MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah sakit swasta yang tidak memiliki cadangan dana minimal tiga bulan ke depan, terancam lumpuh. Pasalnya, BPJS Kesehatan terlambat membayar klaim kepada rumah-rumah sakit itu.

“Jika rumah sakit lumpuh, maka yang merasakan akibat paling buruk adalah para pasien dan masyarakat. Jika ini terjadi maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan jadi problem baru,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan dr Wijaya Juwarna SpTHT (KL), Senin (1/4)n

Menurutnya, saat ini pemilik rumah sakit swasta yang menjadi provider BPJS Kesehatan berpikir keras mengelola cadangan dana yang mereka miliki untuk menjalankan operasional rumah sakit. Sebab, pelayanan kesehatan harus tetap lanjut, karena itu amanah undang-undang.

Bahkan ia mengatakan, problem ini dirasakan seluruh rumah sakit di Indonesia yang menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Problem defisit harus diselesaikan secara nasional. Peranan pemerintah sangat penting dalam hal ini,” ungkapnya.

Dia juga mengakui, di Kota Medan sendiri ada beberapa dokter di rumah sakit swasta belum mendapatkan jasa medis. “Di sisi lain, secara manusiawi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga membutuhkan jaminan secara ekonomi untuk melangsungkan kehidupan mereka,” sebutnya.

Jika tidak segera diselesaikan, bisa diprediksi kelumpuhan akan meluas dan pelayanan kesehatan juga menjadi problem besar. “Kita berharap segera direalisasikan minimal seminggu sebelum Pilpres demi kebaikan bangsa dan negara,” tambahnya.

Sebelumnya, Wijaya mengatakan, dari debat Capres-Cawapres kemarin, kedua kandidat punya komitmen untuk memperbaiki jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan. “Karena semua itu tergantung niat untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan komitmen beliau-beliau itu tetap dan segera diselesaikan,” katanya.

Ia yakin, permasalahan defisit BPJS Kesehatan dan persoalan kesehatan lainnya sudah diketahui oleh kedua Capres-Cawapres. Sebab, permasalahan itu sudah sering dibahas. “Semua itu tergantung niat untuk menyelesaikannya. Sebab, dokumen tentang pembahasan itu sudah ada, sudah sering dilakukan,” imbuhnya lagi.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sumut dr Azwan Hakmi Lubis SpA MKes berharap pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit segera dilakukan, karena sudah kesulitan menjalankan operasionalnya. “Rumah sakit sudah tak bisa ngomong lagi, harap maklum sajalah kita. Tapi informasinya akan dibayar sebelum Hari Kartini, itu isunya,” kata Azwan kepada wartawan secara terpisah.

Diakuinya, rumah sakit kesulitan menjalankan operasionalnya karena 80 sampai 90 persen pendapatan rumah sakit dari BPJS Kesehatan. “Sementara pembayaran yang dilakukan bervariasi. Ada yang baru sampai Desember 2018, Januari 2019,” ujarnya sembari menambahkan belum ada rumah sakit yang tutup karena tunggakan BPJS Kesehatan.

DPRD Desak BPJS Membayar

Menanggapi itu, anggota Komisi E DPRD Sumut yang membidangi tentang Kesehatan, Zulfikar mendesak BPJS Kesehatan agar segera membayarkan klaim-klaim tersebut kepada semua rumah sakit yang masih tertunggak pembayarannya. “Rumah sakit itu sangat vital, salah satu fasilitas pelayanan publik yang sangat penting. Dari tahun ke tahun kebutuhan masyarakat akan pelayanan rumah sakit terus bertambah. Seharusnya rumah sakit juga ikut tumbuh berkembang dan bertambah, bukannya malah terancam tutup dan berkurang seperti ini,” kata Zulfikar kepada Sumut Pos, Rabu (3/4).

Namun, kata Zulfikar, pihaknya juga menyadari keterlambatan itu bukanlah tanpa alasan. Adanya defisit yang dialami BPJS Kesehatan menjadi salah satu penyebab utama mengapa tagihan klaim rumah sakit terhadap BPJS belum juga terbayarkan. “Tapi kami juga tidak menutup mata, kami tahu betul alasan BPJS Kesehatan belum membayarkan ataupun sering terlambat dalam membayar tagihan-tagihan rumah sakit. Defisit, itu alasan utamanya. Kami memaklumi hal itu, tapi apapun alasannya jangan sampai pihak rumah sakit sebagai pelayan publik yang harus dirugikan. Kalau rumah sakit rugi dan berhenti beroperasi, maka masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan pun akan dirugikan. Jangan sampai masyarakat yang rugi,” kata politisi PKS ini.

