupun PNBP,” lanjut Ririek.
Pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan digital juga merupakan langkah Telkomsel dalam menghadapi persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat dan dinamis. Selain itu, diperlukan juga sinergi bersama pemangku kepentingan yang terlibat antara lain yaitu pemerintah dan pelanggan dalam membangun ekosistem digital yang komprehensif.
Industri telekomunikasi seluler di Indonesia saat ini sangat dinamis dengan berbagai tantangan seperti pergeseran yang sangat cepat di industri telekomunikasi khususnya transisi dari layanan Legacy ke Data, serta kompetisi yang ketat, dan regulasi registrasi kartu prabayar. Namun Telkomsel percaya keseluruhan bisnis industri telekomunikasi di Indonesia akan menuju kondisi yang lebih sehat dan lebih rasional.
“Dinamika pasar saat ini semakin mengukuhkan keyakinan kami sebagai pemimpin pasar dalam memimpin pergesaran industri ke perilaku yang lebih sehat. Hal ini penting untuk memberikan peluang yang lebih baik untuk pertumbuhan bisnis layanan data layanan digital berbasis mobile sebagai masa depan industri telekomunikasi. Kami terus berinovasi untuk mengakses berbagai peluang baru yang menarik di sektor teknologi”, tegas Ririek.
Ririek kemudian mengatakan bahwa perjalanan panjang Telkomsel selama tiga windu dengan pencapaian dan tantangan yang dijalani mendorong Telkomsel untuk terus bergerak maju mengakselerasi negeri melalui pembangunan ekosistem digital Indonesia.
“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan setia serta stakeholder lainnya seperti pemerintah, mitra kerja, dan sahabat media atas kepercayaan dan dukungannya kepada Telkomsel selama ini. Semua yang kami lakukan tentunya ditujukan untuk dapat membantu masyarakat memperoleh akses telekomunikasi yang dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Semoga kehadiran Telkomsel di bumi pertiwi ini juga dapat memberikan inspirasi, menjadi enabler dan akhirnya mengakselerasi kemajuan serta terbentuknya ekosistem digital di Indonesia,” tutup Ririek.(*)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Oknum Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berinisial RW tercatat masih sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Binjai. Bahkan, Caleg PDIP dari Dapil I (Binjai Kota-Binjai Barat) ini juga sebagai pengurus yang menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai NasDem Kota Binjai.
Sumut Pos mendapat selembar surat yang ditulis pada 25 Mei 2019 dengan kepala surat bertuliskan DPD Partai Nasdem Kota Binjai beserta lambang parpol. Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPD Partai Nasdem Kota Binjai dr Edy Putra dan Wakil Sekretaris Zubri Maktur Harahap serta berstempel, RW dinyatakan belum pernah menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi ke DPD Partai NasDem Kota Binjai.
Dalam surat perihal klarifikasi pengunduran diri, RW tercatat masih sebagai pengurus Partai Nasdem Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188-SK/DPP/NasDem/IV/2016.
“Ini mencoreng nilai-nilai demokrasi. Artinya, masyarakat sudah dikelabui. Bagaimana mungkin jadi wakil rakyat yang bersih yang mendukung rakyat Binjai,” ujar Ketua Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara (TOPAN) RI Kota Binjai, Arif Budiman Simatupang, Minggu (26/5).
Dia yang mewakili masyarakat kecewa terhadap oknum caleg tersebut. Bagi Arif, oknum caleg ini bak pisau bermata dua.
Catatan Sumut Pos, RW pernah maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dengan perahu politik besutan Surya Paloh. Namun kini 2019, RW maju dari perahu politik besutan Megawati Soekarnoputri. “PDIP sebagai partai besar, mengapa harus merekrut orang seperti ini (RW). Belum jadi wakil rakyat, sudah seperti pisau bermata dua. Bagaimana masyarakat Binjai mempercayai dia sebagai wakil rakyat. Sangat kecewalah, jangan jadi pisau bermata dua,” ujar Arif Budiman.
RW warga Komplek Bilal Prima E9, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Medan Timur ini, belum berhasil dimintai tanggapannya oleh Sumut Pos. Nomor telepon selular yang dipegang selalu menyatakan tengah sibuk. Tiga kali dihubungi di hari yang sama dan jam berbeda, nomor telepon selular RW terus dinyatakan sedang sibuk.
