MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Bandar Khalipah, Deliserdang, antusias menghadiri bakti sosial (Baksos) kesehatan yang digelar Nusantara untuk Jokowi (N4J) bersama Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) dan salah satu rumah sakit swasta di Medan, Sabtu (23/3).

Udin, seorang warga menyampaikan terima kasihnya kepada N4J, YSKI dan Bapak Jokowi yang memberikan perhatian kepada mereka. “Kami sangat berharap, kegiatan seperti ini dapat berlanjut terus, karena Baksos dan pemeriksaan kesehatan ini sangat membantu warga dalam mengetahui kondisi kesehatannya. Khususnya para orangtua yang rawan terkena penyakit,” katanya usai memeriksa kesehatannya di acara tersebut.

Setelah itu, Udin juga mendapatkan kaus putih bertuliskan nomor 01 dan N4J, yang diserahkan langsung oleh RE Nainggolan, dan kemudian menyampaikan keberhasilan Presiden Jokowi dalam membangun bangsa ini selama 4 tahun lebih kepemimpinannya bersama Wapres Jusuf Kalla (JK). “Presiden Jokowi adalah yang terbaik saat ini, dan harus didukung satu periode lagi.

Diharapkan dengan kegiatan baksos gratis yang kita sampaikan ini, mereka mengetahui kapan Pilpres dan tidak Golput pada 17 April mendatang,” kata Ketua DPP N4J, yang juga Pembina YSKI, Dr RE Nainggolan MM di sela-sela Baksos tersebut. Turut hadir dalam acara itu, pengurus DPP lainnya, di antaranya Sihar Cibro, Jadi Pane, Indra Hutauruk dan sejumlah warga di lokasi bakti sosial tersebut.

RE Nainggolan mengatakan, pelayanan kesehatan tersebut mulai dilakukan, pukul 09.00 WIB-12.00 WIB, dengan memberikan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan umum, pembagian kacamata baca gratis, dan lainnya. “Kita senantiasa secara intensif dan berkelanjutan mengunjungi masyarakat yang berada di pinggiran kota ,Daerah marginal khususnya yang berada di pedalaman untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan gratis serta pemberian kaus N4J,” ujarnya.

Dia juga berharap, para warga dapat datang ke TPS masing-masing, saat Pilpres digelar pada 17 April mendatang. Sekaligus juga berharap agar mereka dapat memahami sepenuhnya, bahwa Jokowi itu adalah presiden yang sangat luar biasa dan dasyat. Yang memberikan perhatian buat masyarakatnya, yang sepenuhnya memberikan tenaga dan pikirannya untuk membangun bangsa dan negara ini. “Juga dengan kesederhanaan hatinya, dengan kemuliaan jiwanya dan tekatnya untuk membangun bangsa dan negara ini, serta untuk memberikan hatinya untuk masyarakat,” paparnya.

Bahkan, sambung dia, Jokowi tidak takut sama sekali untuk datang mengunjungi semua daerah di Indonesia. “Itu yang membuat kita semua sangat mencintai beliau. kita berharap satu periode lagi Pak Jokowi jadi presiden kita, maka Indonesia pasti akan jauh lebih maju, masyarakatnya akan jauh lebih sejahtera, dan Indonesia juga jauh lebih solid sebagai negara kesatuan RI yang setia kepada Pancasila dan UUD45,” katanya.

Dia juga melihat warga setempat sangat antusias menghadiri acara Baksos itu.  “Mereka meyakini benar apa yang kita katakan, bahwa Jokowi itu adalah presiden yang terbaik yang harus dilanjutkan kembali pada periode 2019-2024. Dan bentuk seperti ini akan terus kita lanjutkan pada minggu-minggu depan, sampai kita merasakan benar, bahwa sentuhan-sentuhan itu sungguh terasa di hati masyarakat,” katanya mengakhiri. (rel/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Batas waktu atau deadline Laporan Harta dan Kekayaan Penyelengga Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lebih tinggal sepekan lagi, yakni 31 Maret. Namun, hingga kini penyelenggara negara atau pejabat di Lingkungan Pemko Medan masih banyak yang belum melaporkan LHKPN mereka terhitung 1 Januari hingga 31 Desembern

Kepala BKD & PSDM Medan Muslim Harahap mengaku, pejabat Pemko Medan yang masuk kategori penyelenggara negara sebanyak 206 orang. Dari jumlah tersebut, ada yang sudah melaporkan LHKPN. “Sudah ada yang melaporkan, Pak Wali Kota, Wakil dan Sekda,” kata Muslim yang dihubungi wartawan akhir pekan lalu.

