MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah dilakukan rapat internal oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan tentang pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Medan periode 2014-2019, diputuskan Paulus Sinulingga menggantikan Bangkit Sitepu. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli, dijadwalkan waktu pelantikan pada pekan depan, Selasa (14/5).

Diketahui, Paulus Sinulingga dari Partai Hanura menggantikan Bangkit Sitepu yang telah meninggal dunia pada 8 Februari lalu. Saat meninggal dunia, Bangkit Sitepu menjabat Ketua Fraksi DPRD Medan dan Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura, Hendra DS mengatakan, untuk mengisi kekosongan kursi di DPRD Medan, Partai Hanura mengajukan nama Paulus Sinulingga.

“Paulus diajukan bukan tanpa dasar, pertimbangannya karena perolehan suaranya terbesar kedua setelah almarhum Bangkit Sitepu di dapil V (Meliputi Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Maimun dan Medan Polonia) pada Pemilu 2014 lalu,” ujarnya, kemarin (9/5).

Seiring dengan itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi akhirnya menerbitkan SK No 188.44/216/KPTS/ 2019 tertanggal 2 Mei 2019. Dalam isi SK memutuskan, memberhentikan dengan hormat Bangkit Sitepu (almarhum) sebagai anggota DPRD Medan. Selanjutnya mengangkat Paulus Sinulingga sebagai PAW terhitung sejak pengangkatan sumpah/janji.

Sementara, Paulus Sinulingga yang dikonfirmasi wartawan tak menampik telah menerima SK PAW. Begitu juga terkait undangan untuk jadwal pengangkatan sumpah. “Hari Selasa (14/5) depan sudah diberitahukan oleh pihak sekretariat DPRD Medan,” ucapnya.

Paulus mengaku, akan dilantiknya pada 14 Mei mendatang menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua DPD Hanura Sumut Kodrat Shah, jajaran DPC Hanura Medan dan stakholder. Sebab, dalam proses dan mekanismenya telah berjalan dengan baik penuh dinamika, sehingga Banmus DPRD sudah dapat menjadwalkannya.

“Sebagai anggota DPRD Medan PAW, saya akan menjalankan tugas dengan baik menyerap dan memperjuangkan aspirasi serta kesejahteraan masyarakat. Tidak ketinggalan, menyampaikan terima kasih kepada semua elemen masyarakat. Untuk itu, mohon doa restu agar pelantikan dapat berjalan dengan baik dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Parkir kendaraan di Ramadhan Fair, di badan Jalan Masjid Raya dikomplain masyarakat yang berkunjung. Bagaimana tidak, tarif parkir untuk sepeda motor dipatok Rp5 ribu. Sedangkan mobil bisa mencapai Rp10 ribu.

Parahnya, petugas parkir yang mengutip tanpa dilengkapi identitas ataupun seragam. Tampaknya, para petugas parkir liar memanfaatkan momen untuk meraup keuntungan pribadi. Padahal, terdapat petugas Dinas Perhubungan Medan bertugas di lokasi. Namun tak membuat gentar atau takut oknum parkir liar.

Fadli, salah seorang pengunjung Ramadhan Fair merasa kecewa. Bahkan, pemuda berusia 34 tahun ini sempat bersitegang dengan oknum petugas parkir liar. “Dimintanya Rp5 ribu untuk parkir sepeda motor, ya jelas saya menolak. Sebab, setahu saya parkir sepeda motor itu Rp2 ribu. Makanya, sempat juga adu mulut sama petugas parkir,” ujarnya, kemarin.

Lantaran buru-buru ada keperluan untuk bertemu dengan temannya, sambung Fadli, dia dengan terpaksa membayarnya. “Pas saya kasih uang Rp5 ribu dan saya minta karcis mana, petugas parkir itu alasan sama kawannya. Karena buru-buru, saya akhirnya memilih pergi meninggalkan lokasi,” tuturnya.

Senada disampaikan pengunjung lainnya, Rozi. Kata dia, tarif parkir sepeda motor sebesar Rp5 ribu terlalu mahal. Kalau terus dibiarkan seperti itu tanpa tindakan dari petugas Dinas Perhubungan, maka pengunjung akan sepi. “Kalau kayak gitu pasti malas orang mau datang ke ramadhan fair. Makanya, harus segera ditindak,” ucapnya.

