MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Deliserdang bentuk Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) di Aula lantai II Kantor Kejaksaan Negeri Deliserdang, Rabu (24/4).

Kepala Kejaksaan Negeri Deliserdang Harli Siregar SH menjelaskan, bahwa kejaksaan mempunyai peran khusus dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan.

Hal itu diatur dalam pasal 30 ayat 3 huruf d UU RI no.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan sejalan dengan tugas tersebut diberi kewenangan terhadap pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama yang diatur dalam pasal 30 ayat 3 huruf e UU RI no.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penodaan agama.

Harli juga mengajak semua Camat untuk mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada di wilayah administrasinya. Sehingga diperlukan sinergitas untuk pengawasan bersama. Bila ada aliran kepercayaan yang diduga menyimpang dapat diantisipasi, agar tidak mencederai kerukunan umat beragama lainnya.

“Karena itu diharapkan agar elemen masyarakat dan forkopimda dapat melakukan pembinaan keagamaan di wilayah masing masing, agar masyarat dapat peka terhadap adanya kelompok-kelompok yang memiliki kumpulan yang menyimpang ,”pinta Kajari .

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Deliserdang, M. Iqbal menyampaikan hal yang menjadi landasan yuridis pembentukan TIM Pengawas aliran kepercayaan dan aliran Kepercayaan keagamaan adalah Undang Undang no.1/PNPS/1965/tentang pencegahan penyalah gunaan dan penodaan agama .

“Negara hanya mengamanatkan enam agama yang dianggap resmi dan legal di Indonesia yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu,mengacu pada penjelasan pasal 1 Undang undang No.1/PNPS/1965 memang menyebutkan enam agama tersebut dan pasal 2 ayai 1 memberikan wewenang pada Jaksa agung ,Mendagri dan menteri agama dalam suatu keputusan bersama untuk memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang melanggar ,dan Presiden mempunyai kewenangan membubarkan organisasi/aliran terlarang yang melanggar pasal 2 ayat (1) dengan mendengar pertimbangan dari Menteri Agama ,jaksa agung dan Menteri Dalam Negeri,”pungkas Iqbal.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Deliserdang Timur Tumanggor berjanji akan melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada seluruh kepala sekolah, guru guru dan para siswa yang ada di Kabupaten Deliserdang .

“Kami akan melakukan edukasi pada hal ini , karena hal ini sangat penting bagi para siswa agar mengetahui tentang aliran kepercayaan yang di akui di Indonesia dan peka terhadap aliran aliran kepercayaan yang menyimpang ,” pungkas Timur.

Hadir pada acara pembentukan Pakem, Camat se-Kabupaten Deliserdang, tokoh agama, tokoh masyarakat, forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dinas pendidikan , Pengurus Gereja Indonesia (PGI) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya. (btr/han)

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Samosir menjadi tuan rumah pelaksanaan Gebyar Budaya Nusantara yang bertemakan Harmoni Budaya Menuju Indonesia Bahagia. Pertunjukan ragam budaya dari 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya seluruh Indonesia inipun digelar di Komplek Museum Pustaha Batak (Komplek Gereja Katolik Inkulturatif St. Michael Pangururan) yang dibuka pada tanggal 23-26 April 2019 mendatang.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Samosir, para Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya se-Indonesia, Sekjen Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sri Hartini, Kejari Samosir dan pimpinan OPD serta para Camat se-Kabupaten Samosir.

Di lokasi acara, tampak 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB) se-Indonesia tersebut memperagakan budaya daerah masing-masing. Selain itu, ada juga menghidangkan masakan khas nusantara yang bebas untuk dicicipi para pengunjung.

Bupati Samosir, Drs. Rapidin Simbolon, MM mengatakan, acara ini sangat penting untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya batak di Kabupaten Samosir.

Sebagai daerah wisata, menurutnya, pelestarian nilai budaya sangat penting. Dan berbagai pertunjukan budaya akan menjadi atraksi menarik bagi wisatawan.

Disamping itu, sambung Rapidin, sangat perlu untuk menjaga tergerusnya nilai budaya akibat masuknya budaya asing. “Mari tunjukkan jati diri kita dengan kebudayaan yang kita miliki”ujar Rapidin.

Pada kesempatan itu, Rapidin juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Samosir, untuk tetap memelihara semangat kebersamaan dan persatuan dengan menerapkan nilai-nilai budaya. Dengan kebudayaan yang berbeda-beda tetapi tetap satu dalam bingkai NKRI.

Sementara Sekjen Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sri Hartini mengaku senang dan takjub dengan keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Samosir “Realita yang ada di Samosir luar biasa dan pantas dijuluki negeri indah kepingan surga,” kata Sri Hartini mengawali sambutannya.

