MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumut memberikan tiket tarif Rp0 alias gratis kepada masyarakat. Tiket KA gratis itu diberikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-21 Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN).

Manager Humas PT KAI Divre I SU, M. Ilud Siregar mengatakan, pihaknya memberikan tiket tarif Rp0 untuk KA Lokal atau Komuter PSO (subsidi) dan Perintis. Kegiatan ini, bisa dinikmati pelanggan kereta pada Sabtu (13/4) hari ini.

“KA Perintis Cut Meutia dengan Relasi Krueng Geukueh – Bungkaih -Krueng Mane (PP), Aceh. Kemudian, KA Lokal PSO Srilelawangsa relasi Medan – Binjai (PP) dan Siantar Ekspres dengan relasi Medan – Siantar (PP),” ungkap Ilud kepada Sumut Pos, Jumat (12/4) siang.

Ilud mengatakan, masyarakat bisa mendapatkan tiket KA gratis tersebut di loket stasiun keberangkatan secara go-show atau hari H. Dan, setiap calon penumpang hanya dapat membeli secara gratis maksimal 1 tiket. Selanjutnya, membawa anak usia di bawah sepuluh tahun dan lanjut usia (lansia) juga gratis.

“Adapun kuota tiket gratis ini sesuai dengan toleransi kapasitas maksimum masing-masing kereta api,” tutur Ilud.

Ilud menambahkan, untuk penumpang yang telah membeli tiket jauh-jauh hari dengan tarif normal, mereka bisa mengambil bea tiket tersebut di stasiun kedatangan penumpang maksimal 3 hari sejak kedatangan KA.

“Menyambut momentum HUT ke-21 BUMN, promo Rp0,- tersebut merupakan kontribusi KAI dalam mewujudkan BUMN Hadir untuk Negeri. Semoga masyarakat dapat memanfaatkan promo ini semaksimal mungkin,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan kembali keinginan menaikkan gaji guru honorer pada tahun anggaran 2020. Hal ini disampaikannya dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut TA.2020, di Hotel Santika Dyandra Medan, Jumat (12/4).

Dikatakannya, kenaikan gaji guru honorer ini bagian dari upaya peningkatan dan pemenuhan akses di bidang pendidikan. Edy menegaskan, Sumut butuh sumber daya manusia berkualitas yang dimulai sejak dari bangku sekolah.

“Juni 2019 ini gaji guru honorer per jam sudah kita naikkan Rp90 ribu. Saya mau 2020 nanti sudah naik menjadi Rp120 ribu. Tolong jangan diributi ini. Saya butuh SDM berkualitas. Guru harus berkualitas. Memang benar dari Rp40 ribu dinaikkan Rp90 ribu per jam, itu tuntutannya sampai Rp250 miliar. Tapi kita memikirkan jangka panjang. Supaya tenaga pendidik kita ada kesejahteraannya,” ujarnya yang disambut tepuk tangan seluruh tamu undangan.

Tak hanya itu, Edy juga mengaku akan mengalokasikan uang insentif bagi guru-guru terbang yang menurutnya menjadi prioritas dalam peningkatan akses pendidikan. “Mungkin nanti ada guru-guru terbang dari Polri dan TNI yang akan saya siapkan uang insentif. Pemertaan guru perlu untuk diperhatikan. Guru matematika tak mau dipindahkan ke Nias, tetapi anak-anak di Nias perlu belajar matematika. Itu juga harus kita siapkan dalam bidang pendidikan,” ujarnya.

Tentang sistem ketenagakerjaan yang masih menjadi prioritas RKPD 2020, Gubsu bakal menginstruksikan seluruh kepala daerah di Sumut untuk membuka kelas bahasa Jepang. Hal ini menyusul kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke negeri Sakura itu.

“Saya cerita ini bukan mau pamer kalau sudah ke Jepang. Tapi saya pamer bahwa negara itu hebat. Setiap pagi orang-orangnya sudah sibuk dengan aktivitas kerja ke tempat masing-masing. Saya akan buka (kelas) bahasa Jepang ini. Dengan syarat dia masuk tiga tahun ke sana, begitu kembali sudah jadi. Tolong ini disiapkan bapak bupati dan wali kota ke depan. Sebab saya butuh potensi 14,6 juta penduduk Sumut berapa orang yang bisa kerja,” katanya.