Maka dari itu, kepada Sumut Pos Zulfikar menyebutkan, pihaknya akan terus mendukung pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang prorakyat. Menurutnya, rumah sakit dan BPJS Kesehatan adalah fasilitas publik yang harus diutamakan. “Kemarin ada beberapa kebijakan pemerintah dalam menutupi angka kerugian yang dialami BPJS, semua kita dukung. Selama itu untuk kepentingan rakyat tentu kita dukung. Maka kami juga menekankan kepada pemerintah, agar anggaran untuk BPJS Kesehatan bisa ditingkatkan, bantulah BPJS, maka dengan itu mereka bisa membayarkan tagihannya ke rumah sakit, agar semua rumah sakit itu bisa tetap beroperasi,” ujarnya.

Namun Zulfikar menekankan, BPJS Kesehatan juga harus terus membenahi diri. Banyaknya keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan, harusnya menjadi koreksi penting bagi BPJS Kesehatan. Menurutnya, bila pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan dapat memuaskan masyarakat, maka masyarakat pun akan menilai penting BPJS Kesehatan.

Di satu sisi, pemerintah mengharapkan agar masyarakat punya kesadaran yang tinggi untuk membayarkan iurannya tepat waktu. Namun disisi lain, bagaimana masyarakat mau membayar tepat waktu apabila pelayanan yang diberikan kepada mereka juga tidak memadai. “Berilah masyarakat pelayanan kesehatan yang memadai, tentu masyarakat akan menilai pentingnya BPJS Kesehatan itu sendiri. Kalau mereka sudah menilai itu penting, kesadaran untuk membayar tepat waktu pasti akan meningkat,” tutupnya. (dvs/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa kampanye terbuka atau rapat umum tinggal 9 hari lagi, namun hingga kemarin, baru satu partai politik peserta Pemilu yang mengajukan jadwal kampanye rapat umum, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Rencananya, partai besutan Surya Paloh ini akan menggelar kampanye akbar di Lapangan Gajah Mada, Krakatau, Medan, Kamis (4/4) hari ini.

Ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap ketika dikonfirmasi Sumut Pos mengakui, baru mendapat satu surat pengajuan jadwal kampanye rapat umum dari Partai Nasdem. Sementara parpol lainnya belum ada yang menyampaikan. “Sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga baru mendapatkan surat tembusan pengajuan jadwal kampanye parpol. Tapi sebenarnya, surat pengajuan itu bukan ditujukan ke Bawaslu atau KPU, tetapi diajukan kepada pihak kepolisian,” kata Payung Harahap, Rabu (3/4) siang.

Disebut Payung, batas waktu untuk pemberitahuan jadwal kampanye ke Bawaslu adalah satu hari sebelum hari berkampanye. Sedangkan pemberitahuan ke pihak Kepolisian secara tertulis, paling lambat 7 hari kerjan

sebelum kegiatan politik dilaksanakan. Kemudian Kepolisian akan menerbitkan STTP terhadap pemberitahuan yang telah memenuhi ketentuan.

“Karena tanggal 14, 15 dan 16 April sudah masuk kedalam hari tenang, maka tanggal 13 April adalah hari terakhir untuk melakukan kampanye. Dan pemberitahuan kepada pihak kami adalah satu hari sebelumnya, yaitu ditanggal 12,” ungkap Payung.

Bila ada yang melakukan kampanye di tiga hari tenang tersebut, maka Bawaslu Medan siap untuk segera menindak pelanggaran itu. “Sekaranglah waktunya berkampanye, sampaikanlah visi dan misi beserta program-program yang mau disampaikan dalam kampanye ini. Karena kampanye ini akan berakhir dalam beberapa hari lagi. Manfaatkanlah waktu itu,” tandasnya.

Surya Paloh Jadi Jurkam, Hadirkan 7 Artis

Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, Iskandar ST mengatakan, partainya akan melaksanakan kampanye akbar di Lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau Medan, hari ini pukul 15.00 WIB. “Pak Surya Paloh nantinya akan menyampaikan orasi politiknya di hadapan ribuan kader dan simpatisan,” ujarnya kepada wartawan, di Kantor Partai NasDem Sumut, Jalan Mongonsidi Medan, Senin (1/4) sore.

Provinsi Sumut, kata dia, mendapat perhatian khusus dari Ketua Umum Surya Paloh. Hal itu dibuktikan dengan dipilihnya Sumut menjadi lokasi kampanye akbar Partai NasDem. “Hanya akan ada dua lokasi kampanye akbar di Pulau Sumatera. Provinsi Sumut salah satunya,” sebut Iskandar.

