SOLIDEO/SUMUT POS
BANJIR: Banjir setinggi lutut kaki mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Berastagi-Kabanjahe menjadi macet.
SOLIDEO/SUMUT POS BANJIR: Banjir setinggi lutut kaki mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Berastagi-Kabanjahe menjadi macet.
KARO, SUMUTPOS.CO – Hujan yang mengguyur Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sabtu (27/4) hingga Minggu (28/4) dinihari menyebabkan jalur Jalan Lintas Provinsi di kawasan itu, terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lutut kaki orang dewasa. Dampak banjir di Jalan Lintas Provinsi menyebabkan antrean kendaraan bermotor.
Pantauan di lokasi kejadian, satu alat berat berupa beko diturunkan ke lokasi untuk mengatasi banjir. Operator alat berat, tampak mengorek tanah di sisi jalan. Genangan air bertambah akibat saluran drainase di lingkungan warga tidak maksimal berfungsi.
Warga Desa Raya, meminta Pemerintah Kabupaten Karo untuk mengatasi banjir di kawasan mereka yang kerap terjadi saat hujan turun, secara permanen. “Jika hanya dirapikan saja atau diratakan tanahnya, sama saja, karena banjir di wilayah sini tetap akan terjadi,” kata Ferdinan Ginting didampingi Jul Sembiring.
Menurut keduanya, perlu dibangun drainase di sisi jalan tersebut, agar banjir tidak terjadi saat hujan turun. “Pembangunan drainase di sisi jalan yang paling utama, dan gorong-gorong. Itu solusi yang paling tepat menurut kami. Untuk Pemkab Karo janganlah berdiam diri saja, Pemkab Karo selaku tuan rumah apakah tidak merasa malu, jika wisatawan melintas serta petinggi dari luar kabupaten yang lewat saat banjir. Apakah mereka tidak menertawai jalur wilayah kita ini. Walau jalan lintas ini adalah wewenang penuh pihak dari Pemprovsu,” tegas Ferdinan.
Ditambahkannya, jika jalan terendam banjir, jarak tempuh menuju Kota Berastagi semakin lama. “Bisa menelan waktu 60 menit bahkan lebih. Begitu juga sebaliknya, saat banjir begini,” kara Ferdinan. (deo/han)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Rienhard MA Siregar dilantik sebagai Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) untuk Wilayah 02.04 Kabupaten Deliserdang Masa Bhakti 2019-2023.
Terpilihnya, Rienhard melalui Musyawarah VII serta pelantikan pengurus RAPI wilayah Deliserdang. Acara itu dengan thema : Mengoptimalkan Eksistensi RAPI dengan Persatuan dan Sikap, yang digelar di UPTD. Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa, Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Minggu (28/4).
Dalam visi dan misinya, Rienhard menyatakan siap membangunan RAPI Kabupaten Deliserdang. Kemudian meningkatkan SDM anggota RAPI, sehingga cakap serta patuh terhadap peraturan tentang telekomunikasi.
“Selamai ini RAPI belum memiliki sekretariatan yang standar. Kemudian melakukan pemulihan frekwensi sehingga anggota memiliki izin dari pemerintah. Jangan hanya pandai berkomunikasi tetapi tak rapi adminitrasi,”ucapnya.
Selain itu, Rienhard mendorong RAPI memiliki peran lebih besar terhadap kehidupan kemasyarakatan. Dapat menberi dukungan kepada istansi pemerintah baik itu Kepolisian, TNI dan Basarnas.”Biasanya bantuan komunikasi terkait bencana alam maupun kebakara,”sebutnya. (btr/han)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Investor Cina dan Malaysia akan membangun pembangkit listrik dari hasil pengolahan sampah-sampah yang ada di Kabupaten Deliserdang.
Pembangunan pembangkit listrik tersebut akan didirikan di Desa Sumbul, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deliserdang oleh PT Serdang Industri Park (SIP). Kedatangan Investor dari dua negara itu disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Pertemuan dan pembahasan proyek inipun dilakukan di ruang rapat lantai II kantor Bupati, Jumat, (26/4).
Saat itu hadir langsung petinggi PT SIP mulai dari Komisaris Utama, Dato Sri Chong Ket Pen, Direktur Utama, Ir Johannes IW dan Direktur, Datuk Selamat Fery. Mereka memberikan pemaparan di hadapan Wakil Bupati Deliserdang, M Ali Yusuf Siregar serta Komisaris Utama PT Bhineka Perkasa Jaya (BPJ), Zainuddin Mars sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab.
Disebutkannya, kalau saat ini tahapannya sudah dalam proses pembebasan lahan.”Pembebasan lahan ini sudah kita mulai 3 bulan lalu, dimana lokasinya merupakan sawit masyarakat yang sudah tidak produksi lagi. Lahannya kita butuh sekitar 50 hektare, dan saat ini sudah sekitar 42 hektare sudah selesai. Nantinya kami butuh untuk setiap harinya 1.200 ton sampah-sampah yang ada di Deliserdang ini. Jadi pembangkit listrik tenaga dari pengolahan sampah ini akan menghasilkan biogas, dan mentransfer turbin hingga langsung mengalirkan listrik dan bisa dijual ke PLN,”ujar Datuk Selamat Fery.
Dijelaskannya, bahwa listrik yang akan dihasilkan bisa cukup besar dan akan sangat membantu PLN. Walaupun memanfaatkan sampah, namun diyakini aktivitasnya sama sekali tidak menghasilkan bau karena kontruksi bangunan dibuat seperti bunker tertutup dengan teknologi pembakaran.
Ia mengharapkan, agar dalam hal ini Pemkab Deliserdang dapat terus memberi dukungan penuh sama mereka.
