Home Blog Page 5419

2025, Zero Pekerja Berijazah SMP

net BEKERJA: Puluhan pekerja pabrik tekstil sedang melakukan pekerjaan di suatu perusahaan di Jawa.
net
BEKERJA: Puluhan pekerja pabrik tekstil sedang melakukan pekerjaan di suatu perusahaan di Jawa.

SUMUTPOS.CO – Diperkirakan sudah tidak ada lagi tenaga kerja berijazah SMP pada 2025 mendatang. Sebagai gantinya tenaga kerja bakal didominasi lulusan SMK atau SMA.

KONDISI tersebut disampaikan oleh Kepala Badan SDM Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Mujiono. Dia mengatakan kondisi tersebut merupakan imbas dari kebutuhan pasar tenaga kerja.

“Perhitungan kami 2025 zero (tenaga kerja, Red) lulusan SMP,” katanya.

Kondisi zero tenaga kerja lulusan SMP tersebut bukan berarti yang ada sekarang bakal di-PHK semuanya. Tetapi para tenaga kerja yang sekarang berijazah SMP akan hilang secara alamiah, misalnya karena pensiun.

Kemudian juga, ada yang mengikuti pelatihan. Sehingga memiliki kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) level dua sampai level tiga.

“KKNI level dua atau level tiga itu setara lulusan SMK,” tuturnya.

Selain itu, kondisi “hilangnya” tenaga kerja berijazah SMP juga disebabkan rekrutmen baru yang didominasi lulusan SMK sederajat.

Kemudian, tenaga kerja yang sekarang berijazah SMK, akan bergeser menjadi berijazah diploma 1 karena mengikuti sejumlah pendidikan sambil bekerja.

Pada kesempatan tersebut, industri yang bakal mengalami zero tenaga kerja SMP paling banyak adalah industri padat karya. Seperti industri tekstil, alas kaki atau sepatu dan sandal, hingga industri rokok serta makanan dan minuman.

Menurut dia, industri-industri tersebut selama ini banyak menyerap tenaga kerja.

Mujiono menjelaskan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen setiap tahunnya, industri nasional tetap membutuhkan tenaga kerja banyak.

Dia memperkirakan, kebutuhan tenaga kerja di Indonesia mencapai 600 ribu setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 350 diantaranya adalah kebutuhan kerja lulusan SMK.

Sayangnya, yang terjadi sekarang SMK terkadang kesulitan menghasilkan lulusan yang siap diserap industri. Di antaranya karena adanya kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang ada di kurikulum dengan di dunia industri.

Untuk itu, perlu ada kolaborasi antara industri dengan SMK. Saat ini, sudah ada program satu unit industri bermitra atau membina langsung sejumlah SMK.

Data sementara ada 855 unit industri yang mengikuti program tersebut. Dengan jumlah SMK binaan mencapai 2.612 unit. (jpnn/ala)

Maling Ikan, Enam Kapal Asing Diamankan

net DIAMANKAN: Salah satu KIA asing yang diamankan.
net
DIAMANKAN: Salah satu KIA asing yang diamankan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap kapal perikanan asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Sebanyak empat kapal perikanan berbendera Vietnam dan dua kapal berbendera Malaysia berhasil ditangkap oleh dua Kapal Pengawas Perikanan di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara dan ZEEI Selat Malaka, Selasa (9/4) lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman, mengungkapkan enam kapal perikanan asing tersebut ditangkap tanpa dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, menggunakan alat tangkap yang dilarang (trawl).

“KP. Hiu Macan 01 yang dinakhodai Kapten Samson melakukan penangkapan keempat kapal tersebut sekitar pukul 08.00-09.00 WIB dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” tutur Agus.

Adapun keempat kapal tersebut, yaitu: 1). BV 4939 TS; 2). BV 5156 TS; 3). BV 93817 TS, dan; 4.) BV 93816 TS.

“Dalam penangkapan tersebut juga diamankan 24 orang awak kapal berkewarganegaraan Vietnam,” imbuh Agus.

Selanjutnya, kapal dikawal menuju Stasiun PSDKP Pontianak Kalimantan Barat untuk proses hukum. Sementara, dua kapal Malaysia atas nama KM. PKFA 8888 (61,70 GT) dan  PKF 7878 (67,63 GT) ditangkap oleh KP. Hiu Macan Tutul 002 yang dinakhodadi Ilman Rustam di ZEEI Selat Malaka sekitar pukul 15.00 WIB.

