24 C
Medan
Friday, January 2, 2026
Home Blog Page 5347

BPOM Temukan Makanan Ilegal Dijual Online

FEDRIK TARIGAN/JAWA POS TEMUAN: Kepala BPOM Penny K. Lukito menyampaikan ada temuan makanan ilegal yang dijual secara online dari beberapa marketpalce.
FEDRIK TARIGAN/JAWA POS
TEMUAN: Kepala BPOM Penny K. Lukito menyampaikan ada temuan makanan ilegal yang dijual secara online dari beberapa marketpalce.

SUMUTPOS.CO – Era digital membawa perkembangan segala transaksi banyak beralih secara online. Bahkan penjualan pun memanfaatkan platform marketplace.

SEIRING dengan perkembangan itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mulai membidik marketplace sebagai platform penjualan online. Sebab tidak tertutup kemungkinan barang berbahaya, oplosan dan kedaluwarsa dijual di sejumlah marketplace.

Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebut, beberapa produk pangan mulai menjamur dijual secara online. Di antaranya pangan, makanan dan minuman.

Maka dari itu, setiap penjualan makanan minuman dan obat-obatan lewat online diawasi secara ketat. Tentunya platform marketplace menjadi sasaran pengawasan.

“Kami ada tim di deputi 4 yang selalu perhatikan iklan-iklan penjualan online. Di media sosial dan marketplace,” tegas Penny K. Lukito dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/4).

Pada konfrensi pers itu, BPOM memaparkan hasil Operasi Opson. Umumnya barang pangan berbahaya. Semua itu tentulah ilegal.

Menurut Penny, peredaran pangan secara online semakin masif sehingga mendorong masyarakat harus berhati-hati dalam membeli. Makanan dan minuman yang dijual lebih dari 7 hari harus mendapat pengawasan pangan. Selain itu, produk pangan yang dijual di marketplace ada berpotensi hasil oplosan atau berbahaya.

“Apa ada izin edarnya atau tidak. Terbukti ada hasil pangan ilegal di marketplace pun akan kami laporkan juga ke Kemenkominfo,” ungkap Penny.

Penny meminta setiap marketplace untuk bekerja sama mengawasi setiap produk yang dijual di tahap awal. Langkah itu untuk melindungi masyarakat dari produk pangan ilegal.

“Ada beberapa kami list marketplace. Tak usah saya sebutkan,” tukasnya.

Beberapa contoh produk pangan yang dibidik BPOM di marketplace yakni makanan pendamping ASI. Produk itu masih diragukan kualitas dan keamanannya.

Maka dari itu, marketplace untuk lebih meneliti tanggal kedaluwarsa, izin edar dan nomor registrasi sebelum memposting sebuah produk. “Pemilik marketplace untuk bekerja sama dengan kami melakukan pengawasan di awal,” pungkas Penny. (jpc/ala)

Soal Hoax Ada Server KPU Berada di Singapura, Polisi Dalami Creator dan Buzzer Video

IST/Sumut pos BERI KETERANGAN: Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberi keterangan kepada wartawan terkait hoax pemilu.
IST/Sumut pos
BERI KETERANGAN: Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberi keterangan kepada wartawan terkait hoax pemilu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pihak Polri akan menindaklanjuti laporan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Polisi kini tengah memeriksa beberapa barang bukti, termasuk video yang dibawa KPU dalam membuat laporan guna mencari konstruksi hukum dalam kasus tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya sudah melakukan pendalaman terkait video tersebut.

“Nanti juga kita memiliki laboratorium digital, laboratorium itu nanti akan mengaudit dari 3 akun tersebut, mulai dari masalah keasliannya, foto, video atau narasi-narasi yang dibangun dan di viralkan oleh akun tersebut,” kata Dedi di Kantornya, Jumat (5/4).

Setelah konstruksi hukumnya ditemukan, kata dia, penyidik akan mendalami beberapa komponen. Komponen yang akan didalami yaitu sosok creator atau pembuat video serta buzzer yang menyebarkan video hoax itu.