“Saya asli anak Deliserdang sengaja membawa investor dari Cina dan Malaysia, supaya Kabupaten ini bisa lebih maju lagi. Karena kalau ini berjalan, nanti sangat banyak tenaga kerja yang bisa diserap berkisar seribuan orang. Kalau masalah bau, saya jamin tidak ada baunya karena sudah studi banding ke luar negeri. Residu-residu akhir itu juga nanti akan dialiri dengan air, dan itu bisa dipadatkan untuk aspal dan batu bata. Kalau di Indonesia yang seperti ini baru ada di Surabaya saja,”terang Datuk Selamat Fery.
Sementara itu Wakil Bupati Kabupaten deliserdang, M Ali Yusuf Siregar berjanji kalau Pemkab akan mendukung rencana kegiatan ini. Persoalan perizinan akan dibantu untuk dipermudah dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia menyadari kalau ini juga merupakan peluang besar bagi PT BPJ untuk mengembangkan usahanya.
“Sudah pasti kita sangat mendukung apa yang mau dilakukan ini. Bayangkan saja 1.200 ton sampah diperlukan perhari, inikan sangat membantu kita karena selama ini Pemkab itu hanya membawa sampah kita itu ke TPA (tempat pembuangan akhir) saja. Nanti akan dibuatkan lagilah bentuk kerjasamanya seperti apa,”kata Yusuf.
Komisaris Utama PT BPJ, Zainuddin Mars mengaku sependapat, bahwa ini merupakan peluang besar bagi pihaknya. Untuk sementara, mantan Wakil Bupati Deliserdang ini melihat persoalan tenaga kerja kedepannya bisa mereka tangani. Diakui tidak menutup kemungkinan, kalau PT BPJ juga akan melakukan pengembangan dengan bergerak di bidang Outsourcing.
“Jadi di sini kita harus benar-benar melihat peluang. Apa yang memang bisa dikerjakan sama BUMD akan kita kerjakan nanti. Apa saja lah pokoknya, ya mungkin tenaga kerjanya dari kita. Karena jumlah tenaga yang akan dibutuhkan itu cukup besar nantinya. Kita akan mencoba melihat lagi lah apa-apa saja peluang untuk kita kerjakan karena ini kerja samanya dengan Pemkab Deliserdang,”kata Zainuddin.
Pada saat ini, PT BPJ sedang mengembangkan usaha dibidang pemasaran beras dan batu bata. Selain itu juga mengelola kolam renang milik Pemkab Deliserdang. (btr/han)
TUNJUKKAN:
Aktivis Kebudayaan, Zainuddin menunjukkan tempayan yang berusia 50-100 tahun saat melakukan inventarisir budaya orang laut.
TUNJUKKAN: Aktivis Kebudayaan, Zainuddin menunjukkan tempayan yang berusia 50-100 tahun saat melakukan inventarisir budaya orang laut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aktivis kebudayaan, Tengku Zainuddin berhasil menginventarisir artefak budaya berupa 11 tempayan berumur 50 hingga 100 tahun. Langkah ini ditempuh untuk menyelamatkan jejak budaya masyarakat Melayu di Pesisir Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
“Kita patut bersyukur, ternyata masih ada orang-orang desa yang peduli dan selama ini mau merawat peninggalan sejarah ini. Artefak budaya ini harus diselamatkan, agar generasi mendatang paham bahwa nenek moyangnya punya kearifan tersendiri dalam menjalani hidup dan kehidupan ini,” ujar aktivis yang juga peneliti dari Lingkar Nalar Indonesia (LNI), Minggu (28/4).
Aktivis berlatar advokat dan mediator bersertifikat ini kemudian menceritakan bagaimana ke-11 tempayan atau dibelahan bumi lain disebut guci itu bisa dia inventarisir. Menurut dia, semua bermula dari langkah LNI menelusuri jejak budaya orang laut.
“Kita di LNI sebelumnya telah bersepakat menjalankan proyek ‘Telusur Jejak Budaya Orang Laut’, sebagai langkah awal kita menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Proyek yang nantinya akan didedikasikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah ini kami awali dengan melakukan penelitian di Desa Perlis, Kelantan, Kecamatan Berandan Barat dan Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat,” ungkapnya.
Nah, dalam proses penelitian itulah kemudian Tengku Zainuddin bertemu dengan orang-orang yang menyimpan dan merawat tempayan-tempayan berusia tua dimaksud. Butuh waktu tak sebentar baginya untuk bisa meyakinkan bahwa artefak yang dimiliki orang-orang desa itu amat besar artinya bagi pengembangan kebudayaan bangsa.
“ Sebelumnya, sudah cukup banyak kolektor yang berburu untuk memiliki benda tersebut. Mereka menawarkan uang dengan jumlah cukup menggiurkan. Akhirnya, lewat dialog berkali-kali, kita berhasil meyakinkan pemilik artefak untuk tidak melepas barang berharga itu kepada kolektor. Akhirnya, mereka pun memercayakan barang-barang itu untuk diinventarisir di Anjungan Penelitian LNI di Desa Perlis,” tukasnya.
Tengku, demikian aktivis ini akrab disapa, menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada perangkat Desa Perlis maupun Kelantan, juga kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat, yang memberi izin dan bantuan moril atas upaya penyelamatan artefak budaya dimaksud. Dia juga berharap kepada perangkat pemerintahan di level yang lebih tinggi untuk menaruh perhatian khusus akan hal ini. Lantas, dukungan apa yang selama ini diberikan Pemerintah Kabupaten Langkat maupun Provinsi Sumatera Utara terhadap LNI dalam upaya penyelamatan artefak budaya orang laut di Pesisir Langkat? menjawab pertanyaaan jurnalis tersebut, Tengku hanya tersenyum sembari berkata, “ Mungkin nanti ada. tapi, secara pribadi ada sahabat-sahabat yang ambil peduli, salah satunya Datuk Setia Abdi Negeri, H. Ngogesa Sitepu, SH.” ujarnya.
