29 C
Medan
Tuesday, January 13, 2026
Home Blog Page 5382

Menjenguk Bocah Penderita Hydrosefalus di Langkat, Demi Kesembuhan, Nur Syifa Tiga Kali Ganti Nama

Teddy Akbari/SUMUT POS PANGKU: Suherni memangku putra bungsunya Nur Syifa saat ditemui di kediamannya, di Sei Bingai, Langkat
Teddy Akbari/SUMUT POS
PANGKU: Suherni memangku putra bungsunya Nur Syifa saat ditemui di kediamannya, di Sei Bingai, Langkat

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – 21 November 2015 lalu, Suherni (33) melahirkan putra keduanya. Bayi mungil yang dilahirkan istri Tumirin (39) dengan cara normal. Namun saat usianya beranjak ke-36 hari, bagian kepala mengalami pembesaran karena kelebihan cairan.

Bungsu dari dua bersaudara ini semula diberi nama Aska Syamil. Seperti umumnya setiap bayi. Ketika berada di dunia, hanya bisa menangis. Bahkan selama dalam kandungan 9 bulan, sang ibu tidak ada mengeluhkan hal apapun.

Bahkan, sang ibu juga bekerja seperti biasa. “Tidak ada keluhan yang bagaimana-bagaimana saya. Biasa saja. Hamil tua juga enggak ada rasa sakit,” ujar Suherni menceritakan kepada wartawan di kediamannya, Jalan Pasar Pinter, Gang Pioner, Dusun V, Desa Purwobinangun, Sei Bingai, Langkat, Senin (25/3) petang.

Selama 9 bulan dalam kandungan, Suherni tidak membawanya ke USG untuk melihat perkembangannya. Sebab, sambung Suherni, saat mengandung anak pertama pun tidak melakukan hal serupa.

“Karena nampak sehat. Apa yang dikeluhkan. Lahirnya juga normal di rumah. Sama seperti dengan abangnya (anak pertama),” ujar dia.

Saat mata Aska melihat dunia, hanya bisa menangis. Bahkan, menangis terus menerus. Suherni pun, membawa buah hatinya untuk berobat kampung.

“Setelah berobat kampung pada 36 hari setelah itu (lahiran), sudah tidak nangis lagi. Namun dari situ mulanya, urat kepala terlihat,” kata Suherni.

Karena hal tersebut, kata Suherni, mendapat saran dari seorang kakek-kakek yang mengobati buah hatinya. Saran dimaksud, yakni merubah nama buah hatinya.

Suherni hanya bisa manggut. Dia menuruti hingga akhirnya Aska Samil ditabalkan namanya menjadi Nasib. Alasan menuruti agar berubah nasib buah hatinya.

Namun apa daya. Buah hatinya malah kian nelangsa. Pada usia 3 bulan, buah hatinya sempat dibawa ke RS Raskita di Tanahseribu, Binjai Selatan. Oleh rumah sakit swasta ini, dirujuk ke RSUD Djoelham Binjai.

“Waktu di Djoelham dilihat oleh dokter anak, ada cairan di kepalanya. Dokter itu merujuknya ke Adam Malik. Ada 4 kali dibawa ke RS Adam Malik. Dokter saraf bilang enggak bisa dioperasi. Tulang otaknya enggak terbentuk,” kata Suherni.

Karena tumpukan cairan, kepalanya membesar yang disebut Hydrosefalus. Kedatangan Sumut Pos disambut hangat. Waktu tempuh yang dilahap dari Binjai menuju rumah Suherni hanya sekitar 20 menit.

Nasib yang kini ditabalkan namanya menjadi Nur Syifa, saat itu tengah terbaring lemah. Syifa sedang diayun oleh neneknya. Kondisi kepalanya lebih besar dari tubuh yang menopangnya. Dia juga tidak rewel seperti balita biasanya. Namun, Syifa kini tidak tumbuh seperti balita lainnya.

Kakinya kecil. Begitu juga dengan tangan. Sudah 3 tahun kondisi Syifa begini tanpa mendapat perhatian dari Pemerintah Kecamatan Sei Bingai, maupun Pemerintah Kabupaten Langkat.

Meski demikian, Suherni dan Tumirin tetap bertekad dapat mengembalikan Syifa seperti balita seperti biasa. Sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Rambutan sudah disinggahinya. Namun tak menunjukkan hasil.

