MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhan Batu Utara (Labura), Khairudin Syah Sitorus diperiksa Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Poldasu), Jumat (26/4). Khairuddin terlihat memasuki gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut, Jumat (26/4) sekira pukul 14.00 WIB seusai shalat Jumat. Ia mengenakan kemeja putih bercelana coklat.
Saat ditanya perihal kedatangannya ke Polda Sumut, pria yang akrab disapa Buyung ini menjawab, berkunjung sekedar main-main. “Nggak ah, nggak ah. Cuma mau main-main aja,” katanya singkat sembari meninggalkan wartawan.
Namun Dir Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana yang dikonfirmasi, membenarkan perihal pemeriksaan sang Bupati. “Iya benar, memang (Bupati Labura) lagi diperiksa sekarang,” ungkapnya.
Rony menjelaskan, Khairuddin diperiksa terkait dugaan penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2013 senilai Rp 3 miliar. Modus korupsi yang terjadi dalam kasus itu adalah soal pengambilan insentif.”Modusnya mengambil insentif dari pengumpulan pajak-pajak untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
Rony melanjutkan, posisi kasus itu saat ini sudah pada tahap penyidikan. Namun Buyung sejauh ini masih berstatus sebagai saksi. “Kasusnya sudah tahap penyidikan dan yang bersangkutan masih berstatus saksi,” tegasnya
Mantan penyidik KPK ini berjanji pihaknya akan mengekspos kasus tersebut bila nantinya sudah ada ditetapkan tersangka. “Nanti akan kita ekspos kalau sudah ada tersangkanya, saat ini masih dalam penyidikan,” pungkas Rony. (dvs)
Rudy Sitanggang/Sumut Pos
BAWASLU DAIRI: Anggota Bawaslu Dairi, Maimanah Angkat dan Pandapotan Rajagukguk, memberikan keterangan pers di Kantor Bawaslu Dairi, Jalan Makmur No 34 Sidikalang, Jumat (26/4).
Rudy Sitanggang/Sumut Pos BAWASLU DAIRI: Anggota Bawaslu Dairi, Maimanah Angkat dan Pandapotan Rajagukguk, memberikan keterangan pers di Kantor Bawaslu Dairi, Jalan Makmur No 34 Sidikalang, Jumat (26/4).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Langkat merekomendasikan penghitungan ulang di delapan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini dikarenakan petugas melakukan kesalahan hitung jumlah pemilih, yakni suara sah lebih besar dari pemilih yang hadir.
“Penghitungan suara ulang itu dilakukan di delapan tempat pemungutan suara yang tersebar di lima kecamatan,” kata Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Langkat Bidang Penyelesaian Sengketa, Marhadenis Nasution, Jumat (26/4).
Dari 8 TPS itu, 1 TPS di Desa Stabat Lama di Kecamatan Wampu, 1 di Kelurahan Stabat Baru di Kecamatan Stabat 2 TPS di Desa Mekar Sari dan Desa Sei Litur Tasik di Kecamatan Sawit Seberang.
Selanjutnya, 1 TPS di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang, 1 TPS di Desa Purwobinganun dan 1 TPS Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingei.
“Sudah kita sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Langkat, agar secepatnya dilakukan penghitungan suara ulang,” katanya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Langkat, Sopian Sitepu, yang dihubungi menyampaikan, penghitungan suara ulang sudah dilakukan di beberapa TPS, sesuai rekomendasi Bawaslu. “TPS sedang dalam proses penghitungan ulang. Sebagian sudah selesai, namun ada juga yang belum seperti di Kecamatan sawit Seberang, masih proses,” katanya.
Coblos Ulang di Dairi
Sementara di Kabupaten Dairi, tiga pengawas pemilih kecamatan (Panwascam) merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 10 TPS. Ketiga Panwascam itu yakni Panwascam Tanah Pinem, Sumbul, serta Sidikalang.
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan hubungan antar lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dairi, Maimanah Angkat, didampingi divisi hukum penindakan pelanggaran dan sengketa, Pandapotan Rajagukguk, kepada wartawan, Jumat (26/4) di Kantor Bawaslu Dairi jalan Makmur Sidikalang, mebenarkan rekomendasi Panwascam tersebut.
“Berdasarkan koordinasi kami, baru 2 Panwascam yang merekomendasikan PSU yakni Panwascam Tanah Pinem dan Sumbul. Sementara untuk Panwascam Sidikalang, belum ada koordinasi. Tetapi memang potensi untuk PSU di Sidikalang ada,” kata Maimanah.
