IST
JABAT TANGAN: Tenaga Ahli Kemenko PMK, Sihar P. H. Sitorus saling berjabat tangan bersama warga penerima PKH pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Hall Tokosa, Desa Honolimbu, Nias Barat, Rabu (27/3).
IST JABAT TANGAN: Tenaga Ahli Kemenko PMK, Sihar P. H. Sitorus saling berjabat tangan bersama warga penerima PKH pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Hall Tokosa, Desa Honolimbu, Nias Barat, Rabu (27/3).
NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kembali mengadakan Sosialisasi Peningkatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Hall Tokosa, Desa Honolimbu, Nias Barat, Rabu (27/3). Sebanyak 350 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hadir dalam kegiatan ini.
Acara ini dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Kemenko PMK, Togap Simangunsong dan Tenaga Ahli Kemenko PMK, Sihar P. H. Sitorus. Dalam sambutannya, Sihar berharap melalui PKH masyarakat dapat bangkit dari keterpurukan.
“Pemerintah kita seakan meminta kita untuk tidak hanya memikirkan soal perut dan mengambil alih masalah tersebut, kita diharap fokus mendorong anak-anak kita untuk sekolah supaya pintar,” ujar Sihar Sitorus.
Sihar juga menunjukkan penghargaannya kepada perempuan, mengingat peserta yang hadir seluruhnya adalah perempuan. “Wah saya jadi grogi karena yang hadir semuanya ibu-ibu, yang saya tahu ibu-ibu memang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya,” ujar Sihar.
Salah satu peserta yang hadir menyampaikan rasa terimakasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Program Keluarga Harapan.
“Terimakasih kepada Bapak Jokowi yang telah memberikan program PKH kepada saya, saya merasa terbantu menyekolahkan 3 anak saya tanpa seorang suami,” ujar Mesiani Zebua, salah satu penerima PKH.
Dengan terisak, ia juga bercerita mengenai anak sulungnya harus berhenti melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah karena masalah biaya. Padahal, ia yakin anaknya adalah seorang anak yang pintar. Mesiani berharap Presiden Joko Widodo dapat melanjutkan kepemimpinannya, agar dapat mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, agar anak-anaknya bisa kuliah.
“Anak saya dulu juara Try Out se-Nias Barat, namun karena masalah biaya ia saya minta bekerja dulu sambil ngumpulin uang. Semoga Bapak Jokowi dapat terpilih lagi dengan programnya Kartu Indonesia Pintar Kuliah, supaya anak-anak saya bisa kuliah,” tambah Mesiani.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Staff Kemenko PMK, khususnya Sihar Sitorus yang mau terjun langsung bersosialisasi dengan para KPM.
“Saya dengar Pak Sihar mau mencalonkan sebagai DPR RI, semoga menang, karena saya lihat punya kebaikan yang sama denga Pak Jokowi, supaya bisa membantu Pak Jokowi,” ujar Mesiani lagi.
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Nias Barat, Faduhusi Daely. Ia berharap bahwa di tahun-tahun mendatang akan ada peningkatan penerimaan PKH, Bupati Nias Barat tersebut juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang memikirkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sudah lama dicap sebagai daerah 3T, tertinggal, termiskin, terluar. Kami berharap ada peningkatan dari hal ini melalui PKH, kami harapkan Pak Asdep dan juga Pak Sihar yang akan melenggang ke Senayan, ingatlah Nias kami ini,” ujar Faduhusi. (sih/han)
batara/sumut pos
BANTUAN: Sekjend Kemendikbud Didik Suhardi memberikan bantuan pendidikan kepada Pemkab Deliserdang yang diterima secara simbolis oleh Bupati Deliserdang Ashari Tambunan pada kegiatan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan, Sabtu (30/3).
batara/sumut pos BANTUAN: Sekjend Kemendikbud Didik Suhardi memberikan bantuan pendidikan kepada Pemkab Deliserdang yang diterima secara simbolis oleh Bupati Deliserdang Ashari Tambunan pada kegiatan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan, Sabtu (30/3).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI melalui Sekjend Kemendikbud, Didik Suhardi menyerahkan bantuan pendidikan tahun 2019 sebesar Rp739,6 Miliar kepada Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan pada acara gebyar pendidikan dan kebudayaan di Lapangan Alun-alun Komplek Pemkab Deliserdang, Lubukpakam, Sabtu (30/3).
Menerima bantuan yang diberikan secara simbolis tersebut, Ashari menunjukkan plakat bantuan Kemendikbud tersebut kepada para guru dan siswa. “Hampir seluruh pejabat eselon I dan II Kemendikbud hadir menunjukkan kepedulian bagi pendidikan di Deliserdang. Kami sangat bersyukur dan berbesar hati dengan bantuan yang diberikan, tujuannya sama yaitu satu rencana mewujudkan pendidikan anak-anak di Kabupaten Deliserdang yang maju dan saing,” ungkapnya.
Menurut Ashari, September 2018 lalu, Mendikbud hadir bersama para Dirjen menyelenggarakan Hari Aksara Internasional di Kabupaten Deliserdang. Hal itu menunjukkan betapa luar biasanya perhatian Kemendikbud untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Deliserdang.
“Pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian kami. Kami memiliki program Cerdas atau percepatan rehabilitasi dan apresiasi sekolah yang sampai saat ini semangatnya masih digelorakan, dimana konsep itu salah satu top inovasi yang mendapat pengakuan dari KemenpanRB. Lalu sudah memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), terima Dana Alokasi Khusus (DAK), terima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan profesi guru,” papar Ashari Tambunan.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad dalam sambutannya menyebutkan, masih ada catatan dan hal yang harus tetap dikawal tentang pendidikan. Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar hingga menengah yang masih ada harus diperbaiki. Selain itu di bidang kebudayaan juga masih ada, karena tugasnya untuk tetap melestarikan, mengembangkan dan memajukan kebudayaan.
“Secara nasional untuk PAUD masih mencapai 74,2 persen. Seharusnya pada tahun 2015 UNESCO telah menetapkan pencapain sampai posisi 75 persen keberadaan PAUD di Indonesia. Tetapi kita masih kurang beberapa point lagi. Tentu dengan program kita satu desa satu PAUD minimal dan ini kita lakukan percepatan di semua lini sehingga PAUD bisa kita capai targetnya,” kata Hamid.
Menurutnya, pengembangan diri anak berada di PAUD karena memiliki target utama tempat pengembangan potensi dan karakter. Bukan untuk wajib tahu membaca dan menulis, karena untuk wajib tahu membaca dan menulis berada di kelas 1,2 dan 3 tingkat Sekolah Dasar (SD).
Pantauan di lokasi, ribuan siswa yang hadir meramaikan acara dengan didampingi oleh para guru dan orang tua. Mulai dari anak-anak PAUD hingga yang duduk di bangku sekolah SMA ataupun SMK. Suasana kemeriahan semakin bertambah seru, dikala pencabutan lucky draw, dimana beragam hadiah yang disediakan oleh pihak Kemendikbud mulai dari laptop, sepeda hingga sepeda motor dan lain sebagainya.
Terlihat para siswa tampak begitu senang ketika mendapat hadiah lucky draw ini. Salah satu siswa yang beruntung adalah Yeni Anggaraini yang merupakan siswa SMP Taman Siswa, Lubukpakam. Begitu nomornya dibacakan oleh Bupati Ashari, Yeni pun tampak begitu senang mendapatkan sepeda motor Honda Revo.
Sebelum meninggalkan Kabupaten Deliserdang, para pejabat di lingkungan Kemendikbud itu meninjau Taman Literasi yang ada di samping kantor Dinas Pendidikan Deliserdang dan diresmikan oleh Didik Suhardi. Taman Literasi itu merupakan taman diskusi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan bakat dalam berbagai bidang.(btr/han)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Para kepala sekolah negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Langkat, mulai jenjang tingkat SD, SMP, SMA dan SMK serasa pusing tujuh keliling mencari pinjaman dana segar, untuk menyelenggarakan kegiatan akhir tahun pelajaran, seperti UTS, USBN dan UNBK termasuk UKK bagi sekolah SMK.
“Soalnya sejak 3 bulan lalu terhitung dari mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Maret 2019, dana BOS untuk catur wulan1 belum digelontorkan,”ungkap salah seorang Kepala SMK Swasta di Langkat Edi S.Pd kepada Sumut Pos di Langkat Minggu ( 31/3 )
Dijelaskannya, padahal sejak 3 bulan lalu kegiatan siswa sangat padat, terlebih-lebih dalam menghadapi dan melaksanakan berbagai ujian dari Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Semester bagi siswa kelas XII, USBN dan UNBK termasuk bagi siswa SMK yang sedang memulai Ujian Kompetensi Keahlian ( UKK ).
“Akibatnya, seluruh Kasek saat ini pusing tujuh keliling. Di satu pihak, kita harus melaksanakan kegiatan operasional sekolah, akan tetapi di pihak lain, kita di hadapkan dengan kenyataan dana BOS mulai SD hingga SLTA hingga kini belum juga di kucurkan.”tambah Edi diamini rekan-rekan Kasek lainnya.
Menurut para Kasek, seharus nya pengucuran pertama dana BOS itu tidak terlambat 3 bulan. “Kalau terlambat, janganlah sampai 3 bulan. Bila seperti ini kondisinya, saya yakin para Kasek pusing,” bilangnya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat Provinsi Sumatera Utara, Roby R melalui Kepala Seksi SMK Mukhtar, S.Pd saat dikonfirmasi wartawan membenar dana BOS hingga kini belum dikucurkan. Namun, katanya, urusan pengucuran dana BOS itu pada ha- kikatnya bukan kewenangan mereka.
Kami hanya bertugas mengumpulkan sejumlah administrasi terkait dana BOS, kemudian mengantarkannya ke Dinas Provinsi. “Kita tunggu saja dan berdoa, semoga dalam waktu yang tidak lama lagi, dana BOS untuk SMK dan SMA bisa segera dikucurkan,” tegas Mukhtar SPd. (mag-9/han)
bambang/sumut pos
TANDATANGANI: Bupati Langkat Terbit Rencana menandatangani berita acara penyerahan laporan keuangan Pemkab Langkat tahun 2018 disaksikan Kepala BPK RI. Sumut. Perwakilan Sumut, Dra V.M Ambar Wahyuni MM Ak
bambang/sumut pos TANDATANGANI: Bupati Langkat Terbit Rencana menandatangani berita acara penyerahan laporan keuangan Pemkab Langkat tahun 2018 disaksikan Kepala BPK RI. Sumut. Perwakilan Sumut, Dra V.M Ambar Wahyuni MM Ak
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada BPK RI perwakilan Sumut, Jumat (29/3).