Sebelumnya, hasil penelusuran Ketua TOPAN RI, Arif Simatupang mendapati temuan dugaan pengalihan dari suara partai ke oknum caleg PDIP berinisial RW pada 5 TPS di Kelurahan Bandarsenembah, Binjai Barat. Dugaan pengalihan suara dimaksud, kata Arif, dibuktikan dengan perbandingan data C1 dan DAA-1.
Kelima TPS di Kelurahan Bandarsenembah ini diduga terjadi pada TPS 7, 9, 12, 13 dan 14. Pada TPS 7 diduga terjadi pengalihan 30 suara. TPS 9 diduga pengalihan 40 suara. TPS 12 diduga pengalihan 60 suara. TPS 13 diduga pengalihan 6?0 suara. Dan TPS 14 diduga pengalihan 70 suara.
Dasar pengaduan yang dilayangkan Arif mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dugaan pengalihan suara ini terjadi, kata Arif, karena beberapa faktor yang didapat tak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Pada saat perhitungan suara di TPS khususnya di Kelurahan Bandarsenembah hinggga larut malam, para saksi-saksi disuruh pulang dan kembali lagi besok pagi. Hal ini jelas menyimpang dari SOP,” ujar dia.
“Saksi-saksi yang ditugaskan oleh peserta Pemilu tidak memahami tugasnya sebagai saksi. Baik hak dan kewajibannya, sehingga berpeluang dilakukannya penyimpangan oleh oknum tertentu menjadi mulus,” sambung dia.
Atas temuan ini, Arif menilai, tindakan tersebut merupakan sebuah perbuatan tindak pidana Pemilu sesuai Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum.
“Berubahnya data C1 (rekapitulasi tingkat TPS) dengan DA-A1 (rekapitulasi tingkat kecamatan) diduga kuat tidak terlepas dari keterlibatan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPPS Kelurahan Bandarsenembah. Patut diduga kuat, (oknum penyelenggara pemilu) telah menerima hadiah berupa uang ataupun janji. Ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan tindak pidana pemilu,” pungkas Arif. (ted/azw)
ist
BERJALAN: Seorang pria melintasi Gedung MK di Jakarta, beberapa waktu lalu.
ist BERJALAN: Seorang pria melintasi Gedung MK di Jakarta, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut telah menerima sebanyak 340 permohonan gugatan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. MK pada Minggu (26/5) tetap membuka layanan administratif bagi para pemohon yang ingin mengajukan gugatan.
“MK masih menerima penggugat yang ingin melengkapi data-data administratif sebelum diputuskan pada tanggal 28 Mei (besok,Red),” kata petugas konsultasi MK, Hakim di Jakarta, Minggu (26/5).
Data-data administratif yang dimaksud, kata Hakim, seperti permohonan gugatan, surat kuasa, dan kelengkapan alat bukti yang belum terpenuhi.
“Kelengkapan data administratif itu harus melewati tahapan verifikasi, dan nanti akan diputuskan apakah APL (akta permohonan lengkap) atau APBL (akta permohonan belum lengkap) pada tanggal 28 Mei itu,” kata Hakim.
MK melayani pemenuhan data-data administratif tersebut hingga pukul 14.00 WIB. Dari 340 item permohonan gugatan, paling banyak berasal dari pemilu legislatif DPR/DPRD dengan jumlah 329 permohonan gugatan.
Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pemilu DPR/DPRD terbanyak berasal dari Partai Berkarya sebanyak 62 permohonan gugatan.
Permohonan gugatan DPR/DPRD terbanyak lainnya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 28 permohonan gugatan dan partai Demokrat sebanyak 27 permohonan gugatan.
Sisa gugatan lainnya berasal dari permohonan gugatan hasil pemilu untuk DPD sejumlah 10 permohonan dan gugatan pemilu Presiden sejumlah satu permohonan.
Terkait gugatan Pilpres 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno telah menyampaikan gugatannya pada Jumat (24/5). Hanya saja pendaftaran ini tak langsung dilakukan oleh keduanya tetapi diwakili tim hukum calon nomor urut 02 itu.
Pengajuan sengketa ini diwakili oleh delapan orang kuasa hukum. Selain Bambang, tim itu diwakili Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Son Haji, Iwan Satriawan, Lutfi Yazid, Teguh Nasrullah, dan Denny Indrayana.
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyatakan ada 51 bukti yang dilampirkan dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bukti ini di meliputi sejumlah dokumen dan keterangan saksi-saksi.
