NIAS, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Nias, PT Pertamina (Persero) meresmikan pengoperasian Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di Bandara Binaka, Gunung Sitoli, Selasa (9/4) pagi.

Meski pada Januari hingga Maret 2019, konsumsi avtur di wilayah Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I menurun sebesar 21,4 persen, dibandingkan periode tahun lalu. Tidak mengurungkan niat Pertamina MOR I mengoperasikan DPPU Binaka.

Senior Vice President Corporate Marketing Bussiness Pertamina, Kusnendar mengungkapkan, pengoperasian DPPU Binaka merupakan bagian dari proyek pembangunan dan pengembangan DPPU tersebar di Indonesia.

“Sebagai perusahaan energi milik bangsa, Pertamina melayani avtur di 67 bandara di Indonesia. Termasuk bandara di daerah-daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) seperti Nias,” ucap Kusnendar dalam sambutan pada peresmian pengoperasi DPPU Binaka.

Dijelaskan Kusnendar, DPPU Binaka memiliki kontribusi penjualan rata-rata 1.000 liter per hari. DPPU Binaka memiliki tangki modular dengan total kapasitas 53.000 Liter. DPPU ke-12 di wilayah Pertamina MOR I ini mendapat pasokan avtur dari DPPU Kualanamu Medan.

“Pertamina tak sekedar berhitung rupiah dalam menjalankan bisnis avtur. Itu sebabnya, Pertamina mengoperasikan DPPU di wilayah-wilayah 3T yang jarang dilirik badan usaha lain. Beroperasinya DPPU Binaka, Kepulauan Nias menjadi bukti nyata kehadiran Pertamina dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di wilayah itu,” pungkasnya.

Sementara Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu menyambut baik dan mengapresiasi dukungan Pertamina pada pertumbuhan ekonomi di Nias melalui akses energi khususnya Avtur. Dengan begitu, mendorong transportasi udara dari berbagai daerah Indonesia lebih muda di akses.

“Harapan saya dengan beroperasinya DPPU, pasokan avtur dapat terus terjaga. Sehingga berdampak positif pada kemajuan ekonomi di Kepulauan Nias,” tutur Arosokhi.

Untuk diketahui, Tahun lalu bandara Binaka melayani sekitar lebih dari 300.000 penumpang. Adapun maskapai yang beroperasi di bandara Binaka yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Wings Air dan Aviastar Mandiri.

Nias memang terus menggenjot pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Nias tercatat 40.000 wisatawan. Tahun ini, target kunjungan wisatawan ke Nias sekitar 100.000 orang.(gus/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ribuan masyarakat Kota Tebingtinggi dan Khalifah, ramaikan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) ke-6 tingkat Provinsi Sumatera Utara di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (9/4).

Pawai Takruf tersebut langsung dilepas oleh Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi dan Wali Kota Ir Umar Zunaidi Hasibuan, Ketua LPTQ Sumatera Utara Fuad Helmi Lubis, di depan Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (9/4).

Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi berpesan untuk selalu menjaga ketertiban selama pawai takruf.

AKBP Sunadi juga berharap kepada khalifah dan masyarakat untuk sama-sama menjaga kekondusifan di Kota Tebingtinggi dan pelaksanaan STQH bisa berjalan aman, tertib dan damai hingga sampai selesai.

Peserta khafilah yang mengikuti pawai takruf, khususnya dari luar daerah saling berjalan mengikuti asal daerah yang dipimpin oleh Paskibraka Kota Tebingtinggi. Sesekali mereka melempar senyum kepada masyarakat.

Usai pelaksanaan pawai takruf, Wali Kota Umar Zunaidi dan Staf Ahli Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang juga Pj Bupati Pakpak Barat, Asren Nasution dan Ketua LPTQ Sumatera Utara Fuad Helmi Lubis bersama Forkompinda Kota Tebingtinggi membuka bazar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Umar Zunaidi Hasibuan Mengatakan, bahwa STQH merupakan langkah awal menuju pelaksanaan MTQ ke-30 tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 di Kota Tebingtinggi.