Dua kapal beserta sembilan orang awak kapal berkewarganegaraan Myanmar dikawal menuju Pangkalan PSDKP Batam Kepulauan Riau.

Kapal-kapal perikanan asing tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Tangkapan terbaru ini menambah deretan kapal perikanan ilegal yang telah berhasil ditangkap sebelumnya oleh armada Kapal Pengawas Perikanan KKP.

Sejak Januari hingga 9 April 2019, KKP telah berhasil menangkap 38 kapal perikanan ilegal, yang terdiri dari 28 KIA dan 10 Kapal Perikanan Indonesia (KII).

“Dari sejumlah kapal ilegal asing yang ditangkap tersebut, 15 kapal berbendera Vietnam dan 13 kapal lainnya berbendera Malaysia,” pungkas Agus. (jpnn/ala)

Rommy Melawan, KPK Diprapid

net DIPERIKSA: Eks Ketum PPP, Romahurmuziy (kanan) saat akan diperiksa oleh KPK.
net
DIPERIKSA: Eks Ketum PPP, Romahurmuziy (kanan) saat akan diperiksa oleh KPK.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy melakukan perlawanan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Politikus yang saat ini masih dibantarkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan praperadilan tersebut secara tertulis diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (10/4). Dalam surat itu tercantum jadwal persidangan yang rencananya digelar pada 22 April.

“Tentu permohonannya akan kami pelajari lebih lanjut. KPK pasti akan menghadapi praperadilan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Febri mengaku belum tahu secara detail apa alasan Rommy mengajukan praperadilan. Hingga kemarin, tim Biro Hukum KPK masih mendalami poin-poin yang menjadi objek praperadilan.

“Bagi kami risiko untuk diajukan praperadilan itu adalah risiko untuk semua perkara yang ditangani KPK,” ucap Febri di gedung KPK.

Meski digugat Rommy lewat praperadilan, KPK hingga kemarin tetap mengagendakan pemeriksaan saksi terkait dengan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Penyidik memeriksa Hadi Rahman, staf khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (jpc/ala)

Penangkapan Kreator Hoax Server KPU, Tinggal Tunggu Waktu

JPNN/SUMUT POS PAPARKAN: Mabes Polri memaparkan dua buzzer hoax server kpu menangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
JAWAPOS.COM
KETERANGAN: K aropenmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepolisian terus memburu pembuat (kreator) sekaligus penyebar (buzzer), serta pembicara hoax server KPU sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon petahana, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Penangkapan mereka terbilang tinggal menunggu waktu.

KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari hasil analisa jejak digital yang dilakukan oleh Ditsiber Bareskrim, polisi mendeteksi keberadaan para pelaku. Telepon seluler pemilik akun Instagram yang diduga sebagai kreator dan buzzer, terakhir dideteksi berada di daerah Tangerang.

Sementara untuk pihak yang yang menyampaikan isu server KPU di Singapura sudah di-setting 57 persen untuk memenangkan salah satu paslon, komunikasi terakhir terdeteksi di Jawa Tengah.

Kendati nomor telepon genggam para pelaku sudah tidak aktif, kata Dedi Ditsiber tidak akan berhenti mengejar karena identitasnya sudah berhasil diketahui.

“Jadi tinggal menunggu waktu saja kedua DPO tersebut, kreator dan buzzer yang memiliki akun Instagram dan orang yang menyampaikan video secara verbal akan ditangkap,” tegas Dedi di kantornya, Jakarta, Kamis (11/4).

Siapa identitasnya, Dedi masih enggan membeberkan. Namun pembuat sekaligus penyebar video tersebut berinisial WN.

“Yang sebagai pembicara secara verbal perlu pendalaman. Beberapa saksi yang berada dalam lokasi semuanya bilang lupa,” ungkap mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.

Sementara, untuk dua tersangka yang sudah diamankan, kata Dedi pemberkasannya dalam tahap penyelesaian.

