Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara, Binsar Situmorang, angkat bicara perihal kondisi air Danau Toba yang sudah tercemar limbah dari keramba jaring apung (KJA). Menurutnya, butuh waktu hingga 70 tahun untuk mengembalikan kualitas air danau yang sudah tercemar tersebut.

“Kalau untuk menuntaskan masalah pencemaran lingkungan secara cepat atau tuntas itu tidak mungkin, karena perlu waktu. Kita lihat hasil penelitian terlebih dahulu, harus butuh waktu sampai 70 tahun ke depan,” kata Binsar akhir pekan kemarin.

Kalau untuk menuntaskan masalah pencemaran lingkungan secara cepat atau tuntas itu tidak mungkin, karena perlu waktu. Kita lihat hasil penelitian terlebih dahulu, harus butuh waktu sampai 70 tahun ke depan.”
Binsar Situmorang
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Diakuinya, saat ini, ada beberapa titik kawasan Danau Toba sudah sangat tercemari, akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Yakni seperti Kecamatan Ha ranggaol, Pakat, Tigaras dan Salbe. “Pencemaran mulai dari sedang dan sam pai terparah memang ada di sana,” ujarnya.

Menurut penelitian atau pengawasan yang dilakukan pihaknya, menemukan masyarakat terbanyak memiliki KJA. Karena masyarakat dengan keterbatasan pengetahuannya mengenai pencemaran lingkungan, kata dia, cenderung membuat kondisi menjadi tidak terkendali.

“KJA milik masyarakat yang terbanyak bukan milik perusahaan. Jadi masyarakat dengan keterbatasan informasi atau pengetahuan tentang KJA itu, inilah membuat kita memang tidak terkendali,” ujarnya.

Pemprovsu sendiri, kata mantan Kadis Tarukim Sumut ini, tidak bisa membatasi jumlah KJA yang ada di kawasan Danau Toba, karena kewenangan atau kebijakan berada di pemerintah kabupaten. Binsar Situmorang menyampaikan, pihak Pemkab yang harus proaktif lagi untuk rutin memeriksa kondisi air di danau terbesar di Asia tersebut.

“Masyarakat itu izinnya dari kepala dae rah bukan dari provinsi. Jadi otomatis harus melalui kabupatennya proaktif turun ke lapangan memberikan penjelasan dan sosialisasi hingga mendeteksi. Bagai mana kualitas air Danau Toba itu saat ini dengan banyaknya KJA,” ucapnya.

Masih kata Binsar, di beberapa tempat yang sudah ditetapkan mengalami kerusakan terparah pencemaran lingkungan diketahui juga tidak memiliki izin.

Hal ini menurut dia, memerlukan penanganan serius, jangan sampai semakin tidak terkendali lagi. “Mereka itu (masyarakat pemilik KJA) juga tidak memiliki izin sebetulnya, tetapi pihak kabupaten yang seharusnya lebih mengetahui,” ucapnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Utara sebelumnya menekankan, hal terpenting dari pencemaran air Danau Toba yaitu pengendalian budidaya di kawasan tersebut yang sesuai dengan regulasi.

“Ada Perpres No.81/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba. Di situ diatur kawasan budidaya perikanan harus sesuai daya dukung lingkungan, dimana dalam hal ini khusus pembudidaya Keramba Jaring Apung (KJA),” kata Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang menjawab Sumut Pos akhir Maret lalu.

Pihaknya mengaku rutin menyurati pembudidaya KJA yang tidak taat aturan, sehingga pengendalian lingkungan dan ekosistem kawasan Danau Toba tetap terjaga. “Jadi insiden tempo hari (pembuangan bangkai ikan oleh PT Aquafarm Nusantara, Red) itukan baru dugaan, bahwa terindikasi ada limbah ikan dibuang ke dasar danau. Tentu dari segi UU perikanan tidak nyambung (bukan tupoksi) kami, melainkan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau kami lebih kepada pengendalian budidaya ikan di kawasan Danau Toba,” katanya.