“Kita akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam STQH, kita berterima kasih Tebingtinggi mendapat kepercayaan dalam melaksanakan kegiatan ini,”jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan STQH ke-6 tingkat Provinsi Sumatera Utara dibuat bazar, karena menginginkan UMKM meningkat dan nantinya harus mengikuti setiap event-event.

Tentunya produk produk hasil kreavitas dan hasil perkebunan bisa di lihat di STQH dan bazar ini tidak boleh kita tutup sebelum tanggal 14 April 2019, jika pembukaan meriah, maka penutupan diharapkan ramai.

“Kepada para pengusaha UMKM untuk mematuhi peraturan, jangan manipulasi barang dimana barang yang murah dijual menjadi mahal dan buatlah perdangan secara syariah,”jelas Umar Zunaidi.

Umar juga meminta kepada seluruh pengusaha UMKM dan masyarakat untuk menjaga kebersihan lokasi kegiatan, masalah sampah harus dijaga. Sebab, untuk menghormati Kota Tebingtinggi sebagai Kota Adipura, maka semuanya harus peduli dengan kebersihan.

Ketua Panitia Bazar UMKM, Kadis Perdagangan Gul Bahri Siregar mengungkapkan bahwa kegiatan bazar diikuti oleh UMKM dengan 35 stan yang berasal dari Kota Tebingtinggi dan tiga kabupaten lainnya seperti Sergai, Pakpak Barat dan Tapsel. (ian/han)

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengharapkan tahun 2019 Kota Padangsidimpuan bebas sampah.

“Sehingga terasa kenyamanan dan lingkungannya menjadi sehat, serta masyarakatnya juga sehat. Ini PR (pekerjaan rumah) Pak Wali kota, tahun 2019 ini, kota ini, Padangsidimpuan, bebas sampah,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi ketika bertemu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah dan Tokoh Masyarakat, Selasa (9/4) di Gedung Adam Malik, Kota Padangsidimpuan.

Untuk mewujudkan Kota Padangsidimpuan bebas sampah, harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. “Di sini ada Pemuda Pancasila (PP), FKPPI dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Jumlah kita tidak sedikit, mari kita bantu Pak Walikota bebaskan Kota Padangsidimpuan ini dari sampah,” kata Gubernur yang hadir bersama Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis Edy Rahmayadi.

Gubernur juga menyampaikan, Kota Padangsidimpuan adalah kota yang sangat penting di Sumut, khususnya di bagian selatan. Karena letaknya di tengah, yang bisa menghidupkan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Sebagai kota jasa, Sidimpuan juga harus bisa membuat orang yang hadir merasa nyaman.

Edy Rahmayadi juga mengingatkan, menjelang pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, masyarakat harus tetap menjaga kondusifitas. Yang dipilih merupakan pilihan hati. “Jadikan pemilu ini sebagai pesta demokrasi yang kondusif,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wali kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution mengatakan, akan segera menindaklanjuti harapan Gubernur Edy Rahmayadi. Diakuinya, jumlah sampah yang ada di Kota Padangsidimpuan lebih banyak dibandingkan kabupaten lain di sekitarnya. “Karena lebih banyak kegiatan ekonomi di kota ini,” ujarnya.

Meski begitu, kata Irsan, di masa kepemimpinannya masalah penanganan sampah sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun dengan imbauan Gubernur tersebut, pemerintah kota akan menata lebih baik lagi masalah penanganan sampah.

Dikatakannya, selama ini masih banyak masyarakat yang membuang ke sungai. Karena belum ada tempat pembuangan akhir sampah. “Pemko telah menyediakan lahan di Kecamatan Batu Nadua. Pemerintah nantinya akan segera merumuskan untuk penanganan sampah di Kota Padangsidimpuan lebih baik ke depan,” ujarnya. (prn/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Para petani padi dan jagung di Kecamatan Lae Parira serta Berampu Kabupaten Dairi gagal panen karena diserang hama tikus.

Keluhan disampaikan sejumlah petani padi dan jagung di Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira serta petani di Desa Berampu Kecamatan Berampu.