Guna menarik minat masyarakat dan menghibur yang hadir pada kampanye akbar itu, pihaknya mengatakan akan ada 7 artis ibukota yang akan memberikan hiburan, salah satunya penyanyi dangdut Kristina. “Enam artis ibu kota kita undang termasuk Kristina, yang juga merupakan kader Partai NasDem. Dan kita tentunya juga berharap, semua caleg Partai Nasdem di Sumut hadir untuk memeriahkan kampanye akbar tersebut,” terangnya.

Masih menurut Iskandar, ada beberapa jadwal Surya Paloh di Sumut selain menghadiri kampanye akbar. Antara lain melantik pengurus DPD Partai NasDem Deliserdang, dan melantik kepengurusan Soliditas Pengurus Tionghoa (SETIA). “Pak Surya Paloh tiba di Medan Rabu (3/4) pagi, siangnya melantik pengurus DPD Deliserdang dan malamnya melantik pengurus SETIA,” paparnya.

Setelah kampanye akbar itu, Iskandar yakin elektabilitas Partai NasDem akan naik. Sehingga, target perolehan kursi yang dicanangkan bisa tercapai. “Kami sudah survey, dan survey berdasarkan daerah pemilihan (dapil). Di Dapil Sumut III hasilnya bisa dapat 2 kursi. Untuk Sumut I dan II, kami juga optimis masing-masing sumbangkan 2 kursi. Jadi total 6 kursi untuk DPR RI bisa tercapai,” ungkapnya.

Sekretaris Partai Nasdem Sumut, Syarwani dalam kesempatan itu mengucapkan maaf kepada masyarakat apabila pelaksanaan kampanye akbar mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama pengguna jalan. “Kalau nanti terjadi kemacetan kami mohon maaf kepada masyarakat,” tuturnya.

Turut hadir dalam temu pers tersebut, Wakil Sekretaris NasDem Sumut Ganda Manurung, Ketua Bappilu Salman Ginting, Ketua OKK Sudarto Sitepu dan Humas Mita Triana. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto batal menghadiri peringatan Isra Mikraj di halaman Istana Maimun, Rabu (3/4). Batalnya kehadiran Prabowo ini disebabkan helicopter yang akan membawanya ke Medan tak mendapat izin mendarat di Lapangan Merdeka Medan maupun Stadion Teladan dari Pemko Medan.

Padahal agenda Prabowo di Medan, selain menghadiri peringatan isra mikraj, dia juga berencana bersilaturahim dengan Tuan Guru Babusalam Syekh H Hasyim Al Syarwani di Kabupaten Langkat. Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu mengakui, pihaknya sulit mendapatkan izin untuk mendarat helikopter yang akan digunakan Prabowo selama di Sumut.

“Karena ada beberapa agenda kunjungan. Harusnya dari bandara ke sini (Istana Maimun) dilanjutkan ke Langkat, terus balik ke bandara,” ujarnya kepada wartawan di Istana Maimun.

Sulitnya memperoleh izin pendaratan helikopter, kata Gus, sejak hari Minggu (31/3) yang lalu. “Stadion Teladan, Lapangan Merdeka tidak mendapatkan izin. Sampai tadi (kemarin) malam tidak mendapatkan izin mendarat, akhirnya memang berupaya, hampir berganti hari dan tanggal,” jelasnya.

Selain tak mendapat izin, lanjut Gus, Prabowo juga taat aturan. Dia tak ingin melanggar aturan kampanye. “Beliau itu sangat taat azas, taat aturan. Beliau mendengar nasehat dari tim, memang betul hari inikan hari yang diliburkan untuk kampanye, karena hari besar keagamaan. Meskipun kami sudah meyakinkan bahwa (acara ini) bukan kampanye dan tidak ada atribut kampanye, tapi beliau sadar betul kondisinya dan menyadari bahwa saat ini berada di luar pemerintahan,” ungkapnya.

