MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kakanwil Kemenkumham Sumut, Dewa Putu Gede akan menindak setiap pegawainya yang kedapatan melakukan pungli dan korupsi. Jika terbukti, mereka akan ditindak tegas hingga pemecatan.

“Saya meminta agar Kanim membentuk tim kepatuhan. Jadi siapa-siapa pegawai yang tidak mematuhi aturan, akan disanksi. Ada sanksi administrasi, bisa juga sanksi hukumanan berat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 bisa diberhentikan dengan hormat, bahkan juga bisa ke arah pidana,” kata Dewa Putu Gede, saat deklarasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Selasa (9/4/).

Dewa menyebutkan, deklarasi Zona Integritas WBBM sebagai tanggung jawab moral bagi pegawai Kemenkumham Sumut. “Jadi deklarasi ini supaya ada koreksi dan tanggung jawab moral bagi pegawai untuk memberikan masukan ke kantor. Perlu diingat bahwa kita bekerja untuk kepentingan lembaga pelayanan publik sehingga tidak bisa lepas dari kepuasan masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan, Zona Integritas (ZI) di jajaran Kemenkumham memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kita harus berbenah diri dari sekarang, hingga saatnya nanti tidak banyak kita benahi. Ini komitmen kita bersama dari lapisan bawah sampai ke kementerian,” terangnya.

Ia menyebutkan, dirinya tak bisa menargetkan untuk bisa merampungkan seluruh satuan kerja di bawah koordinasi Kemenkumham Sumut mendapatkan predikat WBBM maupun WBK.

“Memang target kita seluruh Satker di lingkungan Kemenkumham Sumut bisa Di WBBM maupun WBK semua. Tapi itu enggak bisa ditargetkan karena itu semua bertahap,” pungkas Dewa.

Atas permintaan Kakanwil tersebut, Kepala Imigrasi Medan, Agato PP Simamora menyanggupi untuk menindak tegas para pegawai imigrasi yang nakal. “Tentu sanksinya sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku tetapi tadikan ada disebut, adalah kepatuhan terhadap waktu, kepatuhan terhadap disiplin, kepatuhan terhadap kinerja, banyak hal-hal administratif yang merupakan hal administratif namun, kita juga harus patuhi,” tandasnya. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan diminta mengubah Peraturan Wali (Perwal) Kota Medan Nomor 65 Tahun 2018, yang isinya menyangkut penarikan pajak reklame diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Sebelumnya pajak reklame ditarik oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

“Wali kota atau Pemko Medan harus mengubah perwal itu. Alasannya, sudah ‘salah kamar’. Perwal yang berlaku sejak November 2018 itu tidak sinkron lagi dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Boydo HK Panjaitan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas PMPTSP dan BPPRD, Selasa (9/4).

Menurut Boydo, seharusnya Dinas PMPTSP fokus terhadap pelayanan perizinan. Bukan dibebani target Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dalam Permendagri Nomor 138, Dinas PMPTSP tidak ada dibebani target PAD. Mereka hanya fokus untuk pelayanan perizinan. Makanya, perwal yang dikeluarkan bertentangan dengan Permendagri Nomor 138,” terangnya.

Tak hanya itu saja, sebut Boydo, segala bentuk pajak dan retribusi harus ditangani oleh BPPRD. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tupoksi masing-masing.

“Kita juga heran, kok masih ada retribusi di OPD-OPD lain. Jangan-jangan retribusi ini menjadi ajang ‘bagi-bagi kue’. Sudahlah serahkan saja kembali kepada OPD yang berwenang menanganinya. Untuk pajak dan retribusi, itu urusan BPPRD. Sedangkan segala bentuk perizinan urusan Dinas PMPTSP,” tegasnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi C, Zulkifli Lubis. Pemko Medan harus merevisi Perwal Nomor 65/2018. Selain itu, Zulkifli juga meminta untuk menyegerakan Perda Penyelenggaraan Reklame. “Perda penyelenggaraan reklame ini jangan dilama-lamakan. Perda itu nantinya bukan hanya menata reklame, tetapi juga semakin memperjelas PAD Kota Medan dari sektor ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas PMPTSP Medan, Ahmad Basyaruddin mengungkapkan, berdasarkan Perwal Nomor 65/2018, bahwa penarikan pajak reklame ditangani pihaknya sejak November 2018. “Karena diberikan tugas, ya kita laksanakan. Tapi, kalau berdasarkan Permendagri Nomor 138, memang kami tidak ada dibebani target PAD,” kata Basyaruddin. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara sesungguhnya digali dari kearifan lokal dengan makna mendalam, sehingga tidak boleh lagi ada perdebatan mengenai hal itu.

