MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Harian Komunitas Pelanggan Air Tirtanadi (Kompatir) Provinsi Sumatera Utara, Fachroel Rozi SH mengapresiasi pelaksanaan seleksi terbuka Calon Direksi BUMD Sumut oleh Pemprov Sumut. Diharapkan, seleksi tersebut mampun

dapat menghasilkan direksi yang kredibel, kompeten dan profesional, sehingga dapat menyelesaikan semua persoalan di BUMD, khususnya di PDAM Tirtanadi.

“Kami Komunitas Pelanggan Air Tirtanadi mengapresiasi Gubernur Sumut atas dibukanya seleksi calon direksi BUMD Sumut khususnya seleksi Direksi PDAM Tirtanadi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” ujar Fachroel Rozi didampingi Sekretaris Kompatir Harist Lubis SE kepada wartawan saat keduanya berkunjung ke Divisi Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi, Jumat (22/3).

Pria yang akrab disapa Rozi ini berharap, direksi yang terpilih nantinya mampu menyelesaikan semua persoalan di PDAM Tirtanadi. Utamanya menyelesaikan keluhan pelanggan dan menjawab tantangan dan peluang bisnis yang ada. “Seperti kita ketahui, saat ini PDAM Tirtanadi dililit berbagai permasalahan hukum, kekurangan sumber air baku dan defisit produksi serta banyaknya keluhan pelanggan yang mengeluhkan kualitas, kuantitas dan kontinutas air yang diterima pelanggan,” imbuh Rozi.

Dikatakannya, untuk dapat menyelesaikan semua persoalan itu dibutuhkan manajemen yang kredibel, kompeten dan profesional serta soliditas dari seluruh pegawai PDAM Tirtanadi. “Tentunya untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat sesuai Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara” tegasnya.

Rozi yang juga maju sebagai caleg DPRD Medan dari Partai Nasdem ini berharap, idealnya direksi berasal dari internal PDAM Tirtanadi yang paham akan kondisi, permasalahan dan peluang PDAM Tirtanadi. Sehingga, dapat langsung bekerja begitu ditetapkan sebagai direksi.

Menurut Rozi, bila Direksi Tirtanadi berasal dari luar, maka direksi baru tentu memerlukan waktu untuk beradaptasi dan mempelajari situasi. “Dari pengamatan kami, sebenarnya banyak pegawai PDAM Tirtanadi yang layak memimpin PDAM Tirtanadi hal ini dibuktikan dengan beberapa pegawai PDAM Tirtanadi yang menjadi pimpinan di PDAM lain di Indonesia berhasil membawa PDAM yang dipimpinnya maju dan lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Pengusaha muda asal Sumut ini juga berharap agar nantinya Direksi PDAM Tirtanadi yang terpilih, dapat bersinergi dengan gubsu dan wagubsu sebagai pemilik dan Dewan Pengawas sebagai perpanjangan tangan pemilik serta dengan DPRD Sumut. “Siapapun nantinya Direksi terpilih, harus bersinergi dengan Gubsu/Wagubsu dan Dewan Pengawas serta menjalin komunikasi yang baik dan hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik dengan seluruh stake holder terutama dengan DPRD Sumut. Bila tidak maka sehebat apapun Direksinya tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada,” harap Rozi.

Rozi menegaskan, Kompatir mendukung penuh dan siap bermitra dengan PDAM Tirtanadi, siapapun direksi yang terpilih nantinya. Dukungan tersebut demi tercapainya pelayanan yang prima dan kualitas pendistribusian air yang baik ke masyarakat. “Perusahaan besar yang menjadi sumber kehidupan orang banyak sudah seharusnya memiliki Direksi yang profesional, berfikir inovatif dan strategis serta paham dengan proses dan bisnis air bersih. Kalau kriteria itu didapatkan, kami yakin krisis air bersih akan terselesaikan,” tutup Rozi. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascapengundian 732 kios di Pasar Kampunglalang pada Jumat (22/3) dan Sabtu (23/3) kemarin, hingga saat ini belum terlihat satu pun pedagang yang beraktifitas pada pasar yang dikelola oleh PD Pasar Pemko Medan itu namun rencananya, pada 1 April ini pasar tersebut mulai beroperasi.

