MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera menyampaikan surat edaran tentang libur nasional pada Rabu, 17 April 2019. Surat edaran ini sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019 Sebagai Hari Libur Nasional.

Dengan keluarnya surat edaran tersebut, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah mengingatkan manajemen perusahaan, untuk tidak melarang karyawannya menggunakan hak pilihnya. Bila ada diketahui perusahaan yang melarang karyawannya, dia meminta Bawaslu selaku lembaga pengawasan untuk turun tangan.

“Kami pemerintah provinsi hanya bisa mengimbau, karena itu adalah ranahnya Bawaslu dan sudah ada aturannya juga untuk itu,” kata pria yang akrab disapa Ijeck ini usai memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Sumut melalui telekonferensn

kepada jajaran Kemendagri di Kantor Gubsu, Rabu (10/4).

Dia pun mengajak masyarakat agar jangan golput dalam Pemilu 2019 ini. “Mari datang ke TPS dan pilih pemimpin sesuai hati nurani kita masing-masing. Manfaatkan momen Pemilu 2019 untuk menentukan pilihan politik, dan membawa bangsa kita ke arah lebih baik,” katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan, meski hari libur nasional, namun dia meminta kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tetap standby. “Ya, setelah mencoblos kita minta pegawai Disdukcapil tetap standby di kantornya. Begitupun dengan Disdukcapil kabupaten/kota, mana tahu memerlukan data-data dari KPU,” tutupnya.

Menyikapi ini, anggota Bawaslu Sumut Divisi SDM, Agus Salam mengatakan, pihaknya secara terpusat sudah membuka pusat pengaduan masyarakat bilamana ada hak pilih warga yang tidak terakomodir, maupun adanya dugaan kecurangan serta penyimpangan dalam proses pemilu. “Masyarakat dapat melaporkan ke Pusat Pengaduan melalui nomor WA (WhatsApp) ke 081114141414. Email: medsos@bawaslu.go.id, dan website: bit.ly/laporpengawasanmedsos. Atau bisa juga melalui aplikasi gowaslu dengan cara didownload melalui playstore,” katanya.

Pihaknya juga meminta agar tidak ada perusahaan yang menghalangi hak pilih pekerjanya pada hari pemilihan nanti. Sembari itu, Bawaslu Sumut juga segera menyurati lembaga pemerintah, BUMN, BUMD terutama perusahaan swasta yang ada di Sumut supaya membebaskan karyawannya pada 17 April untuk menyalurkan hak pilih. “Aktivitas kantor ataupun perusahaan tetap boleh, namun yang tidak boleh itu menghalangi karyawannya yang mau menggunakan hak pilih. Kami akan konsern mengawasi ini pada hari H nantinya,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Sumut Juliski Simorangkir mengimbau agar setiap karyawan atau pekerja untuk tetap bertahan dengan Kepres dan lebih memilih untuk datang ke TPS. “Mereka tidak boleh takut, mereka tidak masuk bekerja bukan karena mangkir tapi karena pemerintah sudah menentukan tanggal 17 April sebagai hari libur. Dan mereka harus memanfaatkan waktu itu untuk melakukan pencoblosan,” ucap Juliski kepada Sumut Pos, Rabu (10/4).

Apabila perusahaan memberikan sanksi pada karyawan yang tidak bekerja pada tanggal 17 April dan memilih untuk melakukan pencoblosan, maka Juliski mempersilahkan karyawan tersebut untuk mengadukan hal itu kepada pihaknya di DPRD Sumut. “Masak karyawan yang libur di hari libur harus diberi sanksi, logikanya dimana. Kalau ada yang diberi sanksi karena ini, maka segera laporkan ke kami di komisi E. Kami akan panggil pihak perusahaannya dan akan meminta pemerintah untuk memberikan sanksi pada perusahaan itu,” ujar Juliski.

Untuk itu, kata Juliski, setiap masyarakat harus memanfaatkan waktu itu untuk memberikan hak suaranya. Karena Libur diberikan pemerintah di tanggal 17 April nanti bukanlah tanpa tujuan, melainkan agar setiap masyarakat memiliki waktu agar bisa datang ke TPS dan memberikan hak suaranya untuk merubah nasib bangsanya menjadi lebih baik. “Maka tidak ada lagi alasan untuk Golput, manfaatkan waktu itu untuk datang ke TPS,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Harianto Butarbutar menegaskan, pihaknya tidak lagi mengatur perihal aktivitas kantor swasta untuk libur pada 17 April nanti, melainkan lebih menekankan jangan sampai ada manajemen perusahaan mengangkangi hak konstitusi para pekerjanya menyalurkan pilihan politik. “Silahkan perusahaan maupun kantor menerjemahkan Keppres tersebut, bahwa 17 April adalah hari libur nasional karena kita sedang menghadapi pesta demokrasi. Tapi bukan juga serta merta umpama sebuah pabrik harus berhenti operasional, lalu meliburkan karyawannya semua. Yang paling penting adalah perusahaan atau pimpinan pabrik itu mesti menjamin hak suara karyawannya. Kan bisa saja setelah mencoblos mereka kembali masuk kerja,” katanya.

