TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Dalam memperingati Hari Bumi Sedunia tahun ini, Pembangkit Listrik Tenang Air (PLTA) Batang Toru bersama pemerintah daerah dan elemen masyarakat Tapanuli Selatan, melakukan aksi penanaman Meranti Merah dan Meranti Batu. Penanaman kedua tumbuhan spesies langka itu sebagai aksi melindungi bumi dari ancaman perubahan iklim.

Kedua pohon langka itu ditanam di lokasi PLTA Batang Toru, Senin (22/4/2019). Meranti Merah dan Meranti Batu merupakan kategori tumbuhann spesies langka berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN), yakni lembaga PBB yang fokus terhadap konservasi alam. Sedangkan penanaman Meranti Merah dan Meranti Batu untuk melindungi kedua spesies tersebut dari kepunahan. Ini selaras dengan tema global Hari Bumi yaitu Protect Our Species.

Vice President of Communications & Social Affairs PT NSHE, Firman Taufik mengatakan, Meranti Merah, dengan nama latin Shorea leprosula dan Meranti Batu dengan nama Latin Shorea platyclados merupakan tanaman endemik Sumatra, yang saat ini langka karena terancam kegiatan deforestasi, seperti illegal logging.

“Penanaman Meranti Merah dan Meranti Batu untuk melindungi kedua spesies tersebut dari kepunahan. Ini selaras dengan tema global Hari Bumi 2019 yaitu Protect Our Species. Bibit kedua jenis tanaman ini kami peroleh dari Balitbang Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Firman dalam sambutannya di hadapan Wakil Bupati Tapsel, Aswin Efendi Siregar dan para undangan, kemarin.

Lebih lanjut Firman mengatakan, PLTA Batang Toru memilih pohon Meranti Merah dan Meranti Batu karena spesies ini terancam punah akibat pemanfaatan yang berlebihan oleh manusia. Mengacu pada Daftar Merah dari International Union for Conservation of Nature, yaitu peraturan internasional yang mengatur kelangkaan, yang menyebutkan status kedua konservasi kedua tanaman tersebut sebagai; Near Threatened (NT), dan Endangered (E).

Karena itu, dalam dokumen Environmental, Social, and Health Impact Assessment (ESHIA) yang dibuat oleh NSHE, telah mencatumkan Meranti Merah dan Meranti Batu, sebagai tanaman untuk dilestarikan.

“Pada peringatan Hari Bumi ini,  PLTA Batang Toru mengajak semua pihak untuk ikut peduli menjaga kelestarian bumi. Karena ancaman terbesar umat manusia saat ini adalah perubahan iklim. Indikatornya dapat dilihat dari frekuensi bencana banjir, badai, kebakaran hutan, gelombang panas, badai es, species hilang, dan lainnya. Setiap negara terpengaruh dengan perubahan iklim ini, yang mengganggu perekonomian nasional,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini bumi menghadapi ancaman besar berupa perubahan iklim (Climate Change). Bencana ekologis seperti badai yang sering terjadi di sejumlah negara, terus meningkatnya suhu di bumi, serta iklim yang sudah tidak menentu merupakan beberapa bentuk dari dampak perubahan iklim.

“Perubahan iklim terjadi akibat selama ratusan tahun manusia terus menerus melepaskan emisi karbon ke atmosfir dengan menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batubara, gas bumi, dan minyak bumi,” ujarnya di hadapan ratusan warga.

Sedangkan salah satu upaya penting untuk meminimalisir perubahan iklim adalah dengan melakukan mitigasi dan adaptasi untuk menggunakan energi terbarukan.”PLTA komitmen untuk mengurangi emisi karbon dengan mengganti pembangkit tenaga batubara dan diesel menjadi tenaga air,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, dengan memperbanyak penanaman pohon sebagai langkah efektif untuk mengurangi emisi karbon. Karena pohon mampu menyerap emisi karbon CO2 yang merupakan aktor utama dalam fenomena pemanasan global.

