KARO, SUMUTPOS.CO – Kesal karena jalan rusak dan berlumpur, seorang warga bernama Dedi Vernando Ginting, mengambil foto jalan yang becek dan mengirimkannya ke salah seorang staf Bupati Karo. Hasilnya, Bupati Karo Terkelin Brahmana melalui Dinas PUPR, langsung turun ke Jalan Lau Benukan, Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

“Wajarlah kita kesal. Saya mau lewat saja sangat sulit. Harus ekstra hati-hati, takut tergelincir. Terlebih jalan ini dekat aliran sungai,” ungkap Dedi Vernando Ginting, yang melayangkan protes tersebut, kemarin. Menurutnya, warga bahkan menanam pohon pisang di badan jalan, sebagai bentuk protes.

Karena kesal, ia pun turun dari kendaraannya dan mengabadikan kondisi jalan menggunakan smartphone miliknya. Kemudian mengirimkannya kepada salah satu staf Bupati.

“Puji syukur dan terima kasih. Ternyata respons Pemkab Karo cukup cepat dan tanggap. Hari ini juga pada Selasa, jalan tersebut ditinjau oleh Bupati Karo melalui Kabid Bina Marga PUPR Hendra Mitcon Purba. Turut hadir Camat Simpang Empat Amsah Perangin-angin dan Kepala Desa Berastepu, Gemuk Sitepu,” ungkap Dedi, kemarin.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Karo, Hendra Mitcon Purba yang dikonfirmasi, membenarkan pihaknya telah meninjau kondisi jalan yang dilaporkan warga. “Hari ini kita teliti dan survey. Ternyata jalan tersebut becek dan berlumpur akibat diguyur hujan satu hari penuh. Hujan membawa tanah dari atas tebing sisi jalan,” kata Hendra.

Kondisi jalan diperparah saluran pembuangan di sekitar jalan yang tidak berfungsi. “Kebetulan parit dan gorong-gorongnya tidak berfungsi, sehingga ketika hujan turun tidak mengalir ke arah sungai yang tidak jauh dari jembatan Lau Benukan. Ini juga salah faktor jalan ini menjadi rawan. Sebab air bercampur tanah sudah lengket di badan jalan,” tutur Hendra.

Menyoal pohon pisang di badan jalan, Hendra mengungkapkan, tindakan itu dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Siapa orangnya kita tidak perlu tahu. Yang penting ke depan, mari jaga kenyamanan masyarakat. Silakan koordinasi dengan Kepala Desa dan Camat agar dapat diteruskan ke pihak berwenang,” ungkap Hendra.

Hendra menegaskan, Dinas PUPR Karo agar segera memperbaiki kondisi jalan dengan menurunkan alat berat. “Rabu kemarin kita pastikan alat berat sudah bekerja. Satu unit loader membersihkan Jalan Lau Benuken. Selanjutnya akan kita buatkan parit dan gorong-gorong untuk pembuangan air. Sehingga ketika hujan turun, tidak tersumbat lagi,” kata Hendra.

Camat Simpang Empat, Amsah Perangin-angin, mengimbau masyarakat agar jangan berlebihan dengan memberi tanda di tengah jalan. “Misalnya pohon pisang, bisa berakibat fatal pada malam hari, saat orang melintas tidak melihatnya,” kata Amsah. (deo)

NIAS, SUMUTPOS.CO – Pada Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun-tahun sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Nias hanya berkisar 70 persen. Karena itu untuk Pemilu 2019 ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nias, menargetkan partisipasi pemilih meningkat menjadi 90 persen. Salahsatunya caranya, dengan menggelar lucky draw bagi kepala desa.

“TAHUN ini, kita harus menemukan solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Nias hingga 90 persen. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerjasama dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Saya mengusulkan diadakan lucky draw.

Bagi desa yang partisipasi pemilihnya mencapai minimal 85 persen, akan diberikan hadiah semangat kepada para kepala desa berupa kupon senilai Rp5 juta. Diundi setelah selesai pencoblosan,” kata Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM, saat membuka rapat Forkopimda di Pendopo Pemkab Nias, Jalan Soekarno, Gunungsitoli, Selasa (2/4).