Semasa menjabat Bupati Langkat, lanjut Tengku, Datuk Setia Abdi Negeri berkenan menjadi dewan penyantun dalam proyek penelitian LNI di Pesisir Langkat. Karenanya, hasil temuan di Desa Perlis dan Kelantan akan disampaikan secara khusus kepada Sang Datuk.
“ Kita ini orang beradab, maka adab harus dijunjung. Kita akan temui Datuk Setia Abdi Negeri secara khusus untuk menjabarkan apa yang sudah kita lakukan di Langkat,” tutupnya. (bam/han)
Foto: dame/Sumut Pos
Plakat: Ketua PWI Sumut H Hermansjah menyerahkan plakat kepada Ketua Umum PWI Pusat, dalam bimbingan teknis tata kepemimpinan jurnalis dalam rangka mendukung good goverment dengan tema Meningkatkan Profesionalitas Wartawan, yang digelar PWI Sumut di Medan, Sabtu (27/4).
Foto: dame/Sumut Pos Plakat: Ketua PWI Sumut H Hermansjah menyerahkan plakat kepada Ketua Umum PWI Pusat, dalam bimbingan teknis tata kepemimpinan jurnalis dalam rangka mendukung good goverment dengan tema Meningkatkan Profesionalitas Wartawan, yang digelar PWI Sumut di Medan, Sabtu (27/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wartawan diwajibkan melindungi identitas anak yang menjadi korban kejahatan asusila maupun anak yang menjadi pelaku kejahatan, dalam melakukan kegiatan pemberitaan. Hal itu diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) maupun Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang baru disahkan.
“Anak menurut KEJ adalah di bawah 16 tahun atau sudah menikah. Namun PPRA menyebutkan anak adalah usia hingga 18 tahun. Meski sudah menikah dan punya anak, dia tetap dikategorikan anak,” kata Kamsul Hasan, Ketua Komisi UKW PWI Pusat, dalam bimbingan teknis tata kepemimpinan jurnalis dalam rangka mendukung good goverment dengan tema Meningkatkan Profesionalitas Wartawan, yang digelar PWI Sumut di Medan, Sabtu (27/4).
Dalam bimtek yang dibuka Ketua Umum PWI Pusat, Attal S Depari itu, Kamsul mengatakan ada 11 pasal yang diatur dalam PPRA.
Antara lain identitas anak korban kejahatan asusia maupun anak pelaku kejahatan, tidak diungkap ke publik. Rekonstruksi kasus asusila dilarang diungkap secara detail. Anak tidak boleh diwawancarai mengenai perceraian atau kematian orangtua, visual anak tidak boleh dimuat jelas, pelaku kejahatan seksual keluarga korban tidak boleh diekspos karena bisa mengungkap identitas anak, dan sebagainya.
“Jika melanggar, wartawan bisa dijerat dengan UU Peradilan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta,” ungkapnya.
Dalam membuat pemberitaan, seluruh informasi yang bisa mengungkap identitas anak korban kejahatan harus ditutup, termasuk alamat lengkap, asal sekolah si anak, maupun data lainnya. “Untuk alamat, bisa ditulis sebatas nama kecamatan. Nama desa pun jangan ditulis,” katanya.
Identitas anak hilang boleh dipublikasikan secara lengkap berikut foto. Namun jika sudah ditemukan, identitas wajib ditutup kembali. Bahkan untuk media siber, diharapkan mengedit ulang berita yang sudah tayang sebelumnya.
PPRA disusun Dewan Pers karena tidak ingin wartawan Indonesia masuk penjara.
Ketum PWI Pusat, Attal S Depari, dalam sambutannya mengatakan, wartawan jangan berhenti belajar untuk menjadi profesional. “Anggota PWI itu harus militan dan bisa diandalkan. Tunjukkan bahwa anda wartawan profesional ” katanya.
Media Online Mengubah Platform Jurnalisme
Pembicara lainnya, Teguh Santosa, anggota DK PWI Pusat yang juga pemimpin umum RMOL dalam paparannya mengatakan, kehadiran media online takkan membunuh jurnalisme.
“Hanya saja, pindah platform dari cetak ke online. Karena media online lebih mudah mendekati pembaca dan lebih ekonomis. Sangat menghemat biaya besar yang dihadapi media cetak,” katanya.
Meski tantangannya luar biasa, menurutnya media online memberi peluang baru. Seperti memadukan teks dengan audio visual. Mengaitkan link berita lama sebagai rujukan. Dan sebagainya.
“Menghadapi kompetisi, media online bisa memanfaatkan semua media sosial. Kemudian lakukan jejaring,” katanya.
Asrul Kamal Rokan, anggota DK PWI Pusat yang juga mantan Pemred Harian Republika, dalam paparannya lebih menekankan mengenai independensi wartawan
“Pasal 1 KEJ menyebutkan. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Bahkan pemilik media pun tidak bisa mengintervensi pemberitaan,” katanya.
Ia menegaskan, wartawan harus berperan sebagai anjing penggonggong untuk mengoreksi kekuasaan. “Wartawan jangan melakukan pembenaran atas kekuasan atau kesalahan. Tapi mencari kebenaran lewat verifikasi,” tutupnya. (mea)
SUMUTPOS.CO – Enam kader PDI Perjuangan diprediksi bakal duduk sebagai anggota DPR RI Periode 2019 – 2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) I, II dan III. Keenam kader partai berlambang kepala banteng yang bakal melenggang ke Senayan itu masing-masing Yasonna Laoly dan Sofyan Tan, Trimedya Panjaitan dan Sihar Sitorus, serta Djarot Saiful Hidayat dan Junimart Girsang.