“Bukti ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan ahli. Baru 51 bukti,” ujar Bambang di gedung MK, Jumat (24/5). (bbs/azw)
istimewa
KETERANGAN: Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Perhubungan Budi Karya memberi keterangan kepada media terkait persiapan mudik lebaran tahun ini di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (26/5).
istimewa KETERANGAN: Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Perhubungan Budi Karya memberi keterangan kepada media terkait persiapan mudik lebaran tahun ini di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (26/5).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ada 8.047 pos kesehatan yang disiapkan di seluruh jalur mudik di Indonesia menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Itu sudah termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
“KITA siap (melayani) di pos-pos kesehatan,” kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di sela gelar pasukan menghadapi persiapan angkutan Lebaran 2019 di kawasan Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir Jakarta Pusat, Minggu (26/5).
Posko kesehatan tersebut juga didirikan di terminal bus, pelabuhan dan bandar udara. Petugas medis akan disiagakan 24 jam selama musim arus mudik dan balik.
Nila Moeloek meminta pemudik terutama pengemudi pengangkut pemudik, agar tidak mengabaikan soal kesehatan.
Dia mengimbau pengemudi bus atau minibus supaya mengecek kesehatannya sebelum mengoperasikan angkutannya. Selain itu, jauhkan diri dari obat-obatan terlarang.
“Pengemudi ini kami minta betul akan cek kesehatannya, tentu tidak memakai obat-obatan apalagi obatan yang bisa membuat ngantuk dan obat-obatan yang terlarang,” katanya. Nila juga meminta pengemudi menghitung batas kesiapan tubuh. Artinya, tidak memaksa berkendara jika kondisi badan tak memungkinkan.
“Kami anjurkan untuk setiap empat jam melakukan istirahat dan kita menyediakan pos-pos kesehatan di daerah-daerah rest area dan juga posko kesehatan dan peristirahatan di Puskesmas dan rumah sakit. Kami tetap terbuka selama 24 jam,” bebernya. Kondisi badan pengemudi yang prima, menurutnya, salah satu faktor keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.
“Untuk para penumpang kami meminta betul untuk hati-hati. Misalnya untuk makanan, kita juga akan cek bagaimana kesehatan makanan ini aman dan untuk pemudik ini,” jelasnya.
Sementara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewajibkan seluruh Angkutan Antar Provinsi (AKP) memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan. Terutama untuk pengecekan yang lebih detail antara bus Premium dan yang antar kota.
“Kita memang harus melakukan antisipasi dengan suatu kegiatan-kegiatan yang lebih detail. Karena ada disparitas antara mereka-mereka yang bus premium dengan mereka-mereka yang antar kota,” ujar Menhub Budi Karya di tempat yang sama.
Budi mengatakan, pihaknya telah membiarkan mekanisme pasar untuk bus premium. Akan tetapi, untuk yang antar kota perlu koordinasi yang lebih jauh.
Budi juga meminta kepada para pemudik, agar senantiasa selalu melakukan ramcheck kendaraan. Hal ini tidak boleh diabaikan.
“Yang paling basic adalah ramcheck, nah itu yang kita akan laksanakan mengenai level of service dengan adanya jalan tol,” ungkapnya. “Oleh karenanya kami membuat posko-posko di beberapa tempat untuk memberikan dukungan kepada angkutan antar provinsi ini,” pungkasnya.(bbs/okz/ala)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 232 Pemerintah Daerah (Pemda) sudah sudah membayar THR Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka tersebar di 13 provinsi, 182 kabupaten dan 37 kota.
Pemda sudah mencairkan Rp19 triliun atau 95 persen dari alokasi dana Rp20 triliun.
’’Kami berharap ada multiplier effect yang dihadirkan dari konsumsi ini. Kalau dia beli makanan dan baju baru, nanti efeknya kepada para produsennya dan perdagangan,’’ ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos).
Selain itu, hal tersebut bergantung pada situasi keamanan negara. Ani berharap tidak terjadi lagi kerusuhan maupun kejadian-kejadian yang bisa menahan perputaran uang dari konsumsi rumah tangga.
’’Kami ingin situasi politik tetap kondusif. Sehingga confidence dari konsumen akan tetap terjaga,’’ jelasnya.
Menurut Ani, prospek pertumbuhan ekonomi pada kuartal II ini cukup baik. Selain konsumsi rumah tangga melonjak, aktivitas produksi meningkat karena demand konsumen untuk Lebaran juga naik.