Sementara, Wakil Bupati Tapsel, Aswin Efendi Siregar memuji program revegetasi tumbuhan endemik yang dilakukan PT NSHE. Penanaman pohon langka jenis Meranti Batu dan Merah, selain melestarikan lingkungan, menurutnya juga menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal jenis pohon endemik di kawasan Tapsel.

“Semangat menanam pohon harus ditanamkan. Penebangan pohon harus dilarang. Dan saya harap budaya menanam pohon ini dilakukan secara berkelanjutan di Tapsel. Tolong libatkan pemuda,” katanya.

Tak hanya itu, lanjutnya, Pemkab Tapsel telah berkomitmen dan berupaya mewujudkan agar wilayah Tapanuli Selatan memakai energi terbarukan untuk menjaga kelestarian wilayah dan dunia. Pihaknya akan terus menjaga kelestarian lingkungan.

Turut hadir jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni Dandim 0212 TS Letkol (Inf) Akbar Novrizal, Kapolres Tapsel AKBP Irwa Zaini Asin, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sawaluddin, Camat Sipirok, Raja Luat Marancar dan Sipirok, OPD Pemkab Tapsel, sejumlah ormas, dan undangan lainnya.

Usai penandatanganan MoU dengan PT Muhammadiyah, penyerahan sejumlah cinderamata,  Aswin, Firman, dan unsur stakeholder di Tapsel melakukan penanaman bibit pohon Meranti Batu dan Meranti Merah di lokasi yang disediakan

Sebagai informasi, kapasitas listrik Indonesia saat ini mencapai 60.000 MW. Sebanyak 12.15% berasal dari sumber energi terbarukan (7% PLTA, 5% geothermal, sisanya dari tenaga surya, angin, dan biomassa.

Sementara, data dari Kementerian ESDM, Indonesia berpotensi untuk menghasilkan 75.000 MW listrik melalui PLTA. Sumatera berpotensi untuk menghasilkan 15.600 MW. Dari potensi ini, PLTA Batangtoru akan menghasilkan listrik berkapasitas 510 MW. (mea)

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Kabar duka datang dari Kabupaten Asahan. Bupati Taufan Gama Simatupang meninggal dunia pada Senin (22/4) malam.

Kabar itu semakin meluas ketika banyak orang memposting berita duka tersebut sekitar pukul 18.30 WIB di sosial media dan lintas pesan whatshapp group.

Berita duka itu dibenarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Kabid Media Cetak dan Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informasi, Arbin Ariadi Tanjung yang dihubungi wartawan. “Iya benar seperti itu (meninggal). Sekarang jenazah almarhum masih di Medan. Ini sedang dalam perjalanan pulang,” kata Tanjung.

Pantauan di rumah dinas Bupati Asahan, berbagai kerabat maupun pegawai di Pemkab Asahan terus berdatangan. Berbagai kendaraan terus hilir mudik memasuki perkarangan rumah dinas yang terletak di Jalan Mahoni, Kisaran, Kabupaten Asahan itu.

Sebelum Bupati Kabupaten Asahan, Taufan Gama Simatupang meninggal, pegawai Pemerintah Kabupaten Asahan sempat mendoakan kesembuhannya. Kadis Kominfo Pemkab Asahan, Rahmat Hidayat Siregar mengatakan, Senin (22/04) pagi, seluruh pejabat eselon dua menyampaikan doa bersama dipimpin Wakil Bupati Asahan, Surya saat acara rutin Coffee Morning para pejabat eselon dua Pemkab Asahan.

“Kita sudah sampaikan doa mohon kesembuhan pak Bupati tadi pagi. Tapi Allah berkehendak lain. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahannya serta menerima segala amal kebajikannya dan menempatkannya ditempat yang terbaik,” katanya.

Rahmat mengatakan, Bupati Asahan menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 18.30 WIB. “Beliau menghembuskan nafas terakhirnya tepat adzan Maghrib tadi,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Genersi Muda (GM) Pujakesuma Rianto SH MAP turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP. Menurut Rianto, Taufan Gama sosok pemimpin yang pantas dijadikan teladan. Kariernya dirintis dari bawah sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa. Pada akhirnya salah satu putra Alm H Abdul Manan Simatupang itu bergandengan tangan dengan H Risudin maju pada pemilihan bupati. Lima tahun mendampingi Alm H Risudin, kemudian bersama H Surya BSc berhasil merebut hati rakyat Asahan selama dua periode,” bilang Rianto.