“Pertama creator, siapa yang memiliki ide, gagasan yang membuat konten tersebut. Kedua buzzer, apakah ada keterkaitan antara creator yang membuat ini dengan buzzer. Karena ini kan cukup viral dan ini juga cukup mengganggu kinerja KPU pastinya, sebab KPU merasa dirugikan,” kata Dedi.

Untuk pelaku penyebaran video terancam dijerat dengan undang-udangan Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Undang-undang ITE, Pasal 27 dan Pasal 45. Ini nanti akan didalami juga dengan konstruksi hukum dan disesuaikan juga dengan barang bukti yang diserahkan kemarin,” ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) bereaksi terkait viralnya video di media sosial (medsos) yang menyebut server milik penyelenggara pemilu tersebut sudah diatur memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari membantah dengan tegas isu yang beredar di medsos tersebut. Hasyim mengatakan, penyelenggara pemilu bekerja dengan profesional, tidak mendukung calon pasangan tertentu.

“Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah men-setting perolehan capres melalui sistem IT,” ujar Hasyim saat dihubungi, Kamis (4/4).

KPU merasa dirugikan dengan viralnya video di medsos itu. Atas dasar itu, KPU berencana akan melaporkan ke Bareskrim Polri, sehingga ada upaya penegakan hukum.

“Supaya semuanya menjaga pemilu 2019 yang berkualitas dan berintegritas,” katanya.

Hasyim juga membantah, tidak ada server KPU yang berada di luar negeri. Semua server KPU berada di dalam negeri, agar bisa dijaga bersama-sama.

“Sehingga kalau disampaikan ada server KPU di luar negeri yang bobol itu tidak benar,” katanya.

Diketahui, beredar video di medsos dengan beberapa versi durasi. Sejumlah video menayangkan, salah seorang bernama Wahyu yang pernah menjadi staf Jokowi ketika menjabat Wali Kota Surakarta. Dalam video itu, Wahyu menyebut, server milik KPU sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon petahana, Jokowi-Ma’aruf Amin. Ini dikatakannya setelah berkunjung ke Singapura.(jpc/ala)

Empat Polisi Ditusuk Satu Teroris

no picture
no picture

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Empat anggota polisi menjadi korban penusukan oleh terduga teroris berinisial SHS saat menggerebek di rumah pelaku di kampung Cibungur, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (4/4). Keempat polisi itu mengalami luka tusuk akibat serangan senjata tajam oleh pelaku.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, kejadian itu bermula saat rumah terduga pelaku digerebek oleh kepolisian gabungan. Saat menangkap terhadap sejumlah terduga teroris, SHS pura-pura menyerahkan diri.

“Polisi mengedepankan langkah-langkah persuasif untuk menangkap sejumlah terduga teroris. Kemudian, SHS ini sengaja pura-pura menyerah dan tidak melawan. Namun, kemudian dia tiba-tiba menusuk empat anggota polisi,” ujar Dedi saat dikonfirmasi, Kamis (4/4) malam.

Akibat dari serangan benda tajam, keempat polisi itu kini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Bandung, Jawa Barat.

Dedi menerangkan, SHS merupakan salah satu terduga teroris yang terlibat serangkaian aktivitas teror. SHS pun sudah terpapar radikalisme sehingga dilakukan penindakan penangkapan paksa oleh polisi. “Polisi sudah melumpuhkan pelaku,” tutup Dedi.(jpc/ala)

Doan Thi Huong Divonis Bersalah, Rekan Siti Aisyah Segera Bebas

,
,

KUALA LUMPUR, SUMUTPOS.CO – Doan Thi Huong lega sekaligus bahagia. Kemarin, Senin (1/4) Pengadilan Tinggi Shah Alam memberikan jawaban yang selama ini dia nanti. Yakni, vonis alias kejelasan nasib.

Jaksa mengubah dakwaan dari membunuh menjadi mengakibatkan orang lain cedera dengan senjata atau peranti berbahaya lain. Hakim memutus Doan bersalah dengan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan.

