MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peristiwa karamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sinar Bangun benar-benar menjadi pelajaran bagi sarana transportasi penyeberangan di Danau Toba. Agar peristiwa kelam itu tak terulang lagi, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan melakukan Studi Grand Design Transportasi di Danau Toban

Hasil studi Balitbang Perhubungan itu, ada 38 pelabuhan yang aktif di Danau Toba saat ini. Sebanyak 26 pelabuhan di antaranya berada di Samosir, dan 12 lagi di luar Samosir. Sedangkan dari 26 pelabuhan yang ada di Samosir, 6 pelabuhan dikelola swasta dan 20 pelabuhan tidak bisa dikunjungi melalui darat.

“Hal ini juga menjadi perhatian Kementerian Perhubungan. Karenanya diharapkan, ini bisa ditata kembali demi kemudahan pengawasan keselamatan pelayaran,” kata Kepala Balitbang Perhubungan, Sugihardjo saat Sosiasliasi Monitoring Hasil Studi Grand Design Transportasi Danau Toba dalam Rangka Mendukung Pariwisata di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan, Kamis (21/3).

Sosialisasi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) R Sabrina, Kadishub Samosir Nurdin Siahaan, Kadishub Simalungun Ramadhani Purba, Kepala Syah Bandar Sugeng Wibowo, Direktur ATKP Medan, Suyatmo dan OPD terkait.

Sugihardjo memaparkan, sampai saat ini upaya yang sudah dilakukan untuk prasarana, seperti pembangunan Pelabuhan Ambarita dengan fasilitas Movable Bridge, peningkatan pelabuhan Ajibata, Simanindo (dengan Movable Bridge) dan Tigaras. Sedangkan untuk sarana ada tambahan 2 unit kapal ukuran 300 GT dan pembangunan fasilitas docking kapal di Porsea.

Untuk angkutan, Kementerian Perhubungan sudah melakukan rampchek terhadap 215 kapal dan terakhir pelaksanaan Bulan Keselamatan Danau Toba. Selain itu, Balitbang juga sudah mempersiapkan sketchup model Pelabuhan Simanindo ke depannya yang lebih modern dan bisa meningkatkan pelayanan dan keselamatan pelayaran di Danau Toba.

Untuk Pelabuhan Simanindo rencananya akan di bangun di area seluas 8,911 meter persegi untuk dua dermaga. Pertama, dermaga pariwisata modern 3,480 meter persegi dan dermaga pariwisata 5,430 meter persegi. Satu dermaga ini nantinya direncanakan untuk kapal Roro, dermaga wisata dan dermaga rakyat serta dermaga lainnya untuk wisatawan yang akan mengelilingi Danau Toba maupun yang akan menyeberang dari Pulau Samosir. Dermaga ini menggunakan sistem floating wharf untuk kapal rakyat dan wisata.

Sekdaprovsu R Sabrina optimis hasil studi Balitbang Kemenhub untuk Grand Design Transportasi Danau Toba bisa direalisasikan. Tetapi dia juga meminta agar pengembangan ini bisa membantu perekonomian masyarakat setempat, bukan malah membuat mereka terpinggirkan. “Kita tentu optimis hal ini bisa dilakukan asal kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Perlu sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk merealisasikan ini,” kata Sabrina.

Dia berharap, aspek ekonomi masyarakat setempat menjadi perhatian serius. “Sebab banyak masyarakat setempat yang menggantungkan kehidupannya di situ. Jangan nanti kita membuat transportasi Danau Toba yang modern dan berstandar internasional, tetapi tidak memikirkan masyarakat setempat,” tambahnya.

Hal ini memang menjadi pertimbangan Kementerian Perhubungan, menurut Kepala Balitbang Kemenhub Sugihardjo, solusi yang ditawarkan salah satunya adalah win-win solution. Nantinya akan ada standar tersendiri untuk kapal-kapal daerah yang masih memenuhi kelayakan berlayar. “Ini masalah legalitas dan operasional. Walau mungkin kapal-kapal asli daerah tidak memenuhi standar internasional, kita bisa membuat kapal-kapal itu memenuhi standar tertentu yang pastinya mengutamakan keselamatan. Intinya standar keselamatan kita tingkatkan,” kata Sugihardjo.

Selain itu, aspek ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan sesuai dengan permintaan Sekdaprov Sumut. “Kita akan mencari solusinya yang tentunya win-win solution,” tambahnya.

Selanjutnya, pertemuan ini akan kembali di tindaklanjuti minggu depan.

“Permasalahannya cukup banyak setelah kita mendengar laporan dari berbagai dinas di Pemkab dan Provinsi, jadi kita akan lanjutkan pertemuan ini minggu depan untuk bisa membahas lebih dalam lagi,” pungkas Sugihardjo. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Secara nasional, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masuk ke Zona A bersama 16 provinsi lainnya. Setelah melalui undian, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uni (Prabowo-Sandi) mendapat giliran pertama melakukan kampanye atau rapat umum di Sumut, yakni pada 24 dan 25 Maret 2019.