Diakui dia, dalam pelaporan harta dan kekayaan ini terdapat kesulitan. Namun, tingkat kesulitannya masing-masing berbeda setiap pejabat. “Bagi yang sudah melapor saya rasa tidak ada masalah, mungkin yang belum pernah ada kesulitan. Makanya, kita fasilitasi mereka untuk memudahkan pelaporannya,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pada tahun 2018 lalu, tidak semua pejabat di Pemko Medan yang melaporkan LHKPN. Dari 206 pejabat, hanya 80 persen, di antaranya melapor. “Tahun ini kita harapkan bisa 100 persen melaporkan LHKPN. Bagi yang tak melaporkan tentu ada sanksinya sesuai Perwal (Nomor 75 Tahun 2017 Tentang LHKPN di Lingkungan Pemko Medan),” tegasnya.

Untuk untuk memudahkan para pejabat melaporkan harta dan kekayaan mereka maka pihaknya telah menurunkan sejumlah anggota untuk membantu mengisi formulir LHKPN.

Sementara, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemko Medan untuk segera melaporkan harta dan kekayaannya masing-masing ke KPK. Sebab, masih ada pejabat yang belum melaporkannya. “Saya minta seluruh pejabat segera melaporkan harta dan kekayaanya masing-masing. Saya rasa itu tidak sukar, saya sendiri sudah menyelesaikannya,” katanya.

Apalagi, sambung dia, BKD & PSDM Medan telah menyediakan waktu selama 3 hari untuk melakukan pendampingan dalam mengisi LHKPN. Bahkan, diturunkan anggota untuk membantu proses pelaporan.

“Melaporkan harta dan kekayaan itu merupakan kewajiban. Saya berharap tahun ini 100 persen pejabat di lingkungan Pemko Medan yang melaporkannya kepada KPK. Jangan sampai ada lagi pejabat yang tidak melaporkannya, karena hal itu akan menimbulkan tafsir liar dari KPK,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan mengegrebek sebuah gudang di Jalan Muara Takus, Medan, Sabtu (23/3). Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat untuk penampungan ribuan produk makanan dan minuman berasal dari Malaysia dan Thailand.

Penggerebekan dipimpin langsung oleh Kepala BBPOM Medan Yulius Sacramento Tarigan bersama Polda Sumut. Dari gudang sekaligus toko bernama toko P & D Asli itu, petugas mengamankan 5 orang untuk dimintai keterangan, guna dilakukan proses penyidikan oleh penyidik BBPOM Medan.

Dari lokasi, petugas mengamankan ratusan kardus berisikan tepung, saus, susu bubuk, minuman botol dan makanan kemasan. Seluruhnya, diduga ilegal. Rencananya, produk tersebut akan dipasarkan pada bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2019 ini.

“Kita operasi dibackup teman dari Polda Sumut. Kita mendapatkan informasi mengenai ada peredaran produk-produk ilegal di Sumatera Utara berasal dari luar negeri,” ucap Kepala BBPOM Medan, Yulius Sacramento Tarigan? kepada wartawan, usai melakukan penggrebekan tersebut.

Sacramento mengungkapkan, pengegrebekan dilakukan, setelah pihaknya menerima laporan masyarakat atas predaran makanan dan minuman asal luar negeri diduga ilegal dan tidak terdaftar di BBPOM.

“Setelah kita kembangkan ternyata, titik ditargetkan itu benar. Kita dapatkan produk ilegal, terutama produk pangan dari Malaysia dan Thailand. Kemudian, kita mendalami. Bahwa mereka memperolehnya sementara atau Cash dan Carry. Nanti kita telusuri,” kata Sacramento.

Setelah itu, petugas gabungan tersebut mengamankan dan menyita ribuan produk makanan dan minum. Kemudian, dibawa ke Kantor BBPOM untuk dijadikan barang bukti guna proses hukum selanjutnya.”Penjualannya langsung kepada konsumen. Itu juga akan telusuri juga. Yang jelas operasi kita ini, bisa mengungkap adanya praktik predaran produk dari luar negeri,” tuturnya.