Sri Hartini mengajak Pemkab Samosir untuk kerja sama dan berkolaborasi dalam memajukan kebudayaan di Kabupaten Samosir. Keindahan alam ini harus dipadukan dengan nilai budaya. Lebih lanjut dikatakannya, “ulos” yang menjadi ikon dan ciri khas harus tetap terpelihara dan jangan sampai dirampas oleh daerah maupun bangsa lain.

Ikon ini harus tetap kita pelihara dan lindungi. Selain itu, adat istiadat, permainan tradisional yang cukup banyak di Samosir harus dijaga dan dilestarikan.

Untuk tahun 2019, Kementerian Pendidikan akan menyelenggarakan event Pekan Kebudayaan dan Youth Camp bagi para pemuda/i yang memberikan perhatian atau pecinta kebudayaan.

“Mari bergabung dalam event tersebut demi terjaga dan lestarinya kebudayaan kita,” ajak Sri Hartini.(mag8/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai menggelar Apel Gelar Pasukan yang dipimpin Sekretaris Daerah M Mahfullah Daulay di Lapangan Merdeka Binjai, Kamis (25/4). Ini dilakukan Pemko Binjai dalam rangka peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tahun 2019.

Bencana merupakan salah satu tantangan dalam kelangsungan pembangunan karena mengancam dan mengganggu kehidupan serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, harta benda hingga psikologis.

Sebagai upaya penanggulangan bencana tersebut, pemerintah telah menetapkan perangkat hukum yang mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif, atau penanggulangan bencana yang mengedepankan pengurangan resiko bencana.

Sekda mengatakan, terkait ini BNPB fokus melibatkan kaum wanita. Kerentanan perempuan menjadi korban bencana dikarenakan sumber daya dan akses informasi yang cukup rendah.

Seperti banyak wanita yang kurang paham dalam hal informasi penanggulangan bencana, dan simulasi/latihan kebencanaan cenderung diikuti oleh kaum laki-laki. “Saya minta agar memberi penekanan lebih dan menyasar kepada kaum perempuan dengan memberikan edukasi kebencanaan kepada kaum perempuan, baik perorangan maupun secara kolektif melalui organisasi kaum wanita di Kota Binjai,’ jelas Sekda.

“Kita berharap, kaum perempuan juga bisa menjadi aktor yang meminimalisir jatuhnya korban jiwa akibat bencana. Dengan pemahaman kaum perempuan ini, diharapkan mampu mewujudkan kesiapsiagaan keluarga sebagai pondasi ketangguhan masyarakat, bangsa dan negara dalam menghadapi bencana,” sambung Sekda.

Mantan Kadis Perkim Kota Binjai ini menyerukan kepada semua elemen masyarakat Kota Rambutan, agar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan potensi bencana. Seperti kondisi dan kebersihan lingkungan karena Kota Binjai rawan bencana banjir musiman. (ted/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Hari-hari Bupati Langkat Terbit Rencana PA terus disibukkan berbagai kegiatan yang cukup menguras tenaga. Meski demikian, Cana, terlihat aktif demi memajukan Kabupaten Langkat.

Kali ini kegiatan diawali dari memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-23 tahun 2019, di jajaran Aparatur Sipil Negeri (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, bertempat di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (25/4) sekira pukul 07.30 WIB.

Selanjutnya, Bupati Langkat menerima audiensi pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, guna membahas rencana pelantikan kepengurusan TP PKK yang baru, di Ruang Rapat Bupati Langkat sekitar pukul 10.00 WIB.

Bupati Langkat, pada saat memimpin upacara, menyampaikan amanat Mendagri RI Tjahjo Kumolo, mengatakan peringatan ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat, kepada pemerintah dalam meningkatkan otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan.

“Hal ini sesuai dengan tema hari otonomi tahun ini, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik, melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang kreatif dan inovatif,” sebutnya.

Sebab, kata Bupati, muara dari pelaksanaan otonomi daerah, adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisifasi aktif masyarakat, untuk itu diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kehususan serta potensi keanekaragaman daerah.

“Untuk itu, semua ASN di daerah harus mampu memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah provisni dan kabupaten/kota nya sendiri,” terangnya.

Usai upacara Bupati Langkat menyerahkan piagam penghargaan kepada para Kepala OPD peraih peringkat terbaik, dalam menyusun penyelenggaraan Pemda Kabupaten Langkat tahun 2018. Diantaranya Dispora juara I, BAPPEDA juara II, Kecamatan Sawit Seberang juara III dan Kecamatan Tanjungpura harapan I, Bag. Perekonomian harapan II, Bag. Kesejahteraan Sosial harapan III. (bam/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menjaga dan melestarikan peninggalan budaya, Pemerintah Kabupaten Karo, membangun Sapo Angin, bangunan tradisional Suka Karo. Pembangunan Sapo Angin kini masih dalam tahap pengerjaan, di areal halaman Kantor Bupati Karo.