“Saya senang. Ini adalah hukuman dan penghakiman yang adil,” kata Doan di luar gedung pengadilan sebagaimana dikutip Agence-France Presse.

Perempuan 30 tahun itu berterima kasih kepada pemerintah Vietnam dan Malaysia. Berkat campur tangan para petinggi pemerintahan, kasus pembunuhan Kim Jong-nam, saudara seayah Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, akhirnya selesai.

Sebelumnya, terdakwa dari Indonesia, Siti Aisyah, sudah bebas. Dia pun langsung kembali ke tanah air.

Pemerintah Vietnam sempat mengupayakan hal yang sama. Mereka berharap pengadilan juga membebaskan Doan. Tapi, harapan mereka tidak terkabul.

Pengadilan memang menyatakan Doan bersalah. Namun, vonisnya jauh lebih ringan. Ancaman hukuman 10 tahun penjara pun menguap. Pengadilan “hanya” menetapkan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan. Doan menerima vonis tersebut.

Dia tidak mengajukan banding. Sebab, remisi yang dia terima akan membuatnya bebas Mei mendatang.

Di pengadilan, jaksa Iskandar Ahmad mengatakan bahwa Doan mendapatkan keringanan dakwaan dan vonis atas permintaan pemerintah Vietnam.

Hakim Azmi Ariffin yang memimpin sidang kemarin menegaskan, masa hukuman Doan terhitung sejak 15 Februari 2017. Yakni, hari penangkapannya setelah kasus pembunuhan Jong-nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur menjadi berita internasional pada 13 Februari 2017.

Putusan Azmi membuat ayah Doan, D. Van Thanh, bersyukur. Lelaki yang setia mengikuti rangkaian sidang putrinya di Kuala Lumpur itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Sebab, dalam hitungan bulan, Doan akan kembali ke pelukannya.

Dia berjanji menggelar pesta besar-besaran untuk menyambut kepulangan Doan nanti. Euforia juga melanda ibu tiri Doan, Nguyen Thi Vy, dan kakak le¬lakinya, D. Van Binh.

Lantas, apa harapan sang ibu tiri setelah Doan pulang nanti? “Menikah dan hidup tenang,” kata Nguyen.

Dia yakin bahwa pernikahan akan membuat kehidupan Doan lebih tertata. Apalagi setelah punya anak nanti.

Namun, Doan punya rencana lain. Setelah bebas, dia akan mewujudkan impiannya yang lama terpendam. Yakni, menjadi seorang bintang.

“Saya ingin menjadi penyanyi atau aktris,” tandas Doan. (jpc/ram)

Kebakaran Hutan di Korea Selatan, Korsel Umumkan Darurat Nasional

net KEBAKARAN: Situasi kebakaran di Provinsi Gangwon, timur laut Seoul, Korea Selatan. Akibat kebakaran ini, satu orang tewas, dan ribuan dievakuasi. Saat ini, Korea Selatan mengumumkan keadaan darurat nasional.
net
KEBAKARAN: Situasi kebakaran di Provinsi Gangwon, timur laut Seoul, Korea Selatan. Akibat kebakaran ini, satu orang tewas, dan ribuan dievakuasi. Saat ini, Korea Selatan mengumumkan keadaan darurat nasional.

SEOUL, SUMUTPOS.CO – Korea Selatan mengumumkan keadaan darurat nasional setelah kebakaran hutan terbesar terjadi di negara itu pada Kamis (4/4) waktu setempat. Dalam insiden tersebut, satu orang diketahui tewas dan lebih dari 4.000 orang dievakuasi.

Ribuan tentara telah membantu petugas pemadam kebakaran dari seluruh Korea Selatan memadamkan api di wilayah pegunungan timur laut negara itu, dekat dengan perbatasan dengan Korea Utara. Api telah dikendalikan namun di beberapa titik masih menyala.