KOMISIONER KPU Sumut Syahrialsyah mengatakan, kampanye berbentuk rapat umum ini berlangsung selama 21 hari, persisnya mulai 24 Maret hingga 13 April 2019. Kampanye akan digelar di tempat terbuka dan dihadiri massa pendukung pasangan calon. “Berdasarkan hasil undian, Capres-Cawapres nomor urut 02 mendapat giliran pertama di Zona A yang terdiri dari 16 provinsi termasuk Sumut pada tanggal 24 dan 25 Maret,” ungkap Syahrial.

Setelah itu, dua hari berikutnya yakni tanggal 26 dan 27 Maret, giliran pasangan capres nomor urut 01

Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang menyelenggarakan kampanye atau rapat umum di Sumut. “Jadi ketentuannya begitu, per dua hari bergantian antara pasangan 01 dan 02 beserta partai pendukungnya, kampanye rapat umum di Zona A atau Zona B. Begitu seterusnya hingga tanggal 13 April saat masa kampanye berakhir,” beber Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat ini kepada wartawan, Kamis (21/3).

Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan tersebut tergantung pada pasangan capres-cawapres dan partai pendukung di masing-masing kabupaten/kota serta lapangan mana kampanye rapat umum akan dilakukan. “Mereka tinggal berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna pengamanan,” ungkapnya.

Terkait Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang tidak mendukung satu pun pasangan capres, disebutkan Syafrial, jadwal kampanye rapat umumnya sama dengan pasangan capres 02. Di mana hari pertama dan kedua kampanye berada di Zona A. “Selanjutnya pada dua hari di Zona B, demikian seterusnya,” katanya.

Pengaturan tersebut, imbuhnya, dimaksudkan guna menghindari kemungkinan terjadinya benturan yang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan.

Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Robert Lumban Tobing, belum bisa memastikan apa kegiatan yang akan dilakukan pihaknya baik untuk kampanye capres maupun kampanye partai. “Kami belum rapatkan persoalan itu secara internal. Nanti kalau ada informasi kegiatan Gerindra Sumut akan segera kami share ke rekan-rekan media,” ujarnya.

Ada 5 Lokasi Kampanye di Medan

Untuk mematangkan pelaksanaan kampanye rapat umum ini, KPU Kota Medan menggelar rapat koordinasi dengan tim kampanye Capres-Cawapres bersama parpol pendukung, Kamis (21/3). Ketua KPU Medan, Agussyah Damanik menyebutkan, dalam rapat tersebut disampaikan kepada peserta Pemilu tingkat Kota Medan untuk melakukan kesepakatan bersama terkait jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye.

Dijelaskan Agus, berdasarkan keputusan KPU RI, kampanye rapat umum akan berlangsung selama 21 hari, namun pada 3 April 2019 bertempatan libur (perayaan Isra’ Mi’raj), maka jadwal saat itu akan dikosongkan, sehingga secara keseluruhan waktu kampanye hanya 20 hari. “Sekarang posisinya kita sedang berlangsung menawarkan dua opsi pada tim kampanye capres – cawapres dan peserta pemilu parpol, dimana kita memiliki 5 lapangan atau lokasi untuk kampanye rapat umum,” tambahnya. Kelima lapangan yang ditetapkan itu adalah Lapangan Air Bersih (Kecamatan Medan Kota), Lapangan Gajah Mada (Medan Timur), Lapangan Pertiwi (Medan Barat), Lapangan Helvetia (Helvetia) dan Lapangan Tanah 600 (Medan Marelan).

Menyikapi lima lapangan yang ditetapkan sebagai lokasi kampanye, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Bobby O Zulkarnain mengaku keberatan. Dia beralasan, penetapan lima lapangan yang menjadi lokasi rapat umum tidak mewakili setiap daerah pemilihan (Dapil) yang ada di Kota Medan. Ia meyakini hal tersebut akan merugikan seluruh calon anggota legilatif. “Di dapil I ada dua lapangan, yakni Pertiwi dan Helvetia. Kenapa di dapil V tidak ada? Harusnya kan bisa digeser, satu lapangan yang di dapil I ke dapil V,” ujarnya usai rapat koordinasi penetapan jadwal kampanye rapat umum, di Kantor KPU Medan, Kamis (21/3).

Kata dia, berkaca 2014, lokasi rapat umum untuk kampanye mewakili seluruh dapil. “Padahal ada lapangan Kwala Bekala di dapil V, kenapa tidak di sana dibuat seperti 2014?” ungkapnya.

Karena tidak ada lokasi rapat umum di dapil V, maka sesuai saran KPU dan Bawaslu, dilakukan rapat tertutup atau pertemuan tatap muka dengan masyarakat. “Berdasarkan aturan rapat tertutup tingkat kabupaten/kota hanya boleh dihadiri 1.000 undangan. Itu nanti akan kita buat, cuma belum tahu jadwalnya,” sebutnya.