Menurut Sokhiatulo, menyukseskan Pemilu merupakan kewajiban setiap warga negara. Terlebih sebagai penyelenggara negara, Pemkab wajib menyukseskan Pemilu sesuai aturan, sebagaimana yang sudah diatur di dalam perundang-undangan.

“Melalui forum ini, saya imbau seluruh penyelenggara negara dapat turut berpatisipasi memberikan masukan serta arahan, guna menyukseskan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang. Kami juga berharap pihak keamanan dapat menjangkau level paling bawah, agar kecurangan dapat dihindari. Sehingga Pemilu 2019 benar-benar berkualitas,” imbaunya.

Diungkapkannya, guna menyukseskan Pemilu 2019, Pemkab Nias melalui Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir, telah mengusulkan kepada Presiden RI, agar pada hari pencoblosan penerbangan pesawat dan keberangkatan kereta api ditunda. Sehingga masyarakat bisa datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

“Kami sudah usulkan kepada bapak Presiden, pada hari pemungutan suara mulai pukul 06.00 Wib hingga pukul 18.00 Wib penerbangan pesawat maupun keberangkatan kereta api ditiadakan. Namun itu menunggu persetujuan bapak Presiden,”ungkapnya.

KPU Minta Dukungan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias, Firman Mendrofa, mengatakan usul minimal 85 persen tingkat partisipasi pemilih, membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, maupun unsur Forkompimda.

“Kalau target kami di KPU Nias tingkat partisipasi pemilih berkisar 80 persen. Namun untuk pencapaian minimal 85 persen, tanpa politik uang dan tanpa paksaan kepada masyarakat, tentu kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami harapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat,”ujarnya.

Firman mengungkapkan beberapa kendala yang kemungkinan terjadi. Di antaranya, di beberapa desa yang belum dialiri arus listrik, diperkirakan proses penghitungan suara berlangsung pada malam hari hingga subuh. Selain itu, Firman juga meminta dukungan kepada Pemda membantu menyediakan fasilitas di beberapa TPS. Seperti tenda dan kursi.

“Anggaran KPU terbatas. Maka kami mohon dukungan dari pemerintah daerah, baik penyediaaan fasilitas di beberapa TPS yang masih kekurangan, maupun penyediaan genset di beberapa desa yang belum teraliri arus listrik. Kita juga berharap agar arus listrik PLN tidak padam,”tandasnya.

Firman memberitahu, pendistribusian logistik surat suara tidak melalui kecamatan, namun langsung ke desa-desa. Pendistribusian direncanakan mulai tanggal 15 dan 16 April 2019.

Polres Siapkan Pengamanan

Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan, menegaskan pihaknya sangat siap mengamankan Pemilu 2019. Khusus di Kabupaten Nias, AKBP Deni mengatakan sudah memetakan lokasi dan tingkat kerawanan di masing-masing desa. “Polres Nias telah menyiapkan 3.924 personil gabungan untuk mengamankan pemilu. Dan pada tanggal 15 April, PAM pemilu ini sudah berada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nias,” ungkapnya.

Turut hadir pada rapat tersebut yakni Wakil Bupati Nias, Sekdakab Nias, Kapolres Nias, Dandim 0213 Nias, mewakili Danlanal Nias, mewakili Kajari Gunungsitoli, mewakili Ketua PN Gunungsitoli, Ketua KPU Nias, Bawaslu Nias dan seluruh OPD. (adl)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Deliserdang segera menyalurkan pendistribusian 21 ribu Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dalam waktu dekat. Penyaluran dilakukan, karena pencetakan e-KTP Deliserdang telah dibantu oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

“ADAPUN 21 ribu e-KTP yang dicetak itu merupakan data yang masuk ke Dirjen dari Deliserdang, di bawah bulan Februari 2019,” kata Kadis Disdukcapil Deliserdang, melalui Sekretaris Jahar Efendy Rambe, Kamis (4/4).

Saat ini, pihaknya sedang menunggu kabar dari Dirjen Kependudukan. “Begitu sudah selesai dicetak keseluruhan, kami akan langsung menjemput e-KTP yang sudah dicetak,” katanya.