Sementara, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang dikonfirmasi terkait tarif parkir tersebut mengaku terkejut. Eldin menyebut, pihaknya malah tidak ada mematok biaya parkir alias gratis.

“Tidak ada pengutipan parkir, nanti kita berikan sanksi kepada mereka yang mengutip karena hal itu tetap tidak boleh. Sebab, ada penjagaan petugas (Dishub). Jadi kalau masih ada yang ngutip nanti kita tertibkan,” ujarnya. Eldin juga mengaku, selain tak mematok biaya parkir pihaknya juga tak menetapkan harga stan alias gratis.

Terpisah, Kepala Dishub Medan, Iswar mengaku berang mendengar informasi soal parkir liar tersebut. Iswar berjanji akan langsung melakukan penindakan. “Kalau masih ada masyarakat yang nakal menjadi tugas kita untuk mengamankannya. Petugas kita langsung keliling. Jadi, perhatian kita untuk perketat pengamanan dan akan langsung kita tindak,” tegasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menerapkan sistem zonasi pada penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019. Hal tersebut disertai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang saat ini tengah disiapkan.

Pelaksanaan seleksi PPDB akan diselenggarakan usai Hari Raya Idul Fitri tahun ini, tepatnya, pada 10-15 Juni 2019. Pelaksanaan PPDB tahun ini akan berbeda dengan PPDB tahun 2018 lalu.

“Lagi kita siapkan Pergubnya. Itu kan nanti Juni penerimaan mulainya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumut, Arsyad Lubis kepada wartawan, Kamis (9/5).

Arsyad mengungkapkan, sistem zonasi sebesar 90 persen pada PPDB ini, akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini, agar sekolah di daerah tersebut, akan memprioritaskan warga setempat.

“Jadi, berdasarkan syarat usia bagi calon peserta didik baru dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat, sesuai dengan domisili calon peserta didik. Untuk itulah kita akan mengkoneksikan kepada Disdukcapil nantinya,” jelas Arsyad.

Untuk diketahui, Berdasarkan Peraturan Menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Permen Dikbud) kriteria dalam penilaian PPDB yakni 90 persen dari zonasi dan 10 persen dari prestasi. Jadinya, siswa berprestasi ingin melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan harus mengikuti tes.

Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga

yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau bisa juga diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Arsyad menjelaskan, 10 persen itu pun, dibagi pada 2 jalur, yakni prestasi 5 persen, dan jalur perpindahan orang tua/wali 5 persen. Namun, harus mengikuti tes. Contohnya, siswa dari Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Medan, terlebih dahulu mengikuti tes siswa.

Ia mengatakan, siswa memiliki nilai Ujian Nasional (UN) 7,0. Disdik Provinsi Sumut akan menempatkan mereka ke sekolah unggulan melalui tes. Begitu juga, sekolah unggulan juga akan dilakukan diseleksi berdasarkan akreditasi.

“Tidak semua sekolah nanti bisa menerima peserta didik baru yang ikut jalur prestasi. Ada beberapa sekolah yang ditunjuk, berdasar akreditasi,” tutur Arsyad.

Ia menambahkan PPDB tahun ini, pihak Disdik Provinsi Sumut ingin menghapuskan stigma di tengah masyarakat prihal sekolah favorit.”Kita ingin menghilangkan adanya sebutan sekolah favorite. Maka itu sistem zonasi seperti tempat tinggal diberlakukan,” pungkas Arsyad.

Terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyambut baik dengan sistem zonasi pada PPDB 2019. Ia menilai memberikan keadilan bagi masyarakat untuk bersekolah dekat dari rumahnya.

Namun begitu, Abyadi mendorong Disdik Provinsi Sumut harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung ke sekolah dan melalui media massa. Dengan itu, masyarakat akan memahmi persyaratan PPDB yang akan diikuti tentang tata cara pendaftaran PPDB yang dilakukan secara online.