Penyerahan tersebut ditandai penandatangangan berita acara laporan keuangan, oleh Bupati Langkat dan Kepala BPK RI perwakilan Sumut di Gedung Auditorium BPK RI perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.
Bupati Langkat Terbit Rencana dalam sambutannya menyampainya, bahwa penyerangan laporan keuangan kali ini, disertai harapan besar untuk memperoleh predikat lebih baik, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kami menyadari laporan yang kami serahkan ini mungkin belum sempurna, namun upaya maksimal untuk mendekati kesempurnaan, telah kami lakukan,”katanya.
Terbit Rencana menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan laporan keuangan, disertai kelengkapan dokumen, di antaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional(LO), Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Begitu juga dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala daerah, hasil reviw atas laporan keuangan oleh Inspektorat, laporan keuangan BUMD, Ikhtisar realisasi kinerja Pemkab Langkat dan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa. “Laporan ini berdasarkan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, serta UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda, bahwa Pemda berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Pemda kepada BPK untuk audit,” sebutnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Dra V.M Ambar Wahyuni MM Ak, meminta Kabupaten/Kota melakukan audit semua laporan keuangannya secara terbuka, sehingga hasil audit bisa di koreksi lebih dalam dengan tujuan, agar tidak ditemukannya penyimpangan anggaran dan tindak korupsi. “Hal ini guna ketertiban administrasi dalam penyusunan laporan keuangannya,” ujarnya.
Terpisah, Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, menjelaskan, setelah serah terima laporan keuangan, pada bulan April 2019 mendatang, BPK RI perwakilan Sumut akan melakukan pemeriksaan di Pemkab Langkat. Selanjutnya pada mei 2019, hasilnya akan dipublikasikan. “Kami juga selalu berharap pihak BPK RI perwakilan Sumut tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan,” ujarnya. (bam/han)
Penyerahan laporan keuangan tersebut, disaksikan Sekda dan Inspektur Langkat H Amril SSos MAP serta sejumlah jajaran BPK RI Sumut. (bam/han)
KARO, SUMUTOS.Co – Badan Pusat Statistik (BPS) memuji kinerja Bupati Karo Terkelin Brahmana berhasil menekan angka kemiskinan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Keberhasilan ini tergambarkan dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
BPS Kabupaten Karo.
Hal itu disampaikan Kepala BPS Kabupaten Karo Yustinus Sembiring, saat menyerahkan hasil SUSENAS kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, di Kantor Bupati, Jumat (29/3). “Sesuai data yang kita dapat melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional, kita apresiasi kinerja Bupati Karo Terkelin Brahmana sebab mampu mengangkat perekonomian yang terpuruk sejak mulai Tahun 2014 hingga 2017 dengan cara menekan angka kemiskinan,” kata Yustinus.
Ditegaskannya, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karo menekan angka kemiskinan patut dipuji. “Ini adalah suatu jejak yang patut kita puji, bukan mengada-ada, sesuai fakta dan data. Mungkin selama ini orang menilai tidak secara global, sedangkan kita melakukan survei secara global, dan hasilnya memuaskan di Tahun 2018 ini Kabupaten Karo bangkit dari angka kemiskinan,” sebut Yustinus.
Dijelaskan Yustinus, di Tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Karo mencapai 9,97 persen (40.020 jiwa). “Di Tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 8,67 persen (turun 1,30 persen). Secara grafik, sudah mulai membaik,” kata Yustinus.
BPS Kabupaten Karo, sebut Yustinus, Bupati Karo Terkelin Brahmana mendapat predikat berhasil memimpin Tanah Karo. “Keberhasilan ini sesuai data indeks mengukur kemiskinan melalui BPS menggunakan konsep kemampuan seeorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Selain itu, kita menggunakan metode menghitung Garis Kemiskinan (GK) dengan dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan,” ujar Yustinus.
Yustinus menjelaskan, GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan padi-padian, umbi-umbian, ikan sayuran, daging, telur dan lainnya. GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengapresiasi hasil SUSENAS BPS Kabupaten Karo. Terkelin meminta semua jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Karo untuk lebih giat melakukan terobosan dan menyerap anggaran program yang bersentuh dengan masyarakat.
“Secara indeks, kita apresiasi kemajuan yang kita raih selama ini melalui program yang kita kerja selama 2018 dalam membangun Karo. Bahwa angka kemiskinan dapat kita tekan, walaupun selama ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun. Ke depan saya minta semua OPD agar lebih bergiat lagi melakukan terobosan-terobosan dan dapat menyerap anggaran agar program yang bersentuhan dengan masyarakat dapat dirasakan masyarakat Karo. Di Tahun 2019 ini upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran lebih baik lagi,” ujar Terkelin.