Manifestasi kearifan lokal ini pula yang digali kembali oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam acara dialog bertajuk “Menggali Mutiara Pancasila dan Semangat Gotong Royong” di Hotel Grand Aston, Jumat (5/4).

Tampil sebagai panelis Direktur Antar Lembaga dan Kerja Sama BPIP Elfrida Herawati Siregar, Ahmad Firdausi Hutasuhut dari Kesbang Provinsi Sumut, dan Ali Tohar dari Kesbang Kota Medan.

Dialog yang berlangsung cukup dinamis ini dimoderatori oleh Valdesz Junianto, Pimpinan Harian Sumut Pos, Grup Jawa Pos di Sumut.

Menurut Elfrida, BPIP lahir dari suatu proses yang panjang dengan dasar pertimbangan pentingnya menanamkan dan mengamalkan ideologi Pancasila pada diri rakyat Indonesia.

“BPIP berkewajiban untuk membumikan Pancasila karena merupakan semua nilai-nilai Pancasila itu memnag lahir dari bumi Indonesia. Pancasila itu tidak a-historis dengan adat dan kebudayaan kita, karena Pancasila itu ide besar dari local wisdoms, kearifan lokal budaya kita,” katanya.

Elfrida mencontohkan, “Dalihan Na Tolu” dalam budaya Batak adalah cerminan spirit gotong-royong dan persatuan. Inilah, menurut dia yang disebut mutiara Pancasila menganalogikan sifat mutiara yang tertanam di dasar laut.

“Mutiara ini yang terus digali BPIP dengan menyertakan seluruh komponen masyarakat yang dalam terminologinya kami namai Panca Helix,’’ tukas Elfrida saat membuka acara.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan dengan semakin berkembangnya zaman, masyarakat Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar untuk mempertahankan kemerdekaan.

“Dulu para pahlawan perang melawan penjajah dari bangsa lain. Namun saat ini Pancasila terkepung oleh bahaya laten. Perpecahan agama, degradasi moralitas akibat perkembangan digital, berita bohong atau hoax, korupsi hingga maraknya peredaran narkoba,” ujarnya.

Menurut Elfrida, dialog dengan Panca Helix, dari mulai pemerintah, korporasi, praktisi media konvensional, pegiat media sosial, pekerja sosial dan budaya adalah kunci penting dalam dialog menggali mutiara Pancasila di berbagai daerah.

“Indonesia negeri yang kaya, kelembagaannya juga banyak. BPIP akan mensinergikan dan mengonsolidasinya agar Pancasila terevitalisasi dalam kehidupan masyarakat,’’ ujarnya.

Senada dengan misi BPI, Ahmad Firdausi Hutasuhut dari Kesbang Provinsi Sumut dan Ali Tohar dari Kesbang Kota Medan, menyebutkan mutiara Pancasila perlu digali karena muncul perpecahan dalam masyarakat akibat pilihan politik.

Padahal demokrasi langsung justru harus memperkuat Pancasila karena demokrasi adalah mutiara Panasila itu sendiri.

“Pancasila tidak boleh lagi ada perdebatan. The Founding Fathers sudah merumuskan bahwa Pancasila sebagai filosofi dasar untuk kemerdekaan Indonesia. Perjalanan sejarah lahirnya Pancasila ini yang mendasari pentingnya menggali mutiara Pancasila dari sisi perilaku, kearifan lokal, dan kebudayaan,” tegasnya.

Adapun para peserta dialog sepakat dalam pendapat untuk merevitalisasi Pancasila di sekolah dan bangku kuliah.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan masyarakat untuk bisa saling menghargai dan menerima perbedaan.

Karena itu, para peserta setuju dihidupkan lagi pelajaran tentang Pancasila di lingkungan sekolah.

“Banyak manfaat yang didapat dengan mempelajari pendidikan Pancasila, karena bisa menolak berbagai aliran dan paham yang ingin mendirikan negara dalam negara,” kata Arifuddin Muda Harahap, peserta dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Hadir dalam dialog tersebut perwakilan dari pegiat medsos, Jendela Ide dari Bandung, PTPN 3, UINSU, Kover Magazine, pelaku UKM, Institut Sumatera, Perhimpunan Pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia (KOTI), Komunitas ALAM Jabar, sukarelawan Kelas Multikultural dari Pangandaran, Jawa Barat, serta perwakilan dari Pemprov Sumut dan Pemko Medan. (rel/prn)

MEDAN, SUMTPOS.CO – Sampah di Kota Medan belakangan ini menjadi sorotan. Disadari dari tahun ke tahun, pengelolaan sampah di Kota Medan belum menemukan formasi yang baikn

Meski sudah didukung oleh aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolahan Persampahan, ternyata permasalahan sampah di kota ini belum bisa dituntaskan.