Diterangkan Maimanah, Kecamatan Tanah Pinem di TPS 2 Desa Lau Njuhar dengan jumlah DPT sebanyak 282 pemilih, dan di Desa Pasir Belang yakni TPS 2 dengan jumlah DPT 235 pemilih, serta TPS 3 dengan jumlah DPT 183 pemilih. Sedangkan di Desa Pegagan Julu 3 yakni di TPS 3 dengan jumlah DPT 256 pemilih.
Dasar Panwascam rekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 2 Lau Njuhar dan TPS 2 dan 3 Desa Pasir Belang, atas laporan salahsatu peserta pemilu bahwa KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) melayani pemilih yang masuk DPK (daftar pemilih khusus). Padahal pemilih itu sudah terdaftar di DPT Kabupaten lain saat pencoblosan, 17 April 2019 lalu.
Sementara di TPS 3 Desa Pegagan Julu 3 Sumbul, Panwascam menemukan ada 6 orang pemilih memiliki e-KTP dari luar Dairi. Keenam pemilih ini mengintimidasi dan mendesak KPPS agar diizinkan memilih di TPS itu. Alasannya, mereka memiliki e-KTP, tetapi bukan berdomisili Dairi.
“Tetapi di TPS 3 itu, yang direkomendasikan PSU hanya 4 kategori. Yakni Pilpres, DPR-RI Sumut 3, DPD, dan DPRD Sumut 11,” kata Maimanah.
Bawaslu menegaskan, dasar hukum rekomendasi PSU sesuai UU Pemilu No 7 tahun 2017 pasal 372-373, PKPU No 3 tahun 2019 serta Perbawaslu No 8 tahun 2019. Menurut keduanya, tidak ada intervensi Bawaslu terhadap Panwascam untuk melakukan PSU.
“Begitu juga dengan Panwascam, dipastikan tidak mengintervensi pihak lain. Hanya memberi rekomendasi PSU,” katanya.
Terpisah, Ketua KPU Dairi, Fredy didampingi komisoner, Jenny Ester Pandiangan, mengatakan pihaknya sudah menjawab rekomendasi 1 dari 3 rekomendasi tersebut, yakni dari Panwascam Tanah Pinem.
“Rekomendasi Panwascam Tanah Pinem untuk menggelar PSU ditolak, karena tidak memenuhi unsur. Sesuai pasal 372 ayat 2 huruf d berbunyi, pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Pemduduk Elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb). Sementara pemilih yang direkomendasikan itu memiliki e-KTP Tanah Pinem,” ucap Jenny.
Jenny membenarkan, tiga Panwascam merekomendasikan PSU yakni 3 TPS di Kecamatan Tanah Pinem, 1 TPS di Kecamatan Sumbul dan 6 TPS di Kecamatan Sidikalang yakni TPS 02 dan TPS 12 Sidikalang.
TPS 4 Desa Bintang Mersada, TPS 4 Kelurahan Batang Beruh, TPS 3 Kelurahan Bintang Hulu serta TPS 1 Desa Hutarakyat semuanya berada di Kecamatan Sidikalang daerah pemilihan 1.
Baru Dua Kecamatan di Deliserdang
Di Kabupaten Deliserdang, perhitungan rekapitulasi surat suara per TPS per desa yang berlangsung di PPK, dinilai berjalan lamban. Hingga kemarin, baru 150 TPS dari dua kecamatan yang rekapitulasi surat suaranya masuk ke KPU. Kedua Kecamatan itu yakni Gunung Meria dan Pagar Merbau.
“Lambatnya perhitungan di PPK dikarenakan banyaknya komplain dari saksi peserta Pemilu dan Panwaslu,” kata Ketua KPU Deliserdang Timor Dahlia Daulyai.
Komplain dari saksi dan panwas umumnya karena kesalahan penulisan perolehan suara dalam C1 plano. Kesalahan tulisan itu bisa disebabkan faktor kelelahan. Sehingga angka di C1 plano tidak sesuai dengan angka di C1 milik saksi atau Panwas.
“Ada juga kesalahan karena kekurangpahaman petugas KPPS saat perhitungan surat suara. Ada petugas KPPS yang menghitung dua hasil perolehan suara. Karena yang dicoblos lambang partai dan nama caleg. Seharusnya hanya satu. Makanya ketika dikoreksi, hasilnya tidak singkron antara jumlah pemilih yang hadir di TPS dengan jumlah perhitungan,”sebut Timo.
