MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Medan diusulkan menggunakan sistem tenaga surya atau cahaya matahari. Sebab, dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan.

Usulan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PD Pembangunan Kota Medan, Putrama Alkhairi. Menurutnya, PJU dengan tenaga surya atau solar cell maka mengurangi daya dari PLN.

“Dengan sistem solar cell, tentunya lebih efisien dan membuat Kota Medan menjadi ramah lingkungan. Kita akan usulkan kepada Pemko Medan untuk menerapkan sistem tersebut dalam PJU,” ungkap Putrama kepada Sumut Pos, kemarin.

Dia mengaku, saat ini pihaknya sedang menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengadaan PJU sistem solar cell. Kini, sedang diujicoba PJU di sejumlah titik Kota Medan. Namun, sayangnya Putrama tak dapat menyebutkan di lokasi mana saja yang telah dipasang.

“Lagi ujicoba, sudah ada sejumlah kawasan yang dipasang lampu jalan sistem tenaga surya. Ujicoba ini kemungkinan berlangsung beberapa bulan untuk mengetahui bagaimana kualitas dan daya tahan. Hasilnya, akan dilakukan kajian dan disampaikan kepada Pemko Medan,” ujarnya.

Disinggung apakah nantinya seluruh PJU yang ada di Medan, Putrama mengatakan hal itu tergantung dari Pemko Medan. “Kota Medan adalah kota metropolitan dan strategis dari kota-kota di dunia untuk itu kita mempelopori dan pemanfaatan energi terbarukan. Sehingga, menjadikan kotanya asri dan bisa berkesinambungan untuk masa depan,” katanya.

Dijelaskan Putraman, penggunaan PJU dengan solar cell merupakan aspek penting yang mesti ada dalam penataan kota. PJU mempunyai peran yang betul-betul penting bagi pengendara, terutamanya pada malam hari dimana sinar matahari telah tak bisa menerangi keadaan jalan.

“Keunggulan lain PJU tenaga surya, yaitu sumber kekuatan tak terbatas, tidak memberikan polusi, gampang dipasang, dan mudah dalam perawatan. Sudah ini tentu memberikan profit bagi pemakai yang tak perlu berulang kali melakukan pergantian lampu atau menjalankan sejumlah perawatan rutin,” ujarnya sembari mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan.

Sementara, Sekretaris DKP Kota Medan, Zulfakhri mengatakan, PJU yang ada saat ini masih menggunakan daya listrik. Ada yang konvensional dan juga sistem LED. “Kita masih pakai listrik, ada yang konvensional dan ada yang LED. Kalau dengan tenaga surya lebih efisien, kenapa tidak,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengantisipasi aksi corat-coret usai mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), para siswa SMP Negeri 7 Medan lebih memilih mengumpulkan seragam sekolah untuk dapat digunakan kembali adik kelas mereka.

Satu persatu siswa keluar dari ruang ujian, mereka membuka seragam mereka dan dikumpulkan dalam sebuah kardus. Kemudian, mereka menggunakan pakaian batik sekolah di akhir UNBK, Kamis (25/4). Di SMP Negeri 7 Medan peserta UNBK berjumlah 264 siswan

Selain itu, Kepala Sekolah (Kasek) SMP Negeri 7 Medan, Irnawati mewajibkan orangtua untuk menjemput anaknya setelah melaksanakan UN terakhir dengan mata pelajara Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), kemarin.

“SMP Negeri 7 Medan dalam melakukan kegiatan akhir Ujian Nasional dan telah kami sosialisasikan ke orangtua lewat pemberitahuan. Pertama, kami memohon kepada orangtua untuk kerja samanya dalam mengantisiapasi kegiatan yang sifatnya euforia yang selalu dilakukan oleh siswa setiap tahunnya. Seperti ngebut-ngebut di jalan, coret-coret, kongkow di jalanan yang bisa menyebabkan terganggungnya arus lalin dan mengakibatkan masyarakat terganggu,” ucap Irnawati kepada wartawan di Sekolah SMP Negeri 7 Medan, kemarin siang.

Imbauan itu juga sudah disampaikan melalui dengan nomor : 6017/SMP/2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, sebelum pelaksanaan UN berakhir. Pastinya, pihak tetap melakukan antisipasi kegiatan negatif dilakukan siswa.

“Pertama mengajurkan siswa dan orang tua untuk memberikan sumbangan pakaian seragam yang masih layak digunakan untuk adik-adik kelas maupun yang membutuhkan. Yang kedua, menggunakan baju seragam batik saat ujian,” jelas wanita berjilbab itu.