Ditemui di areal perladangan Dusun Juma Petak Desa Sumbul, Muhammad Faisal Tumanggor (42) mengatakan, sebanyak tiga rante tanaman jagung serta tujuh rante lahan padi miliknya mengalami gagal panen karena serangan hama tikus. Disebutkannya, usia tanaman jagung berusia 3 bulan dan padi miliknya dipastikan gagal panen.

”Meski ada yang tinggal sekarang sisa dimakan tikus, untuk mo dal saja tidak akan kembali,”keluhnya, Selasa (9/4).

Jika dihitung-hitung, lanjut Muhammad, dirinya mengeluarkan modal mulai dari pengolahan lahan, beli bibit serta beli pupuk dan pestisida sedikitnya menghabiskan Rp3 juta-Rp4 juta.

Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Dairi, Resmina Siska Tampubolon mengaku, pihaknya telah melakukan tindakan pengendalian hama tikus di wilayah terdampak. Disebutkan, selain Berampu dan Lae Parira, serangan hama tikus juga terjadi di Kecamatan Sidikalang, Sumbul serta Siempat Nempu.

Resmina mengatakan, Dinas Pertanian serta kelompok tani telah melakukan pengendalian dan pemberantasan di sejumlah hamparan yang terdampak seperti di Desa Berampu, Kecamatan Berampu dan Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu. Resmina juga mengaku, telah membagikan racun dan umpan tikus kepada kelompok petani.(mag-10/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota dan Kejaksaan Negeri Binjai menandatangani kesepakatan bersama tentang Pengamanan dan Pengawalan Penggunaan Dana Kelurahan Tahun 2019, di Aula Dinas Kesehatan Kota Binjai, Selasa (9/4) pagi.

Ini dilakukan, agar dana yang mau dikucurkan sebesar Rp13,6 miliar untuk 37 kelurahan dapat dikelola dengan baik oleh para lurah.

Pada kesempatan ini, aparat penegak hukum dari Korps Adhyaksa juga melakukan sosialisasi tentang Pengawasan Dana Kelurahan tersebut.

Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham menyatakan, penandatangan bersama ini menunjukan komitmen yang sudah terbangun. Ini dilakukan agar Pemko dan Kejari Binjai dapat mewujudkan pengelolaan dana kelurahan yang baik dan tertib sesuai dengan asas legalitas hukum pengelolaan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Kami berharap agar komitmen yang sudah kita sepakati pada hari ini dapat kita tindaklanjuti ke depan, sesuai tugas dan ruang lingkung yang sudah kita sepakatan dalam dokumen kerja sama yang baru saja kita tandatangani. Dan juga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan yang semakin baik di wilayah kelurahan,” ujar Wali Kota dua periode ini.

Mantan Kadis Pertamanan Kota Medan ini juga mengingatkan, agar setiap lurah dan segenap aparatur penatausahaan keuangan di kelurahan dapat mengelola dana kelurahan dengan berpedoman pada ketentuan yang ada, hingga membangun koordinasi yang baik dengan tim pengamanan dan pengawalan dari Kejari Binjai dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut dana tersebut.

Sementara, Kajari Binjai, Victor Atonius Saragih Sidabutar mengatakan, pengamanan dan pengawalan ini pada dasarnya adalah untuk mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Melalui upaya-upaya pencegahan preventif hingga persuasif di wilayah kelurahan juga sekaligus terwujudnya pengelolaan anggaran dan pembangunan yang tepat guna serta sasaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi kepada pak camat, lurah dan kepling, ayo kita bersama-sama mengamankan pembangunan ini agar bisa berkelanjutan dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, 37 Lurah se Kota Binjai sudah dikumpulkan Kejari Binjai, Rabu 27 Februari 2019 lalu. Ini dilakukan mereka karena akan ada dana segar dikucurkan senilai Rp13,6 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat.

Dana pembangunan kelurahan ini dikucurkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. Dana ini diperuntukan dalam empat poin kegiatan lingkup kelurahan. Adalah, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana lingkungan pemukiman.