Buntutnya, Suherni membawa Syifa dengan pengobatan medis kampung. “Obat kampung yang campuran dari tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan jodoh lah sama obat ini. Ada juga dikasih obat ?herbal yang diminum, tapi belum saya kasih,” ujar dia.

“Kami memang berobat jalan sendiri. Inisiatif sendiri saja. Dari bidang juga enggak ada bawa kemana-mana,” ujar Suherni.

Saat usia 3 bulan pun demikian. Dokter RS Adam Malik tak menyarankan untuk dioperasi. Malah, kata Suherni, Syifa diminta untuk dibawa pulang saja. “Sudah kasep kata dokter,” kenang Suherni sembari mengusap air matanya yang jatuh.

Obrolan mengalir. Sekali-sekali, Suherni mengajak Syifa mengobrol. Tapi tatapan mata Syifa seperti kosong. Suherni menyemangati Syifa agar dapat normal seperti balita biasanya. “Dokter malah bilang enggak ada yang bagus. Ngomongnya pahit. Di Bidadari (Rumah Sakit), paling pahit. Gizi buruh lagi ditambah,” ujar dia. Syifa pun tak menjalani operasi karena tubuhnya tak fit. Kulit kepalanya merah. Kata Suherni, itu adalah luka. “Kulit harus sehat kalau mau dioperasi,” ujar dia.

Tak lama, ayah Syifa datang duduk yang turut ikut mengobrol. Tumirin baru gabung setelah bekerja sebagai buruh petani. Dia berambisi agar Syifa dapat sembuh.

“Insyaallah anak kami sembuh. Mohon doanya. Kalau sembuh nanti kami mau buat nasi urap dan kenduri. Among-among,” tandas Suherni. (*)

Dampak Musim Kemarau, Petani Secanggang Terancam Gagal Panen

bambang/sumut pos DIABADIKAN: Ketua DPRD Langkat Surialam diabadikan bersama Pengurus KTNA saat melakukan audiensi perihal dampak kemarau yang mengancam petani gagal panen.
bambang/sumut pos
DIABADIKAN: Ketua DPRD Langkat Surialam diabadikan bersama Pengurus KTNA saat melakukan audiensi perihal dampak kemarau yang mengancam petani gagal panen.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dampak musim kemarau yang panjang, ratusan hektare lahan pertanian di empat desa di Kecamatan Secanggang, mengalami kekeringan. Alhasil, para petani  terancam gagal panen.

Hal itu diungkapkan Pengurus Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Secanggang saat beraudiensi ke DPRD Kabupaten Langkat, Senin (25/3).

Pengaduan pengurus KTNA ini langsung diterima Ketua DPRD Langkat Surialam, SE di ruang kerjanya, yang turut dihadiri perwakilan dari Dinas Pertanian Langkat.

“Miris dengan kondisi yang memperihatinkan terhadap ratusan hektar lahan pertanian padi yang diprediksi gagal panen, maka kami datang kesini untuk mengadukannya,”ujar Sugito Sekretaris Pengurus KTNA.

Ada empat desa yang diprediksi mengalami gagal panen ini, yaitu Desa Tanjung Ibus, Kebun Kelapa, Sungai Ular dan Kelurahan Hinai Kiri.

“Sebenarnya prediksi gagal panen ini dapat diatasi kalau mesin kompanisasi dapat menyalurkan air ke persawahan petani,”ujar Ketua KTNA, Purwanto. Mariono selaku Kepala Bidang Irigasi Dinas Pertanian Langkat, menjelaskan bahwa Dinas Pertanian telah memasang mesin kompanisasi di Kecamatan Secanggang.

Sebelum mesin kompanisasi dipasang, Dinas Pertanian Langkat telah mensosialisasikan bahwa biaya operasional mesin kompanisasi tidak dianggarkan dan menjadi tanggung jawab masyarakat/petani.

“Dalam hal ini biaya pipa maupun saluran air untuk sampai ke sawah-sawah petani ditanggung oleh petani,” ungkap Mariono.

Ketua DPRD Surialam pun meminta pengurus KTNA sering berkomunikasi dengan Dinas Pertanian, maupun pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah para petani.