Begitupun di bidang kepariwisataan, kepala daerah se-kawasan Danau Toba, harus mampu mengelola danau terbesar di Asia Tenggara itu dengan maksimal. Terlebih sekarang sudah ada bandar udara bertaraf internasional di kawasan tersebut.

“Saya diperintah (pemerintah pusat) mampu mendatangkan wisatawan mancanegara 1 juta orang tahun ini. Kalau satu juta wisatawan ke sini mau ngapai. Apa yang mau dilihat? Danau Toba itu sudah ada dari dulu. Tapi kalau tidak diatur dan dikelola maksimal, tidak akan mungkin pariwisata kita bisa maju. Jangan bupati ribut aja soal bagi hasil, tapi apa yang sudah kalian bikin untuk mengembangkan Danau Toba,” tegasnya.

Musrembang ini, imbuh Edy, harus direncanakan dengan baik. Ditekankannya, ke depan antara seluruh kepala dinas baik tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota, harus bersinergi dengan masing-masing kepala daerahnya. Selanjutnya usulan kebutuhan pembangunan di daerah bersangkutan, menurutnya harus dari bawah ke atas.

“Ini yang mau kita ubah ke depan dan sekarang sudah bisa dimulai. Sehingga, kepentingan daerah menjadi keputusan untuk mewujudkan membangun desa, menata kota. Biar sedikit rencana itu tapi dikerjakan. Bukan banyak tapi gak nyambung-nyambung dia. Bagi kadis di kabupaten/kota yang tidak proaktif, Bappeda-nya saya minta tidak lagi anggarkan usulan program kerja dia,” katanya.

Kepala Bappeda Sumut H Irman mengatakan, prioritas pembangunan Sumut lima tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, akan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, infrastruktur dan agraria.

“Untuk sektor pertanian seperti penyediaan bibit, bantuan pakan ternak. Sektor pendidikan seperti renovasi infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru honorer. Bidang infrastruktur berbagai akses jalan kabupaten yang susah dilalui untuk dibantu oleh pemerintah provinsi,” katanya kepada wartawan usai acara.

Pada musrembang 2020 ini, lanjut Gubsu, dari 6.000 usulan pembangunan yang masuk dan pihaknya verifikasi, terdapat sekitar 3.200 yang telah disepakati lebih lanjut. “Sekarang ini kita juga sudah menggunakan e-Musrembang dalam menampung semua usulan dari daerah sampai pada tingkat paling bawah, yakni lingkungan atau dusun. Kita harapkan melalui usulan secara online ini, masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif terhadap kebutuhan pembangunan di daerahnya,” katanya.

Turut hadir dalam acara, Dirjen Keamanan Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, mewakili Menteri Bappenas Supandi, Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, sejumlah kepala daerah, Forkopimda Sumut, dan pimpinan OPD di wilayah Sumut. Acara juga dirangkai dengan penekanan sirine oleh Gubsu didampingi para kepala daerah dan pejabat di Sumut, sebagai tanda pembukaan Musrembang RKPD 2020. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengklaim stok kebutuhan pokok dalam kondisi surplus saat ini. Oleh karenanya, masyarakat tidak perlu khawatir akan lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan seperti Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru mendatang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Medan, Emilia Lubis mengaku, stok beras saat ini mencapai 54.694 ton. Sedangkan kebutuhan hanya 17.559 ton. Kemudian, stok gula sebanyak 4.565 ton dengan kebutuhan 1.207 ton. Lalu, minyak goreng 60.620 ton, kebutuhannya 2.711 ton. “Stok kebutuhan pokok tersebut diperkirakan cukup sampai setahun mendatang. Jadi, warga tak perlu khawatir,” katanya, kemarin.

Ia juga mengaku, ketersediaan stok beberapa kebutuhan pokok tersebut berdasarkan pemantauan di lapangan terhadap sejumlah distributor sembako di Medan. Pemantaun dilakukan untuk memastikan bahwa stok bahan pokok bagi warga Medan tergolong cukup.

“Meski stok cukup, kita tetap akan terus memantau fluktuasi harganya yang beredar di pasar tradisional. Denga begitu, dapat mencegah para pedagang untuk memainkan harga dan memanfaatkan momentum terutama seminggu menjelang lebaran,” ujarnya.

