Foto: Dame/Sumut Pos
PADI ORGANIK: Darman Sinaga, petani padi organik di Aek Pahu, Batangtoru, Tapsel, sedang menjemur padi hitam yang paru dipanen.
Foto: Dame/Sumut Pos PADI ORGANIK: Darman Sinaga, petani padi organik di Aek Pahu, Batangtoru, Tapsel, sedang menjemur padi hitam yang paru dipanen.
BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – Konsep mina padi diterapkan kelompok petani binaan PT Agincourt Resources yang mengelola Tambang Emas Martabe, di Aek Pahu, Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan. Di atas lahan seluas 4 hektare, petani menanam padi organik, beternak ikan dan ayam, serta memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan kincir pembangkit listik.
“Ini konsep ecofarming. Pertanian terpadu ramah lingkungan. Padi yang ditanam di atas lahan 4 hektare ada tiga jenis, yakni varietas beras putih Cianjur di atas lahan 2 hektare sejak tahun 2016, beras merah seluas 1 hektare dikembangkan sejak akhir 2017, dan beras hitam seluas 1 hektare sejak tahun 2018. Bibitnya dibawa dari Jawa,” kata Senior Manager Community PT Agincourt Resources, Pramana Triwahjudi, di lokasi Tambang Emas Martabe di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.
Pupuk yang digunakan murni kompos, yang diproduksi sendiri oleh petani dengan pelatihan dari PT Agincourt Resources. Untuk mengontrol hama, petani dilatih menggunakan pestisida alami, yang diproduksi dari berbagai bahan alami.
“Di Aek Pahu kebetulan ada sumber air yang banyak. Karena itu, kita ajari mereka untuk memelihara ikan. Antara lain ikan nila dan ikan jurung. Ternak bibit ikan jurung sedang diujicoba sebanyak 5.000 ekor sejak dua bulan lalu. Bibitnya sebagian dibeli dari peternak ikan jurung di Desa Padang Lancat, Batangtoru. Sebagian lainnya hasil nangkap dari sungai di Desa Sipenggeng,” kata Pramana.
Foto: Dame/Sumut Pos PADI ORGANIK: Staf PT Agincourt Resources (kiri) sedang memberi makan ikan jurung yang dipelihara dalam konsep mina padi, di Aek Pahu, Batangtoru, Tapsel.
Ikan jurung adalah ikan khas Batangtoru, banyak ditemukan di Sungai Batangtoru. Biasanya ditangkap dengan alat pancing. Saat ini harga ikan jurung mencapai Rp100 ribu per kg. Untuk mencapai ukuran itu, dibutuhkan waktu setahun. “Ikan ini banyak diburu sehingga sudah mulai langka,” kata Pramana.
Selain ikan jurung, petani juga memelihara ikan nila. Memelihara ikan di sela-sela tanaman padi, bermanfaat untuk mengurangi hama padi.
Foto: Dame/Sumut Pos KINCIR AIR: Staf PT Agincourt Resources menunjuk kincir air yang membangkitkan listrik skala kecil, di Aek Pahu, Batangtoru, Tapsel.
Selanjutnya, stok air yang melimpah di parit dimanfaatkan untuk memutar kincir air yang mengerakkan generator pembangkit listrik. Kapasitas listrik yang diperoleh sebanyak 200 Watt, cukup untuk menyalakan sekitar 20 lampu LED yang dipasang di areal Aek Pahu.
Masih dalam konsep pertanian terpadu, petani juga diajari memelihara ternak ayam skala kecil di ecofarming Aek Pahu. Ayam-ayam itu bisa mencari makan di sela-sela tanaman padi.
“Seluruh konsep mina padi ini dilakukan untuk mengoptimalisasi lahan dengan semua potensi yang ada, sehingga pendapatan petani meningkat,” kata Pramono.
Awalnya, kata Pramana, petani sulit dibujuk untuk beralih ke pertanian organik. Alasannya, pemakaian pupuk kimia hasilnya nyata. Apalagi saat berubah dari pupuk kimia ke pupuk organik, total produksi padi turun hingga 30 persen.
“Tapi setelah tanah terkondisikan menjadi organik, secara perlahan produksi padi akan naik. Butuh waktu sekitar tiga tahun. Dan produksi padi naik hingga hingga 30 persen dibanding produksi menggunakan pupuk kimia,” jelasnya.
Jika padi nonorganik rata-rata menghasilkan 5 ton gabah per hektare, padi organik bisa berproduksi 6 hingga 6,5 ton pe hektare. Selain kuantitas produksi, petani juga diuntungkan dengan biaya produksi yang turun hingga 70 persen dipadu harga beras yang lebih mahal. Beras putih organik misalnya, dihargai Rp15 ribu per kg, beras merah organik Rp20 ribu per kg, dan beras hitam Rp25 ribu per kg.
Beras merah dan hitam disukai konsumen tertentu, karena kandungan nutrisinya lebih baik, serat lebih tinggi, dan kandungan gula rendah. “Pasar beras organik terbatas, tapi ada konsumennya. Sementara ini pemasaran masih lokal karena produksinya masih kecil. Bahkan habis dibeli oleh karyawan PT AR sendiri,” cetusnya sembari tertawa.
Ke depan, Pramana berencana mengembangkan padi organik ke skala lebih luas di tempat berbeda. “Saat ini masih masih proses meyakinkan petani di tiga lokasi,” katanya. (mea)
Antara Foto/Hafidz Mubarak A
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri) sebelum mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
Antara Foto/Hafidz Mubarak A Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri) sebelum mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin masih unggul atas Prabowo Subianto – Sandiaga Uno berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berdasar data yang masuk ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, Rabu (1/5) pukul 15:00 WIB, Jokowi – Ma’ruf sudah meraih 51.053.586 suara atau 55,98 persen.