Bupati meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mensosialisasikan kepada seluruh kepala desa memanfaatkan Dana Desa. “Dinas PMD agar mensosialisasikan kepada seluruh kepala desa jika ingin ada penurunan (angka kemiskinan) lagi, apa salahnya kita pakai strategi BPS Karo, yaitu memanfaatkan Dana Desa secara fisik pembangunannya, namun orang sebagai pekerja utamakan masyarakat setempat. Dalam arti kata, untuk menjaga perputaran ekonomi uang tidak keluar desa apalagi ke luar Tanah Karo, ini sangat berpengaruh,” tegas Terkelin.
Hasil SUSENAS BPS Kabupaten Karo, pendapatan perkapita (garis kemiskinan) pada Maret 2018, tercatat Rp437.702/bulan. Di Tahun 2017, secara total sebesar Rp 423.663/ bulan. Secara statistik angka kemiskinan di Kabupaten Karo pada Tahun 2017, mencapai 40.020 jiwa. Di 2018, angka kemiskinan tersebut turun 4.660 jiwa (turun 1,30 persen), menjadi 35.360 jiwa. (deo/han)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
SOSIALISASI: Petugas KPU Medan memberikan sosialisasi cara menyoblos kepada ibu-ibu penyandang disabilitas di Sekretariat HWDI Sumut, Jalan Sampul Medan, beberapa waktu lalu.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS SOSIALISASI: Petugas KPU Medan memberikan sosialisasi cara menyoblos kepada ibu-ibu penyandang disabilitas di Sekretariat HWDI Sumut, Jalan Sampul Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari pencoblosan, 17 April 2019 tinggal 19 hari lagi. Seluruh calon anggota legislatif (Caleg) dari masing-masing partai politik (Parpol) peserta Pemilu semakin sibuk dengan strateginya masing-masing dalam memenangkan hati pemilihnya. Namun begitu, caleg petahana dianggap lebih berpeluang duduk kembali di lembaga legislatif, dibanding caleg baru. Mereka dinilai sudah memiliki basis massa yang jelas, plus didukung sejumlah fasilitas yang melekat pada mereka saat ini.
SOSOK caleg sangat menentukan dan berpengaruh besar untuk merebut hati rakyat dalam kontestasi ini. Terlebih bagi calon petahana yang memang sudah terbukti dan teruji kinerjanya di tengah masyarakat. “Sudah barang tentu setiap petahana pasti lebih kuat dari sisi pencitraan. Sudah punya konstituen dan kantong-kantong suara. Hanya tinggal memperkuat saja dan kemudian menebar brandingnya ke wilayah di daerah pemilihan yang selama ini belum tersentuh,” kata Pengamat politik asal Universitas Medan Area (UMA), Bimby Hidayat menjawab Sumut Pos, Jumat (29/3).
Menurutnya, masyarakat tentu akan lebih senang memilih calon yang sudah berbuat untuk mereka. “Bukan lagi sekadar mengandalkan ketokohan dan uang banyak untuk membeli suara. Sebab sekarang ini rakyat mulai cerdas berpolitik,” katanya.
Integritas personal setiap calon, kata Bimby, memang penting diutamakan, ketimbang aspek lain. Sebab ketika integritas tergerus dengan sesuatu berbau hukum, maka masyarakat tidak akan mau memercayai calon tersebut.
“Apalagi yang kita tahu walaupun pindah partai, orang yang maju itu-itu juga. Sosok yang sudah dikenal, sudah berbuat dan punya basis massa yang jelas. Akan sulit bagi calon baru pada dapil yang sama menyaingi calon petahana. Terkecuali memang si petahana tidak maju lagi dari dapil itu, atau pernah berbuat kesalahan pada masyarakat di tempatnya maju,” katanya.
Mengenai dukungan pendanaan setiap caleg, hemat dia, tergantung dari kemampuan yang sudah diperhitungkan dengan matang sebelumnya. Karena tidak selamanya kekuatan uang menjamin seseorang sukses menjadi wakil rakyat. “Logikanya kan begini, tidak mungkin seseorang itu ingin maju sebagai caleg, jika tidak untung setelah menjabat selama lima tahun. Katakanlah walau untungnya tipis, ketika dia hendak mencalon lagi ‘kan aksesnya sudah ada. Dia tidak susah lagi membina konstituen lamanya. Bahkan bisa menambah basis massa dan jaringan baru,” ujarnya.
Pembiayaan kampanye, blusukan dan sosialisasi kepada masyarakat, menurutnya memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi bagi calon yang cerdas dan sudah memetakan potensi suaranya, modal kecil juga dianggap bisa efektif untuk duduk sebagai legislator. “Paling tidak harus tersedia minimal Rp300 juta untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Itupun sudah minim sekali angkanya. Anggaplah Rp200 juta untuk bersosialisasi selama kampanye, dan Rp100 juta untuk membayar saksi mengawal suaranya di TPS,” katanya.
Bantah Merasa Diuntungkan
Caleg petahana dari Partai Demokrat Muhri Fauzi Hafiz kepada Sumut Pos, mengaku tak pernah merasa diuntungkan dan tak merasa punya peluang yang lebih besar dari caleg-caleg baru. Akan tetapi, tentu sebagai petahana dia mengaku punya strategi yang lebih matang dalam memenangkan Pemilu kali ini.