“Untuk pemberkasan tersangka EW proses penyelesaian, RD yang kami titipkan pemeriksaannya di Polda Lampung juga demikian,” pungkasnya. (jpc/ala)

Siap Tingkatkan Status Jalan di Labura, Zeira Salim Ritonga, Caleg DPRD Sumut dari PKB

ist TINJAU: Caleg DPRD Sumut dari PKB, Zeira Salim Ritonga saat meninjau jalan rusak di Kabupaten Labura. Zeira pun mengaku siap memperjuangkan jalan tersebut agar dapat diaspal seperti jalan lintas Labura - Tobasa yang berhasil diperjuangkannya dan telah diaspal sepanjang 21Km.
ist
TINJAU: Caleg DPRD Sumut dari PKB, Zeira Salim Ritonga saat meninjau jalan rusak di Kabupaten Labura.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon legislatif (Caleg) DPRD Sumut dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 6 (Labuhanbatu, Labusel dan Labura) nomor urut 2, Zeira Salim Ritonga SE atau yang kerap disapa dengan sebutan Bang Zeira mengatakan, bahwa dirinya siap untuk meningkatkan status jalan yang ada di Labuhanbatu Utara (Labura) yang sebelumnya berstatus jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.

Bagi Zeira yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut itu, dirinya merasa perlu untuk melakukan peningkatan status jalan tersebut demi terjadinya perbaikan. Pasalnya, Zeira menuturkan kepada Sumut Pos, bahwa hatinya sangat miris ketika melihat kondisi jalan yang rusak parah di sejumlah ruas jalan yang berstatus jalan kabupaten di Labura.

“Paling menyedihkan lagi ketika kita melihat jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten tapi sama sekali tidak tersentuh oleh perbaikan dari pemerintah kabupatennya. Padahal, bupati yang sekarang sudah menjabat sebagai Bupati Labura selama hampir sepuluh tahun,” ucap Zeira kepada Sumut Pos, Kamis (11/4).

Seperti contoh, kata Zeira, ada jalan kabupaten dari Labura menuju Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Ledong yang kondisinya benar-benar rusak parah, namun sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.

“Kalau Bupati Labura memang tidak mampu mengaspal jalan dari Labura menuju ke Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Ledong tersebut, maka saya siap untuk meningkatkan status jalan yang saat ini berstatus jalan kabupaten menjadi jalan provinsi,” kata Zeira.

Status jalan itu perlu ditingkatkan, ujar Zeira, supaya dirinya bisa memperjuangkan perbaikan pada jalan tersebut seperti yang sudah dia lakukan pada jalan lintas Labura-Tobasa yang berstatus jalan provinsi yang telah diaspal sepanjang 21Km selama kurang dari 5 tahun dalam masa jabatannya di DPRD Sumut. Jalan Labura-Tobasa sepanjang 32 km itupun, ditargetkannya akan selesai pada 2021 mendatang. (mag-1/azw)

Untuk itu, ujar Zeira, bila terpilih kembali sebagai wakil rakyat di DPRD Sumut, dirinya siap untuk memperjuangkan jalan menuju Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Ledong tersebut agar dapat tersentuh oleh perbaikan. Karena menurut Zeira, masyarakat sudah sangat mengeluh atas kerusakan jalan yang sangat parah itu.

“Perbaikan jalan tersebut akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Labura dan sekitarnya. Semakin cepat jalan itu diperbaiki, maka akan semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa terjadi. Saya akan perjuangkan itu,” pungkasnya. (mag-1/azw)

Kuat Surbakti, Caleg DPRD Sumut dari PAN Serap Keluhan Emak-emak

ist DUKUNGAN: Caleg DPRD Sumut Kuat Surbakti saat bersama ibu-ibu pendukungnya di Medan, beberapa waktu lalu.
ist
DUKUNGAN: Caleg DPRD Sumut Kuat Surbakti saat bersama ibu-ibu pendukungnya di Medan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama blusukan dan bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya, Calon Legislatif DPRD Sumut periode 2019-2024, Kuat Surbakti, banyak menyerap aspirasi dan keluhan. Antara lain yang paling menonjol ialah, mengenai keluhan kaum emak-emak soal masih mahalnya kebutuhan bahan pokok atau sembako.