Meski begitu, kata Gus, Prabowo berpesan agar jangan sampai membuka pintu sekecil apapun terhadap potensi pelanggaran. Atas dasar itu, Prabowo memutuskan tidak jadi datang ke Sumut untuk mengikuti Isra Mikraj dan bersilaturahmi dengan Tuan Guru Babussalam. “Karena memang untuk mendapatkan landasan heli pun semua fasilitas negara baik Lapangan Merdeka, Stadion Teladan tidak mendapatkan izin. Bahkan sampai tadi malam (Selasa, Red), tidak mendapat izin pendaratan heli,” katanya lagi.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah berupaya untuk bisa memfasilitasi kunjungan Prabowo kembali ke Sumut. Bahkan sudah sampai ingin mengganti tanggal kedatangan Prabowo. “Kami juga sudah mendapatkan lapangan milik swasta, tapi melihat keamanan pendaratan tidak memadai akhirnya kami batalkan,” katanya seraya menyebut izin tersebut tidak diberikan oleh Pemko Medan. “Lapangan Merdeka itukan Pemko Medan, Stadion Teladan juga Pemko Medan punya, kami tidak dapat izin,” imbuh dia.

Lantas bagaimana dengan kedatangan Sandiaga Uno ke Medan pada 7 April nanti? Gus bilang, masih menunggu konfirmasi lanjutan dari BPN. Begitupun dia menambahkan, jika Prabowo-Sandi diberi mandat sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024, pihaknya siap mengagendakan kedatangan keduanya dan membuat acara syukuran bersama rakyat Sumut. “Untuk itu kami mohon doa semua rakyat Sumut, agar kiranya Pak Prabowo dan Pak Sandi bisa menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia mendatang. Kami juga mohon maaf atas ketidakhadiran Pak Prabowo kali ini, karena banyak sekali memang halangannya,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Medan, Muhammad Husni menanggapi tudingan Gus Irawan soal izin mendarat helikopter di Lapangan Merdeka dan Stadion Teladan. Husni menjelaskan, ada dua lokasi yang dipersiapkan untuk lokasi pendaratan helikopter apabila Prabowo tiba di Medan. “Lapangan Taman Cadika di Jalan Karya Wisata diizinkan, karena ada di situ helipad (landasan untuk helikopter). Sudah disampaikan ke mereka, karena memang ada lapangannya,” ujar Husni.

Selain itu, Husni menyebut, ia juga menawarkan lapangan Sejati yang berada di Jalan Abdul Haris Nasition sebagai lokasi pendaratan. Sedangkan untuk Lapangan Merdeka dan Stadion Teladan, ia mengaku belum bisa memberikan izin. “Lapangan Merdeka dalam kondisi perbaikan, Stadion Teladan dipakai untuk kegiatan olahraga. Makanya ditawarkan dua lapangan itu sebagai opsi,” jelasnya.

Lapangan Taman Cadika, lanjut dia, memang sudah biasa dipergunakan untuk pendaratan helikopter. Di mana, Bupati Simalungun, JR Saragih yang sering menggunakannya. “Pak JR sudah biasa mendarat di sana (Taman Cadika). Tidak ada dipersulit, dua hari lalu sudah diberikan. Saya sudah sampaikan ke Ihwan Ritonga (Wakil Ketua DPRD Medan Fraksi Gerindra),” ungkapnya.

Doakan Jokowi

Dari acara peringatan Isra Mikraj di Istana Maimun kemarin, Ustaz Haikal Hasan dalam tausiahnya mengajak ribuan jamaah yang hadir dari berbagai daerah di Sumut, untuk mendoakan Jokowi menjadi pengusaha meubel atau pengusaha kayu se-Indonesia. “Sekarang kita doain Pak Jokowi, semoga Allah memberikan kesadaran bahwa beliau kurang mampu mengelola Indonesia. Kita doain Pak Jokowi sebagai bapak pengusaha meubel seluruh Indonesia. Bapak pengusaha kayu seluruh Indonesia. Doa gue bagus gak? Doa gue baik gak?” ungkap Babe Haikal, sapaan akrab Ustaz Haikal Hasan.

Dirinya juga mengingatkan kepada jamaah bahwa sesuai peraturan Bawaslu, dirinya tidak boleh berkampanye. Untuk itu ia mengajak ribuan warga melakukan doa bersama agar Bawaslu dan KPU mampu berlaku netral. “Kita doain, semoga anggota KPU dan Bawaslu, Allah bikin mereka kaya raya, Allah bikin mereka netral, Allah bikin mereka adil, jujur dan muttaqin, Alfatihah..,” ujarnya.

Sebelumnya saat membuka ceramahnya, Babe Haikal mengungkapkan kekagumannya kepada warga Sumut yang memutihkan lapangan Istana Maimun, Medan. “Lihat aroma perubahan itu, lihat aroma kekalahan itu, lihat aroma pulang kampung itu. Kenapa gak sadar? Udah kalah, kalah aje. Saya gak bisa bicara Israk Miraj, kalau tanda-tanda (kekalahan) Jokowi di Pilpres sudah kelihatan,” katanya.

