MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Sumut segera memanggil Kepala Biro (Kabiro) Umum Pemprov Sumut, Faisal Hasrimy. Sebab, Faisal harus menjelaskan anggaran sebesar Rp3,9 miliar yang dibutuhkan untuk merenovasi keseluruhan atap rumah dinas Gubernur Sumatera Utara yang disebut akan mulai dikerjakan pada tahun ini. Saat ini rencana tersebut sudah dalam proses tender proyek melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan).

“Infonyakan memang akan merenovasi bangunan rumah dinas Gubernur (Sumut) tahun ini juga, karena katanya rumah Dinas itu mau dipergunakan sama Pak Gubernur sebagai tempat tinggal. Kita mendukung. Tapi Kabiro Umum itu harus menjelaskan besaran biayanya. Kenapa kok bisa sampai Rp3,9 miliar? Karena itu bukan biaya yang sedikit, harus dirincikanlah semuanya dengan jelas, biar jelas pertanggungjawabannya,” ujar anggota Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga kepada Sumut Pos, Senin (25/3).

Tak hanya itu, Zeira juga mengharapkan agar Faisal juga bisa menjelaskan anggaran yang sebelumnya telah dipergunakan sebesar Rp6 miliar untuk pembangunan pendopo di rumah dinas Gubsu tersebut pada tahun lalu.

“Jadi nanti bukan hanya untuk menjelaskan anggaran Rp3,9 miliar untuk renovasi rumah, tapi sekaligus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan anggaran Rp6 miliar untuk pendopo. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, bagaimana kualitas pengerjaannya. Apakah kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan,” tegasnya.

Zeira juga mengharapkan, agar nantinya proses pengerjaan renovasi rumah dinas Gubsu tersebut bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Zeira mengingatkan agar memaksimalkan semua hal yang ada dan menghindari keborosan.

Seperti diketahui, rumah dinas Gubernur Sumatera Utara akan mulai direnovasi pada tahun ini. Adapun anggaran yang sudah disiapkan untuk pembangunan tersebut senilai Rp3,9 miliar.

Menurut Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Faisal Hasrimy, karena bangunan tersebut merupakan heritage, maka pihaknya perlu mendapatkan izin dari ahli Cagar Budaya kota Medan. Pihaknya pun menyebutkan, renovasi rumah dinas Gubsu tersebut sudah mendapat persetujuan atau rekomendasi itu.

Pada tahun lalu, renovasi rumah dinas Gubsu yang terletak di Jalan Sudirman No.41 Medan itu telah dilakukan pengerjaan pendopo dan renovasi kolam. Khusus pekerjaan pendopo dan kolam, sudah dialokasikan pada tahun anggaran 2018 dan pihaknya mengatakan bahwa pembangunannya sudah rampung. Faisal menjelaskan, pembangunan kolam menghabiskan anggaran sebesar Rp4 miliar dan pendopo senilai Rp6 miliar. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang sudah memberikan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mencapai 90 persen.”Selain Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekda, sudah banyak juga yang melapor, hampir 90 persen,” aku Kepala BKD & PSDM Medan, Muslim Harahap .

Muslim meyakini, tahun ini pejabat Pemko Medan yang LHKPN 100 persen. Alasannya, karena pihaknya telah memfasilitasi dan mengerahkan petugas untuk membantu proses pelaporan harta dan kekayaan mereka. “Tahun ini sepertinya bisa 100 persen, sesuai dengan target kita,” katanya.

Diketahui, pejabat Pemko Medan yang masuk kategori penyelenggara negara sebanyak 206 orang. Dari jumlah tersebut, masih banyak yang belum melaporkan. Pada tahun 2018 lalu, tidak semua pejabat di Pemko Medan yang melaporkan LHKPN. Dari 206 pejabat, hanya 80 persen di antaranya melapor.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mendesak para penyelenggara negara atau pejabat di lingkungan Pemko Medan harus melaporkan LHKPN ke KPK. Sebab, pejabat negara harus memberi contoh kepada masyarakat.