Tak hanya itu, sambung dia, stok bahan pangan yang tidak tahan lama juga tersedia cukup. Seperti, stok bawang merah mencapai 145 ton dengan kebutuhan hanya 16,32 ton. Lalu, stok cabai merah sebanyak 17 ton sedangkan kebutuhan 13,58 ton dan daging sapi 475 Ton sementara kebutuhan 301,51 ton. “Stok bahan-bahan pokok yang tidak tahan lama itu, bisa cukup untuk 3 bulan ke depan,” tandas Emilia yang juga sebagai Sekretaris Tim Satgas Pangan Kota Medan.

Sementara, Ketua Tim Satgas Pangan, Sahat Sianipar mengatakan, dengan stok yang lebih dari cukup ini pihaknya optimis warga Medan tidak akan kekurangan khususnya menjelang hari besar keagamaan. Walaupun optimis akan stok yang cukup, tetap akan terus melakukan pemantauan terhadap spekulan-spekulan yang diprediksi memanfaatkan momentum hari besar keagamaan.”Kami Tim Satgas Pangan selalu siap dan sigap untuk memukul mundur spekulan yang memainkan harga dan mengambil keuntungan pada waktu-waktu tertentu khususnya menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bulog Divre Sumut, Basirun mengatakan, stok beras medium yang ada saat ini aman hingga 9 bulan mendatang. Stok beras yang tersedia 60 ribu ton lebih. “Stok beras kita Sumut apalagi di Medan masih aman. Terlebih, program Bansos Rastra tahun ini hanya sampai April dengan total penyaluran 12 ribu ton lebih karena bulan Mei masih menunggu petunjuk dari pusat,” ujarnya.

Basirun menyebutkan, selain beras medium stok beras di Bulog Sumut juga terdapat beras premium. Jumlah stoknya saat ini sebanyak 43.013 ton. “Dengan stok yang ada tersebut diharapkan kepada masyarakat tak perlu khawatir dengan isu-isu yang tak bertanggung jawab, sehingga melakukan pembelian secara masif atau dalam jumlah yang banyak. Apalagi, saat ini masuk musim panen. Pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat untuk menyiapkan kebutuhan,” pungkas mantan Kepala Bulog Divre Aceh ini.

Di sisi lain, harga cabai merah pada saat ini diprediksi masih cenderung bertahan mahal dalam rentang harga Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per kg. Mahalnya harga cabai masih dipengaruhi oleh faktor persediaan yang berkurang belakangan ini.

“Menurut hemat saya, harga cabai merah itu idealnya ada dalam rentang Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kg. Namun saat harga cabai naik saat ini, petani akan mendapatkan berkah setelah sebelumnya petani dirugikan dari pelemahan harga cabai yang sempat menyentuh Rp10 ribu per kg,” kata Ketua Pemantau Harga Pangan Sumut, Gunawan Benjamin.

Diutarakan Gunawan, pihaknya akan memantau terus perkembangan harga cabai tersebut. Sebab, memang semua jenis cabai memgalami kenaikan, termasuk cabai rawit yang harganya saat ini menyentuh Rp36 ribu per kg.

“Selain harga cabai, harga bawang juga mengalami kenaikan dalam rentang yang tidak jauh berbeda. Saat ini, baik bawang putih maupun bawang merah mengalami kenaikan, harganya berkisar Rp30 hingga Rp35 ribu per kg,” ujar Gunawan.

Menurut dia, kenaikan harga bawang tersebut juga dipengaruhi oleh masalah persediaan yang mengalami penurunan. “Bawang dan cabai masih berpeluang menyumbang inflasi di bulan ini. Namun kita masih membutuhkan konfirmasi harga hingga akhir bulan. Karena, harga sejauh ini masih belum final dan masih berpeluang berubah dalam waktu dekat,” ungkapnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah hampir tiga bulan menginap dan mendirikan posko di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan, sejumlah warga yang tidur bergantian menuntut gugatan 260 hektare tanah Sari Rejo akhirnya menarik diri dengan pulang ke rumah masing-masing. Bukan tanpa sebab, warga kembali karena aktivitas Kantor BPN Medan telah pindah ke Jalan STM.