Sementara itu, Prabowo – Sandi baru memperoleh 40.151.113 suara atau 44,02 persen.
Jokowi – Ma’ruf untuk sementara memimpin dengan keunggulan 10.902.473 suara.
Data Situng KPU itu baru 484.908 dari 813.315 tempat pemungutan suara (TPS).
Perolehan suara juga belum 100 persen di tiap provinsi, kecuali Bengkulu. Jokowi – Ma’ruf dan Prabowo – Sandi terus bersaing di tiap provinsi.
Di DKI Jakarta, misalnya, data yang masuk sudah 50,3 persen. Jokowi – Ma’ruf meraih 1.664.743 suara, sedangkan Prabowo – Sandi mengantongi 1.511.874.
Di Jawa Barat, berdasarkan data yang masuk 39,9 persen, Jokowi – Ma’ruf memperoleh 4.588.163 suara, sedangkan Prabowo – Sandi 6.074.882.
Untuk Jawa Tengah, data yang masuk sudah 70,2 persen. Jokowi – Ma’ruf 11.837.589 mendapatkan suara, sedangkan Prabowo – Sandi memperoleh 3.453.153.
Untuk Jawa Timur, data yang masuk baru 41,4 persen. Jokowi – Ma’ruf mengantongi 6.819.597 suara, sedangkan Prabowo – Sandi mendapatkan 3.395.937.
Sementara itu, data yang masuk untuk Banten mencapai 41,4 persen.
BANJIR:
Bundaran HI, Jakarta, digenangi banjir beberapa waktu lalu. Rencananya, Ibu Kota bakal dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
BANJIR: Bundaran HI, Jakarta, digenangi banjir beberapa waktu lalu. Rencananya, Ibu Kota bakal dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Agar pertumbuhan ekonomi merata di seluruh wilayah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota negara Republik Indonesia, dari Kota Jakarta ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).
DALAM rapat yang dihadiri jajaran menteri terkait tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul namun tak pernah dieksekusin “Sejak era Presiden Soekarno sampai di era presiden berikutnya pasti muncul masalah itu. Tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang,” ucap Jokowi saat membuka rapat tersebut.
Menurut mantan wali kota Solo ini, ketika kita sepakat menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis.
Beberapa negara menurutnya sudah mengantisipasi perkembangan negaranya yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Contohnya pun sudah banyak. Inilah yang menurutnya harus dipikirkan bersama-sama.
“Memindahkan ibu kota membutuhkan persiapan yang matang, detail, baik dari sisi pemilihan lokasi yang tepat, memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan juga soal pembiayaan. Saya meyakini jika kita persiapan dari awal maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” tambah Jokowi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkap tiga alternatif dalam kajian rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta.
Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi dibuat distrik khusus untuk pemerintahan, yaitu daerah di seputar istana dan Monas dan sekitarnya akan dibuat khusus hanya untuk kantor pemerintahan, khususnya kementerian lembaga.
“Itu alternatif pertama yang berarti harus mengubah peruntukan di wilayah seputaran Istana dan Monas,” kata Bambang seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Senin (29/4).
Untuk alternatif pertama ini harus dibuat konektivitas dengan LRT atau monorel sehingga mudah untuk bergerak di antara kantor kementerian/lembaga di seputar istana dan Monas.
Namun, kerugian dari alternatif pertama ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia dan dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.
Alternatif kedua, seperti Putra Jaya di Malaysia, memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah di dekat Jakarta, misalnya di sekitar Jabodetabek, dengan ketersediaan lahan. “Namun kelemahannya, tetap saja membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Metropolitan Jakarta,” kata Bambang.
Untuk alternatif kedua ini, radiusnya 50 sampai 70 km dari Jakarta, misalkan daerah yang pernah dibahas di era Presiden Soeharto yaitu Jonggol Jawa Barat, atau di daerah Maja Banten.
Nah, alternatif ketiga yaitu memindahkan ibu kota langsung ke luar Jawa, seperti contoh Brasil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia, kemudian Canberra di antara Sidney dan Melbourne.
“Intinya lebih menyebarkan perekonomian Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa yang saat ini menyumbang 58 persen dari PDB tetapi juga mulai bergerak untuk membuat kegiatan tambahan di luar Jawa,” kata Bambang.
Syarat utama dari alternatif ketiga ini ialah ketersedian lahan yang luas karena pada intinya adalah membangun kota baru dengan biaya yang tidak sedikit.
“Lokasi strategis secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. Tengah ini memperhitungkan barat ke timur maupun utara ke selatan untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya wilayah kawasan Timur Indonesia,” ujar Bambang.
Lahan untuk alternatif ketiga ini harus lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN yang sudah tersedia yang bisa dibangun, yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan.
Kemudian wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Jadi ini kita harus mencari lokasi yang benar-benar minimal dari segi risiko bencana. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
“Lokasi ibu kota baru tersebut bisa kota yang sudah existing, kota kelas menengah yang sudah existing. Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Misalkan tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut, bisa menggunakan bandara yang sudah ada demikian juga pelabuhan dan sebagian jalan connecting,” terang Bambang.
Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan kota tersebut tidak jauh dari pantai karena Indonesia adalah negara maritim. Sehingga sebaiknya ibu kota berlokasi tidak jauh dari pantai, tetapi tidak juga harus di tepi pantai itu sendiri.
“Kemudian ada tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi yang memadai. Sisi sosial juga harus diperhatikan. Tentunya semua berharap tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan kemudian dari sisi pertahanan keamanan juga,” ucap Bambang.
Dari tiga opsi ibu kota baru negara hasil kajian Bappenas, Presiden Jokowi langsung mengesampingkan opsi pertama dan kedua. “Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” ucap Jokowi dalam rapat yang akhirnya berlangsung tertutup.
