MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengklaim, persiapan Pemilu serentak 2019 sudah matang. Hampir semua tahapan tersosialisasi termasuk distribusi logistik, seperti surat dan kotak suara telah sampai ke 33 kabupaten dan kota.

“Dan sejauh ini tidak ada kendala yang terjadi di lapangan. Insyaallah persiapan kita sudah matang,” kata Ketua KPU Sumut, Yulhasni menjawab Sumut Pos, Minggu (7/4).

Mengenai formulir C6 atau formulir pemberitahuan untuk memilih dari negara kepada masyarakat yang masuk sebagai daftar pemilih tetap (DPT), ujar dia akan disampaikan 3 hari sebelum hari pencoblosan pada 17 April. “Kalau belum dapat, lapor ke KPPS (Ketua Panitia Pemilihan Suara) atau PPS setempat. Untuk e-KTP dan suket (surat keterangan) hanya bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT. Mereka bisa memilih pukul 12.00 sampai 13.00 WIB,” katanya.

Pihaknya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Sumut untuk memastikan lagi kalau namanya masuk dalam DPT. Selanjutnya, dia juga mengajak pemilih untuk menggunakan hak suaranya dengan datang ke TPS, sesuai alamat domisili yang tercantum pada kartu identitas. “Pemilih berdaulat negara kuat, mari ramai-ramai datang ke TPS pada 17 April 2019. Pertama pastikan Anda sudah terdaftar di DPT, lalu jangan percaya hoax, hindari politisasi suku, agama, ras dan antargolongan serta jauhi politik uang,” imbuh Yulhasni.

Terpisah, komisioner KPU Medan Nana Miranti juga mengakui, kalau pihaknya baru akan membagikan surat pemberitahuan memilih (C6) kepada masyarakat tiga hari sebelum hari pemcoblosan atau 14 April mendatang. Apabila sampai tanggal 14 April pemilih belum juga mendapatkan formulir C6, maka pemilih diberi kesempatan untuk mendapatkan formulir C6-KPU dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat hingga tanggal 16 April 2019. “Karena tanggal 16 April, KPPS harus sudah menyerahkan rekap penyebaran C6 ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengembalikan C6 yang belum terdistribusi ke PPS,” terang Nana kepada Sumut Pos, Minggu (7/4).

Akan tetapi, bila sampai waktu pemungutan suara masyarakat pemilih belum juga mendapatkan formulir C6-nya, namun sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka dianjurkan untuk mengecek pada aplikasi online yang telah disediakan pihak KPU. “Bagi yang tidak mendapatkan form C6 sampai saat pemungutan suara, namun sudah terdaftar di DPT bisa cek langsung di aplikasi online www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau melalui google play KPU RI PEMILU 2019,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam aplikasi tersebut akan tertera di TPS berapa pemilih bersangkutan terdata dan bisa melakukan pencoblosan. “Caranya dengan memasukkan nama dan Nomor Induk KTP pada aplikasi tersebut. Kalau sudah tahu di TPS berapa pemilih tersebut terdata, pemilih bisa langsung datang ke TPS tempat dia terdata dengan membawa KTP elektronik atau identitas lainnya berupa surat keterangan atau KK atau paspor atau SIM yang berlaku untuk bisa melakukan pencoblosan.” tutupnya.

Sementara Ketua KPUD Deliserdang Boby Indra Prayoga memastikan masyarakat yang terdaftar dalam DPT akan mendapat formulir C6 atau pemberitahuan untuk memilih. Menurutnya, DPT di Kabupaten Deliserdang sebanyak 1.375.253 orang dan KPU menyiapkan fomulir C6 sebanyak jumlah DPT tersebut. “Formulir belum datang dari KPUD Provinsi Sumatera Utara. Sampai kini belum distribusikan dan masih menunggu,” terang Boby didampinggi komisioner KPU Deliserdang lainnya Timo Dahlia Daulay di Kantor KPU Deliserdang, akhir pekan lalu.