Berwibawa dan Murah Senyum

Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, lahir di Medan, 28 Agustus 1963. Dia akrab disapa dengan sebutan Buya Taufan GS. Buya adalah istilah lain di Jawa Kyai.

Sebelum menjabat Bupati Asahan selama dua periode, yakni 2010–2015 dan 2016–2021, dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Asahan periode 2005-2010. Ia pernah menjabat sebagai Bupati sementara di Asahan menggantikan Bupati sebelumnya Risuddin tahun 2005.

Tetapi kemudian ia kembali menjadi Wakil Bupati setelah Risuddin menjabat kembali sebagai Bupati Asahan. Buya juga adalah Tokoh Masyarakat menjadi Pimpinan Umum PMDU (Pondok Pesantren Daar Al Uluum) Asahan.

Buya Taufan memenangkan kembali pemilihan kepala daerah (pilkada) Asahan 2010-2015 yang didukung oleh beberapa partai besar yang mendukungnya. Belum sampai setahun kepemimpinan Buya Taufan, Asahan sudah mengalami kemajuan baik yang terasa maupun tidak.

Ia memiliki wibawa dan selalu tersenyum kepada rakyatnya dan siapapun. Buya Taufan juga diketahui menjalin persahabatan dengan kepala daerah lainnya. Ia juga selalu turun langsung pada berbagai kekacauan misalkan, demo di halaman kantor Bupati Asahan. Beliau langsung menemui para pendemo dan meredam aksi tersebut.

Sebelumnya, Buya Taufan memang tengah mengalami sakit beberapa bulan sejak dilantik menjadi bupati pada bulan Februari 2016. Setelah bertahun-tahun mengidap penyakit gangguan pada usus yang berujung kepada komplikasi. Kondisi kesehatannya kemudian pasang surut sepanjang dia menjabat.

Bahkan dalam beberapa kesempatan di acara pemerintahan, almarhum tak bisa hadir termasuk dalam beberapa rapat penting di gedung DPRD Asahan karena kesehatannya. Terakhir, pada 17 April kemarin, Taufan tak datang ke TPS untuk mencoblos. Saat pesta demokrasi itu, dia harus didatangi petugas KPPS demi memunggut hak politiknya di rumah dinasnya.

Taufan Gama Simatupang tutup usia 56 tahun. Rencananya jenazah akan disemayamkan di kediaman pribadinya di Jalan Mahoni Kisaran depan pesantren modern Daar Ulum.(per/smg/omi/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengunduran diri Dahlan Nasution sebagai Bupati Mandailing Natal (Madina) sangat disayangkan oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Edy menilai, ini merupakan efek dari ketidaknetralan kepala daerah dalam Pemilu serentak 2019. Namun begitu, Edy menegaskan, pengunduran diri dari jabatan tersebut harus sesuai prosedur yang ada.

“Makanya saya bilang, kepala daerah itu harus netral. Jadi, siapapun yang menang tidak ada masalah. Siapapun menang, siapapun kalah, rakyat Sumatera Utara tetap rakyat Sumatera Utara,” kata Edy Rahmayadi kepada wartawan, usai melaksanakan salat Zuhur di Masjid Agung Medan, Senin (22/4).

Menurut Edy, seharusnya pada Pilpers, kepala daerah harus menunjukan diri kepada masyarakat bahwa dia di posisi netral. Bukan berpihak kepada salah satu calon. Hal ini yang akan merusak citra dan kinerja dari kepala daerah itu sendiri.

Mantan Ketua PSSI itu pun mengingatkan, kepala daerah yang merasa tidak netral pada Pemilu serentak 2019 lalu dipersilahkan untuk mundur. “Ya tinggal ikut Dahlan mundur, yang tak netral kepala daerah silahkan mundur. Kepala daerah ini untuk rakyat yang majemuk,” tegasnya.