Usai rapat Bambang memastikan tindak lanjut atas opsi pilihan Presiden Jokowi. Lokasinya kemungkinan di wilayah timur Indonesia.
“Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” jelas Bambang.
Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah. Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru.
Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih dibutuhkan pembahasan yang panjang. “Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” kata dia.
Bentuk Badan Otoritas
Untuk mengurus pemindahan Ibu Kota, Pemerintah akan membentuk sebuah badan otoritas. Bambang mengatakan, pemindahan Ibu Kota ini adalah pekerjaan besar yang bisa memakan waktu 5-10 tahun.
“Jadi karena multiyears, size-nya besar, mau tidak mau ini tidak bisa ditangani oleh tim atau oleh lembaga yang eksisting. Sehingga usulan kami memang semacam badan otoritas,” kata Bambang.
Bambang mengatakan, badan ini nantinya tidak hanya bertugas saat pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dilakukan. Tetapi juga akan mengurusi seluruh hal terkait, termasuk misalnya harga tanah di wilayah Ibu Kota baru.
“Tugasnya juga mengawasi pergerakan harga tanah, kita tidak mau harga tanah di kawasan baru tersebut itu harga tanah dikontrol oleh pihak swasta. Karena kalau sudah dikontrol swasta, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan lahan atau pemukiman yang layak,” kata Bambang.
PDI Perjuangan menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pemindahan ibu kota negara memperkuat posisi geopolitik Indonesia membangun poros maritim dunia.
“Apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan menggelar rapat kabinet terbatas membahas rencana ibu kota yang baru sangat menarik. Namanya rencana, implementasinya tentu memerhatikan banyak aspek, salah satunya adalah posisi geopolitik Indonesia yang begitu strategis dan menjadi titik temu, bahkan persenyawaan peradaban antarbangsa di seluruh penjuru dunia,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Senin (29/4).
Kebutuhan pemindahan ibu kota, kata Hasto, juga memertimbangkan arah masa depan Indonesia di mana pada 2030 negara diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia.
“Jakarta tentu saja tetap berperan sentral dan strategis, apalagi sebagai pusat kekuatan perekonomian Indonesia. Dipastikan ke depan akan jauh lebih banyak ruang hijau dan tata kotanya akan semakin asri dan menawan karena kantor-kantor pemerintahan negara pun akan menyesuaiakan dengan ibu kota baru tersebut,” kata Hasto.
Demokrat: Belum Dengar Tuh
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengaku belum mendapat informasi utuh ihwal wacana pemindahan ibu kota tersebut. Sebab, ujar Herman, dari dulu pemindahan ibu kota masih sebatas wacana.
“Kami belum secara utuh mendapatkan informasi ini, karena dari dulu juga selalu menjadi wacana,” kata Herman, Senin (29/4).
Herman memahami bahwa Jokowi tengah mencari isu seksi yang bisa menetralisir situasi saat ini. Hanya saja, ujar Herman, kalau pun benar ingin memindahkan ibu kota maka dia meminta presiden mematangkan. DPR siap untuk membahasnya.
Wakil Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu mengingatkan pemindahan ibu kota negara harus benar-benar komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspeknya.
“Karena jika pemindahan itu ke luar Jawa, maka salah satunya akan juga memindahkan banyak pegawai dengan keluarganya,” kata Herman. (fat/fid/jay/es/tan/boy/jpnn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah wajah baru dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara, diprediksi bakal melenggang ke Senayan. Partai politik PDI Perjuangan (PDIP) yang percaya diri bakal mendudukkan 6 kadernya di DPR RI, tiga di antaranya wajah baru. Partai Golongan Karya (Golkar) yang duduk di posisi kedua, juga mengumumkan sejumlah nama baru. Termasuk Partai NasDem yang duduk di posisi keempat. Sementara Partai Gerindra yang duduk di posisi tiga, belum menyebut nama.
Dilihat dari real count penghitungan suara sementara yang dimuat di website Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Golkar dinilai mampu mempertahankan eksistensinya sebagai partai lawas yang tangguh dalam mendulang suara dari masyarakat pemilih. Pemilu tahun ini, Partai Golkar yakin mampu menambah 1 kursi lagi di DPR RI dari Dapil Sumut. Dari sebelumnya hanya 4 kursi, naik menjadi 5 kursi.
“Tahun ini dari Dapil Sumut, kami yakin memperoleh setidaknya 5 kursi di DPR RI. Kami perkirakan, akan ada wajah baru yang mengisi kursi DPR RI partai Golkar dari Dapil Sumut. Tapi saat ini, kita fokus pada proses penghitungan suara di KPU,” ucap Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir kepada Sumut Pos, Senin (29/4).
Pada Pileg tahun 2014 lalu, kader Golkar yang duduk di DPR RI yakni Meutia Hafid dari Dapil Sumut I, H. Rambe Kamarul Zaman dari Dapil Sumut II, Dr. Capt. Anthon Sihombing dan Delia Pratiwi Sitepu, SH dari Dapil Sumut III.
“Pada Pemilu tahun ini, semua caleg punya kesempatan yang sama untuk bisa duduk pada kursi wakil rakyat di Senayan. Karena semua yang mencalonkan diri di DPR RI dari Dapil Sumut Partai Golkar adalah kader-kader terbaik kita. Baik yang incumbent maupun yang tidak. Kami perkirakan bakal ada wajah baru dari Dapil Sumut. Tapi kemungkinan besar, wajah lama masih mendominasi,” jelas Riza.
Tahun ini, untuk Dapil Sumut I, Golkar Sumut memperkiraan ada penambahan 1 kursi yaitu atas nama H. Adlin Tambunan.