Meski ada kendala pada rapat rekapitulasi di PPK, KPU mendorong agar rapat pleno di tingkat PPK sesuai dengan jadwal yang ada. Adapun batas waktu perhitungan di PPK hingga 4 Mei, yang juga batas awal rapat pleno di KPU.
Wacana Pemilu Ulang adalah Makar
Menanggapi adanya desakan dari peserta pemilu atau pihak lain yang membangun opini ‘Pemilu Ulang’ maupun Delegitimasi Pemilu 2019, Juru Bicara TKD Sumut Jokowi – Amin, Sutrisno Pangaribuan, menyebutnya sebagai tindakan melawan hukum. “Itu tindakan makar. Harus ada langkah konkrit pemerintah untuk melakukan tindakan hukum,” terang Sutrisno, kemarin.
Menurutnya, Pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali digelar untuk memilih Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, secara umum berjalan baik. “Meskipun ada beberapa kekurangan, namun tidak benar kalau disebut Pemilu terburuk. Pemilu bersamaan maupun Pemilu serentak tentu didasari pada peraturan perundang- undangan. Maka jika Pemilu 2019 ada kekurangan, maka secara teknis menjadi tanggungjawab penyelenggara Pemilu. Sedangkan secara substansi, menjadi tanggung jawab pembuat Undang- undang, yaitu DPR RI dan Presiden,” katanya.
Karena itu, segala kekurangan Pemilu 2019 menjadi tanggung jawab penyelenggara (KPU, BAWASLU, DKPP), pembuat UU (DPR RI dan Presiden RI), peserta Pemilu, yaitu Partai Politik, calon perseorangan, dan Paslon Presiden/ Wakil Presiden.
“Penyelenggara Pemilu rutin mengadakan rapat koordinasi bersama peserta Pemilu dan stakeholder Pemilu. Sehingga semua pihak dipastikan berpartisipasi terhadap kekurangan Pemilu 2019,” ucap Sutrisno.
Oleh karena itu, kata Sutrisno, segala bentuk kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 harus diselesaikan sesuai peraturan perundang- undangan.
Beberapa rekomendasi Bawaslu, melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS, sebagian lagi masih sedang dalam penanganan, baik terkait teknis Pemilu, maupun dugaan tindak pidana Pemilu. Semua masalah Pemilu pasti dapat diselesaikan dengan baik.
Jika segala kekurangan penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah ditangani sesuai regulasi yang ada, lanjut Sutrisno, maka kita harus percaya kepada KPU RI, BAWASLU RI, DKPP RI, Gakkumdu untuk menyelesaikan semua persoalan Pemilu 2019. (bam/mag-10/btr/mag-1)
idris/sumutpos SAMBUTAN: Dirut PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya, memberikan kata sambutan pada acara Isra Mikraj PD Pasar Kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PD Pasar Kota Medan menggelar peringatan Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1440 Hijiriyah, di halaman kantor PD Pasar Kota Medan Lantai 3 Pasar Petisah, Jumat (26/4). Digelarnya kegiatan peristiwa bersejarah bagi umat Islam ini, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
Peringatan Isra Mikraj diisi dengan kegiata zikir dan istighosah yang dipandu oleh Majelis Al Hikmah dari Surabaya. Untuk tausyiah, disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, H Muhammad Hatta.
Hadir dalam kegiatan itu, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya beserta jajaran direksi, kepala cabang, kepala pasar dan para pegawai. Turut hadiri, Ustad Yahya Harianto dari Surabaya, Ustad Mujamil dari Jawa Timur, Abdul Muthalib, dan sejumlah ustad lainnya hingga perwakilan Kajari Medan serta perbankan.
Dirut PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya menyatakan, sangat bersyukur dapat berkumpul dalam satu majelis yang diisi dengan beberapa kegiatan ibadah seperti zikir, istighosah, juga melantunkan kalam Allah SWT.
“Kita harapkan kekhusyukan kita dalam peringatan Isra’ Mi’raj ini bermanfaat bagi keluarga dan orangtua kita. Selain itu, apapun yang menjadi doa kita semua dapat dikabulkan oleh Allah SWT dan dimudahkan urusan kita serta dijauhkan dari orang-orang yang dengki, keji, zalim maupun fitnah,” harap Rusdi dalam sambutannya.
Dikatakan Rusdi, peringatan Isra Mikraj ini merupakan pertama kalinya digelar PD Pasar Kota Medan. Diharapkan, ke depannya kegiatan seperti ini dapat digelar rutin dan bahkan momen penting bagi umat Islam.