Kondisi itu merupakan momentum pertumbuhan ekonomi yang harus dijaga bersama. Jika faktor politik dan keamanan mengganggu, hal tersebut bisa menghambat momentum pertumbuhan ekonomi.(jpnn/ala)
RUSUH:
Sejumlah anak-anak di bawa umur ada pada kerusuhan di Jakarta, 22 Mei 2019.
RUSUH: Sejumlah anak-anak di bawa umur ada pada kerusuhan di Jakarta, 22 Mei 2019.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Muhammad Harun Al Rasyid merupakan salah satu korban tewas kerusuhan 22 Mei di Jakarta. Remaja berusia 14 tahun itu diduga meregang nyawa karena dianiaya.
Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) prihatin dan menyayangkan peristiwa kerusuhan tersebut. YPI pun meminta agar Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus itu.
Tindakan represif polisi dalam pengamanan bentrokan saat itu, menurut YPI harus diinvetigasi apakah sudah sesuai prosedur atau tidak.
“Menurut data yang di lansir YPI dari berbagai media, diperkirakan 3 orang anak yang meninggal akibat kerusuhan 22 Mei. Di antaranya M Reyhan Fajari (16) asal Jakarta Pusat, Widiato Rizky Ramadani (17) asal Slipi, Jakarta Barat dan Muhammad Harun Al Rasyid (14) siswa SMP AA Tanjung Durian Jakarta Barat,” ujar Ketua Badan Pembina Yayasan Pusaka Indonesia, Dr Edy Ikhsan, Minggu (26/5).
“Sementara data anak korban yang mengalami luka-luka diperkirakan mencapai 22 orang. Kejadian ini tak bisa disepelekan, harus diusut tuntas,” sambungnya.
Komnas HAM, kata Edy, harus menguak apa yang terjadi sebenarnya. Pelaku dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggungjawab sesuai aturan hukum.
“Kejadian ini harus diselidiki, pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut,” ungkap Edy.
Tidak itu saja, YPI juga meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga yang konsern terhadap perlindungan anak, bersama-sama untuk melakukan pendampingan psikologis terhadap trauma yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan tersebut.
“Dalam Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak baik fisik maupun psikis,” tambah Edy.
Mengingat korban anak cukup banyak, Edy Ikhsan berharap, semua pihak harus mengutamakan kemanusiaan. Karena tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam mukadimah konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Upaya ini perlu dilakukan agar anak-anak tidak merasakan ketakutan serta bisa menjalankan aktivitas sosialnya anak secara baik,” ujar Edy.
Terakhir, YPI mengimbau pada seluruh pihak apabila menemukan anak-anak berada di dekat lokasi kerusuhan dalam bentuk apapun agar segera mengevakuasi mereka ke zona aman.
“Agar terhindar dari kegiatan yang membahayakan diri mereka dan meminta aparat keamanan tidak sewenang-wenang mengunakan pendekatan represif dalam menangani demonstrasi,” pungkasnya. (dvs/ala)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Pusat telah menetapkan jadwal libur lebaran dan cuti bersama tahun 2019. Hari libur dan cuti bersama tersebut terhitung sejak 30 Mei 2019 atau pada akhir bulan ini. Jika dihitung, jumlah libur mencapai 11 hari. Dengan perkiraan 4 hari libur (Sabtu dan Minggu) dan cuti bersama lebaran Idul Fitri sebanyak 7 hari, yakni 30-31 Mei serta 3-7 Juni.
“Semula direncanakan libur lebaran mulai 31 Mei sampai 9 Juni. Setelah itu efektif bekerja kembali pada 10 Juni. Karena 30 Juni tanggal merah juga, artinya total libur ada 11 hari. Namun sepertinya pada 31 Mei masih bekerja seperti biasa. Kami belum bisa memastikan karena masih menunggu surat edaran dari Kemenpan RB,” kata Kepala BKDPSDM Medan, Muslim Harahap, akhir pekan lalu.
Diutarakan Muslim, di sela hari libur lebaran tersebut ada Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2019. Pada hari tersebut, aparatur sipil negara (ASN) wajib mengikuti apel bersama atau upacara. “Memang 1 Juni hari Sabtu dan libur. Tapi biasanya ada apel bersama memperingati Hari Lahir Pancasila. Sehabis upacara bisa kembali pulang,” tuturnya.