Dirut PD Pasar Medan, Rusdi Sinuraya menjelaskan, rencana pihkanya pada 1 April 2019 sudah bisa mengoperasikan Pasar Kampunglalang. rencana kita sih mulai tanggal 1 April (2019) sudah bisa beroperasi. “Tapi begitupun kita lihat kondisinya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau bisa lebih cepat kenapa tidak, kita koordinasikan terus,” kata Rusdi.

Seperti diketahui, Pasar Kampunglalang telah dilakukan serah terima pada Rabu (20/3) oleh PT Budi Mangun KSO selaku kontraktor kepada pihak Pemko Medan, yang diteruskan Pemko kepada pihak PD Pasar Medan. PD Pasar Medan pun menyerahkannya kepada para pedagang pada hari Jumat (22/3) yang langsung dilakukan pengundian Kios dan Los pada hari itu juga dan keesokan harinya.

Hentikan Pengelolaan Pasar Peringgan

Masih soal pasar tradisional, Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta menghentikan perjanjian kerja sama pengelolaan Pasar Peringgan yang diberikan kepada PT Parbens. Apalagi, pihak swasta itu menolak direvisi perjanjian padahal sudah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumut untuk direvisi.

Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan mengatakan, sejak Desember 2018 pihaknya sudah membuat rekomendasi bahwasanya kerja sama dengan pihak ketiga dievaluasi atau dibatalkan. Akan tetapi, sampai sekarang rekomendasi yang disampaikan tidak ada dilaksanakan Pemko Medan.

“Pengelolaan Pasar Peringgan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga(PT Parbens) sudah menjadi temuan BPK. Dari hasil audit yang dilakukan oleh lembaga tersebut, ternyata ada kejanggalan dalam kontrak kerja sama,” kata Boydo kepada Sumut Pos baru-baru ini.

Ia menilai, kerja sama pengelolaan Pasar Peringgan yang dilakukan tersebut ada yang tidak sesuai dengan aturan penerimaan Pemko Medan. Selain itu, PT Parbens juga sampai sekarang belum ada membayar royalti kepada PD Pasar.

“Rekomendasi yang disampaikan tak juga direspon, ternyata kenyataannya benar bermasalah. Seandainya rekomendasi yang kita sampaikan dijalankan, maka tidak sampai seperti ini. Artinya, tidak sewenang-wenang. Untuk itu, temuan dari BPK itu akan kita rekomendasikan untuk ke jalur hukum. Apabila, kalau memang tidak juga diterapkan oleh Pemko Medan,” sebutnya.

Menurut Boydo, kalau seperti ini kondisinya dimana pengelolaan pasar diserahkan ke pihak ketiga menjadi temuan BPK, jelas merugikan PAD Kota Medan. Hal ini juga berarti ada dugaan kongkalikong atau sesuatu indikasi berbahaya penyelewenangan uang negara.”Temuan BPK tersebut sangat krusial dan sudah final bersifat mengikat. Makanya, saran kita segera diberhentikan perjanjian kerja sama tersebut dan kembalikan pengelolaan pasar kepada PD Pasar,” tegasnya.

Diutarakan dia, PD Pasar tidak kekurangan tenaga kerja untuk mengelola Pasar Peringgan. Tapi kenapa masih saja dikelola oleh pihak swasta. Jadi, untuk apa tenaga kerja di PD Pasar kalau tidak diberdayakan.

“Kita sudah lakukan kajian perbandingan dengan PD Pasar Bermartabat yang ada di Kota Bandung, ternyata tenaga kerja mereka tidak banyak dalam mengelola pasar tradisional. Kondisi ini berbeda dengan di PD Pasar Medan, dimana tenaga kerjanya cukup banyak,” akunya.