Bobby mengatakan, pihaknya mendapatkan giliran rapat umum di hari pertama dan kedua, yakni 24 dan 25 Maret 2019. “Rencananya paslon capres dan cawapres 02 akan menghadiri salah satu rapat umum di Kota Medan. Cuma di mana dan kapan, akan kami kordinasikan lebih jauh dengan badan pemenangan daerah provinsi dan nasional,” paparnya.

Komisioner KPU Medan, Edy Suhartono mengungkapkan, lokasi rapat umum bukan berdasarkan dapil. “Lima lapangan yang menjadi tempat rapat umum itu berdasarkan persetujuan Pemko Medan, jadi tidak ada mewakili dapil,” tuturnya.

Sama-sama Optimis

Provinsi Sumatera Utara masih dianggap menjadi salah satu lumbung suara potensial di luar Pulau Jawa. Karenanya, masing-masing tim sukses di Sumut menaruh optimistis mampu meraup suara terbanyak bagi paslon yang diusung. Penasehat Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumut Jokowi-Ma’ruf, Japorman Saragih mengatakan, merujuk hasil survei Litbang Kompas tentu menjadi penyemangat pihaknya guna mempertebal suara Jokowi-Ma’ruf di Sumut.

“Pertama tentu kami apresiasi hasil survei tersebut. Ini akan menjadi acuan dan penyemangat kami untuk semakin gencar turun ke bawah dan door to door ke masyarakat untuk menyosialisasikan kinerja dan prestasi Jokowi, sehingga suara Jokowi bisa signifikan pada hari H nanti dari kompetitor kita,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (21/3).

Ia mengatakan, tidak ada kekhawatiran sedikit pun dari pihaknya atas hasil survei Litbang Kompas itu, meski selisih elektabilitas antara Jokowi dan Prabowo kian menipis. Pihaknya, imbuh dia, justru memiliki keyakinan kalau Jokowi menang tebal dalam Pilpres kali ini. “Kalau dari hasil survei kami sendiri yang sudah kami paparkan saat Rakornas beberapa waktu lalu di Jakarta, Jokowi-Ma’ruf itu punya perolehan 55 persen di Sumut. Kami yakin kalau Jokowi masih yang terbaik sebagai pemimpin negeri ini,” kata Ketua PDI Perjuangan Sumut ini.

Ia menginstruksikan kepada para kader ketika menemui masyarakat untuk menyampaikan agar tidak mudah termakan dengan berita-berita hoaks. Sebab paslon capres nomor urut 01 itu, menurutnya kerap kali mendapat serangan maupun gempuran hoaks sampai sekarang. “Mari sama-sama kita perangi hoaks karena tidak baik untuk persatuan bangsa dan NKRI. Masak disebut Pak Jokowi itu akan menghilangkan Kementerian Agama, tidak memperbolehkan azan dan lain sebagainya. Inikan tidak bagus jika terus menerus dimunculkan,” katanya.

Menyikapi swing voter yang masih tinggi sesuai survei Litbang Kompas, yakni 13,4 persen, Japorman menyakini kalau suara tersebut dibagi dua saja paslon 01 masih akan menjadi pemenang. “Masak antara swing voter itu tidak ada yang pilih 01, jadi andai kata kita bagi dua saja, kan sudah selesai (menang) juga. Tapi sekali lagi hasil survei itu akan jadi pelecut kami untuk bekerja dan menjemput aspirasi rakyat Sumut memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Sumut, Herri Zulkarnain mengatakan, selisih elektabilitas yang kian tipis antara Jokowi dan Prabowo menurut hasil survei Litbang Kompas, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada paslon nomor urut 02 semakin besar. “Rakyat sudah bosan dengan banyak janji-janji, pencitraan rezim ini dan lain sebagainya tetapi tak ada bukti konkrit dalam kehidupan sehari-hari yang mereka rasakan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ingin perubahan, dan 02 akan menjawab keinginan tersebut,” ujarnya.

Plt Ketua Partai Demokrat Sumut ini menyebut, contoh konkrit bahwa rezim ini tidak mampu menuntaskan aspirasi masyarakat yakni harga tiket pesawat yang belum waras. “Ini peristiwa baru yang terjadi tapi sampai sekarang pemerintah tidak mampu menemukan solusi. Saya bertanya langsung ke emak-emak kenapa butuh perubahan, mereka bilang harga tiket pesawat sangat mahal sehingga kesulitan membiayai anaknya yang sekolah diluar provinsi,” katanya.

Begitupun soal swing voter yang masih memungkinkan untuk diraih nanti, pihaknya optimisi kebanyakan berasal dari kaum milineal. Dimana kaum milineal ini cenderung berubah-ubah dalam pilihan politiknya. “Mereka kan masih melihat mana paslon presiden terbaik, bisa saja nanti saat hari H beralih semua ke Prabowo-Sandi. Kami optimis rakyat di Sumut juga menginginkan perubahan, sehingga nanti akan memilih paslon 02, apalagi selama ini program yang ditawarkan lebih prorakyat, terukur dan terarah,” katanya. (prn)