Ia mencontohkan kondisi serupa tentu akan dialami karyawan atau pegawai rumah sakit, dimana tidak mungkin karena lagi ada pemilu lantas rumah sakit tersebut tutup untuk melayani masyarakat. “Tidak mungkin kita mengatur ribuan perusahaan yang ada di Sumut ini, gara-gara even pemilu. Kita pemerintah daerah hanya sifatnya mengimbau, selebihnya pihak perusahaan pandai-pandailah mengatur atas kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Pemprovsu Siap Sukseskan Pemilu

Sepekan menjelang hari pencoblosan, segala persiapan sudah hampir rampung. Mulai dari distribusi logistik sampai pengamanan oleh aparat kepolisian pada hari H nanti. “Alhamdulillah dalam penyebaran surat suara sampai hari ini tidak ada kendala, namun ini masih ada waktu sampai 17 April, kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh penyelenggara pemilu,” ujar Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.

Dia mengharapkan Pemilu 2019 di Sumut berjalan aman dan kondusif, dan seluruh masyarakat dapat hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. “Pemprovsu juga sudah menginstruksikan Disdukcapil se Sumut agar tetap membuka kantor, bilamana ada data-data yang dibutuhkan pihak penyelenggara pemilu,” katanya.

Mewakili Kapolda Sumut, AKBP Guntur Agung Supono, dalam laporan kepada Mendagri melalui telekonfrens menyampaikan, secara umum jelang Pemilu 2019 di Sumut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat masih kondusif, meski diakui bahwa intensitas dan dinamika yang terjadi cukup meningkat. “Namun begitu bersama jajaran TNI, kami telah bekerjasama melakukan pengamanan Kamtibmas termasuk beberapa kali melaksanakan gelar pasukan. Dan besok (hari ini) kami akan menggelar apel persiapan pengamanan TPS se Sumut, dihadiri Panglima TNI dan Kapolri di Lapangan Benteng Medan,” katanya.

Pihaknya sudah menyiapkan 23.342 personil yang ditugaskan untuk menyukseskan Pemilu 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 13.002 personel dari Polri dan 10.340 personel dari TNI. “Seluruh personil juga sudah dibekali dengan buku saku SOP pengamanan pemilu,” katanya.

Ketua KPU Sumut Yulhasni yang turut hadir mengungkapkan, logistik pemilu sudah disebar ke 42.650 TPS se Sumut. Namun terdapat kerusakan surat suara sebanyak 187.207 dan kotak suara 10.721. “Persiapan kita sudah hampir rampung. Persoalan pengiriman logistik di Kepulauan Nias menggunakan jalur udara dan laut, karena sulit diakses transportasi darat. Mengenai surat suara yang rusak, kami sudah laaporkan kepada KPU pusat dan sudah ditindaklanjuti yang mana pengirimannya sedang dalam perjalanan,” terangnya.

Pihaknya meminta bantuan aparat TNI dan Polri agar logistik bisa terkirim semua sebelum hari pencoblosan nanti. “Dan per 3 April jumlah daftar pemilih tetap kita di Sumut sebanyak 9.786.005 orang,” ungkapnya.

Sedangkan dari Bawaslu melaporkan, sudah menyiapkan personel pengawasan TPS, pelatihan saksi di TPS dan patroli pengawasan politik uang. “Kita sudah mempersiapkan personel pengawasan, pelatihan saksi dari parpol dan pengawasan politik uang. Kita sudah siap untuk menyambut pemilu 2019,” kata Komisioner Bawaslu Sumut Agus Salam.

Direktorat Jendral Bina Adminstrasi Kewilayahan Eko Subowo yang didampingi Ditjen Otda Djorhermansyah Djohan dan Ditjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi kesiapan Sumut untuk Pemilu 2019. Untuk masalah logistik akan segera ditindaklanjuti. “Kami sangat mengapresiasi kesiapan dari Sumut untuk Pemilu 2019, pertahankan koordinasinya. Untuk masalah logistik akan segera ditindaklanjuti dan penyelenggara segera menyelesaikan pengiriman ke daerah-daerah kepulauan,” katanya.

Rapat koordinasi melalui video conference ini dihadiri unsur Forkopimda Sumut, Kadisdukcapil Sumut Ismael Parenus Sinaga, Kepala Badan Kesbangpol Sumut Suriadi Bahar dan Kasatpol PP Anthony Siahaan. (prn/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) sudah tiga tahun dibentuk pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 49 Tahun 2016. Namun hingga kini, keberadaan badan yang dipimpin Arie Prasetyo itu dinilai belum memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata dan kemajuan ekonomi masyarakat sekitar Danau Toba.

Melihat kenyataan ini, Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) di Jalan Patimura Medan, Rabu (10/4) siang. Mereka mendesak pemerintahn

untuk membubarkan BPODT. “Kita mempertanyakan apa fungsi BPODT? Sejauh ini kita bingung dan ambigu, apa yang sudah dilakukan BPODT,” ungkap Koordinator Aksi, Ambrin Simbolon dalam orasinya.