Disinggung jika diberhentikan kerja sama dengan PT Parbens melanggar hukum, Boydo tak menampik hal itu. Namun demikian, dari kerja sama yang dilakukan yang ada dilanggar. Seperti, pengelolaan yang tidak mengikutsertakan PD Pasar dalam menentukan harga sewa kios atau retribusi.

“Ada klausul yang dilanggar. Hal ini sudah menjadi dasar untuk pemutusan hubungan kerja sama. Terlebih, dalam pengelolaan yang dilakukan PT Parbens, mereka tidak menjalankan fungsi sosialnya karena tidak bisa mengayomi pedagang dengan baik. Jadi, untuk apa lagi dan Pemko jangan menutup mata mempertahankannya,” ungkap Boydo.

Dia menambahkan, ketika pemutusan perjanjian kerja sama dilakukan maka Pemko tidak perlu mengembalikan uang pihak swasta. Alasannya, mereka yang melanggar perjanjian.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman mengaku, pihaknya akan melakukan upaya negosiasi terlebih dahulu kepada PT Parbens untuk merevisi perjanjian kerja sama. Sebab, dari hasil audit BPK ternyata kerja sama yang dilakukan dinilai keliru.”Makanya, segera merevisi (kontrak kerja sama dengan PT Parbens). Hasil audit BPK mau tidak mau harus kita ikuti, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” katanya.

Wiriya juga mengaku, dalam revisi perjanjian pengeloaan Pasar Peringgan selama 5 tahun tersebut tentunya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya, PT Parbens harus mau menyetujui. “Kita jelaskan nanti kepada pihak ketiga bahwa hasil audit tersebut sudah final dan mengikat. Kita tidak mau menyalahi aturan nantinya,” ujar dia.

Sebelumnya, kuasa hukum PT Parbens, Dwi Sinaga menegaskan pihaknya tidak akan mau dilakukan revisi kontrak kerja sama. Sebab, apabila direvisi maka otomatis pihaknya harus membayar sisa kekurangan sekarang juga.”Perjanjian kerja sama yang membuat Pemko Medan, dan mereka yang menetapkan perhitungan harga sewa pengelolaan Pasar Peringgan. Bukan kita yang menentukan harga sewa pengelolaannya,” sebut Dwi.

Kata Dwi, Pemko Medan jangan seenaknya merevisi perjanjian atau bahkan mencabut Surat Keputusan (SK). Revisi perjanjian berarti sudah melanggar kesepakatan atau proses hukum karena sepihak.

Diketahui, Komisi C DPRD Medan melakukan konsultasi kepada BPK RI Perwakilan Sumut terkait pengelolaan Pasar Peringgan yang diserahkan kepada PT Parbens. Alasannya, pasar tersebut masih menjadi aset PD Pasar tetapi kenapa malah Pemko Medan yang menguasai. Dari hasil konsultasi dan telah dilakukan audit BPK, ditemukan masalah dalam kerja sama tersebut. Temuan dari hasil audit yang dilakukan salah satunya kekurangan pendapatan.

“Nominal yang disepakati dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perda yang ada. Seharusnya, pihak ketiga membayarkan biaya sewa Rp4,8 miliar untuk 5 tahun, bukan Rp1,6 miliar,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Ambar.

Temuan kedua, yakni pembayaran juga harusnya dilakukan langsung begitu kesepakatan disepakati. Bukan bertahap, seperti yang dibuat dalam perjanjian tersebut. Dimana, tahap pertama pembayaran dilakukan saat menandatangani kontrak, dan tahap kedua saat tahun kedua. “Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah kita serahkan ke Wali Kota Medan dan Pimpinan DPRD Medan. Tinggal dari Pemko Medan untuk menindaklanjuti hasil LHP tersebut,” kata Ambar. (ris/ila)

MEDAN, SUMTPOS.CO – Sudah kesekian kalinya tanggul tidak jauh dari tempat pendaratan ikan (TPI) di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan kembali jebol, Sabtu (23/3) soren

Jebolnya tanggul disebabkan abrasi diterjang air pasang itu, mengakibatkan sejumlah ruas jalan dan pemukiman para nelayan tersebut terendam air.