“Saya hanya menginginkan pekerjaan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Artinya, bagaimana kita harus melayani konsumen dan pedagang dengan baik. Hari ini (kemarin, Red) kita melaksanakan Isra’ Mi’raj, banyak hikmah yang bisa kita ambil,” papar-nya.
Sementara, Ketua MUI Kota Medan, H Muhamad Hatta dalam tausyiahnya menyampaikan, Isra Mikraj adalah peristiwa besar yang terjadi pada Rasulullah SAW. Untuk itu, dapat memberikan motivasi dalam membangun peradaban manusia karena kehidupan rasul adalah rahmat dan bisa dijadikan contoh oleh umat manusia.
“Melalui kegiatan Isra Mikraj ini, khususnya PD Pasa Kota Medan bisa mengambil hikmahnya untuk bagaimana mengislami pasar. Salah satunya, dengan membangun kesadaran pedagang untuk berjualan secara jujur sehingga tercipta peradaban manusia yang semakin baik,” tuturnya.
Hatta mengatakan, pasar juga merupakan bagian tempat membangun peradaban manusia apabila dapat ditata dengan baik. Dengan begitu, lahir pebisnis yang memiliki nilai ketaqwaan.
“Rasulullah Nabi Muhammad SAW profesinya juga pedagang. Oleh karenanya, kita sebagai umatnya patut untuk meneladani atau mencontoh sifatnya,” ujar Hatta. (ris/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan menerima kunjungan rombongan peserta city tour Youth Social Expedition Tahun 2019 di Rahmat International Wildlife Museum & Gallery, Jalan S Parman Medan, Kamis (25/4).
Rombongan yang terdiri dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta seluruh daerah di Indonesia ini, bertujuan untuk lebih mengetahui sekaligus mengenal Kota Medan dari berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata.
Kedatangan 80 peserta city tour diterima Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono. Diharapkan melalui city tour yang dilakukan, para peserta dapat mengenal dan mengetahui keragaman budaya serta kekayaan pariwisata yang dimiliki Kota Medan. Dengan demikian, nantinya para peserta dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan sekaligus mengenalkan hal tersebut di daerahnya masing-masing.
“Kegiatan ini tidak hanya sebatas meng-enal kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah di Kota Medan. Lebih dari itu, kegiatan ini juga sekaligus menjadi wadah untuk mengembangkan dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar anak bangsa Indonesia. Dengan demikian, lahirlah ide-ide baru dari generasi muda untuk memberikan sumbangsihnya bagi negara,’’ kata Agus.
Selain itu, lanjut Agus, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini menjadi wujud kepedulian para pemuda-pemudi Indonesia untuk berkontribusi nyata membangun negeri demi terciptanya kesejahteraan sosial. ‘’Sesuai tema yang diusung yakni ‘’Berbakti dan mengabdi untuk negeri’’, kami berharap anak-anak muda Indonesia khususnya di Kota Medan semakin memperkaya wawasan tentang kekayaan alam dan budaya sebagai wujud bakti, pengabdian serta wujud nyata cinta tanah air khususnya untuk Kota Medan,’’ harapnya.
Nantinya, para peserta city tour akan mengunjungi berbagai tempat wisata yang menjadi ikon Kota Medan diantaranya Masjid Raya Al-Mashun dan Istana Maimun. Selain itu, Rahmat International Wildlife Museum & Gallery juga dipilih menjadi tempat yang dikunjungi, hal ini agar para peserta dari luar daerah mengetahui bahwa di Kota Medan ada sebuah museum yang menyimpan berbagai keanekaragaman satwa yang ada di dunia.
“Kami berharap, para peserta dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengenal dan mengetahui hal menarik yang ada di Kota Medan, salah satunya Rahmat International Wildlife Museum & Gallery. Semoga ini semakin mengedukasi para peserta sekaligus menumbuhkan kecintaan dan kepedulian kita semua kepada alam dan seluruh makhluk hidup di bumi,’’ pungkasnya.