HINGGA kemarin malam pukul 20.45 WIB, PDIP meraih suara tertinggi secara nasional, dengan perolehan 19,64 persen dari total suara yang masuk. Yakni 115.267 dari 813.350 TPS (14,17%) data yang dipublikasikan KPU lewat situs pemilu2019.kpu. go.id. Partai Golkar berada di posisi dua dengan perolehan suara 14,19 persen. Disusul Gerindra dengan perolehan 11,17 persen. Dan posisi keempat Partai NasDem dengan perolehan 10,27 persen.
“Kami yakin Pemilu tahun ini PDIP meraih kursi lebih banyak di DPR RI dibanding hasil Pemilu sebelumnya.
Bukan hanya dari Dapil Sumut II dan Sumut III saja, tetapi juga dari Dapil Sumut I. Kalau 6 kursi di DPR RI dari Sumut, kami yakin sudah aman. Saat ini kita sedang mengawal suara, karena kami yakin akan memperoleh suara lebih dari 6 kursi. Mungkin bisa di angka 7 atau 8 kursi,” ucap Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih kepada Sumut Pos, Jumat (26/4)
Keyakinan itu muncul setelah melihat hitungan Real Count KPU untuk DPR RI yang memperlihatkan PDIP unggul sementara.
Terkait nama-nama caleg PDIP yang diprediksi bakal duduk di DPR RI dari Dapil Sumut II dan Sumut III, Japorman mengaku banyak nama-nama besar yang sudah malang melintang di dunia politik dan dikenal masyarakat. Namun sejumlah nama yang disebut-sebut akan melenggang ke senayan pada tahun ini, baik dari Sumut II maupun Sumut III, yakni Sofyan Tan dan Yasonna Laoly lolos dari Dapil Sumut I meliputi daerah Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi.
Trimedya Panjaitan dan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus lolos dari Dapil Sumut II yaitu daerah Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Padanglawas, Padanglawas Utara.
Sedangkan, Djarot Saiful Hidayat dan Junimart Girsang lolos dari Dapil Sumut 3 yakni, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai.
“Mengenai angka perolehan suara, kita belum bisa memberikan data valid. Karena perhitungan suara masih berlangsung sampai sekarang. Tapi Yasona, Djarot, dan Sihar itu pasti lolos,” ujar Japorman.
Japorman menjelaskan, tahun 2014 lalu PDIP meraih 2 kursi kursi ke DPR RI, yaitu Sofyan Tan dan Irmadi Lubis. Kemudian 1 kursi dari Dapil Sumut II, yaitu Trimedya Panjaitan. Dari 1 kursi dari Dapil Sumut III, untuk Junimart Girsang. “Sedangkan Pemilu tahun ini, kami yakin dapat minimal 2 kursi dari ketiga dapil di Sumut. Bahkan mungkin lebih dari dua kursi dari Dapil Sumut I,” terang Japorman.
Namun demikian, PDIP tetap akan menunggu hasil resmi dari KPU.
Golkar Yakin Menyamai PDIP
Di sisi lain, Golkar Sumut yang berada di posisi dua versi real count sementara KPU, yakin mampu mengalahkan perolehan suara PDI Perjuangan di Dapil Sumut II dan Sumut III.
“Perolehan suara (real count KPU, red) itu ‘kan masih sedikit. Kita yakin suara Golkar akan mampu melampaui suara PDI Perjuangan. Setidaknya menyamai,” ucap sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir, kepada Sumut Pos, Jumat (26/4).
Untuk target Golkar di Sumut II dan III, Riza mengatakan optimis memperoleh dua kursi di Senayan. “Sama seperti periode lalu, kami yakin tahun ini akan kembali memenangkan dua kursi untuk tingkat DPR RI dari Dapil Sumut III. Begitupun dengan Sumut II. Suara partai Golkar di Sumut terlihat sangat stabil, bukan hanya di Dapil Sumut III, tetapi di Dapil Sumut I dan II juga,” jelas Riza.
Mengenai nama-nama caleg partai Golkar yang bakal duduk di kursi DPR RI, Riza mengatakan belum bisa diketahui.
“Saya fikir kita belum layak membicarakan hal itu, di saat KPU masih melakukan penghitungan suara. Semua kader Golkar yang maju dalam kontestasi pemilu pada tahun ini merupakan kader-kader terbaik. Jadi siapapun yang akan dipilih oleh rakyat, maka dia pantas untuk menjadi wakil rakyat,” ungkap Riza.
Pengamat: Masih Masuk Akal
Menanggapi klaim PDIP dan Golkar, pengamat sosial politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Warjio mengatakan, klaim tersebut masih masuk akal.
“Saat ini PDI Perjuangan merupakan partai penguasa di pemerintahan. Presiden Jokowi merupakan salah satu kader terbaik mereka. Sosok pak Jokowi sedikit banyaknya pasti berpengaruh terhadap naiknya suara PDIP secara signifikan,” kata Warjio.
Pengaruh itu terlihat dari suara capres Jokowi yang sejalan dengan perolehan suara yang diperoleh PDI Perjuangan, dalam hitungan sementara Real Count KPU saat ini.
“Jadi wajar-wajar saja kalau mereka mengklaim akan meraih kursi lebih banyak di DPR RI pada tahun ini dibandingkan 2014 lalu. Karena memang perolehan suara PDI Perjuangan juga cukup baik tahun ini. Namun begitu, tunggulah hasil penghitungan resmi KPU selesai. Itu lebih baik.” tutupnya.
