MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara, musnahkan puluhan ribu kemasan kosmetik dan obat ilegal berasal dari luar negeri di Dermaga Jalan Karo, Belawan, Selasa (30/4). Barang bukti hasil tangkapan itu merupakan tangkapan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) TMP B Medan dan penegak hukum lain.

Kasi Pengawasan Pelayanan KPPBC Tipe Madya B Medan, Edy Syahputra mengatakan, sejumlah barang sitaan yang mereka amankan adalah hasil kejahatan tahun 2018. Adapun jenis barang yang diamankan adalah, 5.671 kemasan kosmetik, 11.895 kemasan obat – obatan, pakain, makanan ringan dan alat kesehatan serta aksesoris dengan jumlah mencapai 20.484 bungkus.

“Semuanya ini kita cegah, karena tidak memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Seperti obat-obatan harus ada rekomendasi dari Balai POM untuk melindungi masyarakat,” katanya.

Seluruh barang tersebut, lanjut Edy, berasal dari negara Malaysia, Singapore dan Thailand yang dikirim ke Indonesia melalui paket pengiriman. Oleh karena itu, pihaknya mencegah barang larangan atau dibatasi (Barang Laras) oleh kementerian atau lembaga terkait yang tidak diselesaikan oleh pemilik dalam jangka waktu yang ditentukan.

“Masuknya barang ke wilayah Indonesia wajib disertai dengan dokumen yang dipersaratkan oleh kementerian/Instansi terkait. Makanya, kita telah menertibkan Nota Permintaan Data ( NPD ) kepada pemilik barang agar melengkapi dokumen yang di persyaratkan, dengan jangka waktu 60 hari sejak ditimbun akan menjadi barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD). Namun, tidak dapat dilakukan oleh pemilik barang,” ujar Edy.

Sementara, Kasi P2 DJBC Sumatera Utara, Eka Mustika Galih mengungkapkan, untuk penyelundupan pakaian bekas yang akan mereka musnahkan, berdampak kerugian negara secara materi (fiskal) tidak dapat dihitung. Mengingat, pakaian bekas merupakan komiditi yang dilarang untuk impor sesuai pasal 47 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor pakaian bekas, sehingga tidak dapat dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka Impor (PDRI), sehingga terdapat kerugian negara dalam bentuk immaterial.

“Dari sisi ekonomi, impor pakaian bekas sangat mengganggu pasar domestik. Seperti, industri kecil dan menengah tekstil (IKM) dan produk tekstil (TPT). Konvensi ini akan berakibat adanya beberapa IKM, TPT, dan konveksi yang tutup dan mati yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran di dalam negeri,” ujar Eka. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, M Sofyan akan mengikuti semua proses gugatan dari pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano dii di Pengadilan Negeri Medan.

“Ya, kita ikuti dulu proses yang sedang berlangsung di PN Medan saat ini,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (1/4).

Sedangkan gugatan jaminan sita kantor Satpol PP dan kantor Wali Kota Medan seperti yang diungkap pengacara owner Pondok Mansyur dalam persidangan kemarin, menurutnya sudah ada pemberian kuasa kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, untuk menghadapi tahapan demi tahapan persidangan perdata tersebut.

Terlebih, Sofyan sempat dianggap tak kooperatif lantaran tak hadir dalam sidang gugatan lanjutan itu. “Dalam hal ini sudah kita beri kuasa kepada Bagian Hukum,” katanya.

Kabag Hukum Setdako Medan, Bambang, tak bersedia memberi penjelasan sekaitan sidang lanjutan dengan tuntutan penggugat tersebut. Berulangkali dihubungi ke nomor seluler dan dikirimkan pesan WhatsApp, ia tak menggubris.

Meski demikian, sebelumnya, Kuasa Hukum Pemko Medan, Rahma, dalam sidang tersebut mengatakan, mereka akan mempelajari dulu permohonan sita jaminan yang disampaikan pihak penggugat.

Sebagaimana diketahui, gugatan yang dilakukan Kalam Liano kepada Kasatpol PP Medan adalah atas kerugian materil dan immateril akibat kesewenangan Satpol PP membongkar sejumlah bagian bangunan Food Court Pondok Mansyur pada tahun lalu.

Dalam sidang perkara perdata Nomor 207/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang diketuai Erintuah Damanik, di PN Medan, Senin (29/4), pihak tergugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan jawaban atas gugatan dari penggugat.

Sementara penggugat melalui kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak, menyerahkan permohonan meletakkan sita jaminan atau cinservatoir beslag kepada majelis hakim.