“Nama itu dari Dapil Sumut I. Kursi lama masih diduduki Meutia Hafiz. Untuk Dapil Sumut II, kita perkirakan tetap 1 kursi, dan tetap diisi pak Rambe Kamarul Zaman. Dapil Sumut III kita perkirakan tetap 2 kursi. Namun terjadi perubahan. Kalau dulu diisi oleh Delia Pratiwi Sitepu dan Dr. Capt. Anthon Sihombing, tahun ini posisi Anthon Sihombing nampaknya akan digantikan oleh H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung,” jelasnya.
Banyaknya nama-nama pendatang baru yang ikut dalam kontestasi pemilu dalam meraih kursi DPR RI dari Dapil Sumut Partai Golkar, dinilai positif oleh pengamat sosial politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Warjio.
“Ada beberapa nama baru yang cukup menjadi sorotan. Sebut saja Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Adlin Tambunan, Ir. Tengku M. Nurhafidz, dan banyak lagi. Khusus untuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung, selain mewakili kaum muda, beliau juga merupakan ketua DPD Partai Golkar Sumut. Itu menjadi nilai positif,” ucap Dr. Warjio kepada Sumut Pos, Senin (29/4).
Disebut potensial, sebut Warjio, para pendatang baru tersebut dinilai memberikan angin segar bagi Sumatera Utara. “Para pendatang baru dinilai lebih memberikan harapan baru dan suasana baru dalam memberikan perubahan dan kemajuan di Sumut,” tutupnya.
Sebelumnya, partai PDIP memprediksi bakal mendudukkan 6 kadernya di kursi DPR RI Periode 2019 – 2024 dari Dapil Sumut I, II dan III. Masing-masing Yasonna Laoly dan Sofyan Tan, Trimedya Panjaitan dan Sihar Sitorus, serta Djarot Saiful Hidayat dan Junimart Girsang.
“Kalau 6 kursi di DPR RI dari Sumut, kami yakin sudah aman. Saat ini kita sedang mengawal suara, karena kami yakin akan memperoleh suara lebih dari 6 kursi. Mungkin bisa di angka 7 atau 8 kursi,” ucap Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih kepada Sumut Pos, Jumat (26/4) lalu.
Dari keenam nama tersebut, Sofyan Tan, Trimedya Panjaitan, dan Junimart Girsang merupakan wajah lama. Sedangkan Yasonna Laoly, Sihar Sitorus, dan Djarot Saiful Hidayat, merupakan pendatang baru.
Gerindra Masih Lakukan Rekap
Terpisah, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Utara belum dapat memastikan raihan kursi di DPR RI maupun DPRD Sumut. Pasalnya sejauh ini, rekapitulasi suara di tingkat kecamatan masih banyak yang belum selesai.
“Sejauh ini kami belum mendapat informasi valid dan memastikan berapa orang keterwakilan Gerindra Sumut di Senayan. Tapi kami menargetkan minimal enam kursi, dengan dua kursi per dapil. Ada peningkatan target. Dan itu masih realistis buat dicapai,” ujar Sekretaris Gerindra Sumut, Robert Lumbantobing menjawab Sumut Pos, kemarin.
Untuk DPRD Sumut, pihaknya belum bisa memperkirakan perolehan kursi, karena masih ada rekapitulasi suara yang belum siap. Contohnya Deliserdang. “Jadi belum bisa kita sampaikan. Setelah rekap selesailah,” katanya.
Untuk DPRD Sumut, menurut Robert, sesuai arahan dan target DPP, Gerindra siap memperjuangkan perolehan tiga kursi caleg, dari alokasi 12 kursi yang tersedia di Dapil Deliserdang.
“Untuk calon petahana kita seperti Yantoni Purba dan Recky Nelson Barus (PAW Eveready, Red) masih tetap maju dari dapil tersebut. Keduanya diharapkan mampu mengambil dua tempat seperti periode sebelumnya, karena mereka punya basis massa mumpuni,” ujarnya.
Selain dua nama caleg petahana itu, Gerindra punya sejumlah calon potensial dari dapil tersebut. Yakni Subandi, pernah calon Wakil Bupati Deliserdang atau eks kader PAN. Lalu, Sahrul Harahap mantan kepala dinas di Pemkab Deliserdang dan Indra Bakti Lubis yang merupakan kader Gerindra.
“Peluang tiga kursi saya kira mampu kami peroleh dari sana. Sebab caleg yang ditempatkan sudah punya basis massa terukur,” ungkapnya.
NasDem Optimis Dua Kursi
Ketua Team Tengku Erry Nuradi (TEGAR) Kabupaten serdang Bedagai (Sergai), Zuhari yang dihubungi via telepon seluler mengatakan, menurut pengamatan timnya, dari hasil perolehan suara Caleg DPR RI, Partai NasDem memiliki peluang besar untuk mendapatkan dua kursi di DPR RI. Yakni atas nama Prananda Surya Paloh dan Tengku Erry Nuradi.
‘’Keduanya diprediksi akan melaju ke senayan sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2024,’’ tandas Zuhari.
Caleg DPR RI Dapil Sumut 1 dari Partai NasDem, Tengku Erry Nuradi meraih suara terbanyak di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
Hasil penghitungan dan rapat pleno Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) yang berakhir, Senin (29/4/2019) pukul 15.30 WIB, juga menempatkan Partai NasDem meraih suara terbanyak, mengalahkan PDIP, Golkar dan Gerindra.
10 besar perolehan suara di PPK Sei Rampah yakni, Tengku Erry Nuradi (NasDem) 2.636 suara, Kodrat Sah (Hanura) 1.808 suara, Dita Indah Sari (PKB) 1.753 suara, Meutya Hafid (Golkar) 1.314 suara, Prananda Surya Paloh (NasDem) meraih 1.304 suara.