Tentang klaim partai Golkar, Dr. Warjio mengatakan, target dua kursi untuk setiap Dapil Sumut, juga maish realistis. Pasalnya, Sumatera Utara selama ini termasuk salah satu lumbung suara partai Golkar di tingkat nasional.
“Sekalipun tidak sedang menduduki posisi puncak dalam perebutan suara pemilih pada pemilu 2019 ini, Golkar diyakini masih cukup kuat di Sumut. Terbukti perolehan suara Golkar cukup baik pada Real Count KPU,” kata Warjio.
Hal yang membuat Golkar mampu memperoleh suara sinifikan di Sumut, menurut Warjio, tidak terlepas dari pengalaman partai Golkar sebagai salah satu partai peserta pemilu yang telah lama mengikuti persaingan dalam pemilu.
“Partai Golkar juga sarat pengalaman sebagai partai yang berkali-kali memenangkan persaingan perolehan suara di ajang pemilu,” tutupnya.
PDIP 11 Kursi di DPRD Medan
Untuk DPRD Medan, PDIP memprediksi perolehan 11 kursi. Prediksi tersebut disebut karena masyarakat masih percaya dengan kinerja PDIP yang nyata.
“Prediksi kita naik dari periode sebelumnya (Pileg 2014). Yakni dari 9 menjadi 11 kursi,” ujar Bendahara DPC PDIP Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, Jumat (26/4).
Prediksi 11 kursi itu dengan rincian dapil I tiga kursi, dapil II sampai V masing-masing 2 kursi. “Dengan demikian, otomatis kursi pimpinan DPRD Medan masih dipegang PDIP,” katanya.
Tentang hasil perhitungan suara yang diperoleh PDIP di Medan, Ketua Komisi C DPRD Medan mengaku belum mendapat rekapitulasi. “Penghitungan masih terus dilakukan di lapangan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Medan, Salman Alfarisi, mengklaim perolehan suara PKS naik pada Pileg 2019 ini. Dengan kata lain, bakal ada peningkatan jumlah perolehan kursi PKS di DPRD Medan, dari semula 5 menjadi 8 kursi.
“Untuk dapil I dan V kami pastikan bisa dapat 2 kursi masing-masing. Dapil II dan III masing-masing 1 kursi. Sedangkan dapil IV dua kursi, karena suara yang didapat lebih dari 30 ribu,” ujarnya.
Untuk itu, PKS juga bisa mendapat jatah satu kursi pimpinan dewan. “Mudah-mudahan tercapai. Saat ini kita menjaga suara PKS dan calon anggota legislatifnya agar tidak dicurangi,” pungkasnya.
Berbeda dengan PDIP dan PKS, Partai Demokrat cenderung pesimis. Ketua DPD Kota Medan Partai Demokrat, Burhanuddin Sitepu mengatakan, prediksi perolehan kursi mereka di DPRD Medan tidak akan mencapai target. “Enggak mencapai target karena antusiasme masyarakat lebih cenderung terhadap Pilpres ketimbang Pileg. Para caleg tidak optimis lantaran masyarakat banyak kosong yang memilih,” ujarnya.
Selain itu, sambung Burhanuddin, ada faktor lain yang membuat suara Demokrat turun. Yakni kecenderungan masyarakat memilih siapa yang memberi. “Masyarakat menunggu ada yang memberi baru memilih,” katanya.
Oleh karenanya, dia memprediksi suara yang akan diraih keseluruhan caleg Demokrat tak sampai 30 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kota Medan sekitar 1,6 juta lebih. “Kalau jumlah kursi, kita optimis tetap 5 kursi seperti periode Pileg 2014. Tetapi dari perolehan suara, mengalami penurunan,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua DPD Golkar Kota Medan, Syaf Lubis belum mau membeberkan prediksi perolehan kursinya. Syaf beralasan, pihaknya masih belum mendapat informasi pasti. “Jadi saya belum berani prediksi perolehan kursi di DPRD Medan,” ujarnya singkat.
Gerindra Pertahankan Kursi Pimpinan
Di Binjai, Partai Gerindra berhasil menghimpun sebanyak 16.971 suara, berdasarkan data KPU melalui Tim Situng hingga pukul 16.15 WIB kemarin. Jumlah itu berasal dari data yang masuk sebanyak 593 TPS dari total 715 TPS.
Karenanya, partai besutan calon presiden nomor urut 02 ini memprediksi potensi adanya penambahan jatah kursi pada 2019 di Gedung DPRD Binjai.
Tahun 2014 lalu, Partai Gerindra mendapat 4 kursi. Pada 2019 ini, Partai Gerindra diprediksi akan bertambah jatah kursi. Yakni sebanyak 5 kursi. “Potensi suara besar. Lima kursi,” jelas Ketua DPC Partai Gerindra Kota Binjai, Agus Supriantono, Jumat (26/4).
Artinya, Partai Gerindra berhasil mempertahankan kursi unsur pimpinan di Gedung Rakyat. Sebelumnya Partai Gerindra memperoleh 4 kursi di DPRD Kota, masing-masing 1 kursi di 4 Dapil.
Menurut Wakil Ketua DPRD Binjai periode 2014-2019 ini, Dapil 2 Binjai Utara diprediksi akan mendapat jatah sebanyak 2 kursi. Karena Partai Gerindra di Dapil 2 Binjai Utara telah menghimpun 7.155 suara, dengan persentase suara masuk mencapai 98 persen.
“Terima kasih kepada masyarakat Kota Binjai yang sudah memberikan amanah kepada Partai Gerindra. Tanpa masyarakat, suara Partai Gerindra tak akan meroket,” katanya.