“Tidak bisa dipungkiri, kami sebagai petahana telah bekerja dan mengabdi untuk rakyat setidak-tidaknya hampir lima tahun, tentulah banyak yang sudah kita lakukan untuk masyarakat,” kata Muhri yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sumut dari Dapil 12 dari Partai Demokrat dengan nomor urut 4.
Namun begitu, Muhri yang sekarang menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumut itu mengatakan, tidak semua para Caleg petahana bisa merasa diuntungkan. “Tapi bagi mereka para Caleg petahana yang tidak bekerja dengan maksimal, malah akan menjadi kerugian. Karena tak ada prestasi yang nyata yang bisa disampaikannya kepada rakyat. Tapi kalau berprestasi tentu akan sedikit menguntungkan. Kita akan dengan lantang membeberkan apa yang sudah kita perjuangkan untuk rakyat dan kita pastikan akan terus mendengar aspirasi mereka serta terus memperjuangkannya. Walau tentu kami mengakui masih ada ‘PR’ yang harus kami kerjakan dan kami siap melanjutkannya diperiode berikutnya”, kata Muhri.
Namun, kata Muhri, semua prestasi itu bisa saja menjadi sia-sia. Muhri mengungkapkan keprihatinannya terhadap jumlah masyarakat yang masih mau memilih bukan atas dasar prestasi dan visi misi. “Tetapi kita juga sangat miris melihat masyarakat kita yang saat ini lebih memilih hal lain, misalnya ‘money politics’ ketimbang prestasi kerja. Saya sudah terjun langsung ke masyarakat untuk melihat apa maunya rakyat. Ternyata banyak juga rakyat ini yang lebih memilih ‘hadiah’ dari pada caleg yang sudah teruji. Inilah fakta di lapangan. Banyak masyarakat yang pesimis dengan pemilu,. Buat mereka pemilu tak akan mengubah nasib mereka, inilah yang harus kita luruskan”, ungkap Muhri.
Untuk saat ini, disebutkannya, selain mengungkapkan prestasi dan visi misi, dirinya juga menerapkan metode kontrak politik bagi masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. “Saat ini saya sedang melakukan kontrak politik dengan kelompok-kelompok masyarakat di Dapil saya untuk melawan narkoba dan memperkuat perwiritan di wilayah itu. Tapi sayangnya, banyak juga yang tidak mau bahkan tidak tertarik sama sekali dengan kontrak politik itu,” tutupnya.
Sementara Kuat Surbakti, caleg Partai Amanat Nasional untuk DPRD Sumut dari daerah Pemilihan 2 beranggapan, tidak gampang mempertahankan kursi yang sudah diperoleh pada periode sebelumnya. Menurut dia, setiap momen pemilihan selalu ada dinamika tersendiri di dalamnya.
“Memang benar, di satu sisi calon petahana itu diuntungkan. Karena dia sudah lebih populer dan berbuat dibanding caleg yang baru. Begitupun kita tidak boleh menganggap remeh, karena dalam politik semua hal bisa saja terjadi,” kata Kuat yang sudah dua periode duduk sebagai anggota DPRD Kota Medan.
Terlebih untuk dirinya yang ingin ‘naik kelas’ dari DPRD Medan ke DPRD Sumut, Kuat menyadari pada Pileg kali ini memiliki tantangan tersendiri. Sebab meski masih berada pada daerah pemilihan yang sama, tapi luasan dapil ikut bertambah. “Nah, tentu untuk basis massa pada kecamatan yang belum pernah saya datangi, kali ini harus turun langsung mendengar aspirasi mereka. Setidaknya mereka kenal dulu dengan saya lalu setelahnya bisa menyampaikan program apa yang saya bisa ditawarkan,” katanya.
Caleg pendatang baru asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Wilfried Sinaga, mengakui kalau tantangan politik uang masih menjadi kendala untuk dirinya merebut hati rakyat dalam kontestasi kali ini. Selain itu yang tak kalah krusial ialah, menurut dia, adanya pengerahan aparatur hingga tingkat terbawah yakni kepala lingkungan, yang seolah dijadikan senjata pihak petahana guna mendulang suara untuk duduk di keterwakilan legislatif.
“Ini yang sangat kita khawatirkan. Politik uang juga saya pikir sejalan dengan praktik-praktik seperti ini. Di sinilah peran penting aparat Kepolisian, penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk menindak permainan aparatur yang sengaja dikerahkan oleh para oknum-oknum caleg itu sendiri,” katanya.
Pendatang Baru Tetap Optimis
Ahmad Rizal, caleg ‘pendatang baru’ di DPRD Medan dapil 5 dari Partai Garuda nomor urut 6 mengatakan, dirinya optimis dalam melakukan persaingan dengan para Caleg incumben. Menurutnya, visi dan misi serta niat baiknya dalam memperjuangkan nasib rakyat menjadi harapan baru untuk hidup yang lebih baik dan sejahtera.