Sacramento enggan membeberkan 5 orang diamankan dari Toko Asli. Karena, masih status sebagai saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kemudian, dari keterangan itu baru lah akan diketahui siap pelaku sebenarnya dalam mengimpor barang ilegal itu.”Untuk pelaku kita kembangkan, mulai pelaku terkait dan intlektualnya. Kita melakukan tindakan sesuai dengan perundang-undangan berlaku,” tegas Sacramento.

Sacramento mengungkapkan, penggerebekkan ini dengan tujuan untuk menjamin perlindungan konsumen agar produk digunakan dan dikonsumsi mutu dan manfaatnya terjamin serta produk terdaftar di BBPOM dan Dinas Kesehatan terkait. “Kalau dilihat dari banyaknya jenis barang itu, negara dirugikan dari ratusan juta hingga Rp1 miliar,” kata Sacramento.

Sacramento mengimbau masyarakat saat bulan Ramadan dan Hari Idul Fitri, nantinya agar lebih selektif untuk membeli barang yang akan dibeli dan dikonsumsi. Tentunya, dengan melihat kemasan sudah terdaftar di BBPOM dan Dinke. “Pelaku usaha, jangan muda menerima barang dan konsumen jangan tergiur dengan murah. Lihat produk terdaftar, kalau tidak terdaftar jangan dibeli,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Harian Komunitas Pelanggan Air Tirtanadi (Kompatir) Provinsi Sumatera Utara, Fachroel Rozi SH mengapresiasi pelaksanaan seleksi terbuka Calon Direksi BUMD Sumut oleh Pemprov Sumut. Diharapkan, seleksi tersebut mampun

dapat menghasilkan direksi yang kredibel, kompeten dan profesional, sehingga dapat menyelesaikan semua persoalan di BUMD, khususnya di PDAM Tirtanadi.

“Kami Komunitas Pelanggan Air Tirtanadi mengapresiasi Gubernur Sumut atas dibukanya seleksi calon direksi BUMD Sumut khususnya seleksi Direksi PDAM Tirtanadi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” ujar Fachroel Rozi didampingi Sekretaris Kompatir Harist Lubis SE kepada wartawan saat keduanya berkunjung ke Divisi Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi, Jumat (22/3).

Pria yang akrab disapa Rozi ini berharap, direksi yang terpilih nantinya mampu menyelesaikan semua persoalan di PDAM Tirtanadi. Utamanya menyelesaikan keluhan pelanggan dan menjawab tantangan dan peluang bisnis yang ada. “Seperti kita ketahui, saat ini PDAM Tirtanadi dililit berbagai permasalahan hukum, kekurangan sumber air baku dan defisit produksi serta banyaknya keluhan pelanggan yang mengeluhkan kualitas, kuantitas dan kontinutas air yang diterima pelanggan,” imbuh Rozi.

Dikatakannya, untuk dapat menyelesaikan semua persoalan itu dibutuhkan manajemen yang kredibel, kompeten dan profesional serta soliditas dari seluruh pegawai PDAM Tirtanadi. “Tentunya untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat sesuai Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara” tegasnya.

Rozi yang juga maju sebagai caleg DPRD Medan dari Partai Nasdem ini berharap, idealnya direksi berasal dari internal PDAM Tirtanadi yang paham akan kondisi, permasalahan dan peluang PDAM Tirtanadi. Sehingga, dapat langsung bekerja begitu ditetapkan sebagai direksi.

Menurut Rozi, bila Direksi Tirtanadi berasal dari luar, maka direksi baru tentu memerlukan waktu untuk beradaptasi dan mempelajari situasi. “Dari pengamatan kami, sebenarnya banyak pegawai PDAM Tirtanadi yang layak memimpin PDAM Tirtanadi hal ini dibuktikan dengan beberapa pegawai PDAM Tirtanadi yang menjadi pimpinan di PDAM lain di Indonesia berhasil membawa PDAM yang dipimpinnya maju dan lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Pengusaha muda asal Sumut ini juga berharap agar nantinya Direksi PDAM Tirtanadi yang terpilih, dapat bersinergi dengan gubsu dan wagubsu sebagai pemilik dan Dewan Pengawas sebagai perpanjangan tangan pemilik serta dengan DPRD Sumut. “Siapapun nantinya Direksi terpilih, harus bersinergi dengan Gubsu/Wagubsu dan Dewan Pengawas serta menjalin komunikasi yang baik dan hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik dengan seluruh stake holder terutama dengan DPRD Sumut. Bila tidak maka sehebat apapun Direksinya tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada,” harap Rozi.