Diduga kebakaran berasal dari percikan api di sebuah trafo di dekat Goseong di Provinsi Gangwon, timur laut Seoul. Dikipasi oleh angin kencang, api dengan cepat menyebar melalui wilayah pegunungan yang menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin tahun lalu, dan ke kota-kota Sokcho dan Gangneung.

Lebih dari 800 mobil pemadam kebakaran didatangkan dari seluruh Korea Selatan untuk membantu mengatasi kebakaran. Kebakaran itu telah menghancurkan beberapa ratus bangunan di provinsi tersebut.

Presiden Korsel Moon Jae In mengadakan pertemuan darurat dan menyerukan pejabat untuk mengerahkan semua sumber daya yang tersedia. Sekitar 16.500 tentara, 32 helikopter militer, dan 26 truk pemadam militer telah dikerahkan.

“Untungnya, kebakaran utama telah dikendalikan,” kata Gubernur Provinsi Choi Moon Soon dalam wawancara radio dengan penyiar berita YTN.

Terakhir kali bencana dalam skala yang sama melanda Korsel adalah pada 2007, ketika sebuah kapal pengangkut minyak mentah membocorkan ribuan ton minyak ke laut lepas pantai barat. (jpc/ram)

Jalur Layang Kereta Api Medan-Kualanamu Masih Uji Coba, Beroperasi Bulan Ini

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS JALUR LAYANG: Lokomotif kereta api melintas di bawah jalur layang Kereta Api di Jalan Stasiun Medan, Jumat (5/4).
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
JALUR LAYANG: Lokomotif kereta api melintas di bawah jalur layang Kereta Api di Jalan Stasiun Medan, Jumat (5/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalur layang kereta api Medan-Kualanamu sudah hampir rampung. Saat ini sedang tahap pengujian. Dijadwalkan, jalur layang kereta api pertama di Pulau Sumatera ini akan beroperasi bulan April ini.

“Insya Allah bulan ini. Sekarang sedang tahap-tahap pengujian,” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Fakhrul Rivai Hasibuan kepada Sumut Pos, Jumat (5/4) siang.

Namun, Fakhrul belum bisa memastikan tanggal berapa launching pengoperasian jalur layang kereta api ini. “Tanggalnya belum ditentukan. Pastinya, nanti saya kabari kembali,” janji Fakhrul.

Untuk proses pengerjaan jalur layang kereta api Medan-Kualanamu sepanjang 10,8 kilometer sudah mencapai 98 persen. Kini Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara terus melakukan pengerjaan hingga pembangunan fisik selesai 100 persen.

“Tinggal sedikit lagi, sudah 98 persen. Bulan ini, juga sudah selesai seluruhnya dan siap akan dioperasikan untuk melayani masyarakat. Saat ini, sedang dilakukan finishing dan perbaikan,” kata Fakhrul.

Informasi beredar peresmian jalur layang kereta api tersebut, akan dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Namun, Fakhrul belum bisa memastikan hal tersebut. “Masih belum ada informasi kepastiannya,” aku Fakhrul.

Dia juga menjelaskan tujuan membangun jalur layang kereta api ini untuk mengurai kemacetan dan otomatis berpindahnya opersional kereta api ke jalur layang, mengurangi frekuensi kereta api sampai setengahnya (50 persen) yang ada di jalur bawah. “Mungkin setiap setengah jam ada kereta api melintas, karena selesai jalur layang ini. Mungkin per 2 jam kereta api melintas di bawah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Jalur layang kereta api ini, sebagai fasilitas utama operasional kereta api Bandara di Bandara Kualanamu dioperasikan oleh PT Ralink Indonesia. Perhari kereta api bandara melintas sebanyak 40 kali. Dengan jalur layang, kereta api bandara bisa melintas hingga 70 kali dalam sehari dengan waku tempuh selama 20 menit.(gus/ila)

Karyawan RS Sari Mutiara Datangi Kantor DPD RI Sumut, Bayar Hak Kami Pak Parlindungan Purba…

Markus/sumut pos DEMO: Karyawan RS Mutiara saat menggelar demo di Kantor DPD RI.
Markus/sumut pos
DEMO: Karyawan RS Mutiara saat menggelar demo di Kantor DPD RI.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan karyawan Rumah Sakit (RS) Sari Mutiara masih terus memperjuangkan nasibnya. Kali ini, mereka kembali melakukan unjukrasa sekaligus mengadukan nasibnya ke kantor DPD RI asal Sumut di Jalan Gajah Mada Medan sekitar pukul 09.00 WIB.