“Saya optimis untuk berkompetisi dengan para petahana. Sesuai dengan arahan partai, kami terus sosialisasi secara ‘door to door’. Saya siap memperjuangkan nasib pedagang, petani, nelayan dan masyarakat kecil lainnya agar pemerintah Kota Medan dapat mengatur dengan Perwalnya Wali Kota Medan supaya para pedagang, petani, nelayan dan masyarakat kecil lainya memiliki payung hukum didalam menjalankan profesinya sebagai pedagang, petani dan nelayan. Kita sudah turun langsung untuk mensosialisasikan hak ini”, ucap Rizal.
Menurut Rizal, saat para Caleg bisa menemukan persoalan serta solusi yang tepat dalam menyelesaikannya, tentu hal itu akan menyentuh hati masyarakat dan terdorong untuk memilihnya. Tak peduli dia petahana atau tidak, masyarakat pasti memilihnya.
“Kita yakin masih banyak pemilih cerdas di Kota Medan yang tidak mudah tergiur dengan ‘hadiah kecil’ tetapi harus mengorbankan nasibnya lima tahun mendatang. Petahana ataupun tidak bukanlah masalah, rakyat akan memilih yang berpihak kepada mereka, bukan yang petahana atau pendatang,” tutupnya. (prn/mag-1)
SUMUTPOS.CO – PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Beringin Karya (Berkarya) mengaku tidak akan menggelar kampanye rapat umum dengan mengerahkan massa.
Sama seperti PKS, PDI Perjuangan dan lainnya, kedua partai politik pendatang baru ini lebih memilih memanfaatkan masa kampanye terbuka ini untuk door to door untuk menarik hatin masyarakat.
Namun berbeda dengan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), meski juga melakukan metode kampanye ‘door to door’, mereka tetap akan menggelar kampanye akbar menjelang minggu tenang nanti. “Kami sebagai partai pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 telah diinstruksikan Pak Jokowi untuk melakukan metode ‘door to door’. Kami menyadari, partai kami belum dikenal secara luas oleh masyarakat, jadi kami putuskan, modal spanduk itu tidaklah cukup untuk memperkenalkan diri kami serta menyampaikan program-program kami kepada masyarakat. Dan menurut kami, kampanye rapat umum juga bukan langkah tepat, tidak ada rencana kami untuk itu,” kata Ketua DPW PSI Sumut, Fuad Ginting kepada Sumut Pos, Jumat (29/3).
Fuad mengatakan, dengan mendatangi langsung masyarakat, pihaknya bisa secara langsung dan mendetail untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. “Semua caleg PSI harus bisa ‘door to door’, itu syarat utama kami. Dari awal kami menentukan, syarat untuk menjadi caleg PSI itu harus dengan menyertai video para calon caleg yang sedang mendatangi masyarakat dan bersosialisasi. Dia sudah harus dikenal baik oleh kelompok atau masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing,” kata Fuad.
Senada dengan PSI, Partai Berkarya juga tidak memiliki rencana untuk melakukan kampanye akbar di Sumatera Utara dalam menyambut Pemilu tahun ini. “Kampanye itu hanya sesaat, bukan itu yang kita butuhkan. Selama ini kita sudah cukup lama dan gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari pintu ke pintu, dari desa ke desa dan seterusnya, itu yang jelas lebih efektif,” kata Ketua DPW Partai Berkarya Sumut Rajamin Sirait kepada Sumut Pos.
Menurut dia, kader-kader mereka akan terus menyampaikan betapa luar biasanya visi dan misi Partai Berkarya ini kepada masyarakat. “Kita menepis kalau Partai Berkarya akan mengembalikan kita kepada orde lama. Itu tidak mungkin, sudah bukan zamannya. Tetapi ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari pemerintahan saat itu, salah satunya pembangunan lima tahun (Pelita) dan masih banyak lagi. Dan untuk rencana kampanye akbar itu tidak ada, itu bukan untuk partai politik tetapi untuk pasangan calon presiden”, tegas Rajamin.
Berbeda dengan partai Berkarya dan PSI, Partai Garuda Sumut justru menyebutkan, mereka akan melakukan kampanye akbar di Kota Medan. “Partai Garuda akan melakukan kampanye, tempatnya ya di Medan, di lapangan terbuka. Tapi untuk waktu dan lokasi pastinya belum ditentukan sampai saat ini, mungkin nanti beberapa hari menjelang hari tenang. Kita masih menunggu untuk itu,” kata ketua DPD Partai Garuda, Irwansyah kepada Sumut Pos.
Namun, Irwansyah juga mengakui, kampanye bukanlah sebuah cara yang sangat diharapkan untuk mendulang suara yang banyak dari para pemilih. “Kami selalu tegaskan kepada caleg – caleg kami untuk terus melakukan sosialisasi dengan cara ‘door to door’. Mereka harus ‘face to face’, agar mereka bisa dikenal baik oleh para calon pemilihnya. Kalau tidak dikenal, bagaimana mau dipilih. Ini kami haruskan kepada para Caleg kami, karena kami juga bukan merupakan partai pendukung salah satu pasangan calon presiden”, tegasnya. (mag-1)
MEDAN, SUMUTPOS.CO– Hingga kini Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan masih merampungkan verifikasi Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di wilayah Sumatera Utara. BKD Setdaprovsu bahkan belum mengetahui, sejauh mana sudah proses tersebut selesai.
