BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Banjir Rob yang terus menghantui warga Belawan dan sekitarnya, hingga kini belum juga teratasi. Pembangunan tanggul rob yang disebut sebagai salah satu solusi mencegah masuknya banjir ke kawasan pemukiman pendudukdi Belawan, hingga kini belum kunjung terealisasi. Akibatnya, masyarakat Medan Utara harus terus mengalami dampak buruk dari banjir Rob tersebut.

Pihak Pemko Medan pun menyebutkan bahwa tanggul rob tersebut sebenarnya sudah beberapa kali diajukan kepada pemerintah pusat melalui kementerian PUPR agar dapat menyetujui dan membiayai pembangunan tanggul tersebut.

Namun, hingga saat ini, pengajuan itu belum juga mendapatkan jawaban atau titik terang. Disisi lain, pihak Pemprov Sumut justru mengaku tidak pernah dilibatkan oleh Pemko Medan dalam rencana pembangunan tanggul rob tersebut.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Sumut yang mengawasi tentang Lingkungan hidup, Baskami Ginting mengatakan, tanggul rob Belawan merupakan tanggungjawab semua pihak. Bukan hanya Pemko Medan dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS), tetapi merupakan tanggungjawab semua elemen di Sumatera Utara.

“Seharusnya ada komunikasi lah, dari pihak Pemko Medan dengan Pemprov Sumut. Karena inikan kepentingan bersama, masyarakat Medan Utara itukan masyarakatnya provinsi Sumut juga. Dengan adanya koordinasi yang baik tentukan akan lebih mudah dalam mencari solusi,” ucap Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Jumat (10/5) via selulernya.

Dan bukan hanya dengan Pemprov Sumut, lanjut Baskami, Pemko Medan juga harus berkoordinasi dengan semua elemen yang terkait. Mulai dari DPRD Medan, DPRD Sumut, DPR RI, DPD RI dan semua pihak terkait. “Kalau semuanya duduk bersama untuk membahas hal ini, lalu semua sepakat untuk mengajukan kembali permohonan ini kepada kementrian PUPR, tentunya dengan pertimbangan yang lebih baik dan lebih banyak, bisa saja hasilnya akan berbeda. Pemerintah pusat kan nanti bisa menilai, bahwa semua pihak bersatu dalam mengajukan pembangunan tanggul ini, sebagai bentuk sangat penting dan sangat mendesaknya tanggul itu untuk segera dibangun,” jelasnya.

Baskami mengakui, bahwa pembangunan tanggul tersebut memang membutuhkan biaya yang sangat besar hingga harus dibantu oleh anggaran dari APBN. Namun, kata Baskami, nilai anggaran yang dikeluarkan itu nantinya akan sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak banjir rob.

“Memang biayanya sangat besar, untuk itu kita butuh bantuan dana dari pusat, kita butuh APBN untuk pembangunan itu. Kalau berharap dari APBD, mana mungkin cukup. Untuk itulah, semua harus berkoordinasi untuk kembali mengajukan permohonan itu, dengan berbagai pertimbangan agar segera terbangun,” tutupnya.

Seperti diketahui, pembangunan tanggul rob Belawan adalah upaya meminimalisir dampak air pasang atau

rob yang kerap dirasakan masyarakat Medan Utara. Namun, sejak diusulkan oleh Pemko Medan ke pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu, hingga kini belum ada respon positif.(mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rubuhnya tembok dinding bawah bagian luar basement Pasar Kampunglalang, mematik kekesalan banyak pihak.

Salah satunya, Komisi D DPRD Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan mencoret atau memblacklist PT Budi Mangun KSO, selaku kontraktor yang mengerjakan proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang.

Komisi D DPRD Medan menilai, kontraktor tersebut dinilai telah gagal membangun pasar tersebut. Hal itu lantaran baru sebulan lebih dibangun, ternyata dinding luar bagian basement roboh.

“Jangan hanya sanksi saja diberikan, tapi juga diblacklist kontraktornya (PT Budi Mangun KSO) dari proyek-proyek di Medan. Artinya, kontraktor tersebut jangan lagi ikut dalam tender pengerjaan fisik,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Salman Afarisi, kemarin (10/5).

Diutarakan Salman, proyek peremajaan pasar tradisional yang dikerjakan oleh PT Budi Mangun KSO sempat mangkrak. Akan tetapi, entah kenapa diperpanjang kontrak kerjanya. “Dinas Perkim-PR telah menunjukkan inkonsistensi atau tidak konsisten. Kita mempertanyakan apa dasar diperpanjangnya kontrak kerja pihak ketiga tersebut. Padahal, PT Budi Mangun sebelumnya telah wanprestasi atau gagal membangun pasar tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, lanjut Salman, kontraktor tersebut harus diberi sanksi. Paling tidak, sanksi yang diberikan denda atas pembangunan yang dilakukan mereka hingga membuat dinding roboh. “Kenapa bisa sampai roboh, hal ini patut dipertanyakan perencanaan bangunannya? Mungkin saja, tidak matang perencanaan yang dilakukan kontraktor,” ucapnya.