Selain itu, lanjut Surialam, pengurus KTNA juga bisa berkomunikasi dengan kepala desa masing-masing, karena setiap desa telah menerima dana desa yang dapat dipergunakan untuk bidang pertanian. (bam/han)

PAD Deliserdang Meningkat 77,47 Persen

no picture
no picture

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2018, dan akhir masa jabatannya periode 2014-2019 pada sidang paripurna DPRD, Senin (25/3).

Di hadapan anggota DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Timur Sitepu, Kamaruzaman dan Imran Obos, Ashari melaporkan total pendapatan daerah Tahun Anggaran (TA) 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, menjadi Rp3.640.579.921.809 dengan realisasi Rp3.363.304.583.385,75 atau 92,38 persen. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp925.522.525.079 dan direalisasikan sebesar Rp729.648.594.488 atau 77,47 persen ditambah retribusi daerah dan lainnya.

Sementara untuk pengelolaan belanja daerah pada tahun 2018 sebesar Rp3.822.171.768.018 realisasi Rp3.422.585.709.419 atau 89,54 persen. Angka itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp2.012.180.560.607 realisasi Rp1.844.600.225.946 atau 91,67 persen, dan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp1.809.991.207.411 dengan realisasi Rp1.578.325.132.835 atau 87,2 persen.

“LKPJ TA 2018 dan akhir masa jabatan ini merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2014-2019. Diharapkan dapat dibahas dalam semangat kebersamaan dan persatuan untuk memajukan Deliserdang, sehingga laporan ini dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi guna pelaksanaan pembangunan yang lebih baik ke depan,”ujar Ashari.

Menurut Ashari, salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan adalah dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Dalam bidan kesehatan, ada keberhasilan dari segi peningkatan sarana dan prasarana di Pukesmas dan jaringannya baik kuantitas maupun kualitas. Dan untuk capaian yang telah diraih, meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). Kinerja pembangunan kesehatan, adanya penurunan jumlah kematian ibu maternal sebanyak 15 kasus pada tahun 2018, sedangkan balita dan gizi buruk sebanyak 12 orang pada tahun 2018.

Disebutkan Ashari, untuk bidang insfrastruktur pada masa pemerintahannya juga mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Untuk jalan kabupaten pada tahun 2018 meningkat menjadi 3.670 Km dari tahun 2014 sebelumnya 3.575 Km. Dengan klasifikasi panjang jalan aspal pada tahun 2018 sepanjang 2.016 Km dari sebelumnya 1.834 Km pada tahun 2014.

“Selama tahun 2014 hingga 2018 sebanyak 38 prestasi di berbagai bidang telah diraih di tingkat nasional dan internasional,”pungkasnya. (btr/han)

Silaturahim dengan Badan Kenaziran Masjid, AKBP Nugroho Sebar Nomor HP

Teddy Akbari/sumut pos SAMBUTAN: Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto memberi sambutan sekaligus memberikan nomor HP kepada pengurus BKM.
Teddy Akbari/sumut pos
SAMBUTAN: Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto memberi sambutan sekaligus memberikan nomor HP kepada pengurus BKM.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto menggelar silaturahim dengan sejumlah pengurus Badan Kenaziran Masjid yang ada di Kota Rambutan, Senin (25/3). Dalam kesempatan itu, Kapolres menyerukan agar masyarakat dapat menginformasikan mengenai narkoba dan lainnya. “Kalau ada informasi-informasi mengenai narkoba, dapat dikasih tahu kepada saya melalui nomor telepon ini,” seru Kapolres, sambil memberikan nomor selulernya.

Mantan Danyon A Pelopor Satbrimobda Sumut ini, juga menyerukan agar masyarakat dapat memberikan informasi seperti ada yang tidak dikenal warga. Dapat dikiranya ngasih tahu,” kata Kapolres.

Kepada seluruh alim ulama yang memadati acara, Kapolres mengajak agar para alim ulama dapat bekerjasama untuk menciptakan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di Kota Binjai. “Saat pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 ini, ayo datang ke TPS dan gunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Polri tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas sebagai anggota Polri,” ujar Nugroho.

Dia menambahkan, Polres Binjai membuat program keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan salat lima waktu berjamaah di masjid-masjid. Dia juga menyerukan, agar masjid tidak dijadikan tempt kampanye. “Jaga kekompakan sesama umat muslim dan jalin kerukunan antar umat beragama, sehingga Kota Binjai tetap aman dan kondusif. Jangan percaya terhadap berita hoax dan ujaran kebenciaan yang nantinya akan memecah belah kesatuan Republik Indonesia,” ujar Nugroho.