Menurut Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip, pihaknya hingga kini masih menunggu hasil verifikasi NIP CASN 2018 untuk formasi Pemprovsu. Dia menginformasikan, dari perkembangan yang diketahui, baru satu daerah di Sumut yang rampung untuk proses verifikasi NIP tersebut. “Saya nggak ingat (yang sudah) selesai kabupaten mana. Tapi baru satu yang selesai. Kan banyak yang harus mereka kerjakan dan masih dilakukan verifikasi sampai sekarang,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Jumat (29/3).
Sayangnya, Kaiman mengaku tidak ingat, daerah mana yang sudah rampung verifikasi NIP CASN tersebut. Dia juga tidak dapat memastikan perampungan verifikasi NIP selesai sebelum atau setelah pemilihan umum, 17 April mendatang. Yang jelas, kata Kaiman, setelah tahapan tersebut selesai pihaknya akan mengajukan permohonan surat keputusan (SK) Gubernur Sumut sebagai legalitas peserta menjadi seorang ASN. “Dan kalau mengenai penempatan, itu otomatis sesuai formasi yang mereka ambil sedari mengikuti tes. Kami masih menunggu verifikasi dari BKN Regional VI Medan untuk NIP CASN Pemprovsu,” katanya.
Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan belum dapat dimintai keterangan lagi perihal perkembangan verifikasi NIP CASN ini. “Maaf, saya sedang sibuk,” jawabnya melalui aplikasi WhatsApp kepada Sumut Pos.
Meski begitu, ia sebelumnya menjelaskan, untuk semua NIP CASN dari pengusulan 7.514 sudah rampung dikerjakan pihaknya sebanyak 3.003. “Ya, masih proses penetapan NIP. Sampai 5 Maret 2019 yang diusulkan 7.514 sudah ditetapkan NIP-nya 3.003. Selebihnya masih dalam proses dan kelengkapan dokumen,” tuturnya.
Dikatakan dia, sebelum NIP tersebut diberikan, para kepala daerah mesti menerbitkan SK terhadap CASN yang telah lulus tersebut. “Tahapan ini dilakukan setelah pemberkasan selesai semua dilakukan dan diserahkan ke kami datanya,” katanya.
Selanjutnya setelah SK dari masing-masing kepala daerah selesai dan diterbitkan, barulah CASN resmi menjadi seorang abdi negara dan siap menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. “Kita harap Maret ini sudah bisa diberikan SK itu sekaligus kami nanti berikan NIP-nya, dan selanjutnya mereka bisa segera bertugas,” katanya.
Diketahui, Pemprovsu sendiri sudah menyerahkan 1.028 berkas CASN ke BKN Regional VI Medan dari jumlah CASN yang lulus sebanyak 1.032 orang. Empat orang dinyatakan tidak menyerahkan berkas karena tahu akan ditempatkan ke Nias.
CASN Kemenkumham Sudah Terima SK
Berbeda dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara. Mereka telah menyerahkan surat keputusan (SK) Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) perekrutan tahun 2018, sejak Januari 2019. “Terhitung sejak 1 Januari lalu. Karna, begitu diserahkan (SK) langsung melaksanakan tugas,” ujar Humas Kemenkumham Sumut, Josua Ginting kepada Sumut Pos, Jumat (29/3).
Josua mengatakan, dari ribuan pelamar CASN Kemenkumham Sumut, hanya 80 orang yang saja yang diterima. “Itu untuk Sumatera Utara, memang itu formasi yang ditetapkan di Kemenkumham sesuai kebutuhan,” ucapnya.
Terhadap 80 CASN yang telah diterima, telah dilakukan orientasi pengenalan lingkungan kerja. Kemudian lanjut Josua, mereka yang diterima telah ditempatkan di unit pelayanan teknis (UPT) jajaran Kemenkumham Sumut. “Ada beberapa UPT yang ditempatkan disitu, seperti di Rudenim (Belawan), kantor Imigrasi dan kantor wilayah,” pungkasnya.
Sesuai dengan SK CASN 2018, Kakanwil menyerahkan sebanyak 30 orang CASN kepada 16 orang kepada Kantor Wilayah yang diterima Kadiv Administrasi, 3 orang kepada BHP Medan yang diterima Kadiv Yankumham, Kepala Cabang Rutan Mandailing Natal, 25 orang kepada perwakilan Rudenim Belawan, 1 orang Kanim Tanjungbalai dan selebihnya di Kanim Khusus, Kanim Polonia, dan Kanim Sibolga. (prn/man)
istimewa/sumut pos
DITANGKAP: Sintong Gultom (dua kanan) tiba di Bandara Kualanamu untuk dibawa ke Polda Sumut, Jumat (30/3).
istimewa/sumut pos DITANGKAP: Sintong Gultom (dua kanan) tiba di Bandara Kualanamu untuk dibawa ke Polda Sumut, Jumat (30/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama tiga bulan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), tepatnya pada 12 Desember 2018, akhirnya pelarian anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) Sintong Gultom terhenti di Kalimantan Utara. Mantan Pimpinan DPRD Tapteng ini dibekuk personel Reskrim Polsek Krayan Selatan.