Ia mengungkapkan, pihak sekolah juga memberikan fasilitas coret-coretan mengarah positif dengan menggunakan spanduk putih, para siswa dipersilahkan menuliskan komitmen mereka di dalam spanduk panjang untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi.

“Nah di situlah disediakan untuk anak-anak apa yang mau mereka tulis. Dan terakhir, pulang harus dijemput orang tua. Kalau tidak dijemput orangtua. Kami menahan sementara sampai batas waktu kami anggap kondusif untuk diperbolehkan pulang,” ungkap wanita berkacamata itu.

Selanjutnya, ia mengatakan jika siswa atau anak kedapatan melakukan aksi negatif, seperti tertera dalam surat disampaikan tersebut.”Maka siswa tersebut akan dipertimbangkan untuk kelulusannya dari SMP Negeri 7 Medan,” pungkasnya.

Disdik Diminta Data Kebutuhan Komputer SMP Negeri

Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mengatakan, pelaksanaan UNBK secara mandiri yang dilakukan seluruh SMP negeri pada tahun ini harus dievalusi. Sebab, banyak catatan kendala atau permasalahan yang dihadapi. Mulai dari ketidaksiapan sekolah dalam hal perangkat komputer hingga persoalan teknis di lapangan, seperti gangguan jaringan dan lain sebagainya.

“Kalau tahun ini komputer di seluruh SMP negeri belum memadai, maka tahun depan pelaksanaannya harus ada sekolah yang benar-benar lengkap peralatannya (komputer). Paling tidak, 50 persen dari jumlah SMP negeri yang ada (45 sekolah) harus sudah memiliki,” ungkap Irsal.

Diutarakan dia, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan harus mempunyai data kebutuhan komputer di setiap SMP negeri yang ada. Artinya, melakukan pendataan dan kemudian diajukan pengadaannya pada APBD.

“Disdik Medan harus melakukan pendataan dari sekarang jumlah komputer yang dibutuhkan masing-masing SMP negeri, lalu diusulkan pengadaannya. Selain itu, jangan hanya mengandalkan APBD saja tetapi mencari solusi dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau lainnya untuk menyerap dana CSR (Control Social Responsibility). Bahkan, kalau bisa mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

Kata dia, Disdik Medan harus mengurangi anggaran kegiatannya yang tidak penting untuk mengalokasikan pengadaan komputer. Sebab, menurutnya, dengan meminjam berarti membebani siswa atau orang tuanya. “Kalau kebetulan tidak banyak yang punya laptop bagaimana? Tentu ini menjadi persoalan,” ujarnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi. Ia mengkritik pelaksanaan UNBK tingkat SMP negeri yang dinilai terkesan dipaksakan. Alasannya, karena perangkat komputer belum memadai sehingga meminjam laptop kepada siswa.

Kata Jumadi, seharusnya sekolah jangan memaksakan untuk UNBK mandiri apabila memang belum memadai peralatan komputernya. Karena, dengan memaksakan diri akhirnya membebani siswa secara tidak langsung.

Jumadi sangat menyayangkan, kalau memang mau menerapkan UNBK tingkat SMP 100 persen maka jauh-jauh hari peralatan komputernya atau sarana dan prasarana telah disiapkan. Dengan begitu, siswa bisa fokus belajar dalam mengikuti ujian. Sedangkan orang tua siswa, tinggal mengawasi anaknya.

“Jika begini kondisinya, siswa dan orang tua murid seperti terbebani karena mau tidak mau mencari laptop untuk dipinjamkan. Kalau kebetulan punya tentu tidak menjadi masalah, tapi kalau tidak ada bagaimana,” sebutnya.

Oleh karenanya, sambung dia, hal-hal seperti itu perlu dicermati sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) Medan. “UNBK ini kan sudah dari tahun lalu dan bahkan tahun sebelumnya. Tapi kenapa belum disiapkan juga peralatan komputernya. Untuk itu, hal ini harus menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Medan pada tahun berikutnya guna menyediakan komputernya,” tukas dia.

Sementara, Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Medan, Supri Harahap mengatakan, pihaknya mengakui bahwa pelaksanaan UNBK secara mandiri di SMP negeri masih mengalami kekurangan terutama perangkat komputernya. Tidak mungkin sanggup sekolah menyediakan komputer seluruhnya, minimal sepertiga dari jumlah murid yang mengikuti ujian.