Untuk itu, Pemko mengingatkan kepada ASN untuk mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila. Apabila tidak hadir, ada sanksi disiplin yang berlaku.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menetapkan jadwal libur lebaran dan cuti bersama tahun 2019 terhitung sejak 30 Mei 2019.
Mengutip dari akun Instagram Kemenko PMK @kemenko_pmk, keputusan bersama ini ditandatangani oleh tiga menteri. Yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, awal libur lebaran bagi ASN akan dimulai pada Kamis 30 Mei 2019. Tanggal itu bertepatan tanggal merah hari libur nasional Kenaikan Isa Almasih. Sementara jadwal masuk pegawai negeri sipil pasca lebaran pada 10 Juni 2019. “Jadi Senin tanggal 10 Juni itu masuk,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Sitepu mengatakan, Pemko Medan harus memberikan sanksi lebih berat kepada ASN yang tidak ikut upacara Hari Lahir Pancasila dan absen setelah libur panjang lebaran. Sanksi tersebut misalnya, potongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang hanya 0,5 persen menjadi lebih besar.
“Sanksi potongan 0,5 persen TPP terlalu ringan, sehingga tidak membuat efek jera. Seharusnya, sanksi lebih berat,” tegasnya.
Menurut Sabar, apabila sanksi yang diberlakukan lebih berat maka peluang para ASN untuk absen bisa diminimalisir. Dengan begitu tingkat kedisiplinan semakin baik. “Perlu dipertimbangkan sanksi tersebut terhadap ASN yang bandel atau tak disiplin,” tukasnya. (ris)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PERIKSA_Seorang petugas dinas perhubungan memeriksa kelayakan bus di Terminal Amplas Medan, Rabu (7/6) Jelang arus mudik lebaran 2018 dinas perhubungan memeriksa kelayakan bus yang akan mengangkut para pemudik, setelah di nyatakan layak maka bus tersebut akan di pasang stiker tanda kelayakan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PERIKSA_Seorang petugas dinas perhubungan memeriksa kelayakan bus di Terminal Amplas Medan, Rabu (7/6) Jelang arus mudik lebaran 2018 lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mendata sejumlah titik rawan macet di Sumut pada di arus mudik dan balik libur Hari Raya Idul Fitri mendatang. Titik rawan kemacetan terdata di Binjai, Medan dan Pelabuhan Belawan.
“Total ada 74 Lokasi kerawanan macet di Sumut. Di Binjai ada 3 lokasi, Pelabuhan Belawan 5 lokasi, Kota Medan 17 lokasi, dan lainnya tersebar di beberapa kota/kabupaten,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, dalam Rakor Lintas Sektoral Ops Ketupat Toba 2019 dalam agenda Kesiapan Pengamanan Idul fitri 1440 H di Sumut yang bertempat di Aula Catur Prasetya lantai 4 Mapolda Sumut, Jumat (24/5).
Untuk titik-titik pasar tumpah terdata ada sebanyak 103 lokasi di seluruh provinsi Sumut. Sementara untuk masjid dengan kapasitas 400-1000 jamaah terdata ada sebanyak 2.199 lokasi. “Seluruh titik ini harus diantisipasi, mulai dari keamanan dan potensi kemacetan,” ungkapnya.
Untuk aksi kriminalitas masih menjadi perhatian polisi ada Kota Medan. Gangguan keamanan yang berpotensi terjadinya di antaranya pencurian pemberatan (curat), curanmor, dan narkoba. “Ukuran Sumut adalah Kota Medan. Karena apa yang terjadi di kewilayahan, hulunya itu Kota Medan,” sebutnya.
Dalam rapat koordinasi itu, ancaman bencana alam masih akan terjadi di wilayah Pantai Barat. Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati. “Kemudian personil aghar tidak slow respon terhadap ancaman teror dan penyebaran radikalisme di wilayah Sumut,” sebutnya.
Dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini, Poldasu mengerahkan 7.760 personel yang tersebar di seluruh jajaran. Beberapa instansi terkait yang akan ikut membantu seperti TNI, Satpol-PP, Pemadam kebakaran, SAR, dan pramuka.
Masalah lain yang dihadapi dalam Hari Raya Idul Fitri kali ini di antaranya beberapa ruas jalan yang masih rusak untuk dilewati kendaraan bermotor. “Ancaman gangguan terorisme setiap yang perlu diwaspadai oleh semua pihak,” sebut Tatan.