Lalu peringkat 6 sampai 10 ada Mulfahcri Harahap (PAN) 1.158 suara, M.Azhari (Gerindra) 1.042 suara, Tifatul Sembiring (PKS) 1.038 suara, Edwin P.Situmorang (NasDem) 1.004 suara dan Sofyan Tan (PDIP) 748 suara.
‘’Jumlah suara ini merupakan hasil dari seluruh TPS yang ada 17 desa,’’ jelas Ketua PPK Maris Santoso usai memimpin rapat pleno yang dihadiri oleh pra saksi partai dan panwas, Senin (29/4/2019).
Selain Tengku Erry Nuradi yang meraih suara yang tertinggi, Partai NasDem juga merupakan Partai yang meraih suara yang terbanyak dari 15 Partai lainnya pada Pemilihan Calon Legeslatif (Caleg) DPR RI. ‘’Rapat pleno ini berlangsung dengan lancar dan sukses,’’ ujar Maris. (mag-1/prn/rel)
MENINGGAL:
Eri Syahrizal meninggal dunia saat melaksanakan tugas rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu tingkat Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi.
MENINGGAL: Eri Syahrizal meninggal dunia saat melaksanakan tugas rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu tingkat Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi.
SUMUTPOS.CO – Jumlah petugas Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Utara yang meninggal dunia terus bertambah. Senin (29/4) dinihari, Kanit Provos Polsek Bosar Maligas Polres Simalungun, Aiptu Tunggul Simbolon, gugur dalam kecelakaan tunggal usai mengawal kotak suara. Di Tebingtinggi, seorang petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga meninggal kemarin
DENGAN demikian, total petugas Pemilu yang meninggal di Sumut hingga kemarin mencapai 12 orang, yakni 3 orang petugas kepolisian, delapan orang Petugas Pemungutan Suara (PPS), ditambah satu orang PPK.
Informasi dihimpun, kecelakaan tunggal yang menewaskan Aiptu Tunggul Simbolon, terjadi korban mengawal kotak suara dari kantor PPK Kecamatan Ujungpadang menuju kantor KPU Kabupaten Simalungun di Pematangraya.
Awalnya, Kapolsek Bosar Maligas AKP J Sijabat bersama personel TNI, berangkat dari Kantor PPK Ujungpadang menuju KPU Simalungun, dalam rangka mengantar logistik Pemilu yang baru saja selesai di tingkat kecamatan.
Setelah logistik Pemilu diserahkan ke KPUD Simalungun di Pematang Raya, korban Aiptu Tunggul Simbolon bermaksud pulang ke rumahnya, di pekan Balata Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun.
Tepat di Jalan Siantar – Parapat KM 5 Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun, korban menabrak pohon mahoni di sebelah kiri jurusannya. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka koyak pada kepala atas bagian kanan, patah tulang iga sebelah kanan dan kiri, luka gugus pada dada kiri, luka lembam pada dada kiri sehingga korban meninggal dunia di TKP.
“Yang bersangkutan diduga kelelahan sehingga slip menabrak pohon mahoni,” kata Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto, Senin (29/4) sore.
Dengan kejadian ini, total sejauh ini sudah tiga orang anggota Polri di Sumut yang gugur dalam rangka pengamanan tahapan Pemilu. Seorang personel lainnya saat ini masih dirawat di RS Bhayangkara Medan.
“Yang meninggal anggota Polri, ketiganya mendapat penghargaan. Sedangkan yang kritis, sebelumnya koma saat ini mulai berangsur pulih,” sebut Kapolda Sumut.
Sebelumnya, dua anggota Polri di Sumut juga meninggal dunia saat mengawal Pemilu 2019, yakni Kanit Diksaya Polres Padangsidimpuan, Iptu Partahian Dalimunthe. Partahian mengembuskan nafas terakhir saat melaksanakan tugas pengamanan di PPK Hutaimbaru, Kamis (25/4). Ia meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Padangsidimpuan, sekitar pukul 13.30 WIB.
Sebelumnya, ia pingsan diduga karena kelelahan saat pengamanan.
Korban kedua yakni Aiptu Jonter Siringo-Ringo (51), anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Dairi. Dia gugur diduga karena kelelahan, saat mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tiga Baru, Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Kamis (18/4) lalu.
Sedangkan polisi yang kritis bernama Aiptu Martin Sembiring (54). Personel Polres Padangsidimpuan yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Tarutung Baru Kecamatan PSP Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Martin kritis tak sadarkan diri, usai sepeda motor yang dikendarainya disenggol mobil yang melintas dari arah berlawanan di Jalan Umum HT Rijal Nurdin KM 7, Desa Purba Tua, Kecamatan Psp Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sabtu (20/4).
Sebelum kecelakaan terjadi, sekitar pukul 21.45 WIB, Aiptu Martin meminta izin istirahat dan pulang ke rumah, karena merasa pusing saat Rapat Pleno Terbuka perhitungan suara di Kantor Camat Psp Tenggara, Kota Padang Sidimpuan.
Anggota PPK Meninggal di Tebingtinggi
Petugas berikutnya yang juga meninggal saat menjalankan tugas dalam Pemilu Serentak 2019, adalah Eri Syafrizal (57), petugas PPK Bajenis Kota Tebingtinggi. Ia meninggal dunia didiuga akibat kelelahan saat melaksanakan penghitungan suara pemilu serentak 2019, hingga malam terakhir di Kantor Camat Bajenis Kota Tebingtinggi.
Petugas PPK dan rekan korban yang berada di tempat tugas, sempat membawa korban yang mengalami sesak napas, ke RSUD Dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, Senin (29/4) sekira pukul 01.00 WIB. Namun setelah tiga jam dirawat, sekitar pukul 04.00 WIB dinihari, korban menghembuskan nafas terakhir.