Rozi menegaskan, Kompatir mendukung penuh dan siap bermitra dengan PDAM Tirtanadi, siapapun direksi yang terpilih nantinya. Dukungan tersebut demi tercapainya pelayanan yang prima dan kualitas pendistribusian air yang baik ke masyarakat. “Perusahaan besar yang menjadi sumber kehidupan orang banyak sudah seharusnya memiliki Direksi yang profesional, berfikir inovatif dan strategis serta paham dengan proses dan bisnis air bersih. Kalau kriteria itu didapatkan, kami yakin krisis air bersih akan terselesaikan,” tutup Rozi. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascapengundian 732 kios di Pasar Kampunglalang pada Jumat (22/3) dan Sabtu (23/3) kemarin, hingga saat ini belum terlihat satu pun pedagang yang beraktifitas pada pasar yang dikelola oleh PD Pasar Pemko Medan itu namun rencananya, pada 1 April ini pasar tersebut mulai beroperasi.

Dirut PD Pasar Medan, Rusdi Sinuraya menjelaskan, rencana pihkanya pada 1 April 2019 sudah bisa mengoperasikan Pasar Kampunglalang. rencana kita sih mulai tanggal 1 April (2019) sudah bisa beroperasi. “Tapi begitupun kita lihat kondisinya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau bisa lebih cepat kenapa tidak, kita koordinasikan terus,” kata Rusdi.

Seperti diketahui, Pasar Kampunglalang telah dilakukan serah terima pada Rabu (20/3) oleh PT Budi Mangun KSO selaku kontraktor kepada pihak Pemko Medan, yang diteruskan Pemko kepada pihak PD Pasar Medan. PD Pasar Medan pun menyerahkannya kepada para pedagang pada hari Jumat (22/3) yang langsung dilakukan pengundian Kios dan Los pada hari itu juga dan keesokan harinya.

Hentikan Pengelolaan Pasar Peringgan

Masih soal pasar tradisional, Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta menghentikan perjanjian kerja sama pengelolaan Pasar Peringgan yang diberikan kepada PT Parbens. Apalagi, pihak swasta itu menolak direvisi perjanjian padahal sudah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumut untuk direvisi.

Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan mengatakan, sejak Desember 2018 pihaknya sudah membuat rekomendasi bahwasanya kerja sama dengan pihak ketiga dievaluasi atau dibatalkan. Akan tetapi, sampai sekarang rekomendasi yang disampaikan tidak ada dilaksanakan Pemko Medan.

“Pengelolaan Pasar Peringgan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga(PT Parbens) sudah menjadi temuan BPK. Dari hasil audit yang dilakukan oleh lembaga tersebut, ternyata ada kejanggalan dalam kontrak kerja sama,” kata Boydo kepada Sumut Pos baru-baru ini.

Ia menilai, kerja sama pengelolaan Pasar Peringgan yang dilakukan tersebut ada yang tidak sesuai dengan aturan penerimaan Pemko Medan. Selain itu, PT Parbens juga sampai sekarang belum ada membayar royalti kepada PD Pasar.

“Rekomendasi yang disampaikan tak juga direspon, ternyata kenyataannya benar bermasalah. Seandainya rekomendasi yang kita sampaikan dijalankan, maka tidak sampai seperti ini. Artinya, tidak sewenang-wenang. Untuk itu, temuan dari BPK itu akan kita rekomendasikan untuk ke jalur hukum. Apabila, kalau memang tidak juga diterapkan oleh Pemko Medan,” sebutnya.

Menurut Boydo, kalau seperti ini kondisinya dimana pengelolaan pasar diserahkan ke pihak ketiga menjadi temuan BPK, jelas merugikan PAD Kota Medan. Hal ini juga berarti ada dugaan kongkalikong atau sesuatu indikasi berbahaya penyelewenangan uang negara.”Temuan BPK tersebut sangat krusial dan sudah final bersifat mengikat. Makanya, saran kita segera diberhentikan perjanjian kerja sama tersebut dan kembalikan pengelolaan pasar kepada PD Pasar,” tegasnya.