Haikal juga mengkritik cara-cara yang tidak sehat yang dilakukan untuk kepentingan salah satu pasangan calon presiden dalam Pilpres 2019. Bahkan menurutnya intimidasi dan intervensi hingga menabrak aturanpun dilakukan. “Hei pegawai negeri, jangan takut kepada yang mengintimidasi kalian, jangan takut. Pak polisi dan TNI jangan takut untuk netral, kami rakyat ada di belakang kalian,” ujarnya seraya berharap, jika Pemilu 2019 dapat berjalan secara netral tanpa campur tangan dan intimidasi serta melibatkan TNI dan Polri dalam kancah politik. “Kalau tidak pakai campur tangan, intimidasi dan pelibatan TNI dan Polri, bakal jungkir balik dah, takbirr..,” pungkasnya.

Ansufri Idrus Sambo atau akrab dipanggil Ustaz Sambo, dalam kesempatan itu turut menyampaikan permintaan maaf kepada warga Sumut atas ketidakhadiran Prabowo. “Pesan Pak Prabowo jaga TPS agar suara rakyat tetap terjaga. Kita harus doakan agar Prabowo tetap sehat karena akan menyalamatkan negeri ini. Dia sangat menyayangi kita semua, semoga ketidakhadirannya tidak mengurangi niat kita untuk menyelamatkan negeri ini,” ucap guru ngaji Prabowo Subianto ini.

Sementara Ustaz Zulkarnain dalam ceramahnya menilai, ada banyak upaya mengadu domba antara agama dengan budaya. Hal itu menurutnya banyak disampaikan oleh para ulama-ulama. “Jangan mencampur adukkan agama dengan budaya. Mereka anggap cadar itu budaya, padahal itu syari’at,” katanya.

Dirinya menilai, para ulama itu tidak memahami mana yang syariat dan mana yang budaya. Padahal, lanjutnya, dalam Alquran telah menjelaskan bagaimana hukum menutup aurat dengan memakai cadar. “Malah lebih senang orang itu sama puisi Konde Nusantara. Hati kita jangan sampai dibutakan oleh para ulama yang mengadu domba agama dengan agama. Jangankan agama dengan budaya, budaya dengan budaya saja kalau di adu domba akan terjadi perang. Apalagi agama,” pungkasnya.

Acara yang digagas Gerakan Muslimah Aliansi Nasional Anti Syiah (GEMA ANAS) itu, berlangsung lancar dan tertib. Selain dikawal ketat aparat kepolisian, terlihat di kawasan sekitaran Istana Maimun ada terparkir mobil penjinak bom. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 100 perusahaan di Kota Medan menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tak tanggung-tanggung, total tunggakan keseluruhan mencapai Rp25 miliar lebih.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Suherman mengatakan, sebenarnya lebih dari 100 perusahaan yang menunggak PBB sampai saat ini. Mereka menunggak PBB mulai dari satu hingga tiga tahun belakangan.

“Ada lebih dari 100 perusahaan yang menunggak PBB, cuma kami membuat daftarnya hanya 100 perusahaan dengan tunggakan paling besar. Mulai dari miliaran hingga ratusan juta rupiah,” ungkapnya, kemarin.

Disebutkan dia, dari 100 perusahaan penunggak terbesar PBB bergerak di bidang industri, pusat perbelanjaan dan lainnya. Namun, disinggung nama perusahaan tersebut, Suherman enggan membeberkannya dengan alasan mereka masih memiliki itikad baik dan berjanji akan melunasinya.”Perusahaan penunggak PBB diharapkan melunasi tunggakannya. Sebab, tahun ini tagihan baru akan segera keluar dan tentunya semakin menambah jumlah utang yang harus dibayar,” imbaunya.

Jika tak kunjung dibayar, lanjut Suherman, tim penagih dari BPPRD Kota Medan akan terus mendatangi para wajib pajak penunggak PBB. Tim itu akan berhenti menagih ketika tunggakan sudah dibayarkan.

Suherman menduga, perusahaan terkesan enggan membayar tunggakan PBB karena keuangan mereka sedang tidak sehat. Atau, kemungkinan sanksi atau hukumannya tidak terlalu kuat. “Tidak tertutup kemungkinan akan ada tindakan tegas kepada wajib pajak penunggak PBB. Hal itu untuk memberi pelajaran kepada mereka agar taat pajak,” tegasnya.