Mulyadi menambahkan, setelah melakukan berbagai observasi, kajian, dan masukan dari fokus grup diskusi selama tiga kali, terungkap bahwa 90 persen pencemaran Danau Toba bersumber dari daratan. Sejauh ini pihaknya bersama instansi terkait sudah dilakukan sampling sebanyak tiga kali di semua perairan Danau Toba baik pada musim kemarau, hujan dan peralihan. Kajian ataupun riset tersebut dilakukan pihaknya bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan serta para ilmuan. Tak hanya itu, sejumlah data-data baru atas riset yang dilakukan tersebut, kembali dibahas bersama dalam FGD yang sudah digelar sebanyak tiga kali.

“Yang jelas kami (DKP Sumut) menganggap bahwa riset KKP sangat penting terkhusus Danau Toba ini. Kajian ini juga meninjau dari berbagai unsur lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya,” katanya.

Berbagai pandangan dan juga hasil riset menunjukkan, kata dia, bahwa pencemaran air Danau Toba tidak semata-mata karena adanya KJA di perairan tersebut. “Menurut hasil sampel kualitas air yang dilakukan dan pandangan berbagai ahli, sumber pencemaran justru banyak berasal dari daratan yang dibawa melalui aliran sungai menuju Danau Toba. Terlebih yang dihitung (kualitas air) bukan dari KJA saja. Bahkan sampel yang diambil di semua perairan Danau Toba pada musim kemarau, hujan dan peralihan,” kata mantan Kasubbag Anggaran Setdaprovsu ini.

“Selain faktor cuaca, kalau KJA paling hanya 10 persen saja pengaruhnya dalam pencemaran Danau Toba,” imbuhnya. (prn/han)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 18 orang personel Bintara dan Tantama Komando Distrik Militer (Kodim) 0213 Nias menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.

Kenaikan pangkat tersebut dilakukan upacara yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0213 Nias, Letkol Inf Y Reymond RS Purba SH MTr (Han), di lapangan Makodim 0213 Nias, Jalan Gomo, Kota Gunungsitoli, Jumat (5/4).

Letkol Inf Y. Reymond RS Purba dalam amanatnya menyampaikan, bahwa kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas prestasi dan dedikasi yang telah dilakukan oleh setiap prajurit dalam melaksanakan tugas pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara, serta kepercayaan dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa.

“Saya ucapkan selamat atas kenaikan pangkat kepada para Bintara dan tamtama yang telah dianugerahkan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, dan juga kepada ibu yang telah mendukung tugas suaminya sehingga keberhasilan yang diraih oleh suami tidak terlepas dari dukungan positif yang diberikan oleh istri kepada suaminya,”ujar Dandim.

Dandim 0213 Nias mengharapkan, agar setiap prajurit tetap mensyukuri dengan meningkatkan kedewasaan dalam berfikir, bersikap dan bertindak yang tentunya akan menuntut konsekuensi untuk bekerja sesuai dengan porsi dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Negara.

Pada kesempatan itu, Dandim 0213 Nias menyerahkan hadiah dari Danrem 023 Kawal Samudra Kolonel Inf. Tri Saktiyono, berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp3 juta kepada Serda Forius Zega yang telah meraih prestasi sebagai Babinsa terbaik. Turut hadir, Kasdim 0213 Nias, Mayor Arm Utuh Saragih, Danramil jajaran Kodim 0213 Nias dan para perwira .(adl/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Batalyon Infanteri (Yonif) 125/Simbisa, menggelar aksi “Jumat Bersih” di kawasan Pajak (Pasar) Kabanjahe, dan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Aksi sosial “Jumat Bersih” ini merupakan pekan kedua yang dihelat Yonif 125/Simbisa di bawah naungan Brigade Infanteri 7/Rimba Raya.

Komandan Yonif 125/Simbisa Mayor Inf. Anjuanda Pardosi menegaskan bakti sosial batalyon tempur darat TNI-AD ini dilakukan rutin pada hari Jumat, sebagai wujud kecintaan kepada masyarakat. “Kita tetap terus berupaya melaksanakan kegiatan “Jumat Bersih” ini. Hal ini kita lakukan demi kecintaan kita kepada masyarakat Bumi Turang,” kata Mayor Inf. Anjuanda didamping Wadan Yonif Mayor Inf. Irwansyah, dan Pasi Intel Lettu Inf. Rahmad Sopyan kepada wartawan di Pajak Kabanjahe, Jumat (5/4).