Dirincikannya, formulir C6 diperkirakan tiba di KPU Deliserdang pada 8 April. Kemudian 10 April mulai distribusikan ke PPK di tingkat kecamatan. Selanjutnya PPK menyalurkan ke PPS di tingkat desa/kelurahan. Kemudian PPS memberikan kepada petugas KPPS untuk dibagikan kepada pemilih secara door to door. “Diperkirakan tanggal 13 hingga 16 April pendistribusian C6 tuntas dilakukan teman-teman KPPS.

Tapi perlu diingat, C6 ini bukan undangan tapi pemberitahuan. Jadi, masyarakat jangan takut dibayang-banyangi tapi bisa memilih kalau tak mendapat C6,” sebut Boby. Diakuinya, setiap perjalanan tahapan Pemilu, masalah klasik selalu terjadi. Dimana proses distribusi formulir C6 atau undangan memilih terkadang tak sampai secara keseluruhan di tangan warga pemilik hak pilih. “Ada kendala yang kami alami seperti itu. Misalnya orangnya tidak ada (ketika formulir C6 diantar), pergi pagi pulang pagi, pulang tengah malam, atau bahkan berhari-hari tidak pulang,” timpal Timo.

Karena itu, Timo mengajak masyarakat agar lebih proaktif, sehingga pada saat distribusi formulir C6 semuanya kebagian. “KPUD berharap masyarakat aktif. Misalnya sedang tidak ada pada saat distribusi itu ada keluargalah, karena memang kan saat distribusi itu kalau tidak ada orangnya bisa diterima keluarga, kan ada tanda terima,” tuturnya.

Oleh karenanya mengantisipasi hal itu tak terjadi, diminta agar masyarakat lebih proaktif. Sehingga, pada saat distribusi formulir C6 nantinya mereka berada di rumah masing-masing. Namun, hal lain diterangkan Timo. Bila ada masyarakat yang belum menerima formulir C6 saat distribusi atau bahkan sampai hari pemungutan suara. Maka dapat mengurusnya di TPS masing-masing. Dengan catatan, yang bersangkutan terdaftar dalam DPT.

Pemilu Run

Sebagai upaya menumbuhkan kesadaran menggunakan hak pilih masyarakat dalam pemilu kali ini, kemarin jajaran KPU tingkat Sumut menggelar acara Pemilu Run 2019 di Lapangan Merdeka Medan, Jalan Pulau Pinang Medan. Turut hadir mewakili Gubernur Sumut, Sekdaprovsu R Sabrina, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan jajaran KPU Medan serta KPU Sumut.

Dalam sambutannya, Sabrina kembali mengajak supaya masyarakat Sumut untuk menggunakan hak pilih pada 17 April mendatang. Karena partisipasi masyarakat akan menentukan keberhasilan pemilu dan nasib bangsa ini lima tahun ke depan. “Berhasil tidaknya penyelenggaraan pemilu bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara saja, melainkan keterlibatan masyarakat yang jadi penentu, untuk itu camkanlah jangan golput,” ucapnya sebelum melepas para pelari.

Pada kesempatan itu, Sabrina memuji kinerja jajaran KPU Sumut. “Pemerintah provinsi mengapresiasi kegiatan ini. Sebab, selain bisa meningkatkan jumlah partisipan generasi milenial, kegiatan lari ini juga bisa meningkatkan kebugaran tubuh. Melalui lomba lari juga memiliki arti bahwa kita harus bergegas mengikuti pemilu,” tambahnya.

Pihaknya berharap dengan kegiatan seperti ini bisa memberi warna dalam penyelenggaraan pemilu nantinya. “Harapannya penyelenggara sehat, peserta pemilu sehat, maka demokrasi akan sehat. Mari kita lari bersama-sama dengan masing-masing warna kita, namun tetap menjunjung sportivitas demi demokrasi yang transparan dan berintegritas,” tuturnya.