Dia menambahkan, sebagai warga negara yang baik, hendaknya membayar PBB tepat waktu. Sebab, seluruh pajak yang dibayarkan digunakan untuk membangun kota. “Pajak yang dibayarkan, dipastikan untuk membangun kota. Jadi mari kita sama-sama membangun kota ini dengan taat membayar pajak,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan mengatakan, pihak BPPRD harus tegas terhadap para penunggak PBB. Hal itu agar ada efek jera. “Bagi mereka yang menunggak, ditempel stiker saja dan biar malu mereka belum bayar pajak. Mudah-mudahan, kalau sudah malu ada timbul niat untuk membayar,” katanya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lelang jabatan 7 kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemko Medan, ternyata diam-diam sudah keluar hasilnya. Bahkan, sudah ada yang dilantik oleh Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.

Dari 7 jabatan kadis yang dilelang itu, empat di antaranya yang sudah keluar hasilnya dan dilantik di Balai Kota Medan, Selasa (2/4). Pelantikan dilakukan secara tertutup di lantai 4.

Antara lain Kadis Perkim-PR (Benny Iskandar), Kadis Koperasi-UMKM (Edliaty), Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Khairunisa), serta Kadis Perhubungan (Iswar). Sedangkan, 3 jabatan kadis lainnya belum diketahui hasilnya, yaitu, Kadispora, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan serta, Kadis Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.

Kadis Perkim-PR Benny Iskandar diketahui merupakan sekretaris yang merangkap menjadi pelaksana tugas Kadis Perkim-PR. Begitu juga Edliaty sebagai Sekretaris Dinas Koperasi-UMKM. Sementara Khairunisa, adalah Kabid Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemko Medan. Lalu, Iswar ialah Kabid di Dishub Sumut.

Kepala BKDPSDM Medan, Muslim Harahap yang dikonfirmasi terkait hal ini belum berhasil. Berkali-kali dihubungi nomor selulernya tak bersedia mengangkat, Rabu (3/4).

Sebelumnya, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mengaku, empat jabatan kadis yang dilantik tersebut sebagai bentuk regenerasi. Pelantikan itu juga diharapkan dapat menjadi titik lanjut guna menjadikan dan meningkatkan mutu pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan kepada masyarakat.

Apalagi tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan semakin kompleks, terlebih di era digital saat ini. Oleh karenanya, dia mengingatkan kepada pimpinan OPD yang baru dilantik untuk lebih inovatif dan kreatif dalam rangka mendukung pembangunan kota.

Di samping itu juga, untuk menunjukkan kapasitas diri seorang abdi negara yang melayani masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan kota. ia menekankan, kepada pejabat yang baru dilantik untuk meningkatkan kinerja dan prestasinya.

“Bagi saudara yang baru saja dilantik, saya mengingatkan bahwa kini saudara adalah garda terdepan di OPD masing-masing. Apalagi jabatan yang saudara emban, menyangkut hajat hidup orang banyak yang butuh pelayanan dari OPD yang saudara pimpin. Untuk itu, saya berharap saudara bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas,’’ katanya.

Eldin berpesan, kepada keempat pejabat yang baru dilantik agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi untuk kemajuan Kota Medan. Salah satunya dengan menjalin dan membangun sinergitas serta kerjasama antar OPD. Dengan begitu, cita-cita pembangunan kota dapat terwujud.

“Tidak kalah pentingnya lagi, agar pejabat yang baru dilantik mampu menciptakan iklim kerja yang nyaman di OPD masing-masing. Jika suasana dan kondisi nyaman, para line staf di jajaran saudara akan semangat dan giat untuk bekerja. Selain itu saudara juga harus mampu melihat dan merasakan dinamika yang terjadi serta sigap mencari solusi agar tidak mengganggu profesionalitas dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan,” harapnya.

Dia berharap agar para pejabat baru ini dapat menjalankan tugasnya dengan penuh loyalitas dan dedikasi. “Jalankanlah amanat yang saat ini saudara emban dengan penuh amanah. Terus tingkatkan motivasi dan prestasi kerja, sehingga kita mampu mewujudkan Kota Medan menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius,’’ pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan Tengku Eswin ST mendesak Pemko Medan segera menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal)n

sebagai implementasi dari Perda tersebut. Sebab jika Perda ini sudah berjalan, rumah sakit tidak akan pernah berlaku sembarangan terhadap pasien miskin terutama pasien gawat darurat.

“Sanksi akan menanti rumah sakit jika menolak memberi pelayanan kepada pasien gawat darurat. Seperti pencabutan izin pendirian sarana kesehatan, dan penutupan sarana kesehatan,” kata Tengku Eswin saat sosialisasi VI tahun 2019 Perda Kota Medan Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota (SKK) di Jalan Young Panah Hijau, Gang Masjid, Kelurahan Labuhan Deli, Medan Marelan, Minggu (24/3).