Bupati Karo Terkelin Brahmana mengungkapkan, inisiatif pembangunan Sapo Angin, untuk melestarikan peninggalan budaya Karo. Pembangunan Sapo Angin, tutur Terkelin Brahmana, diserahkan kepada ahli Sapo Angin.

“Ini inspiratif wujud kepedulian nilai-nilai kearifan lokal budaya Karo, membangun Sapo Angin di sekitar lingkungan halaman Kantor Bupati Karo. Ini bertujuan agar masyarakat Karo khususnya yang datang ke Kantor Bupati dapat melihat, minimal tahu bahwa nilai-nilai budaya Karo, pada eranya begitu tinggi makna dan nilainya,” ujar Terkelin Brahmana saat meninjau pembangunan Sapo Angin, Kamis (25/4).

Bupati menyatakan, Sapo Angin tersebut nantinya dimanfaatkan dalam kegiatan di Pemkab Karo dan masyarakat. Dalam pembangunan Sapo Angin, Terkelin menuturkan, material pembangunan, desain diserahkan kepada ahli Sapo Angin, Salmon Sembiring dan Benediktus Sembiring.

“Kita serahkan kepada ahlinya. Kita tinggal terima bersih, sudah siap pakai. Siap digunakan bagi masyarakat, silakan manfaatkan dan ketahui bahwa budaya Karo masih berkibar serta perlu kita lestarikan dan jaga,” imbuh Terkelin.

Tukang Sapo Angin, Salmon Sembiring dan Benediktus Sembiring mengungkapkan sudah puluhan tahun melakoni sebagai tukang Sapo Angin, juga bangunan khas budaya Karo lainnya, seperti Geriten.

Kedua tukang Sapo Angin, menyebutkan, dalam membangun diperlukan kehati-hatian dalam membangung rangka, pondasi bangunan, dan juga dalam membuat ukiran, relief di bangunan Sapo Angin.

“Sapo Angin yang kami buat biasanya tergantung si pemilik. Tapi kebanyakan yang kami terima orderan itu bahan-bahan yang dibutuhkan berasal dari kami. Sekarang ini bangunan 2,5 meter x 2,5 meter, yang dibangun dengan semua bahan yang ada dan Pemkab Karo akan menerima siap jadi dan siap pakai, dengan biaya Rp40 juta,” ujar Salmon Sembiring dan Benediktus Sembiring.

Waktu pembangunan Sapo Angin, menurut keduanya, diperlukan waktu sekitar satu bulan. “Biasa kami lakukan dalam target satu bulan semuanya sudah clear,” ucap Salmon. (deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pertarungan merebut kursi DPR RI di daerah pemilihan Sumut 2 berlangsung ketat. Dari data penghitungan suara yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU, Partai NasDem membuat kejutan dengan menempel ketat perolehan suara PDIP.

Dilihat dari laman pemilu2019.kpu.go.id sekira pukul 20.45 WIB, perolehan suara PDIP mencapai 130.193 suara di Dapil Sumut II. Disusul Partai Nasdem dengan perolehan 102.185 suara. Kemudian berturut-turut Partai Golkar 52.744 suara, PAN memperoleh 39.381 suara, dan Partai Gerindra 36.872 suara (selengkapnya lihat grafis).

Menyikapi real count sementara ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih mengaku optimis partai berlambang kepala banteng ini memperoleh 3 kursi di DPR RI dari Dapil Sumut II ini. Tak Cuma di Dapil Sumut II, di Sumut I dan Sumut III pun mereka menargetkan masing-masing 3 kursi. “Namun kita juga harus melihat, itukan masih hasil sementara. Karena suara yang masuk juga baru di bawah 30 persen. Artinya semua masih bisa berubah,” kata Japorman Saragih kepada Sumut Pos, Rabu (24/4).

Untuk itu, Japorman mengingatkan seluruh kadernya dan calegnya untuk tidak jemawa atas hasil sementara yang diperoleh saat ini. “PDIP tidak mau memberikan penjelasan, apalagi ucapan kemenangan saat ini. Tunggulah hasil perhitungannya rampung. Kalau sudah rampung perhitungannya akan segera kami beri statement,” tegasnya.