Dikatakannya, selama ini yang dilakukan BPODT hanya aktivitas yang kegunaannya bersifat sementara, semisal seminar. Tidak berdampak bagi pengembangan perekonomian masyarakat. Padahal, pembentukan BPODT ini telah menghabiskan tidak sedikit anggaran negara. Oleh sebab itu, para mahasiswa meneriakkan agar BPODT yang dipimpin Arie Prasetyo sebagai direktur utama dibubarkan. “Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo membubarkan satuan kerja dari Kementerian Pariwisata ini. Bubarkan BPODT sekarang juga,” teriak Ambrin.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menyoal tentang areal tanah di kawasan Desa Sigapiton (Kecamatan Ajibata) yang masuk dalam pengelolaan BPODT. Disebutkan, tanah yang berstatus tanah ulayat tersebut masih terdapat sengketa yang belum diselesaikan.

Satu jam berorasi, namun tidak satupun perwakilan dari BPODT menemui massa aksi. Kesal tak ada yang menemui mereka, para pendemo mencoba mendobrak pagar kantor BPODT. Namun aksi itu dihalangi puluhan petugas Kepolisian yang mengawal jalannya aksi.

Tak sampai di situ, massa mencoba memanjat pagar kantor itu. Melihat massa sudah tidak kondusif, baru perwakilan BPODT mengizinkan mahasiswa dari berbagai universitas di Medan itu masuk untuk berdialog.

Dalam dialog dengan mahasiswa, Dirut BPODT Arie Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah berbuat untuk kemajuan kawasan pariwisata di Danau Toba untuk mendatangkan wisatawan dengan jumlah besar. “Kita juga baru resmikan The Kaldera Toba Nomadic Escape di Kabupaten Toba Samosir. Kita juga melibatkan masyarakat dalam pembangunan The Kaldera,” kata Arie.

Soal rencana induk pengembangan pariwisata Danau Toba saat ini, kata Arie, terus digodok oleh tim pakar. “Saat ini tengah disusun Integrated Tourism Masterplan (ITMP) oleh tim pakar yang dibantu oleh World Bank, Kementerian Pariwisata, Bappenas dan Kementerian PUPR, dan akan selesai tahun ini,” kata Arie.

Arie juga menjelaskan, selama ini pemerintah terus melakukan pembangunan di kawasan Danau Toba. Dalam tiga tahun terakhir, pembangunan yang dilakukan antara lain, Bandara Silangit, Bandara Sibisa, Jalan Nasional, Jalan Tol hingga Kapal Ferry di Danau Toba.

“Kita juga tetap memperhatikan masyarakat dan industri sekitar khususnya UMKM. Intinya pembangunan tetap melibatkan masyarakat agar dampak pembangunan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar Danau Toba,” ujarnya.

BPODT, kata Arie, juga akan semaksimal mungkin mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal dalam pengembangan Danau Toba. Dengan itu, ia membantah semua tudingan disampaikan massa aksti tersebut. “Kebudayaan dan kearifan lokal menjadi semangat kita. Jika ini terus berkembang, pariwisata juga terus meningkat. Maka yang merasakan efeknya secara langsung adalah masyarakat. Semoga apa yang kita kerjakan bisa terus meningkatkan perekonomian masyarakat,” bebernya.

Terakhir, Arie juga menambahkan, dari sisi kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara, adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatra Utara pada Februari 2019, sebesar 23.342 kunjungan, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yakni 17.926 kunjungan atau naik 30,2 persen. “Tentu untuk membangun kawasan Danau Toba yang sangat besar, luasnya lima kali lebih besar dari Jakarta, membutuhkan proses yang tidak sebentar. Kami berupaya meretas permasalahan satu persatu, dan berharap tugas besar ini dapat kita lakukan bersama dan terintegrasi. Tentunya jika ada kekurangan di sana sini kami mohon maaf,” pungkasnya.

Divisi Pemasaran BPODT yang dipimpin Wahyudito membantah kalau tanah tersebut masih bermasalah. Pihaknya tidak mungkin beraktivitas di sana kalau ternyata masih terdapat sengketa. “Secara hukum tanah seluas kurang lebih 500 ha di Sigapiton sudah tidak bermasalah. Penyelesaian ganti ruginya dalam situasi on going process. Tidak mungkin otorita berkegiatan kalau ada masalah,” ujar Wahyudito.

Di Sigapiton, BPODT bersama Kementerian Pariwisata dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai hal untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti memberikan beasiswa kepada 22 orang mahasiswa menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung dan Bali. BI membantu pertanian bawang dan Kementerian Pariwisata mengembangkan homestay untuk penginapan wisatawan yang berkunjung.

Pihak otorita dan aliansi mahasiswa bersepakat untuk kembali bertemu dua pekan ke depan guna membicarakan pengembangan berbagai hal untuk kemajuan masyarakat di kawasan Danau Toba. (gus)