Kegiatan “Jumat Bersih” dilakukan puluhan prajurit Infanteri 125/Simbisa. Dengan mengenakan uniform militer, dengan penutup kepala bonnie militer, puluhan pria berbadan tegap, antusias melaksanakan bakti sosial di kawasan Pajak Kabanjahe dan area kompleks GBKP Runggun.

Di tangan-tangan pria kekar berseragam ini, tergenggam alat-alat kebersihan yang siap digunakan untuk menyingkirkan sampah, rerumputan, dan membersihkan selokan parit. Kehadiran prajurit Infanteri 125/Simbisa, menyingkirkan sampah, ilalang, membersihkan juga melancarakan saluran parit, mengundang kekaguman warga Kabanjahe.

“Kita tidak mau menyusahkan masyarakat, tetapi kita yang harus menyusahkan diri demi masyarakat. Dengan melayani masyarakat. Perlengkapan alat guna membersihkan lingkungan Pajak Kabanjahe dan Gereja Runggun kita bawa sendiri. Serta hasil yang kita kerjakan (sampah) kita masukan ke dalam keranjang yang sudah kita siapkan juga. Sampah tersebut akan kita bakar di wilayah kita sendiri,” ujar Anjuanda.

Danyonif berharap apa yang dilakukan menjadi pemicu warga Karo untuk menjaga kebersihan dan peduli lingkungan. “Semoga apa yang kita lakukan, masyarakat Karo juga mulai terdorong hati dan tubuhnya menjaga kebersihan dan peduli lingkungan sekitar. Sama-sama saling merasa memiliki, dan saling menjaga,” kata Anjuanda.(deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA menghadiri acara mburo ate tedeh atau kerja tahun di Dusun Cinta Raja, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sabtu (6/4).

Dalam sambutannya, Terbit berharap dengan kehadirannya sebagai Bupati Langkat, dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, sebagai kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya H Ngogesa Sitepu SH. “Ingatkan saya terhadap yang perlu menjadi perhatian dan dukung saya, agar program pemerintahan dapat berjalan dengan baik, terlebih desa ini, sebagai salah satu penyelengara utama kawasan Eko Wisata Tangkahan,”harapnya.

Sebab, kata Bupati, dirinya memperhatikan pengembangan pariwisata dengan memperhatikan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, sebagai fokus kerja kepemimpinannya.

“Saya berharap agar masyarakat di lokasi wisata ini memiliki kepedulian, terhadap pentingnya menghadirkan suasana daerah wisata yang asri, masyarakat rama, keunikan suasana dan fasilitas yang memadai, sehingga visi dan misi tersebut berjalannya seperti yang diharapkan,” pintanya.

“Sebab tanpa dukungan dari masyarakat, rencana tersebut sulit untuk tercapai,” sebutnya.

Selanjutnya Bupati berharap, Kabupaten Langkat kedepan senantiasa dalam suasana kondusif, hubungan antara masyarakat yang beragam suku, budaya dan agama tetap terjalin, serta saling menghormati, baik saat menjelang Pemilu maupun sesudah Pemilu.

“Semoga kegiatan ini, salah satu bagian dari perwujudan, kebersamaan kita dalam persatuan,” imbuhnya, sembari mengaku terkesan dengan lagu yang dikhususkan untuknya, berjudul Pak Cana Bupati Ku, yang diciptakan oleh Kades Namo Sialang Rasliadi.

Camat Batang Serangan Edi Suratman SSos, mengucapkan terimakasih atas kesedian Bupati Langkat beserta rombongan, untuk hadir pada acara tersebut. “Kami merasa kedatangan Bupati memberikan motivasi, untuk lebih bersemangat menjalankan tugas. Kami juga akan berupaya mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati,” tandasnya.