Disinggung adakah Disdik Medan melakukan pendataan terhadap kebutuhan perangkat komputer di SMP negeri dalam melaksanakan UNBK, Supri menyatakan tidak ada dilakukan. “Pendataan tidak ada memang kami lakukan, yang penting bagi kami bagaimana sekolah melakukan jalinan kerjasama dengan pihak lain untuk pengadaan komputer. Sebab, banyak sekali yang harus dipenuhi. Misalnya, dengan meminjam kepada siswa atau orang tua murid, guru hingga sekolah lain yang memiliki komputer berlebih,” pungkasnya. (gus/ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatra Utara (APBD-SU), akan turun ke jalan untuk memperingati hari buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei mendatang. Diperkirakan, ada 1.500 buruh yang tergabung.

Aksi dalam bentuk konvoi dan long mach ini akan dititikkan di bundaran air mancur, Jalan Gatot Subroto, Medan.”Kalau tanggal 30 April nanti, sekitar 500 massa akan turun ke jalan. Sedangkan 1 Mei, 1.500 massa akan turun,” ujar Koordinator APBD-SU, Natal Sidabutar kepada wartawan di Medan, Kamis (25/4).

Dalam aksinya, mereka akan meminta Presiden dan Menakertrans serta DPR-RI menghapus Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan Permenaker No 15 Tahun 2018 tentang upah minimun yang justru bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Natal mengatakan, selama ini pemerintah tidak memiliki niat untuk memperbaiki kondisi kehidupan kaum pekerja/buruh dan merupakan cerminan bahwa pemerintah saat ini berada dibawah kendali kekuatan modal.

“Di tengah ketertindasan buruh ini, kami akan memperjuangkan hak-hak buruh melalui jalan dialog dan jalur hukum. Karna banyak buruh yang minim pengetahuan di bidang hukum, yang menjadi korban dari pengusaha yang diputus kontrak, outsorching dan PHK,” tegasnya.

Didampingi pengurus GSBI Sumut, Ahmadsyah, pengurus PPMI, Awaluddin Pane, dan pengurus Serbundo, Lorent E Aritonang, Natal meminta agar saldo BPJS ketenagakerjaan setiap tahun bagi pekerja/buruh dan mendaftarkan semua pekerja/buruh sebagai peserta BPJS kesehatan tanpa memandang status kerja.

Selain itu, pihaknya juga meminta Dinas Ketenagakerjaan Sumatra Utara segera menuntaskan permasalahan pekerja di PT Unibis, terkait pemberian kekurangan ekstra puding terhitung sejak 2014 hingga 2018 yang belum tuntas penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Aksi ini akan long march dan konvoi dari Lapangan Garuda Tanjung Morawa menuju bundaran air mancur Jalan Gatot Subroto Medan,” pungkas Natal. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Iwan (52) dan Zulkarnain (28) harus berurusan dengan polisi. Ayah dan anak memetap di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan ini ditangkap mengedarkan uang palsu. Keduanya ditangkap di wilayah Jalan Rahmad Buddin Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Kamis (25/4).

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuha, Iptu Bonar H Pohan mengatakan, kedua pria ini melakukan aksi kejahatannya sudah hampir seminggu. Mereka bekerjasama untuk mengedarkan uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100ribu.

“Setelah kita selidiki ternyata yang bersangkutan membuat uang palsu sendiri dengan menggunakan kertas pembungkus endog (telur) atau kertas layangan” ungkap Kanit Reskrim

Modusnya, kata Bonar, kedua tersangka membeli barang yang murah-murah di warung kecil. Selain mendapatkan uang kembali, pedagang warung kecil biasanya lebih longgar pengawasan terhadap uang palsu.

Berdasarkan keterangan pelaku, uang palsu yang sudah diedarkan berkisar antara Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 10 lembar duit pecahan Rp 100 ribu dan uang 50 ribu sebanyak 14 lembar.”Anak dan bapak ini sudah edarkan upal selama seminggu belakangan ini dengan jumlah uang palsu sebanyak Rp 1 juta “tambah Bonar.

Pelaku mengaku nekat mencetak dan edarkan uang palsu karena terdesak kebutuhan. Salah seorang pelakul Zulkarnain miliki utang Rp 500 ribu untuk biaya membayar utang Narkoba.

“Saya punya utang pak kepada bandar narkoba. saya bingung bayar biayanya Rp 500 ribu, oleh karena itu saya terpaksa mencetak uang palsu” tutur zulkarnain.

Kedua pelaku dijerat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Rupiah Pasal 36 Ayat 1,2, dan 3 membuat, menyimpan dan mengedarkan uang palsu dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PD Pasar Kota Medan mengultimatum para pedagang di Pasar Kampunglalang untuk menempati kios atau lapak dan berjualan. Sebab, hingga kini masih banyak kios dan lapak yang kosong lantaran pedagang berjualan di kaki lima atau luar pasar.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya mengatakan, secara keseluruhan pedagang di pasar tersebut terdata sebanyak 732 pedagang. Mereka dihimbau untuk menempati kios dan lapak yang telah disediakan.