Informasi terakhir yang mereka terima, seluruh pencetakan akan diselesaikan pada Jumat (5/4) hari ini. “Kalau kata Dirjen sudah siap dan tinggal ambil ya langsung kita jemput. Bantuan untuk pencetakan ini karena sebelumnya pemerintah pusat menawarkan sama kita,” ujar Jahar Efendy Rambe di ruang kerjanya, Kamis (4/4).

E-KTP yang dicetak itu berstatus Print Ready Record (PRR). Artinya perekaman sudah dilakukan, dan tinggal menunggu pencetakan saja. Untuk pendistribusiannya, akan disalurkan ke kecamatan-kecamatan.

Di sisi lain, ada tiga kecamatan di Kabupaten Deliserdang yang pelayanan perekaman tidak bisa dilakukan, karena adanya kerusakan perangkat perekaman. Yakni Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Gunung Meriah, dan Kecamatan Beringin.

Jahar Efendy Rambe yang dikonfirmasi mengatakan, belum dapat memastikan jenis kerusakan pada alat perekaman di tiga kecamatan tersebut. “Untuk perekaman, warga bisa mendatangi kantor kecamatan terdekatnya. Misalnya, orang Kutalimbaru bisa datang ke Pancur Batu,” katanya.

Ia menjelaskan, biaya perbaikan perekaman sebenarnya sudah ditampung oleh kecamatan masing-masing. “Karena kecamatan juga punya anggaran,” kata Jahar. (btr)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham, menerima kunjungan Consul-General of Singapore in Medan, Richard Grosse, di Ruang Binjai Command Center (BCC), Kamis (4/4).

Idaham mengatakan, dirinya mendapatkan undangan dari Mayors Forum Singapore, untuk menghadiri pertemuan kota cerdas di Columbia, Juli mendatang. Di mana sebahagian dananya dibiayai oleh Lee Kuan Yew Foundation, salah satu funding di Singapore dalam hal peningkatan kualitas kota.

“Kunjungan Konjen Singapore ke Pemerintah Kota Binjai juga untuk menjalin silaturahmi. Dan ke depannya akan melakukan berbagai kerja sama guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Aparatur Sipil Negara (ASN Binjai, serta menciptakan hubungan ekonomi, “ ungkap Idaham.

Wali Kota dua periode ini juga menjelaskan mengenai program kerja terkait perkembangan Kota Binjai dan aplikasi yang telah berjalan guna mendukung Binjai sebagai Kota Cerdas. “Saat ini Binjai tidak hanya dikenal memiliki buah rambutan, tetapi sudah ada Jambu Binjai. Kami sedang berusaha untuk mengubah kebiasaan masyarakat Binjai menjadi lebih disiplin,” ujar Idaham.

Consul-General of Singapore in Medan, Richard Grosse mengatakan, Binjai merupakan kota yang indah. Dirinya juga tertarik dengan berbagai jenis hasil UKM dari Binjai. Salah satunya wedang jahe. Selain itu, Richard juga mendukung aplikasi yang telah ada. Seperti aplikasi pengaduan masyarakat. (ted)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat mendadak menggelar tes urine kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Langkat. Tes urine tersebut digelar di ruang kerja Sekda Kantor Bupati Langkat, Kamis (4/4) pagi.

Para pejabat yang urine-nya dites yakni Sekda dr H Indra Salahuddin MKes MM, ketua DPRD Langkat Surialam SE, Kadis Kominfo H Syahmadi SSos MSP, Sekwan Drs Basrah Pordomuan, Kadis Lingkungan Hidup Drs Iskandar Zulkarnain Tarigan MSi, Kepala Bapenda Drs Muliyani S, Kadis KBPP dan PPA Hj Purnama Dewi Tarigan SH, Kepala Bappeda H Sujarno SSos MSi, kepala BPKAD Drs M Iskandarsyah, dan Kabag Kesos H Syahrizal SSos MSi.

Tes digelar sesaat sebelum para pejabat menghadiri pembukaan forum konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2024, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, pukul 10: 35 Wib.