Sementara itu, perwakilan Youth Social Expedition mengatakan memilih Kota Medan sebagai tempat city tour karena Kota Medan dikenal sebagai kota yang memiliki kompleksitas suku dan budaya serta lokasi wisata sejarah. ‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemko Medan karena telah menerima kedatangan kami hari ini. Melalui kegiatan ini, nantinya kami dapat membantu mempromosikan keindahan Kota Medan di daerah kami masing-masing,’’ ungkapnya.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini diawali dengan menyaksikan video kondisi alam Indonesia. Selanjutnya diisi dengan diskusi dan sesi tanya jawab dari peserta ke pihak Dinas Pariwisata. Usai diskusi, Kadis Pariwisata kemudian melepas keberangkatan peserta city tour untuk melakukan kunjungan ke berbagai icon wisata Kota Medan. (ris/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Capaian retribusi parkir di Kota Medan pada triwulan I-2019 minim. Tercatat, baru mencapai target 9,33 persen atau sebesar Rp5,7 miliar. Capaian itu sudah termasuk retribusi parkir pinggir jalan sebesar Rp4,2 miliar.
Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda menilai, banyak problem lainnya mengakibatkan minimnya retribusi parkir. Salah satunya.
persoalan tunggakan pihak ketiga terhadap target yang sudah dipatok.”Banyak yang masih berhutang, bahkan seperti tidak ada niat untuk menyetorkannya. Diduga ‘pemainnya’ dari kalangan tertentu,” kata Elfenda.
Di satu sisi, lanjutnya, Dishub Medan diduga tak berani menagih setoran parkir. “Ya itulah (tunggakan) enggak berani ditagih, karena kalangan tertentu di balik itu,” ucapnya.
Menurut dia, siapapun pejabatnya yang menduduki di Dishub Medan akan menghadapi masalah yang sama. Padahal, potensi retribusi parkir cukup tinggi. “Karena takut sama kalangan tertentu, dan ini yang harusnya berubah. Harus dibayar tagihan ke Pemko Medan sebagai rasa tanggung jawab,” cetusnya.
Ia meminta Kepala Dishub Medan harus punya nyali untuk menagih setoran retribusi parkir. “Parkir itu retribusi daerah, dan tugas mereka untuk mengamankan retribusi tersebut. Makanya, pejabat Dishub Medan harus punya nyali lah,” tegasnya.
Kata dia, retribusi parkir pada prinsipnya adalah memberikan pelayanan parkir kepada para pengguna parkir. Jika semakin baik pelayanan parkir yang diberikan, maka akan semakin memberikan kontribusi posistif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, apa yang terjadi di Kota Medan belum sedikitpun mengarah kepada pelayanan parkir yang baik. Masih sangat banyak keluhan dalam pelayanan parkir. Mulai dari pelayanan juru parkir hingga keamanan kendaraan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simagunsong mengatakan, pengelolaan parkir di Medan masih semrawut bahkan retribusinya sangat minim. “Retribusi parkir pinggir jalan sangat potensial untuk menambah PAD. Kalau parkir pinggir jalan dikelola dengan baik, maka dipastikan menghasilkan PAD yang berlimpah dan penataan lalu lintas dapat tertata,” ujarnya.
Kata Parlaungan, Dishub Medan harus mampu bekerja maksimal menggali potensi PAD dari retribusi parkir. Sebab, selama ini target PAD dari retribusi tidak pernah tercapai dan realisasi sangat minim. “Kita mendorong ada inovasi atau gebrakan untuk menggali PAD dari sektor retribusi parkir. Hal ini tak lain untuk peningkatan pembangunan Kota Medan juga,” tuturnya.
Diutarakan dia, retribusi parkir harus meningkat sehingga PAD naik. “Kita mendesak supaya ada pengawasan ketat, sehingga PAD bisa meningkat. Selain itu, menindak oknum yang bermain dengan hasil retribusi parkir,” ujarya.
Sementara, Kepala Dishub Medan, Iswar mengakui capaian retribusi parkir masih minim. Oleh karena itu, akan melakukan perubahan supaya bisa meningkat. “Memang begitu kondisinya, masih minim (retribusi parkir). Akan tetapi, saya sudah mencoba melakukan perbaikan-perbaikan,” akunya.
Disinggung ada kendala yang dihadapinya kenapa retribusi parkir masih minim, Iswar tak menampik. Akan tetapi, dia tak menjelaskan secara gamblang kendala yang dimaksud. “Dalam hidup ini pasti ada kendala, termasuk dalam bekerja. Makanya, tugas kita mengatasi kendala itu. Kalau tidak ada kendala, untuk apa kita ada di dinas,” ujarnya.