Diutarakan dia, PD Pasar tidak kekurangan tenaga kerja untuk mengelola Pasar Peringgan. Tapi kenapa masih saja dikelola oleh pihak swasta. Jadi, untuk apa tenaga kerja di PD Pasar kalau tidak diberdayakan.

“Kita sudah lakukan kajian perbandingan dengan PD Pasar Bermartabat yang ada di Kota Bandung, ternyata tenaga kerja mereka tidak banyak dalam mengelola pasar tradisional. Kondisi ini berbeda dengan di PD Pasar Medan, dimana tenaga kerjanya cukup banyak,” akunya.

Disinggung jika diberhentikan kerja sama dengan PT Parbens melanggar hukum, Boydo tak menampik hal itu. Namun demikian, dari kerja sama yang dilakukan yang ada dilanggar. Seperti, pengelolaan yang tidak mengikutsertakan PD Pasar dalam menentukan harga sewa kios atau retribusi.

“Ada klausul yang dilanggar. Hal ini sudah menjadi dasar untuk pemutusan hubungan kerja sama. Terlebih, dalam pengelolaan yang dilakukan PT Parbens, mereka tidak menjalankan fungsi sosialnya karena tidak bisa mengayomi pedagang dengan baik. Jadi, untuk apa lagi dan Pemko jangan menutup mata mempertahankannya,” ungkap Boydo.

Dia menambahkan, ketika pemutusan perjanjian kerja sama dilakukan maka Pemko tidak perlu mengembalikan uang pihak swasta. Alasannya, mereka yang melanggar perjanjian.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman mengaku, pihaknya akan melakukan upaya negosiasi terlebih dahulu kepada PT Parbens untuk merevisi perjanjian kerja sama. Sebab, dari hasil audit BPK ternyata kerja sama yang dilakukan dinilai keliru.”Makanya, segera merevisi (kontrak kerja sama dengan PT Parbens). Hasil audit BPK mau tidak mau harus kita ikuti, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” katanya.

Wiriya juga mengaku, dalam revisi perjanjian pengeloaan Pasar Peringgan selama 5 tahun tersebut tentunya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya, PT Parbens harus mau menyetujui. “Kita jelaskan nanti kepada pihak ketiga bahwa hasil audit tersebut sudah final dan mengikat. Kita tidak mau menyalahi aturan nantinya,” ujar dia.

Sebelumnya, kuasa hukum PT Parbens, Dwi Sinaga menegaskan pihaknya tidak akan mau dilakukan revisi kontrak kerja sama. Sebab, apabila direvisi maka otomatis pihaknya harus membayar sisa kekurangan sekarang juga.”Perjanjian kerja sama yang membuat Pemko Medan, dan mereka yang menetapkan perhitungan harga sewa pengelolaan Pasar Peringgan. Bukan kita yang menentukan harga sewa pengelolaannya,” sebut Dwi.

Kata Dwi, Pemko Medan jangan seenaknya merevisi perjanjian atau bahkan mencabut Surat Keputusan (SK). Revisi perjanjian berarti sudah melanggar kesepakatan atau proses hukum karena sepihak.

Diketahui, Komisi C DPRD Medan melakukan konsultasi kepada BPK RI Perwakilan Sumut terkait pengelolaan Pasar Peringgan yang diserahkan kepada PT Parbens. Alasannya, pasar tersebut masih menjadi aset PD Pasar tetapi kenapa malah Pemko Medan yang menguasai. Dari hasil konsultasi dan telah dilakukan audit BPK, ditemukan masalah dalam kerja sama tersebut. Temuan dari hasil audit yang dilakukan salah satunya kekurangan pendapatan.

“Nominal yang disepakati dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perda yang ada. Seharusnya, pihak ketiga membayarkan biaya sewa Rp4,8 miliar untuk 5 tahun, bukan Rp1,6 miliar,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Ambar.

Temuan kedua, yakni pembayaran juga harusnya dilakukan langsung begitu kesepakatan disepakati. Bukan bertahap, seperti yang dibuat dalam perjanjian tersebut. Dimana, tahap pertama pembayaran dilakukan saat menandatangani kontrak, dan tahap kedua saat tahun kedua. “Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah kita serahkan ke Wali Kota Medan dan Pimpinan DPRD Medan. Tinggal dari Pemko Medan untuk menindaklanjuti hasil LHP tersebut,” kata Ambar. (ris/ila)

MEDAN, SUMTPOS.CO – Sudah kesekian kalinya tanggul tidak jauh dari tempat pendaratan ikan (TPI) di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan kembali jebol, Sabtu (23/3) soren

Jebolnya tanggul disebabkan abrasi diterjang air pasang itu, mengakibatkan sejumlah ruas jalan dan pemukiman para nelayan tersebut terendam air.