“Dari 10 peserta yang dites di ruang Sekda, semua hasilnya negatif, “ beber Kepala BNNK Langkat, AKBP Dr Ahmad Zaini SH MH, didampingi sejumlah stafnya. Ia mengatakan, tes urine dadakan ini akan terus digelar, baik ke dinas, kantor, badan, dan instansi pemerintahan lainnya. Tujuannya, untuk mengantisipasi dan memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan aparatur pemerintah daerah.

Sekda, dalam kesempatan sama, mengucapkan terima kasih kepada BNNK Langkat yang telah melakukan aksi positif dalam memerangi narkoba. “Tes urine dadakan ini bagus. Karena bisa menjadi bukti kepada masyarakat bahwa lingkungan pemerintah bebas dari narkoba. Bupati Langkat pun mendukung penuh dan mengapresiasi inisiatif BNNK,” tegasnya.

Jika dari hasil tes urine dike-tahui ada pejabat positif narkoba, maka pihaknya siap bekerjasama dengan BNNK Langkat, meninjak tegas yang bersangkutan, sesuai ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. (bam)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Gaji bulan April Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Deliserdang serta rapel kenaikan 5 persen sudah dibayarkan.

“Kenaikan gaji 5 persen mencapai Rp46,7 miliar. Untuk efektifnya bisa dilaksanakan sesuai perintah undang undang dan Permenkeu,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKD) Deliserdang, Drs Agus Msi, saat dihubungi, Rabu (3/4).

Disebutnya, kenaikan gaji 5 persen, gaji ke-13, dan ke-14, sudah diplot dalam APBD 2019 Deliserdang mulai bulan Januari lalu. Adapun total anggarannya untuk belanja pegawai atau gaji PNS sebesar Rp935,565 miliar.

Menurutnya, APBN itu dijalankan sesuai Undang-Undang, jadi pada tahun 2018 gaji ke-13 dan ke-14 sudah termasuk semua komponen gaji termasuk tunjangan kinerja, kecuali BPJS. “Walau hanya naik 5 persen, tetapi pendapatan pegawai naik dari 12 bulan meningkat menjadi 14 bulan. Bisa disimpulkan secara total penghasilan PNS meningkat secara umun,” imbuh Agus mengakhiri. (btr)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga tiga desa, yakni Desa Nambiki, Desa Beruam, dan Desa Merahe, Kabupaten Langkat, menduduki kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat, Kamis (4/4). Aksi dilakukan terkait permasalahan sengketa lahan di desa mereka.

Massa membawa puluhan spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan dan protes. Mereka menuntut para pemangku kekuasaan agar mempertimbangkan atau mengkaji ulang Hak Guna Usaha (HGU) lahan 01 Padang Brahrang yang diperpanjang tahun 1991 dan bakalan mati 2020.

“Kami juga mempertanyakan soal HGU 09 tahun 2015 tentang kepemilikan yang dilimpahkan ke PT LNK,” teriak massa.

Setelah beberapa menit melakukan orasi dikawal kepolisian, beberapa pengunjuk rasa diterima pihak BPN untuk mediasi. Sementara warga lain menunggu di luar gedung BPN.

Kepada Kepala BPN, massa meminta agar lahan yang mereka tempati, HGU-nya tidak diperpanjang lagi ke PTPN II. Alasannya, PTPN II telah bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan dan perundangan-undangan yang ada.

Perwakilan warga Desa Nambiki, Gema Tarigan, meminta BPN agar membatalkan dan tidak memperpanjang HGU 01, dan ke DPRD Langkat meminta merespon surat untuk diadakan Rapat Dengar Pendapat.

“Ke dewan kami mendesak agar menanggapi surat permintaan RDP yang masuk pada 25 Januari 2019 silam. Ini ‘kan sudah terlalu lama nggak ada respon mereka. Makanya kami desak,” katanya.

“Hasil pertemuan 9 April 2019 akan RDP di DPRD. Tadi kami bertemu dengan Sekwan Langkat. Kalau nggak jadi RDP, kami akan aksi lagi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya. (bam)