Ditanya adanya dugaan oknum-oknum yang bermain sehingga mengakibatkan minimnya retribusi parkir, Iswar membantah. “Tidak ada itu, tidak ada back up-back up. Kalau ada informasinya sampaikan ke kita dan akan kita tindak lanjuti segera. Tugas kita yang penting ada retribusi dan setorkan, kita kacamata kuda saja,” pungkasnya. (ris/ila)
TERBAKAR:
Warga berkerumun menyaksikan Indomaret di Jalan Veteran, Pasar VIII, Desa Manunggal, Labuhandeli, terbakar, Jumat (26/4). Sedangkan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.
TERBAKAR: Warga berkerumun menyaksikan Indomaret di Jalan Veteran, Pasar VIII, Desa Manunggal, Labuhandeli, terbakar, Jumat (26/4). Sedangkan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Swalayan Indomaret di Jalan Veteran, Pasar VIII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli, terbakar, Jumat (26/4) pukul 11.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dari musibah kebakaran tersebut. Api diduga akibat meledaknya mesin Air Conditioner (AC) mengakibatkan kerugian mencapai ratusan rupiah.
Informasi diperoleh menyebutkan, sebelum munculnya api, AC yang berada di dalam swalayan itu meledak mengeluarkan percikan api. Percikan itu menyembar ke sejumlah barang dagangan di swalayan itu. Akibatnya, api semakin membesar menjilat seluruh bagian ruko 2 pintu tersebut.
Kobaran api menghebohkan warga sekitar. Sebanyak 8 unit petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Dalam waktu lebih dari 1 jam api akhirnya dapat dijinakkan. Akibat kebakaran itu, sejumlah barang dagangan ludes terbakarn
“Tadi AC tiba – tiba meledak langsung mengeluarkan api. Kami terkejut berusaha memadamkan, tapi apinya membesar. Kami langsung lari keluar,” cerita karyawan di lokasi.
Petugas kPolsek Medan Labuhan turun ke lokasi melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sejumlah barang bukti dari lokasi diamankan polisi, kemudian beberapa saksi dimintai keterangan.
Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Iptu Bonar H Pohan dikonfirmasi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan pengebab pasti kebakaran tersebut.
“Untuk saat ini anggota kita sedang meminta keterangan para karyawan, jadi belum bisa kita jawab. Untuk lebih pasti, kita tunggu dari hasil labfor. Yang jelas, kebakaran itu tidak ada korban jiwa,” terangnya. (fac/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepekan setelah Rahmat Efendi, pemilik kios Sate Kerang Rahmat menghembuskan nafas terakhirnya di Rumahsakit Imelda, istrinya Nurmala Dewi menyusul sang suami menghadap sang khalik, Kamis (25/4). Total korban meninggal dunia sudah empat orang. Karenanya, polisi bakal menetapkan tersangka dari kasus inin
Aparat kepolisian saat ini terus melakukan penyelidikan terkait apa penyebab ledakan yang menghancurkan lima ruko di Jalan Kruing yang terjadi pada Kamis lalu (11/4). Hasil penyelidikan masih belum dipastikan, menunggu rangkum pengusutan.
Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait ledakan hebat di kawasan itu. “Masih proses, pemeriksaan saksi-saksi,” katanya Jumat (26/4).
Masih berjalannya penyelidikan membuat perwira polisi berpangkat tiga melati emas belum bisa memastikan apa penyebab ledakan di Jalan Kruing. “Belum, karerna sambil menunggu hasil resmi pengolahan TKP dan hasil pemeriksaan labfor. Dari situ nantinya kita bisa menentukan apa penyebab ledakan,” terangnya.
Ketika ditanya apakah bakal ada tersangka dalam insiden ledakan tersebut, Andi tak menampik hal itu. “Pasti ada tersangka, karena ada korban tewas. Kita bakal tetapkan tersangkanya,” tegasnya.
Sementara itu, kabar meninggalnya Nurmala Dewi datangnya dari Ana, kakak almarhum Rahmat Efendi. Pihak keluarga pun belum akan mengambil sikap terkait insiden itu, siapa yang harus bertanggungjawab.
Diberitakan sebelumnya, Rahmat Effendi meninggal dunia setelah sepekan menjalani perawatan intensif luka bakar 50 persen lebih yang dialaminya, Kamis (18/4) siang. Ia mengalami luka yang cukup parah diduga karena dekat dengan pusat ledakan yang menghancurkan lima ruko di kawasan itu.
Ledakan yang terjadi di Jalan Kruing itu menjadi perhatian serius Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto kala itu. Soalnya, selain memporak-porandakan 4 Ruko tiga tingkat, dua rumah lain di sekitarnya juga rusak di bagian seng.