Rekan korban, Rahmat Petugas Panwas Kelurahan Pinang Mancung, mengatakan Minggu malam sekira pukul 11.00 WIB, dirinya masih bersanda gurau dengan korban. Ia bahkan sempat makan malam bersama korban, usia penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi. Kemudian mereka mengantarkan kotak suara ke Gudang Logistik milik KPU di Jalan Prof Dr Hamka Kota Tebingtinggi.
“Malam itu tidak ada keluhan sakit,” bilang Rahmad.
Selanjutnya masing-masing pulang kerumah. Tetapi pada pagi hari, Rahmat mendapat khabar bahwa korban telah meninggal dunia. “Terkejut menerima laporan atas sepulangnya Pak Eri, karena tidak ada laporan sakit,” bilangnya.
Ketua KPU Kota Tebingtinggi, Abdul Khalik, didampingi Komisioner lainnya menyatakan KPU turut berduka cita atas berpulangnya anggota PPK Kecamatan Bajenis, diduga akibat kelelahan usai melaksanakan rekapitulasi hasil suara tingkat kecamatan. Informasi diperolehnya, sebelum meninggal, korban sempat mengeluhkan sakit di bagian uluh hati karena masuk angin.
“Meninggal lagi satu pahlawan pemilu. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak KPU Sumut. Kami berharap kepada anggota PPK yang lainnya untuk meningkatkan kesehatannya,” bilangnya.
Almarhum Eri Syafrizal yang tinggal di Jalan Letda Sujono Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi, meninggalkan seorang istri. KPU Tebingtinggi akan menyerahkan tali asih kepada almarhum.
Sebelumnya, 8 orang petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) meninggal di seluruh wilayah di Sumatera Utara, sejak pemungutan suara Pemilu Serentak tanggal 17 April lalu. Petugas yang meninggal terdiri dari berbagi usia, mulai dari usia 28 tahun hingga 54 tahun.
Penyebab meninggalnya para petugas PPS tersebut diduga akibat kelelahan, karena tingginya tingkat intensitas pekerjaan mereka di saat-saat penghitungan suara.
Adapun nama-nama petugas PPS di Sumut yang sebelumnya meninggal dunia yakni, 1. Zulkifli Salamuddin (45) dari TPS Medan Johor kota Medan, 2. Eva Arnaz (35) dari TPS Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, 3. Jalakon Sinaga dari TPS Berampu kabupaten Dairi, 4. Zainuddin Keliat (52) dari TPS Pancur Batu kabupaten Deliserdang, 5. Putra Sipayung (28) dari TPS Purba kabupaten Simalungun, 6. Sutrisno dari TPS Medan Selayang kota Medan, 7. Uswatun Hasanah Harahap (30), 8. Sayur Nasution dari TPS di kabupaten Mandailing Natal. (dvs/Ian)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa nama caleg muda diprediksi akan mengisi kursi DPRD Kota Medan periode 2019-2024. Para caleg muda generasi milenial tersebut umumnya anak dari tokoh-tokoh ternama di kota Medan, baik pejabat maupun pengusaha. Antara lain, M. Afri Rizki Lubis dari Partai Golkar Dapil Medan II, anak dari ketua DPD partai Golkar kota Medan, Syaf Lubis David Roni Ganda Sinaga dari PDI Perjuangan Dapil Medan IV, anak dari ketua wilayah PPTSB Sumut I sekaligus pengusaha ternama dikota Medan, JR Sinaga.
Dan Tengku Edriansyah Rendy dari partai Nasdem Dapil Medan II, anak dari Walikota Medan, Dzulmi Eldin.
Para caleg muda ini diharapkan mampu mewakili suara kaum milenial, dan memberikan perubahan dan penyegaran serta kemajuan dengan ide-ide cemerlang khas anak muda, di DPRD Medan.
Menanggapi fenomena itu, pengamat sosial politik dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Suwardi Lubis, mengatakan para caleg muda itu merupakan generasi penerus dari ayahnya, yang telah berpengalaman, baik dalam dunia politik maupun organisasi.
“Rata-rata nama-nama tersebut didukung oleh orangtua yang merupakan tokoh-tokoh besar di kota Medan. Diangkat karena pengaruh besar nama sang ayah, ya wajar-wajar saja. Setiap orangtua pasti ingin anaknya menjadi penerus dirinya, bahkan lebih hebat dari dirinya,” ucap Suwardi, Senin (29/4).
Tantangannya, kata Suwardi, para caleg muda itu diminta membuktikan diri bahwa mereka memang pantas berada di jajaran para wakil rakyat, yang notabene memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat besar. Yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat kota Medan.
“Kota Medan ini kota ketiga terbesar di Indonesia. Penduduknya pun salah satu yang terbanyak di Indonesia. Maka, tugas mereka tentu sangat berat. Ditambah kota Medan punya ‘PR’ yang menumpuk. Mereka harus bisa membuktikan diri bahwa generasi muda mampu melakukan tugas besar itu,” ujarnya.
Menurutnya, nama besar sang ayah bisa menjadi beban mental bagi para caleg muda itu, apabila mereka terpilih sebagai anggota dewan DPRD Medan.
“Kalau mereka tidak mampu, tentu menjadi sorotan bagi nama besar sang ayah yang sudah mendorongnya terjun ke dunia politik. Maka sekali lagi, nama besar bisa menguntungkan mereka untuk bisa terpilih. Namun di sisi lain menjadi beban mental bila mereka tidak berkualitas,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Sohibul, para caleg muda tersebut harus menjadikan ayah mereka sebagai mentor dalam berpolitik, yang berfikir serta bekerja untuk rakyat.
“Keuntungan lainnya, mereka bisa belajar langsung dari ayah mereka sendiri yang sudah sarat pengalaman dalam berorganisasi maupun berpolitik. Bagaimana cara bersikap, berfikir, dan bertindak secara matang, serta punya mental yang tangguh untuk kuat dalam mengurus kepentingan rakyat. Bukan bermental lemah dan cenderung tergesa-gesa dalam bersikap layaknya anak muda kebanyakan,” tutupnya.