Sementara, Sekretaris MUI Kota Binji, Jafar Siddiq mengucapkan terimakasih kepada para BKM dan Kapolres Binjai atas terlaksananya kegiatan silaturahim ini. “Jadikan silaturahim ini untuk mempererat hubungan sesama umat muslim di Kota Binjai,” tandasnya.

Diakhir acara, Kapolres memberikan bingkisan tali asih Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto kepada 700 BKM yang hadir. (ted/han)

Kunker ke Sumut, Kasau TNI Disambut Tortor Batak

Foto: Humas Provsu Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) TNI, Marsekal Yuyu Sutisna, disambut dengan tari-tarian dari Batak Toba, di Apron Charlie Lanud Soewondo Medan, Senin (25/3). Wagubsu, Musa Rajekshah juga menyelempangkan ulos sebagai tanda sambutan masyarakat Sumut.
Foto: Humas Provsu
Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) TNI, Marsekal Yuyu Sutisna, disambut dengan tari-tarian dari Batak Toba, di Apron Charlie Lanud Soewondo Medan, Senin (25/3). Wagubsu, Musa Rajekshah juga menyelempangkan ulos sebagai tanda sambutan masyarakat Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) TNI, Marsekal Yuyu Sutisna, disambut dengan tarian selamat datang Batak Toba, saat tiba di Lanud Soewondo, Medan, Senin sore (25/3). Kedatangan Kasau kali ini ke Medan merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja ke beberapa lanud yang ada di wilayah Indonesia.

Pesawat Angkatan Udara TNI, Boeing 737 A7307 milik Skuadron Udara 17 Halim Perdana Kusuma yang membawa Marsekal Yuyu Sutisna dan rombongannya, tiba di Apron Charlie Lanud Soewondo, Medan sekitar pukul 16:00 WIB. Setelah melalui jajar kehormatan, Marsekal Yuyu Sutisna diberi penghormatan tim dari Lanud Soewondo.

Usai disambut dengan tarian selamat datang Batak Toba, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah yang turut menyambut, kemudian menyelempangkan ulos kepada Marsekal Yuyu Sutisna, sebelum keduanya bersalaman.

“Selamat datang pak di Sumatera Utara,” kata Wagub Sumut yang akrab disapa Ijeck ini saat bersalaman dengan Marsekal Yuyu Sutisna, di Apron Charlie Lanud Soewondo.

Foto: Humas Provsu
KSAU TNI, Marsekal Yuyu Sutisna, diulosi Wagubsu saat tiba di Apron Charlie Lanud Soewondo Medan, Senin (25/3).

Dalam acara penyambutan Marsekal Yuyu Sutisna ini, turut hadir Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jendral Polisi Agus Andrianto, Komandan Lantamal I, Laksamana Pertama Ali Triswanto, Komandan Lanud Soewondo, Kolonel Penerbang Dirk Poltje Lengkey, Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution dan jajaran Forkopimda Sumatera Utara.

Setelah upacara penyambutan di Apron Charlie Lanud Soewondo Musa Rajekshah, Marsekal Yuyu Sutisna dan Forkopimda Sumut berjalan bersama menuju gedung Abdul Karim, mengantar Kasau untuk beristirahat.

Marsekal Yuyu Sutisna sendiri dilantik menjadi Kasau pada Januari 2018 menggantikan Hadi Tjahjanto yang menjadi Panglima TNI. Setelah pelantikan tersebut Yuyu Sutisna mulai melakukan kunjungan kerja ke seluruh Indonesia. Sebelum ke Medan, Kasau mengunjungi Lanud Manuhua, Biak pada 15 Februari 2019 lalu. (rel/mea)

Tak Ada IMB, Bangunan Ruko di Padang Bulan Dibongkar

Bangunan 3 lantai di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, dibongkar Satpol PP Medan, Senin (25/3).
Bangunan 3 lantai di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, dibongkar Satpol PP Medan, Senin (25/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski Pemerintah Kota Medan saat ini gencar menegakkan peraturan daerah, tapi tampaknya tak membuat para pemilik bangunan jera. Terbukti, masih banyak ruko, perumahan, maupun kos-kosan yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk itu, Pemko Medan terus menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Seperti halnya bangunan 3 lantai yang berada di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, Senin (25/3). Ruko yang masih dalam tahap pembangunan  ini nantinya akan diperuntukkan sebagai kos-kosan. Sebelumnya tim terpadu sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk dapat melengkapi izin. Namun pemilik bangunan tidak juga menghiraukan surat pemberitahuan tersebut.