Mereka meminta para wakil daerah tersebut untuk bisa menyelesaikan masalah mereka yang tak kunjung selesai. Salah satu anggota DPD RI asal Sumut yang ingin mereka temui adalah Parlindungan Purba, yang juga merupakan pemilik RS Sari Mutiara.

“Kepada bapak dan ibu DPD RI yang terhormat, yakni ibu Darmayanti Lubis, Bapak Parlindungan Purba, Bapak Rizal Sirait dan Bapak Dedi Iskandar Batubara. Tolonglah lihat kami, tolong bantu perjuangkan nasib kami. Bayar hak kami sekarang juga Pak Parlindungan Purba. Kembalikan keringat, tenaga, pikiran dan waktu kami yang diambil,” teriak Koordinator Aksi sekaligus Ketua SPMS Sari Mutiara, Suaidah saat berorasi di depan kantor DPD RI Sumut, Jumat (5/4)

Suaidah mengatakan, hingga kini mereka tak kunjung mendapatkan kejelasan atas statusnya sebagai karyawan serta hak mereka. “Tidak ada buruh yang menginginkan kondisi seperti yang kami alami saat ini di RSU Sari Mutiara. Bekerja tidak digaji sejak bulan Januari lalu. Selama ini upah pun dibayar di bawah UMK dan sekarang status hubungan kerja kamipun menjadi tidak jelas sejak perusahaan tidak beroperasi lagi,” lanjut Suaidah.

Menanggapi aksi mereka, pihak DPD RI tersebut mengundang perwakilan mereka untuk masuk dan membicarakan hal ini.

“Sebagai perwakilan massa, kami ada lima orang diundang untuk masuk dan membicarakan hal ini. Kami diterima oleh dua orang, yakni koordinator DPD RI, ibu Nur Aini dan Staff Ahli Parlindungan Purba, A. Gultom. Ibu Nur Aini berjanji akan melaporkan hal ini ke DPD Pusat dan kami hargai itu. Sedangkan Staff Ahli Parlindungan Purba cuma bilang akan melaporkannya kepada pak Parlindungan Purba,” ujarnya.

Usai melakukan aksinya di depan kantor DPD RI di Medan tersebut, para peserta aksi pun membubarkan diri berkisar pukul 10.30 Wib.

Menanggapi tidak adanya tindaklanjut yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Sari Mutiara, anggota komisi E DPRD Sumut, Juliski Simorangkir pun angkat bicara. Menurut Jukiski, pihak RS Sari Mutiara sebelumnya pernah dipanggil dalam rapat RDP yang dilaksanakan dikantor DPRD Sumut.

“D idalam rapat itu, pihak RS Sari Mutiara berjanji kepada kita akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Ada beberapa solusi yang dijanjikan saat itu, salah satunya dengan penempatan sejumlah karyawan di rumah sakit lain yang ada di Deliserdang dan solusi lainnya yakni membayarkan apa yang menjadi hak mereka dan lain-lain,” kata Juliski kepada Sumut Pos, Jumat (5/4) melalui selularnya.