PDIP Berpotensi Geser Demokrat
Untuk Kota Binjai, Partai PDI-Perjuangan meraih perolehan suara nomor 3 terbesar setelah Golkar dan Gerindra, berdasarkan data Tim Situng KPU Binjai. PDIP diprediksi meraih 4 kursi. Jumlah ini bertambah dari sebelum tahun 2014 lalu. Yakni sebanyak 3 kursi. Karenanya, PDIP berpotensi meraih kursi pimpinan DPRD Binjai, menggeser Partai Demokrat.
“PDIP berpotensi meraih kursi unsur pimpinan yakni Wakil Ketua DPRD Binjai. Tapi siapa sosok yang bakal mengisi kursi itu, itu urusan partai,” jelas Sekretaris PDI-Perjuangan Kota Binjai, Lazuardi ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (29/4).
Dia mengatakan, masih menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai. “Kita tunggu sajalah. Itu kepentingan partai. Tentu Dewan Pimpinan Pusat yang dominan menentukan,” kata Caleg nomor urut 1 dari Dapil Binjai 1 ini.
Menurut dia, PDI-Perjuangan pernah meraih kursi unsur pimpinan DPRD Binjai tahun 2009 lalu. “Kalau enggak salah Herman namanya,” ujar Lazuardi.
Disinggung siapa caleg yang memperoleh suara terbesar, Lazuardi belum dapat memastikan. “Belum semua C1 masuk. Kita tunggu sajalah. Kalau sudah ada data lengkap, enak,” pungkasnya. (mag-1/ted)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumut kembali melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah di Sumut. Setelah sebelumnya memeriksa Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Khairuddin Syah Sitorus, penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) memeriksa Bupati Labuhan Batu Selatan (Labusel), Wildan Aswan Tanjung.
Direktur Dit Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana ketika dikonfirmasi membenarkan soal pemeriksan Wildan. “Ya benar,” aku Rony, Senin (29/4)n
Disebutkannya, Wildan Aswan Tanjung juga diperiksa terkait penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2013 hingga 2015 di Kabupaten Labusel. Serupa dengan kasus yang membelit Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus.
Rony menyebutkan, Bupati Labusel diperiksa masih berstatus saksi. “Iya masih saksi. Sabar dulu ya,” ujarnya.
Bupati Labuhan Batu Utara (Labura), Khairuddin Syah Sitorus alias Buyung, dalam waktu dekat akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan lanjutan kasus dugaan penyelewengan DBH PBB tahun 2013 senilai Rp3 miliar di Pemkab Labura. “Statusnya masih saksi juga, belum ada perubahan,” terang Rony.
Sebelumnya, Bupati Labuhan Batu Utara (Labura), Khairuddin Syah Sitorus, telah diperiksa penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat (Dit) Reskrimsus Poldasu, Jumat (26/4). “Modus ambil insentif dari pengumpulan pajak-pajak untuk kepentingan pribadi,” jelas Rony. (dvs)
istimewa
MURI: Direktur Utama Kimia Farma, Honesti Basyir dan Direktur Pengembangan Bisnis, Pujianto saat menerima piagam dari MURI.
istimewa MURI: Direktur Utama Kimia Farma, Honesti Basyir dan Direktur Pengembangan Bisnis, Pujianto saat menerima piagam dari MURI.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kimia Farma menggelar aksi kumur bersama Enkasari Mouthwash untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta kesegaran gigi dan mulut.
Aksi kumur bersama ini dilakukan sekaligus untuk meluncurkan produk terbarunya Enkasari Mouthwash Herbalcare Protection.
Aksi Kumur bersama ini diikuti oleh 1.831 warga dan dilakukan secara serentak di Jakarta dan Bandung. Melalui aksi ini, Kimia Farma berhasil mencetak rekor MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia).
Rekor MURI diterima langsung oleh Direktur Utama Kimia Farma, Honesti Basyir dan Direktur Pengembangan Bisnis, Pujianto beserta jajaran manajemen.
“Bertepatan dengan peluncuran Enkasari Mouthwash, Kimia Farma ingin mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk merawat kesehatan gigi dan mulut secara rutin dan teratur menggunakan obat kumur yang halal. Enkasari Mouthwash ini tidak mengandung alkohol dan bebas gula sehingga sangat cocok digunakan sehari-hari ,” kata Honesti Basyir.
Enkasari Mouthwash hadir dengan tiga varian rasa, yaitu Peppermint, Freshmint dan Citrusmint.
Berbagai manfaat dirasakan melalui penggunaan Enkasari Mouthwash dengan cara dikumur, yakni menghilangkan bau napas tak sedap, membunuh bakteri, melawan karang gigi, menjaga kesegaran mulut serta manfaat kesehatan gigi dan mulut lainnya.
Selain memenuhi standar kehalalan produk, Enkasari Mouthwash terbuat dari bahan-bahan alami sesuai dengan pilihan masyarakat saat ini, yaitu back to nature.
“Kami berharap bahwa Enkasari Mouthwash ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan produk perawatan gigi dan mulut. Untuk itulah kami mengajak seluruh masyarakat untuk rutin menggunakan produk ini,” tutur Pujianto.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi, Kimia Farma berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produk-produk kesehatan bagi masyarakat.
Kehadiran Enkasari Mouthwash dapat memenuhi kebutuhan akan produk yang berkualitas, berkhasiat dan terjangkau bagi masyarakat. (jpnn/ram)
ISTIMEWA
BERSAMA: Febrian Anas, Head of Mobile Entertainment Smartfren, Ari Abdya Putra, GM Prepaid Management Smartfren, Roberto Saputra, Chief Brand Officer Smartfren, Munir Syahda Prabowo, VP Technology Relations and Special Project Smartfren, Djebeng Sakti Wibowo, Division Head of International Business Smartfren berfoto bersama saat Media Gathering Smartfren di Bandung 24-26 April yang lalu.