“Disdik harus lebih gencar menyosialisasikan PPDB, seperti sistem zonasi 90 persen. Apakah zonasi yang dimaksud untuk zonasi miskin, rumah terdekat. Dan kalaupun miskin, kriteria miskin dan syaratnya apa saja. Belum lagi soal anak guru yang diproritaskan dengan catatan menunjukkan kartu keluarga,” ucap Abyadi saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

Abyadi mengungkapkan pihak Ombudsman Perwakilan Sumut juga menghadiri rapat pembahasan draf Pergub tentang cara PPDB online SMA, SMK, dan pendidikan khusus negeri di Kantor Disdik Provinsi Sumut, Rabu (8/5) kemarin.

Abyadi mengatakan diperlukan adanya unit pelayanan pengaduan di setiap sekolah-sekolah. “Tujuannya untuk memudahkan menyelesaikan persoalan masyarakat lebih cepat. Selama ini masyarakat bingung bagaimana cara mendapatkan infromasi dan mengadu tentang persoalan PPDB,” pungkas Abyadi.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelni menambah frekuensi kunjungan kapal penumpang KM Kelud ke Belawan untuk melayani mudik Lebaran Idul Fitri 1440 H. Penambahan jadwal akan berlangsung 3 kali seminggu.

Kepala Cabang PT Pelni Medan Belawan Luthfi Israr, Kamis (9/5), mengatakan, untuk persiapan pelayanan angkutan Lebaran 2019, akan ada penambahan frekuensi kunjungan kapal yang sebelumnya hanya satu kali seminggu menjadi 3 kali dalam seminggu.

Penambahan jadwal akan diberlakukan sejak tanggal 28 Mei 2019, lanjut Luthfi, PT Pelni diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk melayani angkutan Lebaran tidak menambah armada kapal, tetapi hanya menambah frekuensi kunjungan kapal tersebut.

Dengan penambahan frekuensi kunjungan KM Kelud dari sekali dalam seminggu menjadi 3 kali seminggu, mampu memberi layanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa. “Dengan frekuensi ditambah plus kapasitas kapal 2.607 penumpang harusnya pelayanan bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Selain frekuensi kunjungan kapal ditambah, kata Luthfi, jadwal kunjungan kapal juga diubah. Jika biasanya KM Kelud bersandar di Pelabuhan Belawan setiap hari Senin dan bertolak meninggalkan Pelabuhan Belawan esok harinya, maka sejak Sabtu (11/5/2019) hingga Senin (3/6/2019), jadwal kapal pulang pergi. Artinya, jika kapal bersandar di Pelabuhan Belawan pagi hari, maka akan berangkat sore harinya.

Sejak Selasa (28/5/2019) hingga Senin (3/6/2019), KM Kelud hanya melayani pelayaran Belawan-Batam pulang pergi. Barulah pelayaran Minggu (9/6/2019) KM Kelud melayani pelayaran Belawan-Tajungpriok via Tanjungbalai Karimun-Batam.

Kemudian Jumat (14/6/2019) hingga Selasa (18/6/2019) KM Kelud kembali hanya melayani pelayaran Belawan-Batam. Jumat (21/6/2019) kapal Kelud kembali melayani pelayaran Belawan-Tanjungpriok via Tanjungbalai Karimun-Batam. Masa peak season diperkirakan hingga Selasa (9/7/2019).

Luthfi memprediksi arus puncak mudik Lebaran terjadi 28 Mei hingga 3 Juni 2019. Untuk saat ini, harga tiket tidak ada mengalami kenaikan, sehingga pelayanan tiket berjalan normal. “PT Pelni sudah siap memberi layanan yang baik kepada masyarakat,” katanya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Robohnya dinding basement bagian luar Pasar Kampunglalang menjadi catatan penting untuk dapat dilakukan tindakan terhadap kontraktornya, PT Budi Mangun KSO. Kontraktor tersebut harus diberi sanksi bahkan dipidana.

“Kontraktor yang membangun Pasar Kampunglalang harus diberi sanksi paling tidak sanksi yang diberikan denda atas pembangunan yang dilakukan mereka hingga membuat dinding roboh. Padahal, bangunan pasar tersebut baru terhitung satu bulan lebih diserahterimakan,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi, kemarin (9/5).

Menurut Salman, tak hanya denda sanksi lain berupa administratif juga harus diberikan. Misalnya, mem-blacklist perusahaan tersebut untuk tidak diperbolehkan dalam proyek fisik Pemko Medan. “Kenapa bisa sampai roboh. Hal ini patut dipertanyakan perencanaan bangunannya? Mungkin saja, tidak matang perencanaan yang dilakukan kontraktor,” tegasnya.