Disebutnya, sanksi ini tertuang dalam BAB XV pasal 87 Ayat (1) yang berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja melanggar Perda No 4 tahun 2012 ini dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Ayat (2) disebutkan, penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan atau pembentukan izin dari sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan, pencabutan izin pendirian sarana kesehatan dan penutupan sarana kesehatan.

Terbukti, lanjut Eswin, sampai hari ini masih banyak rumah sakit yang belum menaati perda tersebut. Padahal sesuai Perda tanpa menanyakan status, rumah sakit langsung menangani pasien gawat darurat. Sebab biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemko Medan.

“Namun faktanya, masih banyak RS swasta yang tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien gawat darurat karena ketiadaan biaya, dan inilah yang harus menjadi perhatian Pemko Medan,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Dengan disahkannya Perda SKK ini, tatanan kesehatan di Kota Medan akan terwujud, demikian juga terhadap pembanguna kota berwawasan kesehatan, meningkatkan kemandirian, mutu, untuk memperoleh pelayanan kesehatan. “Saya yakin, jika Perda ini dijalankan sesuai dengan kebutuhannya, tidak ada lagi daerah yang mengalami gizi buruk, rawan penyakit menular dan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik,” katanya.

Dia berharap, dengan penerapan perda ini tidak adalagi permasalahan di lapangan seperti abainya petugas kesehatan dalam melayani masyarakat. Seperti diketahui Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang SKK yang terdiri dari XVI dan 92 pasal ini mengatur soal sistem kesehatan masyarakat Kota Medan. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 4 unit rumah dinas operasional untuk pejabat Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Belawan dibangun di Lingkungan XI, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Pembangunan rumah dinas diperuntukan sebanyak 1 unit tipe 120 untuk eselon 2 dan 3 unit tipe 70 untuk eselon 3, memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja guna mendukung program padat karya tahun 2019.

Pelaksanaan pembangunan rumah dinas ditandai dengan penyerahan alat kerja oleh Kepala OP Utama Belawan, Jece Julia Piris kepada pekerja dan masyarakat yang turut diberdayakan pembangunan rumah dinas tersebut, Selasa (2/4).

“Dengan penyerahan secara simbolis, para pekerja sudah bisa melaksanakan pembangunan rumah dinas ini, harapan kita pelaksanaan pembangunan ini memberikan lapangan kerja khususnya kepada masyarakat sekitar untuk mendukung program padat karya tahun 2019,” kata Kepala OP Utama Belawan.

Secara teknis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yudi Caesario menjelaskan, sebanyak 4 unit rumah yang dibangun berdiri di lahan 1229 m2, sejak terbentuknya OP Utama Belawan sejak tahun 2010, pejabat utama di OP Utama Belawan belum mempunyai rumah dinas.

Dengan upaya permohonan dan pengajuan yang telah dilakukan pada tahun 2018, kata Yudi, akhirnya Kementrian Perhubungan merealisasikan pelaksanaan pembangunan rumah dinas pejabat OP Utama Belawan. Pembangunan memyerap dana APBN senilai Rp 1.713.998.931 secara fisik dilakaanakan pada tahun 2019.

“Tahun ini mulai terlaksana pembangunanya, pelaksanaannya ini juga diawasi TP4D dari kejaksaan. Untuk mendukung program padat karya 2019, pengerjaan bangunan ini melibatkan masyarakat sekitar. Jadi, masyarakat kita pekerjakan sesuai dengan ahli dan kemapuannya sesuai dengan program yang diperintahkan Kementerian Perhubungan,” terang Yudi.

Pengerjaan yang akan berlangsung, lanjut Yudi, sesuai dengan kontrak yang dipercayakan kepada pelakaana proyek CV Santika Jaya Abdi memakan waktu selama 150 hari. Selain itu, pembangunan juga melibatkan konsultan pengawas dari CV Sindang Laya Consultan dan konsultan perencana dari CV Indah Pratama.

“Seluruh administrasi pembangunan ini sudah kita ajukan ke pemerintah darah. Bersyukur perizinan sudah tidak ada kenadala, harapannya pembangunan ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selama ini rumah dinas untuk Kepala OP Utama Belawan dan pejabat utama lainnya tidak ada, dengan siapnya rumah ini agar dapat segera ditempati,” ujar Yudi.