Bahkan juga untuk sarana prasarana transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Erwin merincikan, sarpras pemukiman untuk jaringan air minum, drainase, pengolahan sampah, sumur resapan, jaringan limbah domestik skala lingkungan, alat pemadam api ringan, pompa kebakaran portabel, penerangan.

Target dana kelurahan terkait transportasi akan difokuskan untuk pembangunan sarana prasarana jalan pemukiman, jalan poros kelurahan. Di bidang kesehatan dana akan difokuskan untuk sarana dan prasarana mandi, cuci, kakus umum, pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu.

Bidang pendidikan dan kebudayaan kelurahan meliputi taman bacaan masyarakat, banguanan pendidikan anak usia dini dan wahana permainan anak usia dini.

Diketahui penganggaran yang tertera dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 pada poin satu bersumber dari Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan. Alokasi dimasukkan ke anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan.

Dalam pengucuran dana kelurahan Rp13,6 miliar ini, pelaksana anggaran diatur. Di mana kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, lurah selaku KPA menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK Kelurahan. (ted/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin Mkes MM, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (8/4).

Indra Salahudin dalam pidatonya menyampaikan, saat ini suasana ketenagakerjaan di Langkat sangat kondusif, bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

“Untuk menjaga dan mempertahankan kondusifitas ketenagakerjaan di Langkat, saya terus mendorong Disnaker Langkat untuk membuat terobosan dan inovasi baru, dengan harapan penganguran dapat diperkecil dari tahun ke tahun,”katanya.

Sekda juga mengapresiasi Disnaker Langkat, yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa perusahaan besar melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) di Batam beberapa waktu lalu. Hasilnya, sekitar 358 putra putri Langkat diterima bekerja di beberapa perusahaan besar, mulai Agustus 2018 sampai Maret 2019.

“Sedangkan untuk antar kerja antar negara berjumlah 2.301 orang, dan antar kerja lokal berjumlah 146 orang, dalam kurun waktu Januari 2018 sampai Maret 2019,” paparnya.

Selanjutnya, Sekda menjelaskan, untuk pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak aspek dan keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh.

Oleh sebab itu, untuk pembangunan ketenagakerjaan, harus dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Sesuai amanat UU No 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang adanya pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang dapat diwujudkan dengan melibatkan pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja atau buruh.

Sebab, kata Sekda, ada empat persoalan besar yang harus diselesaikan bersama, terkait masalah ketenagakerjaan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, yakni tingginya jumlah penganguran, rendahnya mutu dan tingkat pendidikan/kompetensi pekerja/buruh, minimnya perlindungan dan pembelaan hukum dan upah yang tidak layak. (bam/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA menghadiri Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) bersama unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Langkat, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Selasa (9/4).

Rakorda tersebut dalam rangka pemilihan presiden dan wakil persiden serta pemilihan anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Langkat.

Bupati Langkat, pada sambutannya, mengingatkan, baik masyarakat dan apratur pemerintah, agar menjadikan momen demokrasi ini, sebagai pertaruhan tanggung jawab jabatan dan kewenangan, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, dalam menyukseskan Pemilu pada 17 april 2019 mendatang.

“Kita semua punya tanggung jawab besar atas suksesnya dan tertibnya pelaksanaan Pemilu. Karena kesuksean tersebut, tidak hanya diukur dengan situasi aman , namun juga diukur dari angka minimal Golput di daerah tersebut,” pungkasnya.

Bupati Langkat juga berpesan, kepada semuanya terkhusus Camat, Danramil dan Kapolsek se-Langkat, agar terus mengingatkan warga dengan pentingnya memberikan hak suara, pada kesempatan-kesempatan pertemuan dan acara, serta jangan terlibat politik praktis dengan menjadi tim sukses calon tertentu, dan kuasilah peraturan agar tidak terjerat hukum. “Pesan terakhir, deteksi dini dan lapor cepat terhadap kondisi rawan di TPS – TPS tertentu, agar dapat diantisipasi dan ditangani sejak dini,” terangnya.

