JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan 17 rekomendasi. Di antaranya, menyerahkan sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka kepada sang ketua umum Megawati Soekarnoputri. Mereka juga meminta Megawati kembali memimpin partai banteng pada Kongres VI 2025.
Rekomendasi dibacakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam penutupan rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, kemarin (26/5). Di awal rekomendasi, rakernas menyoroti Pemilu 2024 yang dinilai sebagai pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Hal itu, kata Puan, disebabkan karena penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang. “Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” terang Puan.
Berkaitan dengan hal tersebut, kata Puan, rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.
Rakernas menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbangn
atau checks and balances. Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu.
Untuk itu, rakernas merekomendasikan kepada Fraksi PDIP DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi pancasila untuk penguatan pelembagaan partai. “Dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan,” ucap Puan.
PDIP juga menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan atau autocratic legalism sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK dan perubahan UU Penyiaran. Sedangkan terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, partai banteng menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang.
Puan mengatakan, pihaknya mengajak para ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen pro demokrasi untuk melakukan evaluasi secara obyektif atas pelaksanaan Pemilu 2024. “Rakernas mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” terangnya.
Menurut Puan, rakernas setelah mendengarkan suara arus bawah dari anak ranting, ranting hingga pengurus anak cabang partai, mereka meminta kepada Ketua Umum PDIP untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
Berikutnya, PDIP menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo – Mahfud MD, dan PDI Perjuangan dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif tiga kali berturut-turut. “Kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif,” bebernya.
Puan mengatakan, terkait dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, PDIP menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. “Kami akan menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai,” ucapnya.
Terkait sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo – Gibran, Puan menyampaikan bahwa rakernas V partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. “Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai didalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan,” terangnya.
Oleh karena itu, kata Puan, rakernas V memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDIP Megawati untuk menentukan sikap. “Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah mendatang,” papar Ketua DPR RI itu.
Selanjutnya, Puan mengatakan bahwa rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum dari DPD PDI Perjuangan se-Indonesia terkait gelaran kongres 2025 mendatang. “Memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030 dalam Kongres VI pada 2025 mendatang,” terangnya.
Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, rakernas mendorong seluruh tiga pilar partai dari tingkat pusat dan daerah agar semakin solid dalam pemenangan Pilkada 2024. Mereka harus segera mempersiapkan pasangan calon terbaik yang akan dimajukan di pilkada.
Sementara itu, dalam pidato penutupan rakernas kemarin, Megawati belum memutuskan sikap partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, sikap politik PDIP didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri.
Apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan, kata Megawati, hal itu harus dihitung secara politik. Menurutnya, banyak pihak yang menunggu-nunggu sikap politik PDIP terhadap pemerintahan nantinya. “Ini pasti yang ditunggu para wartawan sikap politik partai. Kan harus dihitung secara politik. Enak aja. Gue mainin dulu dong,” ucap Megawati langsung disambut tepuk tangan para kader PDIP.
Yang terpenting sekarang, kata Megawati, adalah turun ke akar rumput untuk menyatu dengan rakyat dalam menghadapi Pilkada 2024. Para kader harus bonding atau membangun keterikatan dengan rakyat untuk bisa tertawa dan menangis bersama mereka, serta bisa menghasilkan solusi guna mengatasi permasalahannya.
Presiden Kelima Indonesia itu juga meminta kadernya untuk mengingatkan rakyat agar bisa menghindari money politic atau politik uang yang bisa mempengaruhi pilihan dan justru merusak demokrasi. “Karena itulah hal yang terbaik saat ini adalah turun ke akar rumput untuk persiapan pilkada ini. Digalang rakyat, dikasih pengetahuan,” kata Megawati.