Kepling setempat, Ferdy merasa berterima kasih dengan Kementerian Perhubungan melalui OP Utama Belawan telah melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja. Sehingga, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dapat bekerja di lingkungan proyek pemerintah.

“Saya bersyukur juga, kami dari warga sekitar dilibatkan. Jarang – jarang ada proyek pemerintah memperdayakan masyarakat sekitar, dengan adanya proyek ini sangat membantu saya khususnya masyarakat untuk bekerja,” ucap Kepling. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai kota jasa, Medan seharusnya sudah memiliki pembangunan mumpuni seperti Bandung dan Jakarta. Baik infrastruktur konektivitas jalan, drainase, jembatan sampai pembangunan tol dalam kota, Light Rapid Transit (LRT) bahkan Mass Rapid Transit (MRT).

Karenanya, dibutuhkan perjuangan yang tidak gampang untuk mewujudkan mimpi besar tersebut. Perlu adanya dorongan kuat dari kalangan legislatif, supaya anggaran pembangunan mampu dialokasikan baik dari APBD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) maupun APBN.

Keinginan ini akan coba diperjuangkan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Sumut periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Kuat Surbakti. “Jika nanti saya terpilih, saya akan perjuangkan dana pembangunan lebih besar untuk Kota Medan,” katanya kepada Sumut Pos, Rabu (3/4).

Kata Kuat, sebagai ibukota provinsi, Medan harus didukung dengan infrastruktur lebih baikn

Untuk itu dibutuhkan anggaran yang bersumber baik dari pusat ataupun pemerintah provinsi. “Termasuk nanti saya akan ikut ke pusat untuk menarik (melobi) pemerintah pusat buat anggaran pembangunan ke Kota Medan. Selain itu juga kita perlu mendatangkan investor dari luar untuk membantu pembangunan Kota Medan. Dan semua mekanisme ini bisa dilakukan melalui DPRD Sumut,” kata caleg nomor urut 1 ini.

Bukan tanpa alasan seorang Kuat Surbakti berani mengeluarkan pernyataan memperjuangkan kucuran APBN untuk pembangunan di Kota Medan. Kuat merupakan Anggota DPRD Kota Medan dua periode dari daerah pemilihan (Dapil) II yang kini berubah jadi Dapil V, yang meliputi Kecamatan Medan Johor, Polonia, Tuntungan, Selayang dan Maimun. Dengan pengalaman sebagai wakil rakyat Kota Medan dua periode tersebut, Kuat Surbakti tahu betul apa yang sebenarnya paling dibutuhkan Medan menjadi kota yang maju dari aspek pembangunan.

“Medan ini adalah kota jasa yang harus kita kembangkan betul-betul. Sayalah wakil rakyat dari Medan yang nanti duduk di DPRD provinsi, memahami kondisi kota kita. Sehingga nanti aspirasi dan kebutuhan Kota Medan mampu maksimal untuk saya perjuangkan bersama rekan-rekan satu dapil lainnya,” katanya.

Pria yang murah senyum dan ramah itu juga mengaku mendukung penuh rencana Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang ingin membangun jalan tol dalam kota mulai tahun ini. Bahkan dia sendiri sudah mempunyai gagasan, disamping pembangunan infrastruktur tersebut perlu ditata wisata kota melalui jalur sungai yang ada. Sehingga menurutnya, Medan akan menjadi kota yang indah dan ramai dikunjungi wisatawan, serta dari sisi pendapatan asli daerah juga ikut meningkat.

“Ini sangat bagus (rencana pembangunan tol dalam kota). Dan nantinya jalur hijau di sepanjang sungai Deli maupun dari sungai Belawan sampai Sunggal, ikut ditata untuk objek wisata Kota Medan. Dengan demikian, ruang terbuka hijau 20 persen yang menjadi standar baku tersebut, dapat kita tingkatkan lagi. Disitu kan selain wisata air, dapat kita kembangkan lagi ke wisata kuliner,” ujar caleg asal Dapil Sumut 2 Medan B yang meliputi Kecamatan Medan Sunggal, Barat, Helvetia, Tuntungan, Johor, Maimun, Polonia, Baru, Petisah, dan Selayang ini.

“Melihat pembangunan ke depan, Medan ini bakal jadi kota transit saja. Bandara sekarang adanya di Deliserdang, infrastruktur tol akan terkoneksi semua sampai wilayah-wilayah perbatasan. Kalau tidak dari sekarang kita pikirkan dan benahi, orang tidak akan mau lagi datang ke Medan,” imbuh Kuat. (prn/ila)