Ketua Formas Sari Rejo, Pahala Napitupulu mengatakan, warga pulang ke rumah masing-masing sudah beberapa hari. Keputusan untuk menarik diri dilakukan setelah melakukan pertemuan sebelumnya. “Sudah beberapa hari kita sepakat agar jangan ada lagi tinggal di halaman Kantor BPN, karena aktivitas kantor sudah berpindah di gedung baru Jalan STM. Sementara, warga pulang dulu ke rumah masing-masing,” ujarnya, kemarin.

Diutarakan dia, sebelumnya masyarakat Sari Rejo secara bergantian tidur bermalam di Kantor BPN Medan menunggu kejelasan status tanah. Warga yang menginap secara bergantian, mulai dari Lingkungan 1 sampai Lingkungan 9.

“Progres tanah sudah dibahas oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP), sehingga tidur di halaman kantor BPN (Medan) tidak efektif lagi dilakukan. Kita berterima kasih kepada DPRD Medan, DPRD Sumut karena sudah memperjuangkan hak kita sampai ke pusat dan saat ini sedang dibahas,” tuturnya.

Sebagai langkah selanjutnya, lanjut dia, pihaknya sudah bertemu dengan Deputi V KSP yang membawahi isu-isu hukum, pertahanan, keamanan dan HAM pada Senin (8/4) kemarin. Dari pertemuan itu, diyakini progres mendapatkan hak atas tanah bisa diwujudkan dalam waktu satu atau dua tahun ke depan.

“Kita sudah bertemu (KSP), dan dibentuk tim yang terdiri dari Polri, TNI, Kemenhan dan BPN. Hasilnya, dijelaskan bahwa tidak ada siapapun yang bisa menguasai tanah Sari Rejo seluas 260 hektar selain warga,” akunya.

Namun demikian, lanjut Pahala, warga khawatir apabila terjadi pergantian pemerintahan pasca Pemilu nanti. Sebab, akan mengaburkan perjuangan selama ini atas hak tanah yang ditempati sekarang. Apalagi, saat ini perjuangan mendapatkan sertifikat tanah sudah mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Pusat.

“Kekhawatiran tersebut didasari karena pengalaman berjuang selalu kandas saat pergantian pemerintah. Jadi, itu menjadi kekhawatiran kita. Kita sudah memenangi gugatan kasasi di MA tahun 1995. Bayangkan, sudah berapa kali kita memohon ke presiden berbeda dan saat ini progresnya sudah berjalan. Tapi, kita khawatir pemerintahan berganti lagi,” cetusnya.

Menurut Pahala, dengan adanya Pemilu tentu Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak bisa mengeluarkan keputusan strategis. “Kata KSP karena tahun ini proses demokrasi berlangsung, pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang sifatnya strategis dan vital. Apalagi untuk mengeluarkan sertifikat tanah warga, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penghapusan tanah yang selama ini merupakan aset negara,” jelasnya

Dia berharap, siapapun yang memimpin nantinya baik Prabowo Subianto ataupun Presiden Joko Widodo kembali, perjuangan warga Sari Rejo mendapatkan tanah bisa dikabulkan. “Kita enggak mau begini-begini aja. Kita takut ketika pemimpin pemrintahan berganti, ternyata tak mengabulkan putusan MA yang menyatakan kita penguasa atas hak tanah,” tandasnya.

Terpisah, Kepala BPN Medan, Fahrul Husein Nasution mengaku, pihaknya (BPN) akan menindaklanjuti pemberian sertifikat setelah tanah tersebut dihapusbukukan oleh Kementerian Keuangan. “Saya belum mengetahui perkembangan di mana berkasnya, tapi kita akan menindaklanjuti saja asal sudah dihapusbukukan oleh Kementerian Keuangan,” katanya.

Fahrul mengaku, setelah dirinya menerima salinan tentunya BPN akan menerbitkan sertifikat warga dan melaporkannya kepada Kementerian Negara Agraria/BPN Pusat bahwa tanah tersebut sudah diserahkan. “Kita tunggu saja dari Kementerian Keuangan seperti apa. Kalau sudah jelas, kita terbitkan sertifikat warga,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lomba mendongeng Piala Kapolda Sumut 2019, Jumat (12/4) resmi digelar di Aula Tribrata Polda Sumut Medan. Lomba terbagi dalam dua kategori, yakni cerita rakyat diikuti 40 peserta dan opera mini 17 tim dari siswa serta- mahasiswa.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Agus Andrianto saat membuka event ini berpesan, walau kemajuan teknologi dan budaya barat saat ini begitu gencar, atau kini dikenal era industri 4.0, namun kearifan lokal seperti budaya rakyat mendongeng dan opera harus tetap dilestarikan.