“Keluhan tentang sembako mahal ini memang kerap disampaikan oleh mamak-mamak setiap kali saya ketemu dan berdikusi dengan mereka. Mereka meng harapkan pemerintah bisa mengambil langkah dan kebijakan agar harga sembako ataupun bahan pokok ini bisa terjangkau,” tuturnya kepada Sumut Pos, Kamis (11/4).

Menurut caleg nomor urut 1 Dapil Sumut 2 Medan B yang meliputi Kecamatan Medan Sunggal, Barat, Helvetia, Tuntungan, Johor, Maimun, Polonia, Baru, Petisah, dan Selayang ini, selain masalah mahalnya kebutuhan bahan pokok, para emak-emak juga memiliki harapan supaya lapangan kerja bagi anak-anak mereka tersedia di Sumatera Utara. Sebab anak-anak mereka yang sudah tamat SMA ataupun perguruan tinggi, hingga kini justru kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai pendidikannya.

“Saya pikir untuk masalah ini Pemerintah Provinsi Sumut perlu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga lapangan kerja di wilayah Sumut tersedia dan terbuka luas. Perlu ada campur tangan pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah duduk dua periode sebagai anggota DPRD Kota Medan tersebut.

Aspirasi yang juga ia rasa penting diperjuangkan nantinya ketika duduk di legislatif DPRD Sumut, yaitu persoalan infrastruktur yang masih buruk di Sumut. Terutama pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Medan, dimana menurut dia belum punya perencanaan pembangunan yang matang sebelumnya.

“Masyarakat mengeluhkan infrastruktur yang masih buruk seperti jalan rusak di wilayah mereka. Hasil pertanian mereka cukup payah dijual ke kota akibat belum tersentuh pembangunan. Kemudian daerah tempat tinggal mereka masih sering terkena banjir. Saya kira di sini perlu perencanaan pembangunan yang matang ke depan, sehingga wilayah Kota Medan tidak lagi jadi langganan banjir,” katanya.

Ia menambahkan, terkadang perencanaan di hulu tidak memikirkan dampak di hilir, sehingga wilayah pinggiran Medan terkena imbas pesatnya pembangunan dari pusat kota. “Kebetulan dapil saya inikan wilayah selatan Kota Medan, dan banyak dari masyarakat mengeluhkan belum meratanya pembangunan sampai sering terkena banjir. Akibat banjir yang kerap melanda, diakui mereka menyulitkan kehidupannya dan perekonomiannya juga,” kata mantan Kepala Lingkungan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan ini.

Semua keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut, sudah ia catat dan siap perjuangkan ketika nanti diberi kepercayaan sebagai wakil rakyat tingkat Sumut. Namun ia mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa wakil rakyat bukan eksekutor untuk mewujudkan sebuah pembangunan.

“Dengan kewenangan anggota dewan yang dimiliki, saya akan mencoba perjuangkan semua aspirasi masyarakat di dapil saya. Dewan adalah bagian dari penyelenggara pemerintah daerah, legislasi, anggaran dan mengontrol eksekutif dalam kebijakannya,” katanya. (prn/azw)

Lanjutkan Pengabdian kepada Bangsa

no picture
no picture

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon Anggota Legislatif (caleg) DPRD Sumut, M Efendi Girsang Ir Msi, bertekad mengabdikan diri untuk membangun Sumatera Utara (Sumut). Caleg Partai Demokrat nomor urut 4 Dapil Sumut I (Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan) ini, siap menjadi yang terbaik, pada 17 April 2019 mendatang.

Mantan Kepala UPT BPTP wilayah 3 Disbun Tk l Sumut ini, mempunyai visi ‘Siap mengabdi bagi terjaganya NKRI umumnya dan khususnya di Sumut dengan semangat Kejujuran dan Habonaron Do Bona dalam menjalankan Tugas/Fungsi sebagai Legislatif’.

“Saya optimis duduk. Dengan berbekal pengalaman kerja saya duduk di brokrasi, saya berniat mengabdikan kepada masyarakat,” ungkap Girsang kepada Sumut Pos, Kamis (11/4).

Selain itu, misi Efendi Girsang mempunyai 5 poin bila terpilih menjadi angggota dewan. Pertama, Menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat/konstituen untuk diajukan ke dewan sebagai upaya mencari solusi nya.