Dia pun mencontohkan dirinya yang berdikap netral, tidak memihak kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 maupun 02. “Kenapa saya tak menentukan 1 atau 2 karena saya ingin ada untuk rakyat Sumatera Utara,” sebutnya.

Saat ditanya mengenai surat pengunduran diri Dahlan Nasution, mantan Pangkostrad itu mengaku belum ada menerimanya. Jika dirinya sudah menerima surat tersebut, ia menegaskan, pasti akan meneruskannya ke Menteri Dalam Negeri untuk diproses sesuai dengan prosedur yang ada. Karenanya, dia menyayangkan ketidaktahuan Dahlan nasution mengenai prosedur pengunduran diri seorang kepala daerah. “Kalau ngundurkan diri itu, prosedurnya harus ke DPRD kabupaten dulu. Nanti DPRD melakukan paripurna,” jelas Edy.

“Kalau begitu caranya (surat pengunduran diri langsung ditujukan ke Presiden dan Mendagri, Red), itu hanya berita saja. Koyok-koyok saja itu. Kalau pun surat ditujukan ke saya, harus dari DPRD-nya (bukan langsung dari Dahlan),” beber mantan Pengdam I Bukit Barisan ini.

Edy pun mengaku tidak mau ambil pusing dengan surat pengunduran diri tersebut.”Perlu banyak belajar dia (Dahlan Nasution),” tandas Edy.

Diketahui, surat pengunduran diri tersebut langsung ditandatangani Dahlan Nasution. Surat itu bernomor :019.6/1214/TUPIM/2019 tertanggal 18 April 2019. Perihal : Permohonan Berhenti Dari Jabatan Bupati. Surat tersebut, bukan ditujukan kepada DPRD Kabupaten Mandailing Natal untuk diteruskan kepada Gubernur Sumut. Namun, di dalam surat tersebut, ditujukan kepada Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri.

Terpisah, Ketua DPRD Madina Marganti Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo sendiri menolak dengan surat pengajuan mundurnya Dahlan Nasution dari jabatannya sebagai Bupati Madina. Ia mengungkapkan, penolakan tersebut disampaikan menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution. “Beliau sudah ditelepon Presiden langsung, (pengunduran diri) nggak diterima. Karena Pak Bupati Mandailing Natal sudah berbuat semaksimal mungkin untuk kemenangannya, tapi itulah (hasilnya) kita mau bagaimana lagi? Itulah kata Pak Presiden melalui telepon menantunya Bobby,” sebut Marganti.

Atas penolakan tersebut, Marganti mengimbau Dahlan Nasution untuk kembali bertugas seperti biasa menjadi Bupati Madina. Kemudian, terus membangun untuk kesejateraan masyarakat di Kabupaten Madina. “Intinya itu, Pak Presiden semalam sudah jawab, itu tidak ditanggapi, bahkan hari ini disuruh Pak Presiden dia temu pers karena (permohonan) itu sudah jelas tidak diterima,” pungkas Marganti.

Terpisah, Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution mengungkapkan pemicu niat mundur dirinya, karena perolehan suara Jokowi anjlok atau kalah telak dari rivalnya Prabowo di Kabupaten Madina. “Kalau saya kan seorang pejuang. Dan saya orang yang bisa menimbang mana baik dan mana yang tidak, saya lihat yang diperbuat pak presiden itu sudah benar. Dan termasuk berbagai bantuan pak presiden itu untuk Madina cukup banyak,” kata Dahlan kepada wartawan, kemarin.

Dahlan menjelaskan, pengunduran dirinya bukan ada pihak melakukan intervensi terhadap dirinya. Namun, niat dan keputusan sendiri. Jadinya, ia meminta jangan dikait dengan hal-hal menjadi opini publik. “Tidak ada (ditekan). Saya orangnya tidak bisa ditekan-tekan, saya 37 tahun di kantor gubernur . Saya bukan dari swasta menjadi bupati. Saya orangnya tidak takut dengan siapapun. Saya jernih berpikir saya memakai akal pikiran saya, memakai kalbu saya karena saya tidak pernah takut siapapun kecuali pada Allah,” tutur Dahlan.