Golkar Asahan Raih 8 Kursi
Di Asahan, Partai Golkar berhasil merebut delapan kursi DPRD Kabupaten. Dari delapan kursi itu, tiga kursi diprediksi untuk Ripy Hamdani, Benteng Panjaitan, dan Emaris.
“Baru tiga nama itu yang saya tahu pasti lolos. Selebihnya saya lupa,” bilang Ketua Harian Golkar Asahan, Mapilindo, M.Pd kepada Sumut Pos, Jumat (26/4).
Pemilu 2014, Partai Golkar Asahan juga meraih suara terbanyak, yang diraih H. Benteng Panjaitan. “Tapi pemilu tahun 2019 ini, saya kurang tahu berapa suara Benteng. Kita masih menunggu hasil Rekapitulasi dari KPU Asahan,” kata Mapilindo.
Ketua PKS Kabupaten Asahan, Muttakin, menyebutkan PKS Asahan berhasil meraih tiga kursi di DPRD. Ketiga kursi itu untuk H. Hendrik Siregar, Alimin, dan terakhir antara Muttakin atau Ikhawan.
“Kedua terakhir masih rancu. Soalnya beda suaranya tipis,”katanya
Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Asahan yang telah mempercayai PKS untuk dapat duduk di DPRD Asahan. “Tanpa dukungan dan doa dari masyarakat, PKS tentu tidak dapat meraih tiga kursi,” katanya. (mag-1/ris/ted/omi)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution akhirnya buka suara juga atas tudingan Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, yang menyebut dirinya diduga memobilisasi aparatur sipil negara (ASN) Pemko Medan untuk memenangkan caleg tertentu di daerah pemilihan (dapil) Sumut 2 Medan B.
“Enggak ada itu. Enggak tahu aku,” ucapnya santai, saat ditanya wartawan usai menghadiri acara di Kampus UISU Jalan Sisingamangaraja Medan Jumat (26/4). Sebelumnya, Henry Jhon Hutagalung merasa dicurangi pada Pemilu di Dapil Sumut 2 Medan B yang menaungi 10 kecamatan. Yakni Medan Sunggal, Barat, Helvetia, Tuntungan, Johor, Maimun, Polonia, Baru, Petisah dan Selayang.
Ditanya tentang tuduhan adanya pembiayaan per kecamatan sebesar Rp50 juta, Akhyar meminta wartawan agar menanyakan kembali kepada Henry Jhon. “Manalah ada uang ku?” tanyanya balik.
Ketika dijelaskan bahwa tuduhan pembiayaan uang Rp50 juta untuk operasional itu, menurut Henry Jhon, berasal dari salah satu caleg, Akhyar menolak menjawab dan berlalu dengan cepat.
Dikonfirmasi kembali via pesan whatsapp, Akhyar tak membalas.
Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon yang kembali dikonfirmasi mengenai bantahan Akhyar, menyatakan sah-sah saja Akhyar membantah. “Itu hak dia,” ujar Henry Jhon.
Yang pasti, kata dia, pihaknya masih proses mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. “Mudah-mudahan bisa segera terkumpul dan dibuat laporan resmi,” katanya singkat.
Diberitakan sebelumnya, dugaan kecurangan Pileg yang disebut-sebut melibatkan salah satu petinggi di Pemko Medan untuk memobilisasi ASN disampaikan Henry Jhon dalam rapat di Komisi A DPRD Medan bersama jajaran KPU dan Bawaslu Medan, Rabu (24/4).
Mobilisasi dengan bayaran Rp40 juta per kecamatan itu, disebutnya untuk memenangkan caleg berinisial R. Diduga, instruksi pemenangan disampaikan ke camat. Lalu, camat memerintahkan ke lurah. Kemudian lurah kepada kepala lingkungan (kepling). “Untuk bukti belum ada secara tertulis. Namun pengakuan-pengakuan ada ditemukan di lapangan,” ujarnya. (ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tindakan seorang pria bernama Suherman, yang menggunakan C6 atas nama orang lain untuk pencoblosan suara ulang (PSU) di TPS 013 di jalan Amal Luhur kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kamis (25/4), ditengarai merupakan tindak pidana Pemilu.
Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Medan, Payung Harahap, mengatakan Suherman belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena masih diperiksa oleh pihak Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Medan Helvetia.
“Kemarin memang sudah dibawa ke Bawaslu. Namun kita kembalikan lagi ke Panwas Kecamatan, karena mereka yang lebih paham dalam menelusuri pelanggaran ini. Karena diyakini yang terlibat dalam kasus ini bukan hanya Suherman, tapi pasti ada orang-orang lain di belakangnya. Ini masih didalami terus,” ucap Payung Harahap kepada Sumut Pos, Jumat (26/4).
Selain mencari dalang atau nama-nama yang terlibat, kata Payung, pihaknya juga masih melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Suherman, agar dapat dilimpahkan ke Gakkumdu.
“Ini ‘kan jelas Pidana Pemilu. Jadi nanti Panwas Kecamatan melanjutkan proses ke Gakkumdu. Gakkumdu terdiri dari kepolisian dan kejaksaan. Nanti mereka yang akan melakukan penyidikan lebih dalam,” ujar Payung.
Menurut Payung, Suherman belum dapat ditahan atas perbuatannya. Karena secara undang-undang, Bawaslu tidak berwenang menahan. “Dia sudah kami kembalikan ke keluarganya. Tapi sebelum pulang, Suherman menandatangani surat pernyataan bersedia dipanggil kapan saja untuk dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Suherman tertangkap tangan saat ingin mencoblos dengan Surat Keterangan (Suket) yang ternyata atas nama orang lain bernama Salli Afandi. Atas perbuatannya, Suherman langsung dibawa oleh pihak Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Medan Helvetia ke Bawaslu kota Medan, untuk diproses lebih lanjut.