“Budaya mendongeng saat ini terkesan mulai menghilang dari masyarakat. Padahal manfaatnya sangat banyak, termasuk sebagai alat pendidikan karakter.Karena melalui perlombaan ini, kami berharap, kearifan lokal budaya mendongeng harus kita hidupkan kembali, “ ujar Kapolda Sumut.

Sementara itu, Ketua panitia Prof Dr Ibrahim Gultom melaporkan, Lomba Mendongen Piala Kapolda Sumut ini bertemakan “Revitalisasi Nilai Budaya Nusantara di Era Revolusi Industri 4.0 bagi Generasi Milenial” digelar hingga Sabtu (13/4)n

Prof Ibrahim juga memaparkan manfaat budaya mendongeng, membantu perkembangan kognitif anak, terutama melatih pemikiran anak lebih kritis dan cerdas. Selain itu menuntun perkembangan sosial dan emosi anak, karena melalui dongeng dapat menyisipkan nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan.

Manfaat lainnya, menurut Guru Besar Unimed ini, adalah sebagai alat untuk memepererat hubungan antara orangtua dan anak serta melatih dan mengembangkan imajinasi anak.

“Kami dari kalangan pendidikan sangat berterima kasih kepada Kapolda Sumut yang telah memprakarsai terselenggaranya lomba yang sudah jarang diselenggarakan. Kegiatan ini bisa menjadi virus agar pargelaran tersebut bisa rutin diselenggarakan oleh pihak lain,” pungkasnya.(dek/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang lanjutan gugatan pengusaha Event Organizer (EO) Kampusi Promo Herwin terhadap mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) T Erry Nuradi dan mantan komisaris Bank Sumut Hendra Arbie kembali digelar di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (11/4).

Dalam sidang yang diketuai majelis hakim Djaniko Girsang, pihak penggugat menyerahkan bukti-bukti tambahan baru untuk membantah keterangan saksi tergugat yang dihadirkan pada sidang pekan sebelumnya

“Kita tadi menyerahkan tambahan bukti-bukti baru yang menjelaskan bahwa dua kegiatan Ramadhan, Pondok Ramadhan dan Lintas Ramadhan adalah gagasan dari gubernur (T. Erry Nuradi),” ucap kuasa hukum penggugat Enni Martalena Pasaribu usai sidang.

Bukti-bukti yang diserahkan, di antaranya, percakapan penggugat Herwin dengan saksi Rahmatsyah lewat WhatsApp (WA) dan beberapa bukti rekaman video. “Dalam rekaman video itu, ada pidato pak gubernur yang menyatakan gagasan acara itu dari pak gubernur, jadi bukan gagasan dari para pengusaha. Kemudian ada juga screenshot percakapan WA antara Herwin dan saksi Rahmatsyah,” ujarnya.

Dalam bukti percakapan WA antara Herwin dan saksi Rahmatsyah, terkait penyelenggaraan event Ramadhan tersebut, saksi tidak menyebut dirinya sebagai sponsorship. Disebutkannya, ada 52 screenshot percakapan WA yang diserahkan dalam persidangan.”Keterangannya minggu lalu dia bilang dia sebagai sponsorship. Tapi percakapan dia di WA dengan Herwin, dia malah disuruh mewakili gubernur untuk menyelesaikan masalah pembayaran. Seharusnya, kalau dia sponsorship, ada dong targetnya apa? Ini malah dia siapkan undangan-undangan. Urusan apa dia dengan undangan,” pungkasnya.

Pada bukti tambahan lainnya, penggugat juga ada menyerahkan rekaman video mediasi dengan vendor-vendor dan video pertemuan dengan Sadick, salah satu saksi yang juga ikut untuk menjembatani masalah kekurangan pembayaran event Ramadhan itu.

“Di video itu, satu video berisi pidato pak gubernur, kemudian mediasi kuasa hukum pak Hendra Arbie dengan pak Herwin bersama vendor-vendor, bahwasanya pak Hendra bersedia membayar tagihan ke vendor,” ujarnya.

Di video itu, terungkap, usai bermediasi dengan vendor-vendor yang menuntut pembayaran event Ramadhan, ada pengarahan dari kuasa hukum tergugat yang mengatakan bahwa Hendra Arbie, bersedia untuk membayarkannya.