Musibah itu sudah berulang kali terjadi, tanggul yang berdiri secara manual dengan tumpukan tanah, mengundang perhatian warga sekitar. Kondisi tanggul yang telah jebol langsung dilaporkan masyarakat sekitar kepada pihak kecamatan.

“Sudah berulang kali tanggul ini jebol. Dari dulu dijanjikan mau dibangun permanen, tapi sampai saat ini tidak terealisasi. Jadi, terus menerus pasti jebol, diperkiraki lagi, nanti jebol lagi,” oceh warga di lokasi.

Pjs Ketua HNSI Sumut, Zulfachri Siagian menyahuti laporan dari masyarakat turun ke lokasi bersama Camat Medan Labuhan, Arrahman Pane. Ia berharap kepad instansi terkait khususnya Dinas Pengairan Sumut segera membuat tanggul penahan banjir rob secara permanen, karena kejadian serupa sudah berulang kali terjadi.

“Tanggul ini sudah rawan jebol, sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu pasti terus jebol. Disini banyak pemukiman warga, kita minta kepada pemerintah untuk segera membangun tanggul secara permanen,” ketus Zulfachri.

Sementara Camat Medan Labuhan, Arrahman mengaku akan secepatnya memperbaiki kondisi tanggul jebol tersebut. “Untuk sekarang ini, kita bersama warga secepatnya akan perbaiki tanggul jebol dengan bergotong royong, masalah ini sudah saya laporkan ke wali kota dan dinas terkait,” katanya. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Masalah sampah masih menjadi masalah serius di Kota Medan, anggota DPRD Kota Medan Muhammad Nasir mengatakan, kotoran sampah merupakan penyebab banjir khususnya di kawasan Utara kota Medan. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan kepada masyarakat Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (24/3) sore.

Politisi PKS ini mengungkapkan, permasalahan sampah identik dengan banjir dan sarana drainase atau parit. Sebab, terjadinya penumpukan sampah dan penyempitan parit dapat menyebabkan banjir, termasuk di kawasan Mabar Hilir yang berdekatan dengan Kawasan Industri Medan yang kerap menjadi langganan banjir.

Dalam sosialisasi pengelolaan sampah didampingi Camat Medan Deli, Ferry Suhery, Lurah Mabar Hilir, Muhammad Hamidi Jamhur dan Kepala Lingkungan 1 Mabar Hilir, Irwansyah Lubis, mengungkapkan, banyak permasalahan sampah yang timbul di kawasan Medan Utara.

Ia juga menjelaskan, sebelum berdirinyanya KIM, sedikitnya terdapat lima parit besar yang menghubungkan Medan dan Deliserdang eks tanah PTP II, namun setelah kawasan tersebut dikelola oleh PT KIM, seluruh paret tersebut ditutupi hingga menimbulkan persoalan banjir yang kerap dialami warga pada musim penghujan.

“Saya meminta kepada Pemerintah Kota Medan mapun Sumut dan Pusat serta PT KIM memberi solusi, pada tahun 2020 persoalan banjir di kawasan sekitar PT KIM, yang meliputi Kelurahan Mabar, Mabar Hilir di Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Besar, Tangkahan, Martubung di Kecamatan Medan Labuhan dapat dituntaskan segera,” pinta Nasir.

Memasuki tanya jawab, seorang warga Rapi Hadjoko warga Mabar Hilir, berharap persoalan sampah dan banjir yang mereka hadapi dapat dicari solusinya dengan baik, karena ancaman banjir yang dihadapi warga sangat mengganggu kenyamanan warga. “Kita warga di sini srlslu menjadi korban banjir, karena itu kami minta solusi secepatnya,” ujarnya.