Disebut Payung, salah satu yang menjadi keanehan adalah suket atas nama Salli Afandi ternyata dikeluarkan per tanggal 24 April 2019. Padahal, Salli Afandi diketahui telah lama tinggal di luar kota dan tidak pernah mengurus suket atas namanya.
“Suket itu siapa yang urus? Dan kenapa bisa dikeluarkan kalau orangnya tidak pernah mengurusnya? Ini ‘kan tanda tanya,” tanya Payung.
Oleh sebab itu, kata Payung, pihaknya akan terus mendalami pelanggaran ini untuk bisa dilanjutkan ke proses hukum.
Seperti diberitakan, perbuatan Suherman menggunakan Suket (pengganti e-KTP) atas nama Salli Afandin, terungkap ketika namanya dipanggil petugas KPPS untuk masuk ke bilik suara.
Saat mendatangi petugas KPPS untuk mengambil surat suara, tiba-tiba seorang perempuan menyergahnya. Ternyata, perempuan itu istri Salli Afandi yang heran nama suaminya dipanggil untuk mencoblos di TPS. Padahal suaminya sedang bekerja di luar kota.
Setelah diteliti lebih jauh, ternyata foto di Suket tersebut berbeda dengan wajah Suherman. Dia pun diamankan dan diserahkan ke Panwas Kecamatan.
Kapolsek Helvetia Sebut Emban Amanah
Sementara itu, tudingan Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Samsurya Sitepu, yang menyebut petugas kepolisian dari Polsek Helvetia bersikap arogan saat pengamanan rapat pleno PPK Kecamatan Helvetia, ditanggapi Kapolsek Helvetia, Kompol Trila Murni. Menurutnya, itu hanya sebuah salah paham.
“Begini. Siapapun yang datang saat rapat pleno PPK Kecamatan Helvetia, kita sebagai pengamanan wajib mempertanyakan identitas dan kapasitasnya. Kita tidak menghalangi tapi mengawasi. Kalau ada pula datang ke objek pengamanan tanpa permisi, tiba-tiba nyelonong masuk dan membuat masalah, kita juga yang susah,” ungkapnya, Jumat (26/4).
Menurutnya, polisi pada dasarnya hanya ingin menganulir sekecil apapun gangguan keamanan di objek yang mereka jaga. Hasilnya, rapat pleno berjalan lancar mulai dari awal hingga akhir tanpa ada gangguan.
“Coba dicari dan ditanya, selama berlangsungnya rapat pleno kemarin di Kecamatan Helvetia, ada tidak yang komplain? Prosedurnya memang kami diminta (datang) apabila ada masalah dalam rapat pleno. Tapi kan tidak salah mengingatkan agar suasana lebih adem. Artinya lebih baik mencegah,”sebutnya.
Menurut Trila, pihak yang menyebut dirinya arogan lantaran belum mengenal dirinya. “Jadi kalau saya dibiang arogan, mungkin karena orang tersebut belum mengenal saya. Buktinya selama ini kita nyaman kok. Sama semua saksi dan sesama saksi, kita kompak. Kalau mungkin dirasa terlalu ketat, ya wajar ini amanah dari Allah, dari pimpinan tertinggi saya Pak Kapolri melalui Kapolda, dan diteruskan ke Kapolrestabes agar pelaksanaannya aman,” sebutnya.
Dalam mengambil tindakan, Trila mengklaim selalui berkoordinasi dengan PPK, Panwaslu. “Saya aparat keamanan, bukan penyelenggara. Jadi saya selalu berkoordinasi. Artinya tidak ada tindakan atau perintah saya itu yang mencampuri urusan penyelenggara Pemilu di sana,” tegas Trila.
Ia berharap semua pihak berhenti membuat gaduh, alih-alih menyudutkan institusi Polri yang bertugas melakukan pengamanan. Trila menegaskan, dirinya sebagai aparat kepolisian tetap netral dalam menjalankan tugasnya.
“PSU kemarin aman-aman saja. Potensi gangguan tetap ada, tapi tugas kita mengawalnya. Mari sama-sama kita menjaga dan tidak saling menyudutkan,” pungkas Trila.
Diketahui, Komisi A DPRD Medan yang diketuai Sabar Samsurya Sitepu memanggil Bawaslu Kota Medan membahas sejumlah masalah pascapemilu 17 April 2019 lalu. Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran Komisi A menemukan banyaknya masalah yang terjadi dalam pesta demokrasi itu.
Sejumlah pertanyaan dilontarkan Komisi A DPRD kepada Ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap, di antaranya mengenai sikap Kapolsek Helvetia Kompol Trila Murni yang dinilai mencampuri rapat pleno PPK Kecamatan Medan Helvetia.
Anggota Komisi A Henry John Hutagalung yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Medan mengatakan sikap Kapolsek Helvetia Kompol Trila Murni arogan. Dan ikut campur dalam penyelenggaraan Pemilu di Helvetia .
Saat PPK Helvetia mengadakan rapat pleno membahas Pemilu 2019, namun dilaksanakan tertutup. Padahal menurut John, seharusnya dilakukan terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu.
“Saat salah satu masyarakat datang ke lokasi rapat, ditolak oleh Kapolsek. Saat diprotes, polisi tetap melarang. Nggak sopan pula melarangnya. Ini ‘kan demokrasi,” ujar Henry. (mag-1/dvs)
tedy/sumut posJENGUK:
Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto menjenguk anggota PPK Binjai Kota di RSUD Djoelham, setelah pingsan saat bertugas.
tedy/sumut posJENGUK: Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto menjenguk anggota PPK Binjai Kota di RSUD Djoelham, setelah pingsan saat bertugas.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak pemungutan suara Pemilu Serentak pada tanggal 17 April lalu, hingga saat ini total 8 orang petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang meninggal di seluruh wilayah di Sumatera Utara. Petugas yang meninggal terdiri dari berbagi usia, mulai dari usia 28 tahun hingga 54 tahun.