Kehadiran Bupati Langkat bersama rombongan disambut dengan memakaikan topi ulos khas suku Karo sebagai bentuk penghormatan, diiringi tarian “Terang Bulan “ oleh siswa/siswi sekolah Indah Maju Jaya Desa Namo Sialang. Serta dimeriahkan tarian adat Karo, tarian adat padang, oleh sanggar tari maju bersama Desa Sei Musam dan persembahan lagu oleh siswa / siswi SD Desa Namo Sialang, berjudul “ Desa ku Namo Sialang, ciptaan Kades Namo Sialang.

Turut hadir Sekdakab Langkat, anggota DPRD provsu Sampang Malem, para Asisten, Staf Ahli dan kepala OPD Pemkab Langkat, Camat beserta unsur Forkopim dan Kades/Lurah serta perangkat kelembagaan Desa/Kelurahan se Kec Batang Serangan, tokoh agama/masyarakat dan pemuda, para undangan yang hadir. (bam/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk mencegah adanya pengaturan dan penentuan pemenang tender di jajaran Pemerintah Daerah, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Medan melakukan sosialisasi dan advokasi persaingan usaha sehat di Pemerintah Kabuaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Dalam keterangan pers diterima Sumut Pos, Minggu (7/4). KPPU Medan bertandang ke Pemkab Tapteng pada Jumat (5/4) kemarin. Sosialisasi pencegahan tersebut dihadiri langsung Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemkab Tapteng.

Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tapteng, Drs Hendri Susanto Lumbantobing MSi didampingi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Tapteng, Aris Sutrisno serta Kepala Perwakilan KPPU Medan, Ramli Simanjuntak.

Kepala Perwakilan KPPU Medan, Ramli Simanjuntak menjelaskan tugas pokok dan kewenangan KPPU dalam mengemban amanat UU No.5 Tahun 1999.

Dalam melaksanakan kewenangannya, KPPU mempunyai tugas pokok Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan Kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha dalam bentuk kajian proses pembentukan Peraturan, Evaluasi Kebijakan, atau Rekomendasi diberlakukannya Kebijakan.

“Disamping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” sebut Ramli.

Salah satu halnya, lanjut Ramli, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain, atau pihak terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.

“Lebih lanjut, saya menitipkan kepada Sekda agar selalu mengingatkan pelaksana pengadaan di daerah dan tetap menjaga integritas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa,” kata Ramli.

Untuk itu, Ramli mengharapkan pada melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, pokja di Lingkungan Pemkab Tapanuli Tengah tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah pada Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, mengingat hampir sebagian besar penanganan Perkara di KPPU berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

“Dalam proses pengadaan barang/jasa, Pokja dapat membuat catatan-catatan mengenai perilaku dan pernyataan yang mencurigakan. Apabila pokja menemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut, dapat menyampaikan laporannya kepada KPPU,” sebut Ramli.

Sekda Tapteng, Hendri Susanto menyambut baik inisiatif KPPU dalam melakukan kegiatan advokasi di lingkungan Pemkab. Tapanuli Tengah. Hendri Susanto mengharapkan KPPU dapat memfokuskan diri pada langkah preventif.

“Kami di lingkungan Pemkab. Tapanuli Tengah memberikan apresiasi atas kunjungan ini, salah satu upaya pencegahan yang juga dilakukan oleh KPPU agar dalam melaksanakan proses lelang, Pokja mengetahui hal-hal yang dilarang dan dapat bersinggungan dengan persaingan usaha yang tidak sehat” tutur Hendri.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Tapteng, Aris Sutrisno mengungkapkan Pemkab Tapteng sangat mendukung penuh tugas, fungsi dan kewenangan KPPU dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

“Saya sangat mengharapkan agar KPPU dapat saling bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk kedepannya,” pungkasnya.(gus/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kepala Kementrian Agama Kabupaten Langkat diwakili Kepala Urusan Haji dan Umrah, drs H Zulham menutup secara resmi kegiatan manasik haji di Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan, Minggu (7/4).

Dikatakannya, tahun 2019, jumlah calon jemaah haji yang akan diberangkatkan sebanyak 451 orang dan sudah melebihi 1 kloter. Sedangkan tahun sebelumnya, hanya sekitar 393 orang.