Ketua KPU Langkat Sopiyan, pada laporannya, menyampaikan, KPU Langkat sudah menjalankan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilu 2019, yang berujung pada harapan agar terwujud Pemilu yang bermartabat dan berkualitas.

“Untuk itu marilah kita saling bahu membahu dalam melaksanakan tugas yang berat ini, kepada Forkopimda beserta jajaran yang sampai ketingkat Desa-Desa, kami mengharapkan bantuan dan partisipasinya, karena tanpa bantan dari semua pihak , maka Pemilu ini sangat sulit untuk berjalan aman, lancar dan tertib,” sebutnya. Turut hadir Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, Dandim 0203/Langkat, Kajari Langkat, perwakilan Kapolres Langkat dan Binjai, Komisioner KPU Langkat beserta jajaran, para kepala OPD Pemkab Langkat, para Camat dan Danramil serta Kapolsek se Langkat, insan press dan hadirin lainnya. (bam/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana mengapresiasi PT Wampu Elektric Power (PT WEP) menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sekitar Rp5 miliar. Dana itu untuk memperbaiki jalan sepanjang 8,2 kilometer di Desa Rih Tengah dan Desa Ujung Deleng, Kecamatan Kutabuluh.

Apresiasi disampaikan Bupati Karo saat menghadiri opening ceremony pengerjaan perbaikan jalan yang menghubungkan Desa Rih Tengah-Desa Ujung Deleng, Senin (8/4) 2019.

Presiden Direktur PT WEP Choi Kyung Hwan didampingi General Manager PT WEP Hwang Yoon Seong mengatakan, perbaikan jalan yang dilakukan untuk membantu masyarakat di sekitar perusahaan.

“Oleh karena itu, kami mengundang Bupati Karo bersama OPD terkait agar pihak Pemkab tahu, bahwa kami selaku PT. WEP berkontribusi, ingin membangun jalan di Tanah Karo, khususnya di Desa Rih Tengah- Desa Ujung Deleng,” kata Choi. Acara opening ceremony itu dihadiri anggota DPRD Karo Iriani Tarigan dan Rapi Ginting, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kasat Pol PP Hendrik Philemon Tarigan, Kabid Dinas PMD Karo Ledianita br Tarigan, Kabid Bina Marga PUPR Mitcon Purba, Camat Kutabuluh Josua Sebayang.

Choi Kyung Hwan mengungkapkan, perbaikan jalan dilakukan oleh kontraktor asal Kota Medan, dengan perencanaan pengerjaan perbaikan jalan sepanjang 8,2 kilometer, lebar 3,5 meter. “Dana yang disediakan PT WEP sebesar hampir Rp5 miliar,” tutur Choi.

Ditambahkannya, PT WEP berencana untuk mengaspal hotmix dan lapen, namun itu tergantung gestur tanahnya. “Mana yang cocok dihotmix maka kita hotmix. Sebaliknya, mana yang cocok di lapen (Lapisan Penetrasi Makadam) maka kita lapen,” kata Choi dalam bahasa Indonesia, terbata-bata.

Perbaikan jalan yang dilakukan perusahaan pembangkit listrik tenaga air itu mendapat apresiasi Bupati Karo Terkelin Brahmana. “Ini patut kita acung jempol apa yang dilakukan PT WEP. Ke depan Pemkab Karo akan berencana melanjutkan perbaikan ruas jalan dari Desa Limang, Kecamatan Tigabinanga- Desa Ujung Deleng, Kecamatan Kutabuluh, agar jalan ini terhubung dengan yang dikerjakan PT. WEP,” kata Terkelin.

Ditambahkan Terkelin, perbaikan jalan Desa Limang-Desa Ujung Deleng, akan menggunakan aspal hotmix atau lapen. “Tadi sudah kita ingatkan Bappeda, perbaikan jalan (mengunakan) hotmix dan lapen dianggarkan di P-APBD, sebesar Rp4 miliar,” ucap Terkelin. (deo/han)