Partai Nasdem Sumut juga mengungkapkan keoptimisannya bisa memperoleh tiga kursi di senayan. Apalagi pada periode ini, Partai Nasdem disebut memperoleh kenaikan suara yang signifikan di Sumut maupun nasional. “Kalau perolehan suara kita yakin kita naik secara signifikan, namun alangkah lebih baik kalau kita tunggu hasil penghitungan suara dari KPU selesai. Kami yakin bisa memperoleh tiga kursi di DPR RI untuk periode ini, itu harapan kita. Tapi kalau untuk dua kursi saya fikir posisi itu sudah aman untuk Nasdem di Dapil Sumut, termasuk Sumut II,” ucap Ketua DPD Partai Nasdem Sumut, Iskandar ST.

Tidak hanya mampu meraih tiga kursi di parlemen pusat, tapi mereka juga yakin mampu mengejar perolehan suara PDIP di Sumatera Utara. “Itukan masih perolehan suara sementara, sedangkan suara yang masuk juga baru sedikit. Lumbung-lumbung suara kami sangat besar di Sumut, termasuk di wilayah Nias. Di mana Nias Selatan juga baru melakukan PSU kemarin. Kami yakin bisa mengejar suara PDIP di Sumut,” tegas Iskandar.

Sementara, Partai Gerindra yang pada Pemilu 2014 lalu dari Dapil Sumut II ini mampu mengantarkan dua wakilnya ke DPR RI, juga masih optimis mampu mengulang sukses di Pemilu 2014 lalu. “Kalau perolehan suara yang saat inikan masih bersifat sementara. Artinya masih sangat sedikit lah suara yang masuk. Peringkat kemenangan itu masih sangat bisa berubah, bisa saja besok atau lusa Gerindra sudah naik merangsek ke posisi atas untuk tingkat DPR RI dari Dapil Sumut II. Kami tetap optimis masih bisa memenangkan minimal dua kursi di DPR RI dari Sumut II,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Subandi kepada Sumut Pos.

Keyakinan itu disebutkan Subandi bukan tanpa alasan. Sebab, untuk tingkat Sumut saja Subandi menyebutkan pihaknya mendapatkan suara yang sangat besar. “Contohnya, untuk tingkat Provinsi. Pada Dapil Sumut 12 (Binjai dan Langkat), suara kita mengalami kenaikan. Untuk saat ini kita ada 1 kursi di Provinsi tapi kita yakin akan dapat 2 kursi tahun ini. Begitu juga dengan Dapil Sumut 3, yakni wilayah Deliserdang, saat ini di provinsi ada 2 kursi tapi kita yakin akan dapat 3 kursi di tahun ini. Sedangkan perolehan suara untuk DPR RI itu kita yakini akan sejalan dengan perolehan suara daerah, termasuk provinsi,” jelas Subandi.

Namun begitu, kata Subandi, pihaknya tetap menghargai peraturan yang berlaku untuk tetap bersabar menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU selesai. “Sembari menunggu itu kami akan tetap mengawal suara yang telah kami peroleh dari tahap ke tahap,” tutupnya.

PPK Baru Selesaikan 30 Persen Rekapitulasi Suara

Proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan terkesan lamban. Pasalnya, hingga saat ini, tiap-tiap kecamatan baru menyelesaikan penghitungan suara rata-rata sekitar 20 sampai 30 persen dari jumlah TPS yang ada di kecamatan tersebut. “Belum ada kecamatan yang sudah menyelesaikan rekapitulasi suara di wilayahnya. Rata-rata baru menyelesaikan penghitungan suaranya sekitar 20 sampai 30 persen,” kata Komisioner KPU Medan, M Rinaldi Khair kepada Sumut Pos, Rabu (25/4).

Disebutkan Rinaldi, hal itu wajar karena untuk melakukan penghitungan suara harus dilakukan secara manual dengan proses yang teliti. “Itu sebabnya kenapa setiap penyelenggara di tiap kecamatan diberi waktu sampai tanggal 4 Mei untuk bisa menyelesaikan dan menyerahkannya ke tingkat kabupaten/kota. Butuh waktu untuk melakukan rekapitulasi, beri PPK bekerja dengan maksimal saat ini” kata Rinaldi.

Saat ditanya apa yang membuat perhitungan suara menjadi lambat, Rinaldi menyebutkan bahwa pemilu saat ini berbeda dengan pemilu pada periode-periode sebelumnya. “Kali inikan beda, surat suara yang harus dihitung saja ada 5, belum lagi dikota Medan total TPS kita ada 6399,” terangnya.

Terkait dengan beberapa caleg yang mengklaim bahwa dirinya memperoleh banyak suara, pihak KPU terus menghimbau agar seluruh masyarakat termasuk semua Caleg untuk bisa bersabar dalam menunggu selesainya penghitungan suara. “Siapa saja boleh mengklaim tapi nanti keputusannya kan ada pada hasil perhitungan yang saat ini sedang dilakukan, kita harap semua bisa bersabar dan mendukung kinerja KPU dalam melakukan penghitungan suara saat ini,” tuturnya. (mag-1)