“Harus segera melaporkan harta dan kekayaannya. Pejabat negara harus menjadi contoh atau teladan. Kalau tidak melaporkan, maka patut dipertanyakan,” kata Sabar menanggapi masih banyaknya pejabat di lingkungan Pemko Medan yang belum LHKPN ketika dihubungi, kemarin (25/3).

Diutarakan Sabar, masih ada waktu bagi mereka yang belum melaporkan harta dan kekayaannya. Batas waktu pelaporan berakhir 31 Maret ini. “Kita tunggulah sampai batas waktu berakhir, kalau kita bilang ‘begini’ belum tentu karena masih ada waktu,” ucapnya.

Sabar menyebutkan, LHKPN pejabat di lingkungan Pemko Medan harus 100 persen tahun ini. Alasannya, tahun lalu tidak seluruhnya melaporkan. “Kalau tahun lalu belum semuanya melapor (baru 30 persen), maka tahun ini harus 100 persen. Dengan begitu, tidak ada timbul kecurigaan-kecurigaan,” cetusnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi A, Zulkarnain Yusuf Nasution. Kata Zulkarnain, pejabat Pemko Medan jangan sampai yang tidak LHKPN. “Patut dipertanyakan kenapa tidak melapor (LHKPN)? Meski banyak faktor, tapi menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Makanya, untuk menghindari hal itu harus melaporkan 100 persen,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Runtung Sitepu memecat seluruh pengurus redaksi Lembaga Pers Mahasiswa USU dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Keputusan ini, dampak dari tulisan Cerita Pendek (Cerpen) Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya. Cerpen ini dinilai mengandung unsur pronografi.

Hal itu disampaikan Runtung saat dikonfirmasi Sumut Pos, usai melakukan pertemuan dengan Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU di Biro Rektor di Kampus USU di Medan, Senin (25/3) siang.

“Sudah menyampaikan dalam penerbitan Suara USU, banyak menimbulkan reaksi keras dan tidak pantas ditulis oleh Suara USU. Bahwa kalian (Suara USU,R ed) saya keluarkan dari UKM Suara USU semuanya untuk kembali ke kuliah masing-masing,” ucap Runtung.

Selain itu, USU telah melakukan proses evaluasi terhadap materi yang meresahkan tersebut dan ditemukan pula konten dari cerpen-cerpen lain yang mengandung unsur pornografi.

Kemudian, Bahasa dalam tulisan yang ada dalam cerpen-cerpen tersebut ditemukan bersifat vulgar, tidak etis dan tidak seharusnya terbit di media kalangan kampus. Dengan demikian, konten-konten tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan visi, misi, etika dan moral yang dimiliki USU.

“Tadi (kemarin,red) dikumpulkan semuanya, artikel-artikel dimuat Suara USU. Pada umum luar biasa mengandung dan muatan pornografi. Secara awam membaca penulisan sastra dan ahli sastra bermuat pornografi. Sudah dibilang untuk mencabut tulisan itu, disampaikan Wakil Rektor I. Tapi, tidak dipenuhinya,” kata Runtung.

Runtung menjelaskan, dampak dari tulisan cerpen tersebut, menimbulkan reaksi dari mahasiswa USU dan menjadi pusat perhatian publik secara umum. Cerpen yang ditulis langsung oleh Pimpinan Redaksi USU, Yael Stefani Sinaga yang diunggah di suarausu.co membuat pihak rektorat untuk mencari pengganti kepengurusan yang lama.

“Tulisan diproduksi Suara USU akan berdampak dengan tindakan pronografi dan bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini, langsung dicegah dan diantisipasi agar tidak terjadi,” tegasnya.

Runtung menjelaskan tidak akan menutup UKM Suara USU. Malah sebaliknya, memperkuat Lembaga Pers Mahasiswa itu, dengan merektrut redaksi Suara USU yang baru dari mahasiswa dengan menjunjung tinggi nalai-nilai pendidikan diterapkan USU.