Data intelijen yang dikumpulkan Polda Sumut, ada beberapa poin yang menjadi perhatian. Di antaranya aksi teror, bencana alam, dan aksi unjuk rasa serta demo yang menjurus ke anarkis. “Ini yang kita antisipasi, agar nantinya tidak terjadi dan menganggu kenyamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri nantinya,” pungkas Tatan.
Pekan Ini, Sopir Akan Dites Urine
Untuk keamanan transportasi angkutan jalan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019, pengecekan kendaraan akan mulai dilakukan pada 29 Mei mendatang. Selain itu, seluruh sopir bus AKDP dan AKAP bakal dites urine, dalam rangka memastikan kesehatan mereka.
Koordinator Posko Pemantauan dan Pengawasan Angkutan Lebaran 2019 Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Agustinus Panjaitan, mengatakan pengecekan kendaraan dan tes urine sopir angkutan akan melibatkan instansi terkait. Seperti Balai Kesehatan, Balai Pengelola Transportasi Darat, BNN, Polda Sumut dan lainnya.
“Tes urine diberlakukan ke seluruh sopir, sebelum mengangkut penumpang pada arus mudik dan arus balik Lebaran,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (26/5).
Menurut dia, kebanyakan para sopir mengaku memakai narkoba sebagai pelecut tenaga selama mengemudi. Karena itu pihaknya melibatkan BNN untuk melakukan tes urine di seluruh terminal, supaya tidak lagi ada kejadian kecelakaan dikarenakan pemakaian narkoba.
Dishub Sumut juga akan melakukan monitoring tarif berdasarkan ketentuan yang lama. Sebab setiap tahun didapati keluhan masyarakat atas penerapan tarif dari pihak perusahaan transportasi. “Terlebih kita prediksi jumlah penumpang via jalan (darat) dan laut akan meningkat. Prediksi kita naik 3-4 persen tahun ini untuk jalan, dan laut sampai 10 persen,” sambungnya.
Untuk jumlah armada selama Lebaran, Dishub menegaskan tidak ada kendala. Armada tercukupi selama arus mudik dan arus balik.
“Hitungan kita ada 740-an unit bus yang siap melayani penumpang. Kapasitas kursi 1,4 juta lebih perhari. Jadi masih sangat memadailah,” katanya.
Salah satu pemicu lonjakan penumpang via jalan dan laut meningkat, menurutnya karena tingginya harga tiket pesawat menjelang Lebaran 2019. “Angkutan laut yang pada tahun lalu menurun, tahun ini diprediksi meningkat karena tumpahan dari via udara. Ternyata tarif batas bawah dan batas atas belum signifikan untuk tiket pesawat. Masih di atas Rp2 jutaan,” katanya.
Kemenhub Diminta Koordinasi
Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran, DPRD Sumut meminta Kementerian Perhubungan, untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara.
“Kemenhub melalui balai di Sumatera Utara diminta rapat koordinasi dengan Dishub provinsi, kabupaten/kota, Ditlantas Polda, hingga polres-polres beserta seluruh stakeholder perhubungan darat,” ucap ketua komisi D DPRD Sumut yang mengawasi tentang Perhubungan, Sutrisno Pangaribuan.
Menurut Sutrisno, jalur darat merupakan jalur yang paling sering dan paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan mudik. “Demikian juga dengan perhubungan laut, udara, dan kereta api hingga pengelola jalan tol, semua harus terkoordinasi untuk memastikan kelancaran arus mudik,” ujarnya.
Selain alat transportasi yang aman dan nyaman, Sutrisno juga menyebutkan pentingnya sarana dan prasarana lainnya untuk kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik. Salah satunya adalah penyediaan posko-posko mudik di sejumlah titik yang rentan kemacetan.
“Posko mudik harus tersebar di titik-titik kemacetan, untuk memantau penumpukan kendaraan pada arus mudik. Sekaligus sebagai rest area untuk para pengendara yang kelelahan,” terangnya.
Tenaga Kesehatan dan Jasa Raharja juga diharapkan selalu sedia proses arus mudik tahun ini. Selain itu, pihak kepolisian diharapkan selalu berjaga mengantisipasi kemacetan dan tingginya tingkat kecelakaan sepanjang arus mudik.
“Untuk persiapan seluruh stakeholder itu, komisi D akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 27 Mei 2014, pukul 14.00 wib,” tutupnya. (dvs/prn/mag-1)