Namun, lanjjut Juliski, apabila memang hingga saat ini janji-janji tersebut belum juga terealisasi dan membuat para karyawannya tidak mendapatkan kejelasan, maka Juliski mendukung para karyawan RS Sari Mutiara untuk membawa kasus ini kejalur hukum. (mag-1/ila)

Menunggu 2 Kadis Pensiun

Kepala BKD dan PSDM Pemko Medan, Muslim Harahap
Kepala BKD dan PSDM Pemko Medan, Muslim Harahap

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Pemko Medan, hingga kini belum mengetahui hasil lelang jabatan atau seleksi terbuka 3 kepala dinas (kadis). Alasannya hasil seleksi tersebut belum keluar dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Namun, tim pansel sudah mengajukan masing-masing tiga nama dari tujuh kadis dan hasilnya baru keluar empat kadis yang kemudian dilantik oleh Wali Kota Medan Dzulmi Eldin beberapa waktu lalu. Jadi, sekarang tinggal menunggu tiga kadis lagi hasilnya.

“Ada kadis yang belum pensiun (Kadispora dan Kadis Perpustakaan). Kalau masih ada yang belum pensiun, paling tidak menunggu beberapa bulan sampai yang bersangkutan pensiun. Lain halnya dengan empat kadis yang sudah keluar hasilnya dan dilantik, jabatan itu memang sudah kosong,” ujar Kepala BKDPSDM Pemko Medan, Muslim Harahap, kemarin.

Menurut dia, tidak etis memberhentikan seorang pejabat yang masa baktinya belum habis. Apalagi, kinerjanya baik. “Apa salahnya hanya menunggu beberapa waktu saja sampai memasuki masa pensiun,” ucapnya.

Muslim menambahkan, dalam lelang jabatan beberapa kadis ini hanya menangani untuk pendaftaran dan proses seleksi ujiannya. Untuk hasil dari seleksi, tim pansel yang menentukan.

Diketahui, dari tujuh yang dilelang atau dilakukan seleksi terbuka, tinggal tiga lagi belum diumumkan hasilnya. Tiga jabatan kadis yang dilelang tersebut masing-masing, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Kadis Perpustakaan dan Kearsipan serta, Kadis Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.

Sedangkan empat lagi sudah keluar hasilnya dan dilantik di Balai Kota Medan, Selasa (2/4). Empat pejabat yang dilantik tersebut adalah Kadis Perkim-PR (Benny Iskandar), Kadis Koperasi-UMKM (Edliaty), Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Khairunisa), serta Kadis Perhubungan (Iswar). (ris/ila)

Tolak Pemahaman Berbau LGBT, Mahasiswa FT USU Unjukrasa

BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos Unjukrasa: Mahasiswa USU unjukrasa menolak LBGT di Gedung Biro Rektor USU.
BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
Unjukrasa: Mahasiswa USU unjukrasa menolak LBGT di Gedung Biro Rektor USU.

Puluhan mahasiswa Pemerintah Mahasiswa Fakultas Teknik (FT) Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar aksi menolak segala bentuk terkait degan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Aksi digelar di Gedung Biro Rektor USU di Medan, Jum’at (5/4) soren

Aksi ini merupakan dukungan diberikan kepada Rektor USU, Prof Runtung untuk menolak segala bentuk pemahaman dan konten-konten berbau pronografi bernuansa LGBT diciptakan oleh Pimpinan Redaksi (Pimpred) Suara USU, Yael Stefani Sinaga.

Massa menolak dengan karya tulisan Cerita Pendek dengan judul ‘ketika semua menolak kehadiran diriku di dekatnya’. Tulisan tersebut, menuai protes keras dan penolakan yang dinilai vulgar dan mengandung pronografi.

“Kami di sini hadir dengan mahasiswa Teknik USU menolak dengan LBGT yang di Kampus tercinta kami ini,” teriak Sekretaris Jendral (Sekjen) Pemerintahan Mahasiswa FT USU, Habib Lubis dengan menggunakan pengeras suara.

Habib mengatakan, pihak rektorat bertanggungjawab untuk membina mahasiswa yang diluar dan tidak menjunjung tinggi nilai Perguruan Tinggi dan Agama. Untuk itu, harus segera tindak dengan ketentuan berlaku.