“Oleh karena itu, mengeluarkan segera SK untuk tidak lagi di Suara USU. Tidak dipungkiri Suara USU dari dulu sampai sekarang, banyak alumninya menjadi jurnalis berhasil di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak menutup Suara USU. Namun, tetap ada Suara USU. Kita perkuat lagi, tapi diisi untuk mempublikasi konten-konten membangun USU,” kata Runtung.

Begitu juga, Runtung menegaskan tidak mengambil alih Suara USU. Namun, meminta untuk merekrut kepengurusan baru UKM Suara USU dengan melalui seleksi yang baik. “Biar nanti saya putuskan melalui seleksi dengan terbaik akan dimasukan di dalam revesi baru UKM USU.

Kemudian, untuk redaksi lama untuk segera mengosongkan kantor Suara USU dan mengembalikan harta negara atau harta USU. Jangan dirusak, hal ini supaya biar lebih martabat. Suara USU tetap eksis. Tapi, dikelola orang-orang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai USU,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut tahun ini.

Harapan disampaikannya saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumut tahun anggaran 2018, yang diterima langsung Kepala BPK Sumut, VM Ambar Wahyuni di Kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (25/3).

“Semoga Pemprovsu dapat mempertahankan opini (WTP) yang diraih pada tahun lalu, sehingga Sumut dapat memperolehnya untuk kelima kalinya. Kami juga akan meningkatkan kecepatan penyerahan laporan ini pada tahun-tahun ke depan,” ujar pria yang akrab disapa Ijeck ini.

Pemprovsu, kata Ijeck, akan terus berupaya memperbaiki dan menindaklanjuti temuan yang ada sebelumnya. Sehingga, tidak terulang pada tahun berikutnya. “Kami berharap pada pemeriksaan nanti, tidak ada temuan yang krusial,” ujarnya.

Kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, ia menekankan agar LKPD tidak diberikan di akhir tenggat waktu. Kata dia, berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, LKPD harus diserahkan dalam waktu tiga bulan setelah tahun berjalan.

“Memang dalam pelaporan keuangan sebaiknya jangan diserahkan di akhir-akhir waktu yang ditentukan. Kami berharap BPK dapat memberi masukan dan bimbingan dari sisi keuangan agar provinsi serta kabupaten/kota lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, VM Ambar Wahyuni mengharapkan, pemda pada semua tingkatan di Sumut dapat lebih baik tidak hanya dari segi opini melainkan pelaporannya. “Jadi mudah-mudahan komitmen Gubsu dan Wagubsu menindaklanjuti rekomendasi sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selesai, sehingga WTP dapat dipertahankan dan memeroleh WTP untuk kelima kalinya,” katanya.

Dikatakannya, sejak 18 Februari hingga saat ini sudah 15 pemda menyerahkan LKPD kepada BPK “Hari ini BPK menerima laporan keuangan pemda, ini penerimaan yang ke 12,13,14, dan 15,” katanya.

Diketahui pada kesempatan itu, selain Pemprovsu, Pemkab Serdangbedagai, Dairi, dan Pemko Tebingtinggi juga menyerahkan LADK kepada BPK. Turut hadir Bupati Dairi Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Sergai Soekirman, Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono, dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Burhanuddin SE dilantik sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kota Medan. Burhanuddin SE usai terpilih secara aklamasi masa bakti di Kantor PW NU Sumut Jalan Sei Batang Hari Medan, Minggu (24/3) kemarin dengan masa bakti 2019-2024 itu berencana melakukan penguatan di bidang perekonomian.

Dalam mengembangkan organisasi ke depan, ia mengajak seluruh kader agar kompak satu sama lain. Tak cuma itu, dalam pengembangan dirinya dalam waktu dekat akan mengadakan konsolidasi NU dalam rangka mengembangkan organisasi hingga MWC ada di 21 kecamatan se Kota Medan.“Jabatan yang saya emban ini adalah sebuah amanah. Saya harap semua kader PCNU Kota Medan untuk kompak. Selepas dilantik, saya akan segera melakukan konsolidasi ke kecamatan-kecamatan,” ujar pria yang juga menjadi Caleg dari Partai Hanura Dapil Binjai dan Langkat ini.