Hakim Ketua Erintuah Damanik memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk membaca dan mempelajari jawaban yang diberikan tergugat dan permohonan meletakan sita jaminan yang diajukan penggugat.

Kuasa hukum Kalam Liano, Parlindungan Nadeak, kepada wartawan, membenarkan kliennya mengajukan permohonan sita jaminan kepada majelis hakim. Permohonan sita jaminan yang diajukan kliennya (penggugat).

Menurut Nadeak, adalah terhadap tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya, milik tergugat I yang dikenal sebagai kantor Satpol PP Kota Medan yang terkatakan di Jalan Arief Lubis No 2 Medan dan, atau tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya, milik tergugat II yang dikenal sebagai kantor Wali Kota Medan, terletak di Jalan Kapten Maulana Lubis No 3, Medan.

“Permohonan meletakan sita jaminan ini dibuat agar gugatan penggugat tidak sia-sia (illusioner). Karena itu, kami berharap klien kami mendapatkan perhatian dari mejelis hakim yang mulia,” kata Nadeak.

Kalam Liano mengajukan gugatan materil sebesar Rp3,10 miliar dan immateril Rp1 triliun. Parlindungan Nadeak beralasan, gugatan materil karena dampak tindakan kesewenangan Satpol PP, kliennya merasa dirugikan.

Sebab, sebagian tempat usahanya tidak beroperasi, pengunjung menjadi sepi dan berimbas ke pendapatan. Sedangkan nilai gugatan immateril yang diajukan, karena harga diri kliennya dipermalukan dari tindakan kesewenangan itu. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Persatuan Pedagang Pasar Marelan (P3TM), Ali S alias Geno terlihat ketawa saat dihukum ringan oleh majelis hakim yang dikLetuai Abdul Kadir. Meski dinyatakan terbukti melakukan pemerasan terhadap pedagang Pasar Marelan, Ali cuma divonis selama 1 bulan 17 hari penjaran

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ali S alias Geno telah terbukti melakukan pemerasan. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 bulan 17 hari,” ujar Hakim Abdul Kadir di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (30/4).

Dalam amar putusan hakim, perbuatan terdakwa Ali membuat kerugian para pedagang. “Perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-II KUHPidana,” ucap hakim Abdul.

Setelah membacakan amar putusan, majelis hakim langsung menghitung masa tahanan rumah terdakwa. “Berarti anda (terdakwa) hari ini (Selasa) sudah bebas,” kata hakim.

Mendengar hal itu, terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Hakim Harahap langsung menerima putusan hakim.

“Terima Pak,” kata Ali. Anehnya, JPU Abdul Hakim juga menerima putusan hakim meski telah menuntut terdakwa selama 3 bulan penjara.

Sementara tiga terdakwa lain dalam kasus ini yakni Roni Mahera (47) selaku Wakil Sekretaris, M Ali Arifin (50) selaku Bendahara dan Rasdi Hasibuan (49) selaku Staf P3TM, juga dituntut ringan oleh JPU Rehulina Sembiring.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Tengku Oyong, ketiga terdakwa dituntut masing-masing selama 3 bulan penjara. Ketiganya akan mendengarkan putusan pada Kamis (2/5) mendatang.

Diketahui, Ali S dan ketiga pengurus P3TM lain dituntut secara terpisah. Dalam dakwaan JPU, keempat terdakwa memberlakukan harga meja dan kios kepada para pedagang sesuai ketentuan mereka secara sepihak yang tidak mendapat persetujuan dari PD Pasar Kota Medan.

Di mana pembayaran, dapat dilakukan lunas atau mencicil beberapa kali dan apabila tidak melunasi sesuai ketentuan harga dari P3TM tersebut, maka para pedagang mendapat peringatan. Yaitu, berupa ancaman bahwa meja yang sudah dibeli para pedagang akan dialihkan kepada orang lain.

Akibat ancaman tersebut, saksi Rotua Ester Maria Sinaga dan pedagang lain membayar harga meja dan kios yang sangat tinggi. Selain itu, juga terjadi kesemberautan di Pasar Marelan yang disebabkan oleh posisi meja, kios dan stan tempat berjualan para pedagang yang sudah membayar tidak sesuai dengan harapan.

Pada tanggal 24 Agustus 2018, petugas dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Roni Mahera, M Ali Arifin dan Rasdi Hasibuan, saat melakukan pungli kepada Rotua untuk pembayaran meja sayur sebesar Rp12 juta. Sedangkan Geno ditangkap terpisah. (man/ila)