Anggota DPRD Medan, Herri Zulkarnain mengharapkan, Perda Pengelolaan Persampahan bisa menjadi sarana yang baik dalam menciptakan kesadaran kolektif atau masyarakat. Kesadaran itu adalah membuang sampah pada tempatnya.

“Tujuan perda ini yang sesungguhnya adalah harus mampu menciptakan, menghadirkan kesadaran kolektif. Dengan itu, maka persoalan sampah di Medan bisa dituntaskan,” ungkap Herri Zulkarnain saat sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan di Jalan Suka Damai Ujung, Sei Agul, Medan Barat, Selasa (9/4).

Menurut Herri, masyarakat belum memahami perda tersebut sepenuhnya sehingga belum tumbuh kesadaran mereka. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi Pemko Medan untuk menumbuhkan kesadaran tersebut.

“Membudayakan bersih dan tidak membuang sampah sembarangan bukan perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan, tapi butuh komitmen Pemko Medan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan,” ujarnya anggota dewan Komisi B ini.

Diutarakan dia, Pemko Medan harus menghadirkan suasana berbeda dalam kampanye tentang sampah ini di masyarakat. Salah satunya, adalah soal pemanfaatan dan potensi sampah di tengah-tengah masyarakat. Sebab, ketika terbangun kesadaran di masyarakat maka solusi untuk permasalahan persampahan bisa dituntaskan.

“Masalah persampahan ini adalah masalah kesadaran. Kita juga mengharapkan Pemko dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam menuntaskan permasalahan ini,” tegasnya.

Herri menyebutkan, dalam perda persampahan tersebut mengatur sanksi atau hukum terhadap mereka yang melanggar baik perorangan maupun badan atau lembaga. Apabila perorangan atau masyarakat kedapatan membuang sampah sembarangan, maka sanksinya kurungan penjaran 3 bulan dan denda Rp10 juta. Sedangkan lembaga atau perusahaan yang buat kesalahan itu, kurungan penjara 6 bulan dan denda Rp50 juta.

“Ada yang mau dikenakan sanksi itu? Jawabannya pasti tentu tidak. Makanya, perlu komitmen dalam penerapan perda itu agar berjalan maksimal,” tuturnya.

Dia mengimbau, kepada masyarakat mari sama-sama menjadikan Medan Bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sebab, kalau tidak siapa lagi yang melakukannya. Minimal, jaga lingkungan rumah tangga agar tetap bersih dari sampah.

Lurah Sei Agul, Erfin mengatakan, pihaknya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada warga agar mencintai lingkungan sekitarnya untuk tidak membuang sampah sembarang, baik itu ke parit, drainase dan sebagainya.

“Kami imbau kepada warga untuk mengetuk hatinya supaya tidak membuang sampah sembarangan lagi, terutama dalam parit. Apabila parit bersih, debit air pun berjalan lancar sehingga air tidak keluar hingga ke bahu jalan maupun rumah warga,” ujarnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang bayi penderita penyakit hidrosefalus, sudah 16 bulan hanya bisa tergolek lemas di tempat tidur. Bayi itu diberi nama Sofyan. Untuk membiayai pengobatan penumpukan cairan di rongga otaknya, ia membutuhkan bantuan dermawan.

SAAT DITEMUI, bayi dengan kondisi kepala membesar itu tampak dibaringkan ibunya di sebuah troli plastik berwarna orange, Selasa (8/4). Bayi itu menangis dan kemudian mengulum jemari tangannya saat kompeng yang dihisapnya terjatuh. Ia tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Ampera, Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deli Serdang.

Anak pasangan Rika Liawati (30) dan Suherman (33) ini, sesekali terkejut saat mendengar suara orang di sekitarnya.

“Kata dokter, kepalanya membesar karena ada penumpukan cairan di rongga otaknyan

Cairan itu mengakibatkan ventrikel membesar dan menekan rongga, sehingga melemahkan dan merusak jaringan otak,” sebut Riska Liawati, menirukan ucapan dokter di RS Putri Hijau Medan.

Rika Liawati hanya seorang ibu rumah tangga dengan ekonomi pas-pasan. Ia dan suaminya, Suherman yang bekerja sebagai penjual es tebu, tinggal di rumah kontrakan. Pasangan ini mengaku, tidak memiliki biaya untuk merawat bayinya berlama-lama di rumah sakit.

“Hasil berjualan es tebu hanya cukup untuk makan bersama empat orang anak. Sementara untuk untuk memenuhi biaya pengobatan Sofyan, kami sangat kesulitan,” ucap Rika Liawati dan Suherman.