Pengembangan itu, katanya, dirinya akan memajukan usaha kecil menengah (UKM) di lingkungan PC NU Kota Medan. “Dalam rangka memajukan umat, banyak yang akan kita lakukan selain untuk meningkatkan perekonomian melalui UKM juga membentuk koperasi agar anggota dapat sejahtera dan bisa menjadi garda terdepan dalam memajukan perekonomian umat,” ucap Produser Film Romansa Danau Toba tersebut.

Namun, kata Burhanuddin, Hal itu semua bisa dicapai ketika seluruh kader dan pengurus berjalan dengan kompak sehingga memperkuat daya saing. “Yang penting lagi adalah jaga kekompakan dengan semangat persatuan dan kesatuan sesama kader dan pengurus NU agar kita nantinya dapat bersaing di era Industri 4.0 ini,” pungkasnya. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan, Proklamasi K Naibaho meminta Pemko Medan melalui Dinas Sosial kembali melakukan pemutakhiran data bagi warga miskin khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemuktahiran data sangat penting guna memastikan bantuan tersebut agar tepat sasaran.

Hal itu disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No 5/2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Gang Ladang Titi Kuning, Medan Johor, baru-baru ini (24/3).

“Pemutakhiran data sangat perlu dilakukan. Sebab banyak warga miskin di Kota Medan belum tersentuh bantuan tersebut. Bahkan, penerima bantuan sosial sering tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Diakui dia, kendati saat ini Pemko Medan telah banyak berbuat untuk penanggulangan warga miskin di Kota Medan, namun masih saja bantuan dimaksud belum seluruhnya dinikmati karena keterbatasn anggaran dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Menurut data dari Dinas Sosial, hanya 52.400 jiwa warga miskin di Kota Medan yang menerima PKH, sedangkan penerima BPNT hanya 65.362. Padahal warga miskin di Kota Medan tercatat 129.592 jiwa. Sementara pemutakhiran data penerima PKH dilakukan pada Tahun 2015. Pemutakhiran harus melibatkan banyak elemen, mulai dari Kepling dan lembaga lainnya agar data benar-benar akurat.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Seleksi Anggota Direksi BUMD Provinsi Sumatera Utara sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi calon direksi di lima BUMD dan calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Pemprovsu. Hasilnya, untuk direksi PDAM Tirtanadi terbanyak yang lulus pada tahapan itu dengan jumlah 40 orang.

Hasil seleksi berkas administrasi itu diumumkan pada Jumat (22/3). Dimana ada lima BUMD Sumut yang sekarang ini sedang dilakukan rekrutmen direksi baru. Antara lain PDAM Tirtanadi, PT Perkebunan, PT Dhirga Surya, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), dan PD AIJ. Khusus PD AIJ, juga sedang dalam tahapan rekrutmen Dewan Pengawas.

Dari website Pemprovsu yang diamati wartawan, Senin (25/3), sesuai surat pengumuman No.018/Pansel-BUMD/2019 tentang Hasil Seleksi Berkas Calon Direksi BUMD/Dewan Pengawas PD AIJ Provinsi Sumut 2019, paling banyak peserta yang lulus tahapan administrasi dari PDAM Tirtanadi yakni 40 orang. Untuk PT Perkebunan terdapat 21 peserta, PT Dhirga Surya terdapat 16 orang, PT PPSU 14 orang, dan PD AIJ yang lulus hanya tujuh orang. Sedangkan untuk seleksi Dewas PD AIJ, terdapat 10 peserta yang lulus tahapan administrasi.

Ketua Pansel Anggota Direksi BUMD Provinsi Sumut, R Sabrina melalui Sekretaris Pansel Ernita Bangun mengatakan, penerimaan seleksi direksi dan anggota Dewas BUMD Sumut selain karena masa bakti direksi yang lama sudah berakhir, juga untuk penyegaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprovsu.

“Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2018-2023, bahwa Gubsu ingin agar seluruh BUMD Sumut berkontribusi maksimal menyumbangkan PAD. Hal ini mengingat Gubsu ingin proyeksi APBD Sumut pada 2023 mendatang mencapai Rp 18 triliun,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (25/3).

Karenanya, sebut dia, minimal dalam satu tahun anggaran Pemprovsu harus mampu menghimpun Rp600 miliar pendapatan, supaya proyeksi tersebut terpenuhi. Dan salah satunya diharapkan bersumber dari PAD seluruh BUMD Sumut.

“Gubsu juga mengharapkan sekaligus menekankan, bahwa melalui seleksi direksi, Dewas dan Dewan Komisaris BUMD baru nantinya menghasilkan sumber daya manusia profesional dan mampu bekerja maksimal mencari PAD sebagai sumbangsih atas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut, sesuai visi misi beliau dan wakil gubernur menjadikan Sumut maju, aman dan bermartabat,” terangnya.

Ernita juga menegaskan, tidak ada masalah jika bekas direksi periode lama kembali ikut dalam seleksi kali ini. Dimana terdapat tiga nama bekas direksi PDAM Tirtanadi periode 2014-2018, seperti Sutedi Raharjo, Arif Haryadian dan Delviyandri. “Sesuai Permendagri 37/2018 tidak ada masalah. Mereka boleh-boleh saja ikut lagi dalam seleksi,” kata Kabiro Bina Perekonomian Setdaprovsu ini.

Pihaknya akan memaksimalkan waktu tahapan seleksi ini sebagaimana yang sudah diumumkan sebelumnya. Yakni paling lama pada 4 April 2019 sudah diketahui direksi dan Dewas BUMD yang baru. “Untuk ujian tertulis akan dilakukan besok (hari ini, Red) di Gedung Bina Graha. Tahapan-tahapan ini kami sesuaikan dengan waktu yang sudah ditetapkan, semoga tidak ada kendala apapun selama pelaksanaannya,” pungkasnya.

Niat Gubsu Edy Rahmayadi membuka seleksi calon direksi, Dewas dan Dekom BUMD tersebut juga sejalan dengan PAD yang dihasilkan semua BUMD Sumut sejauh ini. Berdasarkan data yang diperoleh wartawan dari BPPRD Sumut, sejak tahun anggaran 2016 sampai 2018, realisasi PAD BUMD Sumut tidak signifikan dari target yang ditetapkan. PT Perkebunan misalnya, hanya mampu menghasilkan PAD senilai Rp 15 miliar (2016), Rp 18 miliar (2017) dan cuma Rp 6,5 M pada 2018. PT Dhirga Surya hanya mampu memeroleh deviden atau laba Rp 393 juta (2016), Rp 190 juta (2017) dan Rp 150 juta pada 2018. Selanjutnya realisasi deviden PT PPSU Rp 921 miliar (2016), Rp 1,7 triliun (2017) dan Rp 244 juta lebih pada 2018.

Parahnya, pada dua BUMD seperti PDAM Tirtanadi dan PD AIJ di TA 2016 dan 2017 sama sekali tidak memberi sumbangan PAD untuk Pemprovsu. Hanya di TA 2018 saja PDAM Tirtanadi menyumbangkan Rp10.600.000. 000 devidennya, sedangkan PD AIJ belum memberi kontribusi satu rupiah pun.

Meski begitu, BUMD lain seperti PT Bank Sumut, Kawasan Industri Medan (KIM) dan PT Asuransi Bangun Askrida mampu memenuhi target PAD yang telah ditetapkan. PT Bank Sumut misalnya, meski terdapat penurunan laba yang dihasilkan mulai 2016 yakni Rp 241 miliar lebih menjadi Rp 174 miliar lebih (2017) dan Rp 175 miliar lebih pada 2018. Sedangkan PT KIM mampu menghimpun laba Rp 1.01 triliun lebih (2016), Rp 1.08 triliun lebih (2017) dan Rp 3,5 triliun lebih pada 2018. (prn/han)