Dahlan juga tidak merasa jika pengunduran diri itu adalah bentuk penghianatan terhadap masyarakat yang sudah percaya kepadanya. Dia kembali membantah soal itu. “Saya tidak mau suudzon kepada siapa pun. Saya sedih pak presiden tetap disudutkan dari segi agama, sebagai penista agama,” ungkapnya.

Mendagri Segera Panggil Dahlan dan Gubsu

Mendagri Tjahjo Kumolo bakal segera memanggil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya. Dahlan akan dipanggil bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Dahlan dipanggil karena menurut Tjahjo, alasan pengunduran diri tidak lazim. Yakni karena capres petahana Jokowi kalah di Madina. Sejauh ini, Tjahjo mengatakan, dirinya belum mau menyarankan kepada Dahlan mengurungkan niat tersebut sebelum mendengar penjelasan secara langsung.

“Belum mengarah ke sana. Nanti akan kami undang dulu dengan gubernur, kira-kira untuk memberi saran yang terbaik,” ucap Tjahjo di Istana Negara, Senin (22/4).

Mantan sekjen PDI Perjuangan ini menyebutkan, dalam surat pengunduran diri tersebut, Dahlan hanya menyebut alasannya terkait politis semata. “Karena politis saja, padahal dia didukung banyak partai untuk menjadi kepala daerah. Kan membutuhkan proses yang panjang. Ada amanah dari masyarakat, masa hanya karena itu,” tambah Tjahjo.

Sementara, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Doli Siregar menilai, tidak ada aturan, tekanan, apalagi paksaan kepada Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan untuk mengundurkan diri pasca peraihan suara pilpres di Mandailing Natal. “Tidak ada paksaan untuk beliau berhenti, tidak ada juga aturan apalagi tekanan untuk itu. Beliau kan dipilih masyarakat Madina, jadi pertanggungjawabannya ya terhadap masyarakat Madina, kecuali kalau masyarakat yang tidak lagi menginginkan beliau sebagai Bupati,” ucap Doli Siregar kepada Sumut Pos, Senin (22/4) via selulernya.

Namun, kata Doli, pihaknya cukup menyayangkan sikap Dahlan yang langsung mengajukan permohonan pengunduran diri kepada presiden. Menurutnya, seharusnya Bupati Mandailing Natal harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak DPRD, termasuk DPRD Sumut. “Beliau kan dipilih rakyat, maka seharusnya bicarakanlah hal ini kepada wakil rakyat di daerahnya maupun kami di Sumut, bukan langsung ke pemerintah pusat,” jelas Doli.

Namun begitu, tambah Doli, pihaknya menghormati sikap yang dilakukan oleh Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan. “Itukan pribadi beliau, kalau memang sudah itu keputusannya, ya kami hargai. Tapi satu hal yang saya harapkan, mudah-mudahan keputusan ini bukanlah keputusan yang sifatnya emosional melainkan keputusan yang diambil secara matang,” tutupnya. (gus/mag-1/fat/jpnn)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Petugas penyelenggara maupun pengawas Pemilu terus bekerja ekstra. Mereka berupaya agar terciptanya Pemilu yang damai, adil, dan bersih. Tak jarang, ada petugas yang kelelahan bahkan hingga meninggal dunia.

Di Kota Tebingtinggi, dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan harus dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebingtinggi karena kelelahan saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu tingkat kecamatan, Minggu (21/4) malam.

Kedua petugas PPK yang mendapatkan perawatan intensif di ruangan IGD Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebingtinggi itu yakni Ridwan, Ketua PPK Kecamatan Tebingtinggi Kota dan Sugito anggota PPK Kecamatan Padang Hulu. Keduanya pingsan saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu di kecamatannya masing-masing.

Ketua KPU Tebingtinggi Abdul Khalik mengaku mengetahui kejadian ini setelah mendapatkan informasi dari anggota PPK lainnya. “Benar dua anggota kami dari PPK Kecamatan Tebingtinggi Kota dan Kecamatan Padang Hulu mendapatkan perawatan di rumah sakit karena diduga keletihan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu tingkat kecamatan,” kata Abdul Khalik kepada Sumut Pos, Senin (22/4).