“Kedua, Melaksanakan pengawasan pembangan di Sumut khususnya di daerah bonapasogit untuk meningkatkan kualitas pembangunan,” sebutnya.

Ketiga lanjutnya, Menginisiasi sistem tataniaga hasil produksi pertanian secara luas termasuk perikanan, pertenakan dan perkebunan dengan perbandingan tataniaga yang pro rakyat. Keempat, Menginisiasi peraturan/ketentuan pada tingkat pemerintah propinsi Sumut yang dapat lebih mendorong terjaganya kesatuan dan persatuan serta kerukunan sosial dan agama di Sumut, melalui pendekatan budaya.

“Kelima, Melaksanakan setiap penugasan sebagai anggota DPRD Sumut, dengan semangat kejujuran tanpa korupsi,” pungkasnya. (man/azw)

Jamilah Minta Jangan Golput

IST/Sumut Pos BERSAMA: Para pengurus Jamilah foto bersama, beberapa waktu lalu.
IST/Sumut Pos
BERSAMA: Para pengurus Jamilah foto bersama, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelompok emak-emak dari kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, yang tergabung dalam relawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin Muslimah (Jamilah), meminta masyarakat agar jangan golput pada Pemilu, 17 April mendatang.

Hal itu dikatakan Koordinator Jamilah, Hj Sunaryati didampingi Wahyuningsih dan Alin pada acara silaturahmi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Mega Park, Kamis (11/4).

“Dengan banyaknya yang hadir ke TPS, maka pola pikir anak bangsa sudah semakin maju. Artinya mereka sudah peduli dengan nasib bangsa ini,” ujarnya.

Hj Sunaryati mengajak masyarakat ini mendukung Jokowi-Ma’ruf. Pasalnya, Jokowi dinilai telah memberikan kerja nyata, sehingga layak kembali menjabat untuk priode lima tahun kedepan. “Selama empat setengah tahun dipimpin Jokowi, Indonesia telah banyak berubah, baik infrastruktur dan SDM. Saat ini banyak generasi muda tertarik dengan dunia politik dan sebagainya,” jelasnya.

Sunaryati menambahkan, saat ini banyak isu-isu pecah belah di tengah- tengah masyarakat Indonesia. Dia berharap agar masyarakat jangan terpancing. “Pemilu sudah di ambang pintu. Perlu pola pikir positif dalam memilih siapa yang dijagokan nantinya,” paparnya.

“Saya yakin dan percaya bahwa para generasi milenial dan orang tua tidak mudah dipecah belah karena politik. Saya yakin mereka akan tetap memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin,” pungkasnya. (dek/azw)

Daftar Umrah, Dapat Potongan Rp500 Ribu

no picture
no picture

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Ameera Mekkah dalam pagelara Roadshow Hijrahfest to Medan 2019 yang berlangsung 5-7 April, di Asrama Haji yang lalu. Selama kegiatan tiga hari tersebut, travel umrah ini memberikan paket promo bagi para pengunjung hanya dengan memberikan setoran awal Rp500 ribu saja.

Owner PT Ameera Mekkah, Neni mengatakan selama pagelaran tersebut, antusias pengunjung sangat tinggi. Ada berbagai pertanyaan yang mereka ajukan, mulai dari dana, teknis perjalanan, dan lain sebagainya.

“Ada banyak travel umrah yang ikut serta dalam pagelaran ini, Alhamdulillah, stand kita banyak dikunjungi. Itu artinya, mereka ingin mengenal lebih dekat tentang Ameera Mekkah,” ujarnya didampingi Tim Marketing, Ustaz Uhe dan Ustaz Burlian.

Dijelaskannya, selama pagelaran ini, PT Ameera Mekkah memberikan berbagai promo paket umrah dan potongan harga sebesar Rp500 ribu bagi pengunjung yang mendaftar selama pagelaran berlangsung. Bahkan, yang mendaftar juga akan mendapatkan souvenir berupa jam dinding, gantungan kunci, dan payung.

“Tambahan perjalanan wisata sekaligus umrah ke daerah Thaif ke percetakan Alquran terbesar di dunia dan Jabal Magnet di kota Madinah, juga diberikan bagi pengunjung yang mendaftar,” jelasnya.