Agus yang datang sehari pascaledakan, Jumat (12/4) memboyong jajarannya, Kapolrestabes Medan, Direskrimum dan Dir Intel Polda Sumut. Mencuat kabar kalau ledakan kemarin itu karena kebocoran pipa gas rumah tangga Perusahaan Gas Negara (PGN) lantaran masih tercium bau gas di sana. Begitupun, Agus tak mau menuduh, ia meminta penyelidikan intesif dilakukan.
Pada kesempatan Agus mengingatkan PGN untuk mencari tahu penyebab ledakan apalagi masih tercium bau gas di lokasi. Ia mengatakan siapa pun yang bertanggungjawab atas ledakan yang menewaskan total 4 orang di sana, akan diproses hukum. (dvs/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan belum menerima petunjuk teknis (juknis) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun ajaran 2019/2020.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Medan, Masrul Badri mengaku hingga kini masihn
menunggu arahan dari Kemendikbud terkait penerimaan murid baru. Namun demikian, penerimaa calon peserta didik baru SMP Negeri kemungkinan masih menggunakan sistem zonasi. Hal itu lantaran di seluruh Indonesia masih menerapkan sistem tersebut.
“Mungkin kita masih menggunakan sistem zonasi, karena sistem itu masih berlaku di seluruh Indonesia termasuk Kota Medan,” ujar Masrul kepada wartawan baru-baru ini.
Menurut Masrul, penilaian sistem zonasi bisa dilakukan pihak sekolah dengan cara manual melalui jaringan google maps. “Untuk SD dan SMP kan enggak pakai aplikasi seperti PPDB SMA/SMK. Jadi, kalau untuk menentukan jarak rumahnya bisa pakai google maps,” cetusnya.
Kata dia, dalam proses PPDB tahun ini tidak menutup kemungkinan penerapan zonasinya seperti yang dilakukan SMA/SMK dengan menggunakan aplikasi. “Kita tunggulah bersama apakah Kemendikbud akan menyarankan dengan penggunaan aplikasi seperti SMA atau tidak, dan itu pun akan disosialisasikan kembali oleh Pimpinan jika memang diterapkan,” pungkasnya.
Sementara, Anggota Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala menilai, sistem zonasi yang akan diberlakukan dalam PPDB SMP negeri dinilai belum layak untuk diterapkan di Kota Medan. Sebab, hal itu lantaran jumlah SMP negeri yang ada bleum merata sevara kuantitas.
“Sistem zonasi PPDB khusus untuk tingkat SMP negeri belum layak diterapkan di Medan. Alasannya, tidak semua kecamatan yang ada memiliki SMP negeri. Sehingga, sistem zonasi ini terkesan menzolimi proses pendidikan di Medan,” sebutnya..
Kata Rajuddin, penerapan zonasi dalam PPDB bisa dilakukan saat kota itu sudah benar-benar maju karena kebutuhan lembaga pendidikan negeri sudah terpenuhi. Artinya, semua kecamatan memiliki SMP negeri maka sistem zonasi tersebut boleh diterapkan. Namun untuk Kota Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia belum sepenuhnya bisa dilakukan sistem zonasi tersebut,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di Belawan misalnya yang memiliki 5 kelurahan tapi hanya memiliki 1 SMP Negeri dan letaknya cukup jauh yaitu di daerah Sicanang. Padahal, anak-anak yang akan masuk SMP Negeri cukup banyak. Sedangkan di Marelan dengan 5 kelurahan. justru memiliki 4 SMP Negeri.
“Demikian juga di Kecamatan Medan Tuntungtan dan kecamatan lain yang ada di wilayah pinggiran Kota Medan. Makanya, kalau sistem zonasi ini tetap diterapkan ada anak yang terzolimi tidak bisa masuk di sekolah negeri,” terangnya.
Rajuddin mengatakan, pada Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebadayaan (Permendikbud) No 14 tahun 2018 disebutkan bahwa untuk masing-masing daerah di kabupaten/kota dipersilakan mencari cara sendiri. Artinya, masih ada ruang bagi kabupaten/kota untuk menerapkan cara sendiri dalam PPDB ini, sehingga tidak murni harus menggunakan sistem zonasi.
Namun, Dinas Pendidikan Kota Medan tidak menerapkan aturan tersebut. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Medan masih terlalu kaku dalam menyikapi Permendikbud tersebut. Akibatnya, banyak ditemukan di lapangan banyak anak yang dekat dengan sekolah tapi tidak lulus.