Setelah mendapatkan informasi tersebut, semua Komisioner KPU Kota Tebingtinggi langsung menuju rumah sakit dan dua anggota PPK sudah mendapatkan perawatan intensif dari petugas kesehatan. Pihak KPU Kota Tebingtinggi meminta kepada petugas PPK yang bertugas di kecamatan untuk menjaga terus kondisi kesehatan terutama harus mengkomsumsi vitamin agar badan bisa tetap fit. “Kami mengucapkan agar kedua anggota PPK cepat sembuh dan bisa bertugas kembali,” pinta Khalik.

Satu Petugas KPPS Meninggal

Terpisah, Komisioner KPU Sumut, Mulia Banurea mengungkapkan, setidaknya ada satu petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia selama pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Sumatera Utara. “Di Sumut ada satu petugas KPPS yang kita sebut sebagai pahlawan demokrasi, beliau bernama Zulkifli Salamuddin. Almarhum merupakan salah satu petugas KPPS di TPS 43 Kelurahan Gedung Johor, Medan Johor,” kata Mulia Banurea kepada Sumut Pos, Senin (22/4).

Dia mengaku belum ada menerima laporan lain terkait petugas KPPS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya. “Dari daerah lain, kita belum ada terima laporan. Tapi kita yakin, semua masyarakat Sumut khususnya petugas KPPS se Sumatera Utara turut berduka atas meninggalnya pahlawan demokrasi kita tersebut,” kata Mulia.

Diketahui, seorang petugas KPPS di Medan Johor meninggal dunia pada Sabtu (19/4) yang lalu. Almarhum Zulkifli disebut mendadak pingsan saat berlangsungnya pemilu di TPS 43 Kelurahan Gedung Johor, Medan Johor. Dia langsung dibawa ke salah satu rumah sakit di Kota Medan. Namun akhirnya Zulkifli meninggal dunia beberapa hari kemudian. Meninggalnya Zulkifli merupakan salah satu dari 56 petugas KPPS di Indonesia yang meninggal dunia pada pemilu 2019.

KPU Usul Santunan Rp30 Juta

Sementara hingga Senin (22/4), ada 90 anggota KPPS se-Indonesia yang meninggal dunia saat proses rekapitulasi hasil Pemilu 2019. Untuk uang santunan, KPU akan bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan pembahasan. “KPU sudah membahas secara internal terkait dengan santunan yang akan diberikan kepada penyelenggara pemilu yang tertimpa musibah. Dengan memperhitungkan berbagai macam regulasi asuransi BPJS, kemudian masukan-masukan dan catatan yang selama ini diberlakukan. Karena kami besok merencanakan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Arief mengatakan, hari ini rencananya Sekjen KPU Arif Rahman Hakim akan bertemu pejabat di Kemenkeu. KPU memberikan tiga skema usulan santunan kepada korban KPPS. “Kami mengusulkan, yang pertama, besaran santunan untuk yang meninggal dunia kurang-lebih Rp30-36 juta. Kemudian untuk yang cacat maksimal Rp30 juta. Nanti tergantung pada jenis musibah yg diderita kalau cacat,” ujar Arief.

“Ketiga, untuk yang terluka, kami mengusulkan besarannya maksimal Rp16 juta. Jadi ini akan dibahas bersama Kemenkeu, termasuk mekanisme pemberiannya, termasuk mekanisme penyediaan anggarannya. Karena kan anggaran KPU tidak ada yang berbunyi nomenklaturnya santunan,” ujar Arief.

Arief mengatakan, hingga kemarin sore data anggota KPPS yang meninggal dunia ada 90 orang, 374 orang sakit. Mereka tersebar di 19 provinsi. Arief mengatakan, nantinya oleh Kemenkeu akan diberi arahan dari anggaran mana bisa dicairkan santunan tersebut bagi korban KPPS. “Nah, ini akan diperkenankan diambil dari pos anggaran mana yang KPU bisa melakukan penghematan dan anggarannya belum dipakai. Nanti kami akan usulkan untuk bisa membiayai santunan ini,” kata Arief. (ian/mag-1/bbs)