Lebih lanjut Salman mengatakan, saat ini memasuki bulan puasa dimana pasar tradisional selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Oleh karena itu, insiden robohnya dinding bagian basement jangan sampai berdampak luas terhadap kondisi bangunan pasar.

“Dinas Perkim-PR harus memberi jaminan kepada para pedagang dan pengunjung, bahwa peristiwa robohnya dinding basement tidak berdampak luas terhadap kondisi bangunan pasar. Artinya, perlu ada jaminan tidak terjadi sesuatu di kemudian hari akibat peristiwa tersebut,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Benny Iskandar belum berhasil dimintai keterangannya. Ketika dihubungi nomor ponselnya tidak menjawab dan membalas pesan whatsapp yang dikirimkan.

Diketahui, para pedagang di pasar tersebut merasa khawatir bangunan pasar yang baru hitungan bulan mereka tempati runtuh. Hal ini lantaran dinding atau tembok bagian bawah luar basement roboh. Robohnya dinding tersebut terjadi sekitar satu minggu yang lalu.

“Dinding yang roboh merupakan dinding bawah bagian luar basement, kondisinya menganga (terbuka lebar). Dikhawatirkan, areal sekitar dinding roboh tersebut rawan longsor dan bukan tidak mungkin juga bakal roboh,” ujar Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kampung Lalang, Erwina Pinem. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tarif parkir di Ramadhan Fair yang mencekik leher, mendapat sorotan dari Komisi D DPRD Medan. Sebab, pengutipan parkir tersebut sudah di luar batas atau ketentuan. Tarif sepeda motor Rp5 ribu dan mobil Rp10 ribu. Untuk itu, polisi dan Dinas Perhubungan Kota Medan diminta turun tangan me-nertibkan juru parkir (jukir) nakal.

“Tarif parkir motor yang dipatok Rp5 ribu dan mobil Rp10 ribu bisa dibilang sudah termasuk pungutan liar (pungli). Polisi harus turun tangan dan bertindak, karena tarif parkir yang dipatok sudah di luar ketentuan, pungli itu,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi, kemarin (10/5).

Dikatakan Salman, seyogyanya tarif parkir motor Rp2 ribu. Sedangkan mobil Rp3 ribu. “Dari mana aturannya tarif parkir motor Rp5 ribu. Hal itu jelas tidak benar karena semestinya hanya Rp2 ribu dan mobil Rp3 ribu,” tuturnya.

Kata Salman, kalau demikian kondisinya jelas sangat merugikan Pemko Medan. Selain dari hasil pendapatan parkir, juga acara gelaran Ramadhan Fair yang terbentuk opini negatif. “Kalau parkirnya mahal, pasti orang akan malas datang lagi. Oleh karenanya, lambat laun pengunjung semakin berkurang dan dikhawatirkan sepi. Makanya, masalah tarif parkir ini harus segera dituntaskan dan polisi harus bertindak tegas,” ucapnya.

Senada disampaikan Anggota Komisi D, Ahmad Arif. Kata dia, polisi harus menindak oknum parkir liar Ramadhan Fair yang mengutip di luar batas. “Sudah tidak benar itu, dan polisi harus bertindak karena terjadi kebocoran terhadap PAD Kota Medan. Jangan dibiarkan pungli merusak acara Ramadhan Fair yang telah digelar setiap tahunnya,” ujar dia.

Menurut Arif, pengelolaan parkir di Ramadhan Fair masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari kesemrawutan kendaraan yang tidak teratur. Malahan, keberadaan petugas parkir membuat banyak pengendara kesal. Sebab, seringkali menimbulkan kemacetan.

“Petugas parkir di sana tidak semua memakai seragam resmi dan juga tidak memberikan karcis kepada pengendara ketika membayar uang parkir. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, hal ini dibutuhkan tindakan tegas dari aparat kepolisian karena sudah menyangkut pelanggaran hukum,” tukas dia.

Diberitakan sebelumnya, Fadli, salah seorang pengunjung di Ramadhan Fair mengaku kecewa dan komplain terhadap layanan parkir. Bagaimana tidak, tarif parkir motor dipatok Rp5 ribu. Tak pelak, pemuda berusia 34 tahun ini sempat bersitegang dengan oknum petugas parkir liar.

Senada disampaikan pengunjung lainnya, Rozi. Kata dia, tarif parkir sepeda motor sebesar Rp5 ribu terlalu mahal. Kalau terus dibiarkan seperti itu tanpa tindakan dari petugas Dinas Perhubungan, maka pengunjung akan sepi. “Kalau kayak gitu pasti malas orang mau datang ke ramadhan fair. Makanya, harus segera ditindak,” ucapnya. (ris/ila)