“Kebijakan zonasi ini perlu ditinjau ulang. Ke depan sistem seperti ini tidak lagi diterapkan dan Dinas Pendidikan Kota Medan harus juga melihat prestasi anak. Dengan begitu, semua anak berhak dan layak masuk ke sekolah negeri,” pungkasnya. (ris/ila)
fachril/sumut pos
PANGKAS GRATIS:
Puluhan anak nelayan di Danau Siombak, Kelurahan Payapasir, Medan Marelan, dipangkas gratis, Kamis (25/4).
fachril/sumut pos PANGKAS GRATIS: Puluhan anak nelayan di Danau Siombak, Kelurahan Payapasir, Medan Marelan, dipangkas gratis, Kamis (25/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menebarkan kebaikan. Tak hanya sekadar memberi bantuan berupa uang, tapi bisa juga dilakukan dalam bentuk aksi sosial.
Seperti yang dilakukan Indonesia Berkarya Foundation bersama pegiat lingkungan dengan melakukan program pangkas. Mereka memangkas puluhan anak nelayan di Danau Siombak, Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Kamis (25/4).
Program pangkas gratis dilakukan Wari Al Kahfi dari Indonesia Berkarya Foundation, bekerja sama dengan pegiat lingkungan dalam rangka peduli sesama.
Ide pangkas gratis merupakan wacana yang dicetuskan oleh aktivis mangrove di Danau Siombak, Wibi Nugraha, dengan melibatkan Komunitas Hairstylist Medan. Kegiatan sosial dipandu oleh Hairstylist Medan, Ivan mendapat perhatian dari warga sekitar dan tak sedikit anak-anak dipangkas rambutnya dengan berbagai model zaman now.
“Program ini merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap sesama, terutama anak-anak nelayan sekitar Danau Siombak Medan Marelan,” kata Wibi didampingi koordinator Hairstylist Medan, Ivan.
Sementara, Ivan mengatakan, apa yang telah mereka lakukan dapat mewujudkan kerja sama antara pegiat sosial dengan pegiat lingkungan hidup. “Hairstylist yang datang ke Danau Siombak sebanyak 11 orang dengan membawa perlengkapan pangkas rambut yang modern,” jelas Ivan.
Anak-anak di sekitar Danau Siombak yang dipangkas berjumlah 30 orang. Di antaranya terdapat juga remaja dan orangtua. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Rumah Baca Merah Putih Danau Siombak, arah Kantor Lurah Payapasir, Medan Marelan.
Kegiatan itu pun mendapat dukungan penuh dari Lurah Payapasir, N Nasution, yang memfasilitasi kursi dan lainnya. Para peserta yang mengikuti pangkas gratis tersebut, sangat antusias. Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari itu dilanjutkan dengan acara makan bersama para Hairstylist di Rumah Baca Danau Siombak dalam suasana penuh kegembiraan. (fac/ila)
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
TERSERANG DBD:Salah seorang penderita DBD, Elferida boru Sinaga (46) warga Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Dairi saat dirawat di RSUD Sidikalang.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS TERSERANG DBD:Salah seorang penderita DBD, Elferida boru Sinaga (46) warga Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Dairi saat dirawat di RSUD Sidikalang.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 89 warga di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Dairi terserang demam berdarah dengue (DBD).
Data diperoleh dari RSUD Sidikalang, mulai periode bulan Januari-Maret 2019, ada sebanyak 89 orang warga terpaksa mendapat perawatan.
Direktur RSUD Sidikalang dr Henry Manik mengatakan, dari 89 pasien DBD itu, lima orang terpaksa dirujuk ke rumah sakit yang ada di Medan.
Disebutkan Henry, di bulan Januari ada 25 pasien, Februari turun menjadi 18 pasien, dan di bulat Maret meningkat menjadi 46 pasien. “Sementara data pasien DBD untuk April belum ada. Dari semua pasien itu, tidak ada yang meninggal dunia, tetapi untuk pasien rujuk kita tidak tau,”tandasnya.
Sememtara itu, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengaku terkejut mendapat informasi banyaknya warga menderita penyakit DBD dan harus dirawat di RSUD Sidikalang.
“Pertama-tama kita perlu meninjau, saat ini masyarakat mengalami apa, sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang mesti dilakukan. Saat ini ada peningkatan kasus DBD, berarti ada sesuatu terjadi, ucap Eddy.
Eddy mengatakan, pihaknya akan mulai menggalakkan penyuluhan terhadap semua masyarakat. “Melakukan fogging (pengasapan) juga akan diprogramkan,”bilangnya. (mag-10/han)