Salman mengatakan, saat ini memasuki bulan puasa, di mana pasar tradisional selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Oleh karena itu, insiden robohnya dinding bagian basement jangan sampai berdampak luas terhadap kondisi bangunan pasar.

“Dinas Perkim-PR harus memberi jaminan kepada para pedagang dan pengunjung, bahwa peristiwa robohnya dinding basement tidak berdampak luas terhadap kondisi bangunan pasar. Artinya, perlu ada jaminan tidak terjadi sesuatu di kemudian hari akibat peristiwa tersebut,” kata Salman.

Sementara, Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Benny Iskandar mengaku, pihaknya belum ada membahas sanksi terhadap kontraktor. Namun, tidak menutup kemungkinan sanksi akan diberikan. “Untuk sanksi belum tahu, tapi nanti akan kita bahas,” ujarnya.

Pengamat Hukum, Redyanto Sidi menilai, bila ada indikasi lain atas bangunan tersebut, misalnya spec tidak sesuai maka dapat mengarah kepada tipikor dan bisa dipidana.

Dia menjelaskan, runtuhnya bangunan yang dibangun oleh Dinas Perkim Kota Medan itu, diduga adanya faktor kelalaian atau unsur kesengajaan. “Atau ada pengurangan spek tersebut. Maka ini yang dikatakan dengan kerugian negara karna spek yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dan ini bisa mengarah kepada tindak pidana korupsi,” kata Direktur LBH Humaniora ini.

Lebih lanjut katanya, bila benar terjadi demikian, maka kontraktor adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus robohnya dinding Pasar Kampunglalang. “Tentu, karna pemenang tender yang jadi pelaksana proyeklah bertanggungjawab atas pekerjaan yang tidak sesuai di indikasikan dari rubuhnya bangunan tersebut. Karna bangunan tersebut kan telah ada standartnya sesuai kontrak,” urainya.

Untuk itu, dia meminta kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, penegak hukum tersebut bisa bertindak setelah mendapatkan informasi.

“Sebaiknya Pemko (Medan) atau PD Pasar segera berkoordinasi dengan Kejaksaan, guna melakukan penyelidikan agar terang benderang apa yang menyebabkan bangunan tersebut begitu mudah rubuh. Atau ada faktor lain yang menyebabkannya, dapat pula berkoordinasi dengan kepolisian,” pungkasnya.

Untuk diketahui, revitalisasi Pasar Kampunglalang yang dibangun oleh kontraktor PT Budi Mangun KSO awalnya mulai dikerjakan sekitar pertengahan 2016 lalu. Namun, proyek senilai Rp26 miliar lebih tersebut tak tuntas dikerjakan kontraktor hingga memasuki awal 2017. Padahal, mereka telah menerima uang muka Rp5 miliar lebih. Kontraktor beralasan kios dan lapak pedagang belum dikosongkan.

Singkat cerita, pada 23 Maret 2017, pedagang dipaksa mengosongkan kios dan lapak mereka oleh aparat gabungan. Namun, setelah kosong ternyata lagi-lagi hingga berakhirnya tahun 2017 kontraktor tak kunjung menuntaskan proyek itu. Kontraktor beralasan pembayaran proyek tak ditampung dalam APBD.

Oleh karenanya, proyek pembangunan pasar ini menjadi sorotan sejumlah lembaga pemerintah seperti Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPK RI. Setelah mendapat petunjuk dari lembaga tersebut, proyek ini pun dikerjakan kembali tetapi dengan kontraktor yang sama.

Pembangunan dimulai terhitung 24 Maret 2018. Namun, hingga berakhirnya 2018 pembangunan tidak juga selesai dikerjakan kontraktor dengan alasan yang tak jelas.

Memasuki pertengahan Maret 2019, proyek tersebut akhirnya dituntaskan oleh kontraktor. Namun, pembayaran belum bisa dilakukan karena tak dianggarkan dalam APBD. Pembayaran baru bisa dilakukan pada pertengahan tahun ini dalam Perubahan APBD 2019. (ris/ila)