“Sabtu (27/4) ini akan ada acara syukuran untuk memasuki bangunan pasar tersebut yang telah rampung dikerjakan. Dengan kata lain, secara resmi sudah bisa dioperasikan untuk berjualan di sana,” ujar Rusdi kepada Sumut Pos, kemarin.

Diakui dia, memang masih ada saja pedagang yang berjualan di emperan. Oleh karena itu, akan diambil tindakan tegas bagi pedagang yang tak mematuhi imbauan.”Terhitung pekan depan, jangan ada lagi pedagang yang berjualan di luar pasar atau tak menempati kios dan lapaknya. Bagi pedagang yang tak ikut aturan, maka akan ditertibkan,” tegas Rusdi.

Kata dia, jika masih tidak tertib juga maka kios dan lapaknya dialihkan kepada pedagang lain. Sebab, banyak yang memang ingin berjualan di dalam pasar. “Kita masih toleransi sampai minggu ini untuk memberi kesempatan menempati kios dan lapak mereka, karena masih dibuka pendaftaran dan proses administrasinya. Apabila masih membandel, jangan salahkan kami bila ditertibkan dan (kios/lapak) diberikan kepada pedagang lain,” cetusnya.

Menurut dia Pasar Kampung Lalang ini nantinya menjadi pasar tradisional yang berstandar nasional atau SNI. Pasar ini dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana seperti kamar mandi, musola, wastafel, toilet, fasilitas difabel dan bahkan untuk ibu menyusui. “Pasar ini akan kita jadikan pasar percontohan yang SNI untuk di kawasan bagian barat Kota Medan. Untuk itu, kita akan tata dan lengkapi semua fasilitasnya dengan baik,” tukasnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan, pihaknya akan menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Kampung Lalang. Selain untuk membuat lalu lintas lancar dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, penertiban ini bertujuan memaksimalkan Pasar Kampung Lalang yang telah selesai dibangun.

“Pemko Medan telah memberikan peringatan kepada PKL Pasar Kampung Lalang di Jalan Gatot Subroto maupun Klambir V agar tidak berdagang di bahu jalan. Jika peringatan ini tidak diindahkan, penertiban akan dilakukan secara tegas,” kata Akhyar dalam rapat yang digelar di Balai Kota Medan.

Akhyar menuturkan, penertiban ini tentunya harus dilakukan secara persuasif dengan melibatkan aparat kepolisian. “Tidak ada alasan lagi pedagang menggelar berdagang di pinggir jalan, baik yang di Jalan Gatot Subroto maupun Klambir V,” ucapnya.

Ia meminta kepada instansi terkait untuk menyempurnakan pembangunan pasar tersebut. Salah satu diantaranya, dengan membenahi drainase di sekitar pasar. “Sejak awal April, para pedagang yang termasuk dalam data (732 pedagang) telah memasuki pasar tersebut. Hingga kini, sudah 60 sampai 70 persen yang telah menggelar dagangan di dalam pasar. Sedangkan, sisanya masih berdagang di pinggir jalan,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kampung Lalang, Erwina Pinem mengatakan, PKL yang berjualan di depan pasar sudah tidak ada lagi. Tapi, yang di samping masih ada. “Memang yang di depan bangunan pasar sudah dibersihkan semua, tapi yang di sampingnya belum. Ada beberapa pedagang yang berjualan dan membuka lapak sendiri,” ujarnya.

Disebutkan Erwina, tak hanya PKL, ada juga pedagang yang seharusnya berjualan di dalam malah membuka lapak di samping pasar. Salah satu pedagang tersebut adalah penjual kelapa parut. Pedagang ini mendirikan tenda dan menempatkan barang jualannya di sana.

“Kami minta kepada PD Pasar pedagang itu dan PKL lainnya ditertibkan. Padahal, pedagang kelapa parut tersebut sudah ada lapaknya di dalam yang berada di area basement. Tapi, malah berjualan di sana,” keluhnya.

Erwina menilai, keberadaan pedagang dan PKL yang berjualan di luar bangunan pasar sudah menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sebab, kesepakatan awal menempati lapakl masing-masing yang telah diundi. Terkecuali, PKL karena baru berjualan di sana.

“Kalau terus ini dibiarkan, khawatir terjadi gejolak di antara pedagang. Makanya, harus dibersihkan total seluruh pedagang atau PKL yang berjualan di luar bangunan pasar. Mereka harus berjualan di dalam dan jangan sampai timbul kecemburuan hingga berujung konflik antara pedagang,” tegasnya. (ris/ila)