Camat Medan Deli Ferry Suhery menyatakan, apa yang dikeluhkan warganya, sudah menjadi catatannya dan dirinya juga mengaku pernah turun ke Mabar Hilir saat terjadi banjir beberapa waktu lalu.

“Masalah ini akan segera kami evaluasi, secepatnya kita pikirkan untuk mencari solusinya “ katanya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan agama. Sebab, agama berperan penting membentengi diri dari penularan kedua penyakit mematikan tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri mengungkapkan, agama merupakan benteng dalam berperilaku. Seseorang dengan kontrol agama yang kuat, memungkinan terjangkit HIV/AIDS sangat kecil.

“Penularan HIV/AIDS dimungkinkan terjadi akibat perilaku yang jauh dari agama. Penularan virus tersebut pada saat ini lebih banyak menular melalui seks bebas. Untuk itu, permasalahan tidak bisa diselesaikan bila pada hulunya tidak diantisipasi, yakni dengan lebih memperkuat pendidikan agama,” ungkap Irsal saat sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS kepada seratusan warga di Jalan Multatuli Lingkungan IV, Kelurahan Hamdan, Medan Maimun, akhir pekan lalu (23/3).

Menurut Irsal, pendidikan agama dimulai dari lingkungan keluarga. Karena, keluarga memegang peran paling strategis dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. “Peran seluruh anggota keluarga dalam mencegah HIV/AIDS sangat penting, karena mereka adalah guru pertama bagi anak-anaknya yang mengajarkan etika dan moral agama,” ujarnya.

Diutarakan dia, cukup banyak penelitian yang dilakukan terkait HIV/AIDS. Salah satunya, diketahui bahwa penyebab perbuatan negatif yang berujung pada penularan HIV/AIDS kurangnya pendidikan agama dalam keluarga.

“Orangtua mesti memahami dan memegang teguh ajaran agamanya, lalu mengajarkannya kepada anak-anak dan keluarga mereka. Misalnya dalam agama Islan, setiap keluarga harus memotivasi bahwa perkawinan adalah hubungan yang sehat dan menutup semua celah yang dapat mengakibatkan perbuatan dosa, seperti seks pranikah atau seks bebas,” paparnya.

Irsal mengatakan, maraknya keberadaan warnet perlu juga diawasi secara ketat karena diduga menyediakan akses situs pornografi. Orang yang biasa mengakses video porno, maka otomatis mudah terangsang. Untuk itu, orang tersebut berusaha melakukan upaya agar hasrat seksualnya tersalurkan. Makanya, tidak jarang terjadi kasus pelecehan terhadap anak-anak di tengah-tengah masyarakat akibat menonton video porno.

“Biasanya, modus pelaku mengiming-iming anak-anak dengan memberikan uang atau sesuatu misalnya permen atau mainan. Selanjutnya, pelaku membawa korbannya ke suatu tempat lalu dicabuli. Perbuatan seperti itu dapat mengakibatkan HIV/AIDS, sehingga dibutuhkan peran masyarakat dengan membentengi pendidikan agama baik pelaku maupun korbannya,” paparnya.

Tak hanya pendidikan agama di keluarga, lanjut Irsal, partisipasi para tokoh agama dan masyarakat yang dianggap sebagai panutan juga ikut andil dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Oleh karenanya, sebagai teladan mereka harus menjadi penggerak pertama untuk menanggulangi HIV/AIDS dan turut menciptakan lingkungan yang kondusif di sekitarnya.

“Tokoh agama dan tokoh masyarakat mengajak untuk mengantisipasi hal-hal negatif atau yang tidak diinginkan. Selain itu, memberdayakan lembaga keagamaan dan masyarakat juga sangat penting untuk mencegah pergaulan bebas bagi para remaja yang masih mencari jati dirinya. Termasuk juga, tidak memunculkan sikap negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS,” tuturnya.