“Total ada 8 petugas PPS kita di Sumatera Utara yang meninggal dunia. Kami semua turut berduka cita atas meninggalnya para pahlawan demokrasi kita tersebut. Mereka sudah berjuang untuk berlangsungnya pesta demokrasi di Sumatera Utara,” ucap komisioner KPU Sumatera Utara, Mulia Banurea kepada Sumut Pos, Jumat (26/4).
Ditanya penyebab meninggalnya para petugas PPS tersebut, Mulia menyebutkan, akibat kelelahan. “Rata-rata karena kelelahan, karena tingginya tingkat intensitas pekerjaan mereka di saat-saat penghitungan suara seperti ini,” ujarnya singkat.
Adapun nama-nama petugas PPS di Sumut yang meninggal dunia yakni, Zulkifli Salamuddin (45) dari TPS Medan Johor kota Medan, Eva Arnaz (35) dari TPS Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Jalakon Sinaga dari TPS Berampu kabupaten Dairi, Zainuddin Keliat (52) dari TPS Pancur Batu kabupaten Deliserdang, Putra Sipayung (28) dari TPS Purba kabupaten Simalungun, Sutrisno dari TPS Medan Selayang kota Medan, Uswatun Hasanah Harahap (30) dan Sayur Nasution dari TPS di kabupaten Mandailing Natal.
Pemilu Serentak Belum Layak Diterapkan
Menanggapi kejadian itu, pengamat sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sohibul Ansor Siregar, mengatakan pemilu serentak belum layak diterapkan di Indonesia. Pasalnya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, membuat jumlah surat suara yang harus dihitung juga banyak.
“Belum lagi surat suaranya ada 5 yang harus dihitung untuk tiap-tiap pemilih. Kita belum siap untuk itu,” ujar Sohibul.
Sohibul membenarkan, pelaksanaan pemilu secara serentak memang berdampak pada penghematan biaya. “Tapi percuma juga kalau imbasnya seperti ini. Penghematan biaya itu penting, tapi keselamatan para petugas PPS lebih penting,” ujarnya.
Tak hanya keselamatan nyawa petugas PPS, Sohibul juga menyebutkan, pelaksanaan pemilu secara serentak membuat kurangnya antusiasme masyarakat terhadap pemilihan legislatif.
“Dulu Pileg itu disambut meriah oleh masyarakat. Tapi karena berbenturan dengan pilpres, Pileg menjadi berkurang gairahnya. Padahal, pemilihan legislatif juga sangat berpengaruh bagi pembangunan bangsa,” tutupnya.
Kapolres Jenguk Anggota PPK di RS
Terpisah, Iskandaria Paloh (49), anggota PPK Binjai Kota yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, dijenguk Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto. Perwira menengah itu menjenguk Paloh didampingi Kasi Provos Polres Binjai, Ipda Riyatno, Jumat (26/4).
Iskandar Paloh dilarikan ke RSUD Djoelham, setelah jatuh pingsan saat menjalankan tugas. Saat kejadian, wajah Paloh tampak pucat dan badan lemas.
Dengan kondisi tangan masih terpasang selang infus, Iskandar sudah mulai dapat diajak bicara dan menceritakan kejadian yang menimpanya. “Saya atas nama pribadi dan Polres Binjai turut berduka cita pada anggota KPPS maupun PPK yang jatuh sakit akibat kelelahan merekapitulasi suara,” ujar mantan Danyon A Pelopor Satbrimobdasu ini.
Karena kejadian ini, Nugie menyerukan agar semua anggota PPK dan KPPS dapat memanfaatkan waktu istirahat, ketika mencapai kelelehan. “Sehingga tidak ada lagi petugas yang sakit akibat kelelahan,” tandasnya. (mag-1/ted)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhan Batu Utara (Labura), Khairudin Syah Sitorus diperiksa Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Poldasu), Jumat (26/4). Khairuddin terlihat memasuki gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut, Jumat (26/4) sekira pukul 14.00 WIB seusai shalat Jumat. Ia mengenakan kemeja putih bercelana coklat.
Saat ditanya perihal kedatangannya ke Polda Sumut, pria yang akrab disapa Buyung ini menjawab, berkunjung sekedar main-main. “Nggak ah, nggak ah. Cuma mau main-main aja,” katanya singkat sembari meninggalkan wartawan.
Namun Dir Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana yang dikonfirmasi, membenarkan perihal pemeriksaan sang Bupati. “Iya benar, memang (Bupati Labura) lagi diperiksa sekarang,” ungkapnya.
Rony menjelaskan, Khairuddin diperiksa terkait dugaan penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2013 senilai Rp 3 miliar. Modus korupsi yang terjadi dalam kasus itu adalah soal pengambilan insentif.”Modusnya mengambil insentif dari pengumpulan pajak-pajak untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
Rony melanjutkan, posisi kasus itu saat ini sudah pada tahap penyidikan. Namun Buyung sejauh ini masih berstatus sebagai saksi. “Kasusnya sudah tahap penyidikan dan yang bersangkutan masih berstatus saksi,” tegasnya
Mantan penyidik KPK ini berjanji pihaknya akan mengekspos kasus tersebut bila nantinya sudah ada ditetapkan tersangka. “Nanti akan kita ekspos kalau sudah ada tersangkanya, saat ini masih dalam penyidikan,” pungkas Rony. (dvs)