Aksi mereka disambut langsung Wakil Rektor (WR) I USU, Prof M Fidel Ganis Siregar yang berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Rektor USU. (gus/ila)

Proyek Kerja Sama Pengelolaan Sampah di Tuntungan Mulai Januari 2020

istimewa/Sumut Pos MOU: Gubsu Edy Rahmayadi menyaksikan penandatangan MOU antara PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan HGNS Incorporation dan MoU dengan dua perusahaan lainnya.
istimewa/Sumut Pos
MOU: Gubsu Edy Rahmayadi menyaksikan penandatangan MOU antara PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan HGNS Incorporation dan MoU dengan dua perusahaan lainnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyaksikan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) dengan HGNS inc, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (5/4).

Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan persoalan sampah di daerah ini dapat selesai.

Penandatanganan MoU antara PT PPSU dan perusahaan asal Korea, HGNS inc tersebut dalam rangka kerja sama tentang pengelolaan sampah di Kota Medan, Binjai, Deliserdang (Mebidangro) dan sekiratnya. Di saat yang sama juga lakukan penandatanganan MoU antara PDAM Tirtanadi dengan PT MOYA dan PT Adaro Tirta Mandiri tentang pengelolaan air.

Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, persoalan sampah merupakan hal yang penting dan menjadi prioritas untuk diselesaikan segera. Jika tidak, akan dapat menjadi presedenn

buruk ke depan. “Sehebat apapun kita, jika sampah tak selesai, menjadi polusi, dan akhirnya kita tak sehat,” katanya.

Gubernur mengharapkan Kota Medan dan sekitarnya dapat mejadi kota yang bersih dan sehat. Sehingga orang yang tinggal dan singgah merasa nyaman. “Membuat kita sehat dan membuat kita panjang umur,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Edy Rahmayadi, telah disiapkan lahan 100 hektare di Tuntungan, Deliserdang. “Itu mau saya jadikan tempat sampah yang menghasilkan. Saya mau itu jadi tempat rekreasi, bayangin orang bisa rekreasi di sini,” katanya.

Edy juga mengharapkan Kota Medan menjadi kota yang terbaik di Indonesia. “Saya harap Kota Medan Ibukota Sumatera Utara menjadi kota terbaik di Indonesia dan Asia, saya yakin itu bisa,” katanya.

Sementara itu, Dirut PT PPSU Hendra Suryadi menargetkan proyek kerja sama pengelolaan sampah tersebut akan dimulai sesegera mungkin. “Karena sudah mulai MoU, secepat mungkin kita jalankan,” ujarnya.

Berdasarkan survey HGNS mengenai sampah, Sumatera Utara menghasilkan 9.800 ton sampah per hari. Untuk kawasan Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai dan Binjai menghasilkan 3.815 ton per hari. Angka tersebut merupakan 40,2 % dari total keseluruhan sampah di Sumatera Utara. Medan menghasilkan 1.764 ton per hari, Deliserdang 1.443 ton, Sergai 441 ton, dan Binjai 167 ton per hari.

Chairman HGNS inc Mr Hong mengatakan, akan memulai proyek tersebut pada Januari 2020. Selanjutnya akan dilakukan survey dan pemetaan. Pada proyek tersebut akan dibangun tempat pengumpulan sampah, pemilahan sampah, hingga pembuatan pupuk. Proyek tersebut memiliki 4 tahap pengerjaan.

Meski begitu, Mr Hong mengatakan belum memastikan total angka yang akan diinvestasikan. “Kami masih belum tahu yang pasti tapi tergantung apa yang dilakukan nanti,” katanya.

HGNS adalah perusahaan konsultan atau penyedia solusi di bidang pengolaan limbah yang berbasis di Seoul Korea. Diinformasikan, HGNS telah banyak melakukan kerjasama dengan negara lain.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang dan perwakilan kepala daerah Kota Medan, Binjai, Deliserdang dan Sergai. Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo, Chairman HGNS inc Mr Hong, Direktur PT Moya Yuni Supriyanto, dan Direktur Adaro Tirta Mandiri Wito Krisnahadi. (prn/ila)