Dia pun menceritakan bagaimana rakyat yang tergiur akan politik uang. Di mana dijanjikan akan diberikan Rp 1 juta tapi nyatanya hanya Rp 300 ribu. Bahkan, lanjut Megawati, rakyat tersebut ada yang diminta berfoto dengan KTP dan amplop tersebut.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi (BRIN) itu meminta kepada kader PDIP untuk mengajari rakyat bagaimana memilih pemimpin yang baik dan benar. “Makanya tolong diajarkan kepada rakyat. Rakyat itu perlu pertolongan. Mereka haus akan sebuah guidance. Diajari, benarnya kalau milih pemimpin iku piye toh. Dulu saya begitu loh, ngajarin,” ujar Megawati.
Megawati memberikan perhatian kepada legislator yang baru terpilih pada Pileg 2024 untuk tidak malas turun ke masyarakat. Bahkan, dia memerintahkan kepada kadernya di PAC dan anak ranting agar melaporkan anggota dewan yang tidak turun ke bawah. Mereka tidak perlu takut untuk melapor.
“Laporan kepada Ibu langsung. Kalau mereka ini, yang kayak bos-bos ini, sudah jadi dan tidak mau turun ke bawah ke tempatmu, bilang sama Ibu, ini janji saya. Jangan enak-enakkan. Saya sudah bilang, partai ini mau saya jadikan partai pelopor, kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out! Ini benar, bukan drama,” tegas Megawati.
Gerindra: PDIP di Dalam atau di Luar sama-sama Mulia
Sejumlah partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) memberikan respon atas sikap PDIP. Partai berlambang banteng itu diketahui belum memutuskan sikap dan menyerahkan kepada ketua Umum.
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburrokhman mengaku sudah menyimak dinamika dalam rakernas PDIP maupun pidato megawati. Pihaknya, akan menghormati apapun keputusan PDIP nantinya.
Yang jelas, bagi Gerindra, berada di luar maupun di dalam pemerintahan bukan masalah. Keduanya sama-sama bisa berkontribusi. “Dua posisi tersebut adalah posisi yang dipandang sama-sama mulia,” ujarnya dikonfirmasi kemarin.
Dari pencermatannya terhadap pidato Megawati, Habib juga menilai yang disampaikan Mega menegaskan tidak ada istilah oposisi dalam konstitusi. Yang ada hanya di dalam dan di luar pemerintahan.
Sehingga sikap ke depan akan proporsional. Jika kebijakan baik, maka akan didukung. “Kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik, mereka akan kritik, akan kasih masukan secara elegan,” imbuhnya.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono juga menanggapi santai sikap PDIP yang masih mencermati. Baginya, pada akhirnua waktu yang akan menjawab. “Ya kita liat saja kedepannya,” kata dia.
Golkar, juga akan menghormati apapun pilihan PDIP. Bagi putra Agung Laksono tersebut, yang paling penting ke depan adalah pemerintahan bisa bekerja dengan makskmal. Tidak melulu soal posisi politik elite. “Yang penting rakyat terlayani dengan baik, dan pembangunan disegala sektor berjalan sesuai dengan tracknya,” tuturnya.
Sementara itu, pernyataan Megawati dalam Rakernas yang menyentil perebutan kursi kabinet ditepis Partai Demokrat. Demokrat menegaskan dukungannya kepada Pak Prabowo dalam menentukan postur kabinet ke depannya.
Demokrat meyakini Prabowo sebagai Presiden terpilih, lebih memahami kebutuhan kabinet ke depannya. “Ini komitmen kami sejak bergabung memperjuangkan beliau di Pilpres 2024 lalu,” kata Wasekjen DPP Partai Demokrat, Agust Jovan Latuconsina.
Prabowo, dalam diskusinya, selalu bersikap terbuka. Semua partai koalisi termasuk demokrat selalu dilibatkan. Sejauh ini, Demokrat merasa sangat senang dengan cara tersebut. “Berapa kader Demokrat yang masuk kabinet Pak Prabowo? Tunggu Pak Prabowo, ya. Itu hak prerogatif beliau. Beliau itu sangat memegang teguh prinsip loyalitas dan kebersamaan,” tutup Jovan. (far/jpg/ila)