“Jadi jelas, bahwa keterangan saksi dari alat bukti yang kita serahkan tadi, tidak sesuai dengan yang diucapkan saksi di sidang. Itu kan fakta percakapan, tidak bisa kita karang-karang,” tandasnya.

Pekan sebelumnya dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Rahmatsyah selaku pengusaha dan Tengku Umar Sadick selaku teman dekat Hendra Arbie sekaligus juga pengusaha, memberikan keterangan yang pada intinya mereka tidak tahu siapa penanggungjawab atas penyelengaraan event Ramadhan tersebut.

Bahkan, keduanya mengaku, hanyalah sebagai sponsorship dan acara itu atas inisiasi para pengusaha yang menyumbangkan dana dengan sukarela.

Diketahui, dalam perkara ini pengusaha event organizer (EO) Kampusi Promo Herwin menggugat mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) T Erry Nuradi terkait tidak dibayarkannya uang pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016 sebesar Rp13 miliar. Selain T Erry Nuradi sebagai tergugat II, mantan Komisaris Bank Sumut Hendra Arbie sebagai tergugat I. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sistem Kendali Lalu Lintas Kendaraan atau Area Traffic Control System (ATCS) adalah sistem pengendalian lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu traffic light pada jaringan jalan raya dari sebuah kota. Pengaturan lalu lintas melalui sistem ini memerlukan parameter jumlah kendaraan dan waktu tempuh kendaraan.

Di Medan, sistem pengendalian lalu lintas ini dilengkapi dengan kamera pemantau CCTV. Selain mengamati arus lalu lintas, belakangan menjadi sarana Dishub untuk mengimbau para pengguna jalan tertib berlalu lintas dengan imbauan yang bisa didengar melalui pengeras suara.

Kepala Satuan Lalulintas (Kasatlantas) Polrestabes Medan, AKBP Juli Prihantini melihat keberadaan kamera CCTV ATCS begitu membantu dalam penyelenggaraan tertib berlalu lintas. “Sangat bermanfaat ya. Dengan kamera CCTV ATCS kita bisa mengamati arus lalulintas di sejumlah titik-titik persimpangan jalan,” ungkapnya.

Ketika ditanya efektivitas sistem kendali arus lalu lintas tersebut, perwira polisi berpangkat dua melati emas itu tak memungkirinya. “Tentu sangat terbantu. Apalagi yang dilengkapi dengan announcer yang mengimbau agar pengguna jalan tertib, semisal berhenti di belakang garis. Itu memberi efek kepada pengendara agar tertib,” ungkapnya.

Dari ATCS, pihak Satlantas, kata Juli, dapat memantau kepadatan arus lalulintas di tiap-tiap persimpangan atau ruas-ruas jalan. Dengan demikian mereka bisa segera mengambil tindakan untuk melakukan pengaturan. “Jadi membantu kita dalam pengaturan arus lalulintas dari persimpangan ke setiap persimpangan. Manfaatnya tentu ada, ya. Harapan kita, ya, kalau boleh ditambah di persimpangan yang belum ada kamera CCTV nya,” ujarnya.

Juli mengaku tak memonitor berapa banyak jumlah kamera CCTV yang dimiliki ATCS Dishub Medan. Menurutnya, bila semua persimpangan dilengkapi dengan kamera CCTV, tentunya akan mendukung penerapan sistem tilang elektronik yang disebut e-Tilang.

“Jadi bukan tidak mungkin kedepannya sistem e-Tilang bisa diterapkan di Medan. Seperti di Jakarta sistem ini sudah diterapkan, ada beberapa titik persimpangan memang meski belum semua persimpangan yang dilengkapi dengan sistem e-Tilang,” ungkapnya.

Tak cuma itu, selain berfungsi dalam pengawasan arus lalulintas, kamera CCTV ATCS juga memudahkan aparat kepolisian dalam hal lain, seperti kejadian tindak pidana di jalanan. “Selain berfungsi mengamati apabila terjadi lakalantas, kamera CCTV ini juga tak jarang membantu kami, aparat dalam penindakan tindak pidana. Seperti kejadian kriminal lain banyak pengungkapannya dibantu kamera ATCS,” pungkas Juli. (dvs/ila)