Karena itulah, mereka sangat mengharapkan bantuan para dermawan untuk membiayai pengobatan anaknya. “Kata dokter, cairan ini akan terus bertambah. Nantinya, ventrikal di dalam otak semakin membesar dan menekan struktur dan jaringan otak di seliternya. Jika tidak segera ditangani, tekanan ini dapat merusak jaringan dan melemahnya fungsi otak,” kata mereka sembari menatap anaknya dengan sendu. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Kebun Kopi Pasar VII Marendal kupak-kapik lagi. Saat ini kondisinya mirip kubangan kerbau. Padahal jalan yang berada di perbatasan Kota Medan dan Deliserdang itu, baru saja diaspal hotmix pada Desember 2018.

Warga setempat, Boru Nainggolan menuturkan, sudah tiga minggu belakangan ini jalan tersebut rusak parah. Selain berlobang sangat dalam, aspal jalan sudah dalam kondisi menganga. “Padahal baru diaspal lagi Desember tahun lalu. Belum sampai enam bulan jalan sudah rusak lagi,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (9/4).

Diungkapkannya meski berada di wilayah perbatasan, pengaspalan jalan waktu itu dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Sayangnya, perbaikan jalan tersebut tidak diikuti dengan pembenahan drainase di sisi kanan dan kiri jalan.

“Ini ‘kan wilayah perbatasan ya. Tapi Pemko Medan yang mengerjakan tempo hari. Di sisi kanan ini masuk Kota Medan, sedangkan sisi kiri itu Deliserdang. Sampai persimpangan Jalan Kongsi Marendal, masih wilayah Kota Medan. Itulah batasnya,” katanya.

Camat Medan Amplas, Edi Mulia Matondang mengaku tidak mengetahui persis titik kerusakan jalan yang terjadi. Dia mengatakan, akan memastikan dulu kepada lurah Harjosari II, apakah jalan tersebut waktu itu yang mengerjakan adalah Dinas PU Medan.

“Aku nggak gitu tahu kali jalan itu. Pasar-pasar berapanya juga aku kurang tahu. Karena setahuku itu ‘kan perbatasan. Coba nanti kutanya dulu sama lurahnya ya,” ungkapnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Medan, Mukhyar yang dikonfirmasi mengatakan, akan segera mengecek kondisi jalan tersebut melalui unit pelaksana teknis (UPT) setempat. “Saya juga akan berkoordinasi dengan lurah setempat, memastikan wilayah tersebut memang masuk Kota Medan. Karena ada informasi bahwa itu masuk wilayah Delisersang,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memperingati Hari Kesehatan Dunia yang jatuh pada tanggal 7 April setiap tahunnya, Grab menyelenggarakan OlympiaGrab 2019 di Kota Medan. Kegiatan OlympiaGrab 2019 merupakan ajang kompetisi bagi siswa SMA se-Kota Medan, yang terdiri dari turnamen futsal dan debat bahasa Inggris.

“Kegiatan ini sengaja kami gelar dan bertepatan dengan Hari Kesehatan Sedunia 7 April. Dengan mengambil tema Semua Bisa Sehat, Semua Bisa Jadi Juara, kami berharap kontribusi kali ini dapat dirasakan manfaatnya bagi para peserta dan sekaligus memotivasi masyarakat untuk menjalankan gaya hidup sehat,” ung-kap City Manager Grab Medan, Valenciah Dwitahlie, Selasa (9/4).

Dalam OlympiaGrab 2019, ada 5 kegiatan yang diselenggarakan. Antara lain, kompetisi futsal, debat bahasa Inggris, penjelajah kota, penjelajah rasa dan juara top up. “Pesertanya berasal dari kalangan anak SMA negeri dan swasta di Medan untuk semua kategori kompetisi. Khusus futsal dan debat bahasa Inggris, ada 16 sekolah yang menjadi peserta,” terang Valenciah.

Asisten Manager Marketing Grab Medan, Amelia Liem menambahkan, untuk kegiatan penjelajah kota adalah kompetisi pemesan layanan terbanyak di aplikasi Grab Car dan Grab Bike. Sedangkan, penjelajah rasa merupakan kompetisi pemesan terbanyak di Grab Food. Sementara juara top up ialah paling banyak yang melakukan top up.

Kompetisi futsal OlympiaGrab 2019 dibuka secara resmi oleh Kadispora Kota Medan, Marah Husin di The Kop Futsal Jalan Krakatau. “Turnamen futsal berlangsung hingga 10 April 2019 dengan partai final sebagai penutup. Sedangkan debat berlangsung dari tanggal 11-12 April 2019 dan bertempat di kampus IB IT&B yang memperebutkan hadiah uang tunai dan piala,” imbuhnya. (ris)