Pemilu Run 2019 merupakan ajang sosialisasi Pemilu yang diadakan serentak KPU se kabupaten/kota hingga provinsi seluruh Indonesia, guna untuk mengingatkan kembali pada masyarakat bahwa Melalui pemilu dapat menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan. Acara juga turut dirangkai dengan simulasi penggunaan hak pilih di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara. Selain itu ada pengundian kupon berhadiah atau doorprize serta flashmob (menari bersama). Dalam acara yang dihadiri 2.000 peserta, turut hadir Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Wakil Kapolda Sumut Brigjen Mardiaz Kusin Dwihananto, dan jajaran Bawaslu Sumut. (prn/mag-1/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon Legeslatif (Caleg) DPRD Sumut dari Partai Demokrat nomor urut 4 Dapil Sumut 12 (Binjai, Langkat), Muhri Fauzi Hafiz SEMA atau yang kerap disapa dengan sebutan Bang Fauzi ingin mengaplikasikan ilmunya untuk kembali membangun Sumatera Utara (Sumut). Ilmu itu didapatnya di bidang ekonomi syariah yang diperolehnya saat masih duduk di bangku kuliah Pascasarjana di IAIN SU yang saat ini bernama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

“Ekonomi Syariah merupakan solusi pembangunan suatu daerah. Maka, saya ingin memperjuangkan agar Ekonomi Syariah di Sumatera Utara bisa maju dan menjadi solusi bagi pembangunan Sumatera Utara”, ucap Fauzi kepada Sumut Pos, Minggu (7/4).

Untuk itu, Fauzi yang saat ini juga menjabat sebagai ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara berkeinginan agar di Sumatera Utara bisa dilahirkan satu peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

“Gubsu dan Wagubsu yang sekarang pernah mengatakan bahwa mereka berkeinginan untuk memajukan perbankan syariah di Sumut. Tentu itu bagus dan saya akan memperjuangkan agar perda yang berkaitan dengan itu bisa segera dibuat dan diberlakukan”, kata Fauzi.

Menurut Fauzi, hal itu bisa dimulai dengan menjadikan unit usaha syariah PT Bank Sumut menjadi Bank Umum Syariah. Gubernur bisa segera mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) proses spin-off unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Sumut. Dan saat terpilih kembali sebagai wakil rakyat di DPRD Sumut, Fauzi berjanji akan mendukung penuh Ranperda itu.

Kepada pembaca Sumut Pos, Fauzi ingin menekankan peran penting seorang anggota DPRD yang dapat membantu kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) untuk mengesahkan Ranperda yang diusulkan. Menurutnya, masyarakat harus jeli dalam memilih calon wakil rakyat agar bisa memperjuangkan Ranperda atau kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

“Jadi kalau ada komunitas atau kelompok masyarakat yang punya keinginan agar program kerja dan visi misi komunitasnya bisa berjalan, maka inilah saatnya. Sodorkan program-program untuk diperjuangkan kepada caleg tersebut, jangan malah menyodorkan Caleg dengan tuntutan ‘serangan fajar’ atau money politics saat kampanye seperti ini,” tegasnya.

Sebagai contoh, ujar Fauzi, melalui kelompok Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Binjai, di mana Fauzi bertindak selaku ketua MES kota Binjai periode 2018-2020 menjelaskan, bahwa dia berkeinginan agar MES kota Binjai bisa mengusulkan Ranperda tentang ekonomi syariah di Sumatera Utara. “Jenisnya ada banyak, bisa tentang destinasi wisata halal, jaminan produk halal, atau bisa juga dengan Ranperda tentang badan wakaf daerah atau tentang koperasi syariah,” tuturnya.

Fauzi yang sekarang sedang menjadi mahasiswa Doktor (cand) Ekonomi Syariah dari Pascasarjana UIN Sumut ini juga mengatakan, dengan semangat yang dibangun ini, jika dikabarkan secara luas kepada masyarakat maka akan mampu menjadi cara jitu untuk melawan politik uang yang sangat jahat menjelang pemungutan suara pada 17 April mendatang.