“Tak dipungkiri umrah merupakan salah satu proses hijrah umat muslim di dunia. Umrah dilakukan untuk menguatkan hati. Sebagai insan yang tak sempurna, kita terpanggil oleh konsep Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya,”

Sementara itu, staf marketing PT Ameera Mekkah, Ustaz Burlian menyatakan selama pagelaran berlangsung, setidaknya ada 10 orang yang mendaftar untuk perjalanan umrah pada Oktober-November mendatang. Bahkan, satu pengunjung yang beruntung berhasil mendapatkan potongan harga umrah sebesar Rp2,5 juta karena berhasil menjawab pertanyaan dari panitia Hijrahfest 2019.

“Ini merupakan hal yang positif. Sesuai dengan misi kegiatan yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat muslim dan memperluas akses produk dan jasa syariah. Sisi lain keterlibatan para pelaku usaha dalam kegiatan ini merupakan wujud dari kontribusi nyata para pelaku usaha menjadi bagian untuk membumikan konsep hijrah,” ungkapnya.

Kegiatan ini diisi oleh berbagai penceramah, Ustaz Fatih Karim, Ustaz Oemar Mita, Ustaz Sulaiman, Ustazah Oky Setiana Dewi dan ustaz kondang lainnya. Selain itu, ada juga bazar yang melibatkan lebih dari 100 pengusaha muslim Medan, mulai dari pakaian muslim, makanan, jasa layanan perbankan, travel, buku Islami dan lain sebagainya, menjadi ruang media bagi pengunjung yang ingin mengenal tentang konsep hijrah. (rel/ram)

Musrenbang RKPD Sumut Tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi 5,4% Harus Mampu Dicapai

istimewa Musrenbang: Sekda Provsu, R.Sabrina bersama lainnya, berjalan usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 di Medan, Kamis (11/4).
istimewa
Musrenbang: Sekda Provsu, R.Sabrina bersama lainnya, berjalan usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 di Medan, Kamis (11/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sabrina membuka sesi paparan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut tahun 2020 di Medan, Kamis (11/4).

Sesuai tema yang diusung, yakni ‘Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Pembangunan Sumatera Utara yang Bermartabat’, maka dalam sambutannya, Sabrina menekankan sasaran makro pembangunan harus difokuskan pada pencapaian target pertumbungan ekonomi sebesar 5,4%.

Selain itu, penurunan angka pengangguran terbuka harus menjadi 5,4%, penurunan angka kemiskinan menjadi 8,43 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,67 dan gini rasio menjadi 0,320.

“Sasaran utama Pembangunan Tahun 2020 tersebut merupakan bagian dari serangkaian program unggulan yang memiliki daya ungkit yang akan mendorong terjadinya lompatan dalam pembangunan Provinsi Sumut lima tahun ke depan,” katanya.

Untuk mewujudkan sasaran utama pembangunan tersebut, Sabrina menambahkan perlunya dukungan dan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan semua pemangku kepentingan, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, swasta dan seluruh masyarakat Sumut. “Kita semua perlu bekerja sama dan saling mendukung,” tegasnya.

Sabrina juga berharap, Musrenbang RKPD Provinsi Sumut tahun 2020 ini dapat membangun dialog yang lebih konstruktif demi mengatasi berbagai permasalahan saat ini. Sehingga Sumut yang maju, aman, sejahtera dan bermartabat benar-benar dapat terwujud.

“Melalui pelaksanaan Musrenbang ini kita harus bisa membangun dialog yang lebih konstruktif dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara yang aman, maju dan bermartabat,” kata Sabrina.

Musrenbang kali ini menghadirkan narasumber dari Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Edy Juharsyah, Kepala Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Arie Wibowo Kurniawan. Ada juga Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Ismail Pakaya dan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Leny Nurhayati Rosalia.

Turut hadir Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Forkopimda Sumut dan perwakilan BUMN dan BUMD, Asisten Adaminstrasi Umum dan Aset Zonny Waldi, Kepala Dinas Perkebunan Herawaty, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nurlela, Kepala Bappeda Irman, Kepala OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumut. Musrenbang RKPD Provinsi Sumut 2020 ini digelar sejak 9 April dan akan berakhir 12 April 2019. (prn/ram)

1...5,4185,4195,420...15,835Page 5,419 of 15,835