“Sampai saat ini yang baru melunasi lebih kurang 390 jamaah calon haji. Artinya sekitar 63 orang lagi belum melunasi pembayarannya, dan harus dibayar sampai tanggal 15 April,”ujar Zulham.

Dijelaskan Kasi Haji dan Umrah Langkat ini, ada beberapa aturan baru dalam musim haji tahun 2019, di antaranya Karom dalam satu jamaah ditentukan dari tiap-tiap kecamatan. Tempat pemukiman untuk jamaah Indonesia tahun ini di daerah Sishah, jaraknya sekitar 8 Kilometer dari Masjidil Haram.

“Akan tetapi jangan kuatir, setiap saat ada bus yang mengangkut para jamaah untuk beribadah ke Masjidil Haram.

Dan di sekitar daerah Sishah tersebut, pada umumnya tempat pemukiman bangsa Indonesia. Jadi di situ tidak ada masalah terkait makanan bagi para jamaah, “ sebut Zulham.

“Kami yakin dengan pembekalan manasik yang diberikan selama 6 bulan ini, semua materi yang disajikan oleh para penceramah dapat bermanfaat bagi para jamaah, sehingga dapat benat-benar menjadi haji yang mandiri,”harapnya.

Ketua Panitia Penyelenggara Manasik Haji Babalan drs H. Supriadi mengatakan kegiatan manasik di Babalan ini berlangsung selama 6 bulan dari bulan Oktiber hingga April 2019 dengan total 26 kali pertemuan.

“Sedangkan para penceramahnya semuanya adalah para ustad yang sudah berpengalaman dan sudah berhaji, sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing,” ucap Supriadi.

Acara penutupan manasik haji tersebut dihadiri oleh Camat Babalan, Ka.KUA Babalan dan sejumlah pengurus diawali dengan laporan. (mag-9/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Gerakan Pemuda (GP) Al Wasliyah Kabupaten Langkat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IX di Aula Gedung PKK Langkat, Stabat, Kamis (4/4). Musda dihadiri Bupati Langkat, Terbit Rencana PA, diwakili Staf Ahli Bid SDM, Sosial dan Kemasyarakatan Drs H Amir Hamzah Msi.

“Musda ini diharapkan akan melahirkan kepemimpinan yang kuat, dan memiliki karakter untuk bersama-sama bersinergi dengan Pemkab Langkat, mewujudkan masyarakat sejahtera secara zahir dan batin,” kata Amir Hamzah pada sambutannya. Amir menyakini, Al Wasliyah akan selalu berkomitmen di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. “Hal ini akan terus tertanam dan menghiasi GP Al Wasliyah, sebagai wadah pengkaderan calon pemimpin umat yang bermoral,” katanya.

Amir juga berharap, gerakan pemuda Al- Wasliah menjadi salah satu ormas yang mengantisipasi kenakalan dan kerusakan akhlak generasi muda, serta ikut memerangi narkoba.

Ketua PW GP Al Wasliyah Provsu, H Zulham Efendi Siregar ST, pada kesempatan itu mengatakan, Musda GP Al Wasliyah, merupakan upaya konsolidasi menguatkan komitmen menjalankan visi dan misi keummatannya.

“Musda bukan tujuan akhir. Sebab yang terpenting adalah organiasi memberikan manfaat, tidak hanya pada anggotanya namun juga bagi masyarakat, melalui berbagai kegiatan dan agenda program,” sebutnya.

Ketua Al -Wasliyah Langkat, Selamet SPd, mengucapkan terimakasih kepada Bupati Langkat serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan Musda. “Semoga ke depan GP Al Wasliyah bisa bekerjasama, baik kepada Pemkab Langkat dan pihak lainnya dalam membangun Langkat,” ujarnya.

Turut hadir unsur Forkopimda Langkat,, para pejabat Pemkab Langkat, ketua DPD KNPI Langkat, ketua PD Al Wasliyah beserta pengurus, dan segenap organisasi dalam lingkungan Al Wasliyah, tokoh agama/masyarakat dan pemuda, serta undangan lainnya. (bam)