Tepat pukul 10.00 Wib, tim berkumpul di Kantor Camat Medan Baru lalu langsung bergerak ke lokasi penertiban. Seperti yang dilihat oleh tim, tidak ada plank IMB terpasang didepan bangunan tersebut, pembangunan juga ditutupi pagar seng.

Penertiban yang dipimpin langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan M Sofyan, terdiri dari 2 orang  Bintara Pembina Desa (Babinsa), 4 orang dari Dinas Tata Kota Medan, Satpol PP 6 orang. Namun sesampainya tim gabungan, mandor bahkan pemilik bangunan tersebut tidak di tempat.

Setelah menanti kurang lebih 1 jam, Kasatpol PP Kota Medan, memberi komando untuk merobohkan bangunan 3 lantai tersebut. Pasalnya, selama kurang lebih 1 jam, tim terpadu menantikan mandor namun tak kunjung datang.

“Sudah terlalu lama kita menanti disini, sudah langsung robohkan saja”, kata Kasatpol PP Kota Medan.

Selanjutnya Kasatpol PP Kota Medan menyebutkan, menurut peraturan pemilik bangunan harus mengantongi dulu SIMB baru melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya seperti yang saat ini terjadi, pemilik malah membangun dulu baru mengurus izin.

Lebih lanjut Sofyan menjelaskan, hal ini dilakukan juga untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, karena penertiban bangunan ini merupakan salah satu dari retribusi pengurusan SIMB, jika banyak pendirian bangunan tanpa izin dikhawatirkan target pendapat dari sektor itu tidak tercapai.

“Dengan menertibkan bangunan tanpa IMB ini dapat menambah PAD Kota Medan karena retribusi pengurusan IMB ini salah satu bagian dari PAD Kota Medan,” jelas Sofyan. (rel/kr)

Realme 3, ‘Power your Style’ Hadir di Kota Medan

Josef Wang, Marketing Director of Realme SEA pada acara media roadshow Realme 3 di Kota Medan, Senin (25/3).
Josef Wang (kanan), Marketing Director of Realme SEA pada acara media roadshow Realme 3 di Kota Medan, Senin (25/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proud to be Young – Realme, merek smartphone yang didedikasikan untuk menciptakan smartphone berkualitas tinggi bagi kaum muda, hari ini membawa Realme 3 sebagai smartphone terkuat di kelasnya ke Kota Medan.

Perangkat penuh gaya ini ditenagai oleh prosesor AI master MediaTeK Helio P60 dan dilengkapi dengan baterai 4.230 mAh, memberikan penggunanya daya tahan baterai yang kuat di segmennya. Realme 3 dilengkapi dengan kamera belakang ganda 13MP + 2MP yang dilengkapi dengan mode Nightscape dan Chroma Boost untuk pertama kalinya di kelasnya.

Realme 3 tersedia dalam tiga varian, 3GB RAM + 32GB ROM, 3GB + 64GB ROM dan 4GB RAM + 64GB ROM dengan layar dewdrop 6.22 inci dan tiga slot SIM + SD card yang dapat diupgrade hingga 256GB.

Didirikan pada Mei 2018, Realme diciptakan untuk menghadirkan kinerja dan desain yang dibutuhkan oleh anak muda dari sebuah smartphone. Generasi muda tidak hanya menggunakan smartphone sebagai alat komunikasi mereka, mereka juga menggunakannya untuk bersosialisasi, bekerja dan belajar.

Tidak hanya itu, mereka juga menginginkan desain smartphone yang bisa menggambarkan kepribadian mereka. Anak muda mungkin memiliki kebiasaan dalam menggunakan smartphone dan pandangan estetika yang berbeda. Tetapi tuntutan mereka serupa dalam hal apa yang mereka butuhkan sebuah smartphone.

Di masa depan, Realme berfokus pada penyediaan smartphone yang menawarkan kinerja yang kuat dan desain modern untuk anak muda, dengan harga terjangkau.