Musibah itu sudah berulang kali terjadi, tanggul yang berdiri secara manual dengan tumpukan tanah, mengundang perhatian warga sekitar. Kondisi tanggul yang telah jebol langsung dilaporkan masyarakat sekitar kepada pihak kecamatan.

“Sudah berulang kali tanggul ini jebol. Dari dulu dijanjikan mau dibangun permanen, tapi sampai saat ini tidak terealisasi. Jadi, terus menerus pasti jebol, diperkiraki lagi, nanti jebol lagi,” oceh warga di lokasi.

Pjs Ketua HNSI Sumut, Zulfachri Siagian menyahuti laporan dari masyarakat turun ke lokasi bersama Camat Medan Labuhan, Arrahman Pane. Ia berharap kepad instansi terkait khususnya Dinas Pengairan Sumut segera membuat tanggul penahan banjir rob secara permanen, karena kejadian serupa sudah berulang kali terjadi.

“Tanggul ini sudah rawan jebol, sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu pasti terus jebol. Disini banyak pemukiman warga, kita minta kepada pemerintah untuk segera membangun tanggul secara permanen,” ketus Zulfachri.

Sementara Camat Medan Labuhan, Arrahman mengaku akan secepatnya memperbaiki kondisi tanggul jebol tersebut. “Untuk sekarang ini, kita bersama warga secepatnya akan perbaiki tanggul jebol dengan bergotong royong, masalah ini sudah saya laporkan ke wali kota dan dinas terkait,” katanya. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Masalah sampah masih menjadi masalah serius di Kota Medan, anggota DPRD Kota Medan Muhammad Nasir mengatakan, kotoran sampah merupakan penyebab banjir khususnya di kawasan Utara kota Medan. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan kepada masyarakat Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (24/3) sore.

Politisi PKS ini mengungkapkan, permasalahan sampah identik dengan banjir dan sarana drainase atau parit. Sebab, terjadinya penumpukan sampah dan penyempitan parit dapat menyebabkan banjir, termasuk di kawasan Mabar Hilir yang berdekatan dengan Kawasan Industri Medan yang kerap menjadi langganan banjir.

Dalam sosialisasi pengelolaan sampah didampingi Camat Medan Deli, Ferry Suhery, Lurah Mabar Hilir, Muhammad Hamidi Jamhur dan Kepala Lingkungan 1 Mabar Hilir, Irwansyah Lubis, mengungkapkan, banyak permasalahan sampah yang timbul di kawasan Medan Utara.

Ia juga menjelaskan, sebelum berdirinyanya KIM, sedikitnya terdapat lima parit besar yang menghubungkan Medan dan Deliserdang eks tanah PTP II, namun setelah kawasan tersebut dikelola oleh PT KIM, seluruh paret tersebut ditutupi hingga menimbulkan persoalan banjir yang kerap dialami warga pada musim penghujan.

“Saya meminta kepada Pemerintah Kota Medan mapun Sumut dan Pusat serta PT KIM memberi solusi, pada tahun 2020 persoalan banjir di kawasan sekitar PT KIM, yang meliputi Kelurahan Mabar, Mabar Hilir di Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Besar, Tangkahan, Martubung di Kecamatan Medan Labuhan dapat dituntaskan segera,” pinta Nasir.

Memasuki tanya jawab, seorang warga Rapi Hadjoko warga Mabar Hilir, berharap persoalan sampah dan banjir yang mereka hadapi dapat dicari solusinya dengan baik, karena ancaman banjir yang dihadapi warga sangat mengganggu kenyamanan warga. “Kita warga di sini srlslu menjadi korban banjir, karena itu kami minta solusi secepatnya,” ujarnya.

Camat Medan Deli Ferry Suhery menyatakan, apa yang dikeluhkan warganya, sudah menjadi catatannya dan dirinya juga mengaku pernah turun ke Mabar Hilir saat terjadi banjir beberapa waktu lalu.

“Masalah ini akan segera kami evaluasi, secepatnya kita pikirkan untuk mencari solusinya “ katanya. (fac/ila)