ISTIMEWA BERSAMA: Febrian Anas, Head of Mobile Entertainment Smartfren, Ari Abdya Putra, GM Prepaid Management Smartfren, Roberto Saputra, Chief Brand Officer Smartfren, Munir Syahda Prabowo, VP Technology Relations and Special Project Smartfren, Djebeng Sakti Wibowo, Division Head of International Business Smartfren berfoto bersama saat Media Gathering Smartfren di Bandung 24-26 April yang lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Smartfren akan memperkuat jaringannya di kawasan jalan lintas Sumatera saat bulan Ramadan dan Lebaran 2019. Sehingga, pemudik yang nantinya akan pulang kampung akan tetap merasa nyaman saat menggunakan Smartfren.
VP Technology Relations and Special Project Smartfren, Munir SP, mengatakan dari pengalaman setiap tahunnya, jalur lintas sumatera selalu padat oleh pemudik, baik yang akan datang ke Medan maupun ke luar dari Medan.
“Khusus untuk Sumatera Utara, kita akan memperkuat jaringan di jalur lintas, dan daerah Tebingtinggi serta Siantar. Karena kedua daerah ini sering menjadi tempat pemberhentian. Karenanya, kita akan selalu memperhatikan kawasan ini selama Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya dalam acara Media Gathering Smartfren 2019 di Bandung.
Di Pulau Sumatera sendiri, selain akan memperkuat jaringan di daerah tujuan mudik dan kawasan wisata yang pada umumnya akan mengalami peningkatan traffic sejak H-7. Oleh karena itu, pihaknya mempersiapkan team Task Force lapangan dan pemantauan 24 jam X 7 hari dari NOC diseluruh jalur mudik, lokasi publik dan kota tujuan.
“Kalau di Sumatera itu berbeda ya, misalnya di Sumbar, kita akan perkuat di Bukittinggi. Sedangkan untuk di Batam, lebih cenderung ke daerah pelabuhannya. Dan tentu saja, semua bandara di Pulau Sumatera akan kita perkuat sinyalnya,” tambahnya.
Sedangkan untuk di Provinsi Riau, Smartfren bukan hanya memperkuat sinyal di daerah perkotaan saja, tetapi juga di kawasan jalur menuju dan ke luar dari Riau. Sedangkan untuk di Batam, lebih difokuskan kepada warga yang dari luar negeri, karena ini merupakan daerah transit.
Dijelaskannya, ada perbedaan saat mudik di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada umumnya, di Pulau Jawa, masyarakat memilih mudik dengan menggunakan jalur darat, sedangkan di Pulau Sumatera cenderung menggunakan jalur udara.
Oleh karena itu, kawasan untuk memperkuat jaringan juga berbeda, sehingga semua pelanggan Smartfren dapat menggunakan dimanapun dan kapanpun.
“Kalau di Jawa, selain di jalan lintas, kita juga konsen untuk di kawasan Trans Jawa. Prediksi kita, nanti banyak pemudik yang menggunakan jalur ini untuk mempermudah dan mempercepat jalannya,” tutupnya. (ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski dapat nilai positif saat hadapi PSPS Selection, Minggu (28/4) sore, namun pemain naturalisasi asal Guinea, Mohamed Lamine Fofana, belum pasti berkosum PSMS Medan musim ini. Pasalnya, Ayam Kinantan masih butuh pemain yang lebih bagus.
“Penampilan Lamine saat melawan PSPS memang tidak terlalu buruk. Tapi, dengan statusnya sebagai pemain naturalisasi, kami membutuhkan lebih dari itu,” ungkap Pelatih PSMS Medan Abdul Rahman Gurning, kepada Sumut Pos, Senin (29/4).
Namun, Gurning masih akan memberikan kesempatan kepada Lamine. Dia juga mengatakan, seorang pemain naturalisasi asal Senegal, yang juga eks Persela Lamongan dan PSM Makassar, Mamadou Diallo, akan didatangkan ke Kebun Bunga Medan, dalam waktu dekat. “Pemain naturalisasi juga ada yang sedang kami bidik. Saya lupa dari mana. Kami akan lihat bagaimana performanya saat dia datang nanti. Kalau bagus, akan diambil,” beber Gurning.
Gurning menambahkan, PSMS Medan sengaja mendatangkan 2 pemain naturalisasi, sebagai alternatif jika negoisasi tidak sepakat. “Dengan kondisi sekarang ini, kami memang tidak bisa leluasa memilih pemain. Kalau yang kita bidik tidak sepakat dalam harga, maka disiapkan atlernatif,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Gurning masih membutuhkan tambahan pemain di semua sektor, baik belakang, tengah, hingga gelandang. “Kalau untuk lini pertahanan, kami memang membutuhkan stoper. Begitu juga dengan tengah, masih dibutuhkan beberapa gelandang berkualitas,” harapnya.
Sedangkan untuk lini depan, Gurning mengaku membutuhkan pelapis Aldino Herdianto. Pasanya, Tambun Naibaho yang semula diharapkan menjadi pelapis, belum menunjukkan perkembangan memuaskan. “Lagipula, kami memang membutuhkan 3 striker. Ini untuk menghindari jika ada pemain yang terkena akumulasi,” katanya.
Dia juga mengakui, untuk mendapatkan pemain sesuai keinginan, saat ini memang sulit. Sebab, hampir semua pemain sudah memiliki tim. “Mungkin kami berharap pemain yang dibuang dari Liga 1. Mudah-mudahan pemain seperti yang kami harapkan masih ada,” pungkas Gurning. (dek/saz)