“Hingga saat ini, Realme telah memiliki 5 juta pengguna di seluruh dunia dan Realme 2 telah terjual habis kepada 15.000 konsumen, di hanya dalam 10 menit melalui Lazada Indonesia pada saat penjualan perdananya,” kata Josef Wang – Marketing Director of Realme SEA pada acara media roadshow Realme 3 di Kota Medan, Senin (25/3).

Sebagai penerus Realme 2, Realme 3 menjadi senjata andalan Realme di tahun 2019 yang dibangun di atas kesuksesan Realme 2 di Indonesia. “Realme 3 adalah bukti bagaimana kami terus meningkatkan kinerja dan desain secara komprehensif, membawa produk baru dan pengalaman ‘Power Meets Style’ kepada anak-anak muda di Indonesia khususnya di Kota Medan, dan mengapa kami menjadi pilihan favorit mereka yang tak tergantikan di segmen harga kami,” lanjutnya.

“Indonesia adalah pasar penting bagi Realme. Tahun ini, kami memiliki beberapa rencana untuk mewujudkan salah satu komitmen Realme dalam memaksimalkan layanan kepada anak-anak muda di Indonesia. Salah satunya adalah kami akan membuka toko offline global pertama di Indonesia pada tahun ini. Sejak kami menjual produk kami di toko offline, kami menerima kontribusi signifikan terhadap pengembangan pasar Realme sejak diluncurkan di Indonesia. Tentu saja kami ingin berinovasi dalam menghadirkan layanan yang akomodatif dan memberikan kenyamanan bagi konsumen,” tambah Josef. (rel/sih)

PDI-P Ungguli Seluruh Parpol dengan Elektabilitas 24,8 Persen

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat merilis hasil survei di kantornya di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat merilis hasil survei di kantornya di Jakarta, Senin (25/3/2019).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Survei terbaru Charta Politika 1-9 Maret 2019 menunjukkan PDI-P dengan partai politik dengan elektabilitas tertinggi. Partai Gerindra berada di urutan kedua.

“PDIP dan Partai Gerindra merupakan partai politik tertinggi pilihan masyarakat. Diikuti kemudian oleh Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS,” kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya saat merilis hasil survei di kantornya di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Dalam survei itu, PDI-P dipilih oleh 24,8 persen responden, diikuti Gerindra 15,7 persen dan Golkar 9,8 persen. Sedangkan partai dengan dua suara terendah ditempati PKPI 0,3 persen dan Partai Garuda 0,2 persen.

Survei itu menunjukkan ada 7 partai yang meraih suara di atas 4 persen atau ambang batas lolos ke parlemen. Namun, menurut Yunarto jumlah partai yang lolos bisa bertambah jika mempertimbangkan undecided voters sebesar 17,1 persen dan margin of error 2,19 persen.

“Prediksi saya yang akan lolos 8 atau 9 partai, itu kalau mau berspekulasi,” ujar Yunarto.

Survei ini dilaksanakan pada tanggal 1-9 Maret 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 2.000 responden di 34 provinsi.

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut hasil survei Charta Politika untuk Pileg 2019:

PDIP: 24,8

Gerindra: 15,7

Golkar: 9,8

PKB: 7,2

Demokrat: 5,1

Nasdem: 4,9

PKS: 4,1

PPP: 3,6

PAN: 3,2

PSI: 1,4

Perindo: 1,3

Hanura: 0,8

PBB: 0,4

Berkarya: 0,4

PKPI: 0,3

Garuda: 0,2

Tidak tahu/tidak menjawab: 17,1 persen. (Ihsanuddin/kps)

Cantumkan Taiwan sebagai Negara Merdeka, Cina Hancurkan 29.000 Peta Dunia

Shutterstock Peta Taiwan.
Shutterstock
Peta Taiwan.

BEIJING, SUMUTPOS.CO – Pemerintah kota Qingdao, provinsi Shandong, Cina menghancurkan lebih dari poster peta dunia yang dinilai bermasalah. Masalah dalam puluhan ribu peta dunia itu adalah mencantumkan Taiwan sebagai sebuah negara independen.

Sebanyak 803 kardus berisi 28.908 peta yang ditujukan untuk ekspor dihancurkan pemerintah di sebuah lokasi rahasia di kota pelabuhan itu.

Penghancuran ini diperintahkan biro perencanaan dan sumber daya alam kota Qingdao setelah peta-peta itu ditemukan petugas bea cukai pekan lalu.