Irsal mengatakan, selain seks bebas pintu masuk HIV/AIDS bisa juga melalui penyalahgunaan narkoba. Seringkali, remaja dan anak muda menjadi incaran penyalahgunaan barang haram tersebut.

“Tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala lingkungan (kepling) bisa mengambil peran guna mengantisipasi terkait tempat-tempat yang terindikasi peredaran narkoba. Sebab, HIV/AIDS ini pintu masuknya tidak hanya dari seks bebas tetapi narkoba juga. Maka dari itu, peran serta lintas sektoral ketiganya dibutuhkan tidak hanya Pemko Medan dan aparat kepolisian,” sebutnya.

Kata dia, sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit HIV/AIDS. Untuk itu, DPRD dan Pemko Medan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan lewat Perda Nomor 1/2012. “Karena belum ada obatnya sampai sekarang, maka upaya yang kita lakukan bersama Pemko dengan pencegahan dan penanggulangan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2012,” pungkasnya.

Dengan adanya perda tersebut, diharapkan bisa terhindar dari kedua penyakit menular itu,” jelas politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini.

Di dalam perda yang terdiri dari 12 BAB dan 36 pasal, sambung Irsal, dijelaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja. Melainkan, semua pihak termasuk masyarakat. “Dalam perda tersebut, tidak hanya mengatur partisipasi semua pihak untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Akan tetapi, bagaimana perawatan terhadap penderita penyakit itu hingga tidak diskriminatif terhadap mereka. Bagi yang melanggar perda, maka akan dikenakan kurungan penjaran 6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 20.000 kaum milenial mengikuti Deklarasi Milenial Anti Narkoba di Lapangan Benteng Medan, Minggu (24/3).

Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Agus Andrianto, SH MH, mengatakan, Deklarasi Milenial Anti Narkoba untuk generasi penerus harapan bangsa.

“Generasi Milenial merupakan tulang punggung masa depan bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini, seluruh jajaran Poldasu dan masyarakat agar menjauhkan diri dari bahaya narkoba,” kata Agus.

Menurut Kapoldasu, kegiatan ini juga untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dengan mengajak kaum milenial, untuk melaksanakan pola hidup sehat dengan berolahraga.

“Polda Sumut mengajak semua pihak untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, salah satunya dengan olahraga dan deklarasi. Hidup sehat dan terhormat tanpa narkoba,” katanya.

Agus mengimbau para kaum milenial dan masyarakat lainnya, apabila mengetahui ada peredaran atau penggunaan narkoba di lingkungan atau sekitarnya, segera melapor kepada pihak berwajib. Untuk penyalahguna nanti akan direhabilitasi. “Ya kita selamatkan mereka dengan rehabilitasi, sedangkan untuk pengedar dan bandar akan ada hukuman yang diberikan berdasarkan undang undang,” ujarnya.

Ia menegaskan, narkoba merupakan musuh bersama dan kejahatan serius yang sekarang ini diperangi, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. “Saya tegaskan, kalau ada bandar dan pengedar narkoba segera laporkan, kita akan tangkap dan tidak ada ampun. Kita tegas dalam hal ini,” ucap Agus.

Kegiatan Deklarasi Anti Narkoba ini dimulai funwalk dengan mengibarkan bendera start, dan peserta berjalan santai mengelilingi Lapangan Benteng. Setiap peserta diberikan kupason doorprize yang sudah disiapkan panitia dari mulai tiket umroh, sepeda motor, sepeda gunung, kulkas, televisi hingga dispenser air.

Kegiatan deklarasi milenial anti narkoba dihibur band Horison dan Slank. Selain Kapolda, Ibu ketua bhayangkari Evi Agus Andrianto dan pejabat utama yakni Dir Krimum Kombes Pol Andi Rian, Dir Intelkam Kombes Dedi Kusuma Bakti, Kabid Humas Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto serta pengurus Bhayangkari Polda Sumut hadir diacara tersebut. (dvs/han)