“Saya ingin masyarakat juga diberikan pemahaman, bahwa momen pemilu ini bukan soal bagi-bagi uang tetapi soal bagi-bagi impian, cita-cita, harapan, dan tentunya komitmen untuk bersama-sama memajukan ekonomi syariah. Karena majunya ekonomi syariah di Sumut adalah solusi percepatan pembangunan,” pungkasnya. (mag-1/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Merasakan hidup dari bawah, membuat Kuat Surbakti yang sekarang menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024, tahu betul keterbatasan berada pada titik tersebut. Sejak itu pula, Kuat bertekad menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Bagi politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah dua periode duduk sebagai Anggota DPRD Kota Medan, mulanya tidak ada cita-cita dan bermimpi sedikit pun menjadi seorang wakil rakyat. Sebab bila ditelisik dari keturunan keluarga, Kuat hanyalah seorang anak dari pedagang sapi. Tidak ada darah politisi yang mengalir dalam tubuh seorang Kuat Surbakti.

Namun dengan segala kepahitan dan keterbatasan hidup yang dijalani, itu pula yang memotivasinya punya mimpi menjadi orang sukses. Kuat Surbakti semasa muda, juga pernah menjalani pekerjaan sebagai satpam atau petugas keamanan di RSUP H Adam Malik Medan, selama sepuluh tahun. Berkat kesungguhan dan keuletannya bekerja, sembari memegang teguh serta berprinsip bahwa hidup harus bermanfaat bagi orang banyak, ia lantas dipercaya menjadi kepala lingkungan di Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan.

Sejak saat itu, suami Juita Hati Sembiring mulai memantapkan mimpi besarnya menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama dan lingkungan sekitarnya. Dimana dengan membantu masyarakat dari semua urusan saat mengemban amanah sebagai kepala lingkungan.

“Manusia itu diciptakan untuk memiliki manfaat bagi sesama. Prinsipnya kita berbahagia bila bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain, hidup pun kita seribu tahun seperti tidak ada artinya,” ucap Kuat kepada Sumut Pos, Minggu (7/4).

Menurut dia manusia itu adalah makhluk sosial. Karenanya, wajib hukumnya untuk saling membantu dan tolong-menolong. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku selalu proaktif ditengah-tengah masyarakat. “Dan kenapa saya punya keinginan yang kuat menjadi wakil rakyat, supaya bisa lebih bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan saya,” ucapnya.

Diungkapkan dia, awal menjeburkan diri terjun ke politik pada zaman reformasi (1998). Dimana pada era tersebut, akses informasi mulai terbuka termasuk kebebasan berpendapat yang dijamin negara. “Saya masih semangat karena waktu itu orde baru. Saya lalu masuk ke PAN. Dari situ beranjak terus (ikut politik) sampai sekarang,” ujar caleg nomor 1 asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 2 Medan B yang meliputi Kecamatan Medan Sunggal, Barat, Helvetia, Tuntungan, Johor, Maimun, Polonia, Baru, Petisah, dan Selayang ini. (prn/azw)

“Gak ada mengalir darah politik dari kedua orang tua dan keluarga saya. Ayah seorang pedagang sapi dan petani. Jadi tak bermimpi menjadi wakil rakyat pada saat itu. Saya pernah menjadi satpam RS Adam Malik 10 tahun, lalu Kepling Namo Gajah,” sambung dia.

Karena tahu betul susahnya hidup sebagai rakyat jelata, Kuat ingin membantu masyarakat di sekitar tempat tinggalnya dan warga Kota Medan pada umumnya. Ia juga punya prinsip, bahwa janji-janji politik saat kampanye maupun setelah duduk sebagai anggota dewan, wajib hukumnya untuk diwujudkan. Sebab menurut dia, janji seorang wakil rakyat bukan sebatas menyenangkan hati rakyat semata, melainkan harus direalisasikan dalam bentuk nyata yaitu perbuatan. “Karir saya betul-betul dari bawah. Makanya saya tahu betul kondisi di bawah itu sangat susah,” katanya.

Anak petani dan pedagang sapi ini memang selalu berpegang teguh akan janjinya, sebab jika pernah ingkar maka takkan mungkin Kuat dipilih dua kali oleh rakyat sebagai legislator Kota Medan. Sekarang waktunya Kuat merealisasikan mimpi warga Medan sebagai konstituennya, untuk ‘naik kelas’ menjadi Anggota DPRD Sumut periode 2019-2024. (prn/azw)