Pemerintah setempat mengatakan, penghancuran map “bermasalah” ini adalah yang terbesar dan pemantauan ketat produksi peta akan terus dilakukan.

Ma Wei, pejabat dari Departemen Manajemen Informasi Geografi di Kementerian Sumber Daya Alam mengatakan, peta merefleksikan kedaulatan nasional dan merupakan sebuah pernyataan politik.

“Jika ada ‘peta bermasalah’ yang mengganggu kedaulatan nasional dan integritas wilayah, khususnya produk asing atau produk yang ditujukan untuk ekspor, maka peta itu bisa digunakan sebagai spekulasi oleh komunitas internasional,” ujar Ma Wei.

“Peta ini secara langsung mengancam kepentingan nasional dan harga diri warga negara serta menjadi ancaman serius untuk keamanan nasional,” tambah dia.

Peta dunia itu diproduksi sebuah perusahaan di kota Hefei, provinsi Anhui. Sejauh ini tidak diketahui negara tujuan ekspor puluhan ribu peta itu.

Namun, sejumlah foto memperlihatkan seluruh peta itu dicetak dalam bahasa Inggris.

Dalam beberapa bulan terakhir, Cina meningkatkan tekanan terhadap berbagai perusahaan asing untuk mengakui Taiwan sebagai bagian dari Cina.

Sejumlah perusahaan seperti Delta Airlines, jaringan hotel Marriott, dan MAC Cosmetics dipaksa meminta maaf secara publik karena menyebut Taiwan sebagai negara independen. (kps)

Ferry Tanuray Kaban Didakwa Terima Rp772,5 Juta

istimewa GILIRAN: Ferry Suando Tanuray Kaban segera mendapat giliran untuk menjalani sidang.
istimewa
Ferry Suando Tanuray Kaban didakwa menerima suap dari Gubsu, Gatot Pujo Nugroho. sebesar Rp772,5 juta.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Ferry Suando Tanuray Kaban didakwa menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Anggota dewan periode 2009-2014 itu disebut menerima suap Rp 772,5 juta.

“Terdakwa beberapa kali menerima hadiah berupa uang secara bertahap,” ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/3/2019).

“Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji,” lanjut jaksa KPK Budi Nugraha.

Jaksa menyebut pemberian suap bermula pimpinan DPRD Sumut Chaidir Ritonga, M Afan, Kamaluddin Harahap dan Sigit Pramono Asri melakukan pertemuan dengan Sekda Pemprov Sumut Nurdin Lubis dan jajaran Pemprov Sumut.

Dalam pertemuan itu Nurdin Lubis menyampaikan permintaan agar pimpinan DPRD Sumut menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut 2012. Supaya permintaan itu disetujui DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan ‘uang ketok’.

Permintaan tersebut disanggupi Gatot Pujo dan kemudian pimpinan DPRD menyetujui pengesahan LPJP ABPBD Sumut 2012.

Selanjutnya, pada 19 November 2013 Gatot Pujo kembali menyampaikan nota keuangan dan Raperda tentang APBD-P Sumut 2013 dalam rapat paripurna DPRD Sumut. Jaksa menyebut pimpinan DPRD Sumut kembali meminta kompensasi ‘uang ketok’ untuk mempercepat pengesahan APBD-P 2013.

Agar memenuhi permintaan itu, Gatot Pujo mengumpulkan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diberikan kepada para anggota DPRD Sumut. Lagi-lagi permintaan itu direalisasikan dan dibagikan pada anggota DPRD Sumut.

“Setelah Raperda tentang LPJP APBD Sumut disetujui pimpinan dan anggota DPRD termasuk terdakwa, kemudian di ruangan M Alinafiah (Bendahara Sekwan) atau di ruangan masing DPRD lainnya M Alfinafiah menyerahkan uang kepada terdakwa,” ucap jaksa.

Pada APBD tahun anggaran 2014 dan 2015, jaksa menyebut pimpinan DPRD kembali meminta ‘uang ketok palu’ sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Permintaan uang itu untuk seluruh anggota DPRD Sumut.

“Pada bulan Agustus 2014 Kamaluddin Harahap mengingatkan Nurdin Lubis mengenai permintaan uang untuk seluruh anggota DPRD Sumut terkait persetujuan Raperda APBD-P tahun anggaran 2014 dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2015 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” kata jaksa.

Atas perbuatannya, Ferry Suandi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.  (kps)