Polres Nunukan, Polda Kalimantan Utara, Senin (25/3) malam sekitar pukul 22.15 WITA. Kabid Humas Polda Sumut melalui Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada wartawan mengatakan
Sintong saat ini ditahan di ruang tahanan Polda Sumut sesuai surat perintah penahanan dengan nomor SP.Han/15/III/2019/Ditreskrimsus pada tanggal 26 Maret 2019. Penangkapan Sintong Gultom ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran perjalanan dinas fiktif ke luar daerah anggota DPRD Tapteng, Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017.
Sebelumnya, Sintong masuk dalam DPO Polda Sumut karena tidak menghadiri dua kali panggilan yang dilayangkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut. “Kemudian, pada 4 Desember 2018, penyidik mendatangi rumah tersangka di Dusun I Desa Pearaja Kecamatan Sorkam, dengan didampingi kepala desa. Namun tersangka tidak ditemukan. Namun menurut istrinya, Sintong sudah meninggalkan rumahnya sejak 26 November 2018 dengan alasan tugas dan tidak pernah berkomunikasi lagi,” jelas MP Nainggolan kepada wartawan, Jumat (29/3).
Karenanya, lanjut Nainggolan, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut lalu menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Sintong Gultom. DPO tersebut, dikeluarkan pada 12 Desember 2018, hingga akhirnya dia tertangkap pada Senin (25/3) kemarin.
Sebelumnya, MP Nainggolan juga mengatakan, jika pihaknya telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi perjalanan fiktif berikut 4 tersangka anggota DPRD Tapteng ke pihak kejaksaan (P-22), pada Kamis (14/3). Ia menerangkan, pelimpahan tahap II itu dilakukan setelah pihak Kejatisu menyatakan berkas perkara 4 wakil rakyat tersebut lengkap.
Adapun 4 tersangka yang dilimpahkan ke Kejaksaan itu masing-masing, Awaluddin Rao, Hariono Nainggolan, Julianus Simanungkalit, dan Jonias Silaban.
Ia menambahkan, dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif Tapteng Tahun Anggaran (TA) 2016-2017 bernilai Rp655 juta lebih tersebut ditetapkan sebanyak lima tersangka, termasuk Sintong Gultom.
Kasat Reskrim Polres Nunukan, AKP Ali Suhadak melalui siaran persnya, Jumat (29/3), membenarkan penangkapan Sintong Gultom. Menurutnya, buronan itu terdeteksi bersembunyi di Kecamatan Krayan Selatan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
Ia membeberkan, keberadaan buronan kasus korupsi Polda Sumut ini diketahui berdasarkan penyebaran foto pelaku sejak beberapa bulan lalu. Ali Suhadak menerangkan, hasil interogasi buronan berinisial SG (57) seorang anggota DPRD Tapanuli Tengah bersembunyi di Kecamatan Krayan Selatan sejak 25 Desember 2018.
Pria berusia 57 tahun ini diketahui beralamat di Sibolga Barus Pearaja, Kecamatan Sorkum, Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun Ali Suhadak tidak menjelaskan kronologis penangkapan buronan kasus korupsi Polda Sumut oleh Polsek Krayan Selatan.
Ia hanya menyampaikan, Sintong Gultom telah diserahkan kepada penyidik Subdit Tipikor Polda Sumut usai penangkapan. “Wah, nama kampung atau desa lokasi penangkapannya saya lupa. Namun pelaku sudah diserahkan ke Subdit Tipikor Polda Sumut,” ujar Kasat Reskrim Polres Nunukan ini. (dvs/bbs)
SOPAN/SUMUT POS
JELASKAN: Juru parkir, Syahlan menjelaskan kronologis kejadian hilangnya pickup milik pedagang sayur kepada petugas Polres Tebingtinggi.
SOPAN/SUMUT POS JELASKAN: Juru parkir, Syahlan menjelaskan kronologis kejadian hilangnya pickup milik pedagang sayur kepada petugas Polres Tebingtinggi.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Mobil jenis pikap L300 milik seorang pedagang sayur raib di Jalan Sudirman, Kota Tebingtinggi, Jumat (29/3) sekira pukul 05.00 WIB. Tak jauh dari Pasar Inpres. Kuat dugaan, pelaku merupakan dua pria yang awalnya meminta tolong juru parkir untuk membeli nasi.
KEPADA polisi, Syahlan (53) yang bertugas sebagai juru parkir mengaku, pagi itu ada dua orang pria tak dikenal datang. Keduanya menggunakan mobil pribadi.
Begitu turun, keduanya kemudian berbincang. Tak lama, salah satu dari pria itu meminta Syahlan untuk membeli nasi bungkus yang berjarak 200 meter dari lokasi.
“Saya langsung bergegas membeli nasi bungkus dan sebungkus rokok. Setelah aku balik ke tempat parkir, dua laki-laki itu sudah tidak ada bersama mobilnya,” kata Syahlan.
Namun alangkah terkejutnya Syahlan, ketika melihat pickup milik seorang pedagang sayur juga ikut tidak kelihatan.
“Begitu tau pickup (pedagang sayur) hilang, saya langsung beritahu ke yang punya. BK (nomor polisi mobil dua pria) nya nggak sempat lihat bang,” tutur Syahlan.
Sehari-hari, pickup milik Saut Munthe (35) itu memang diparkir di lokasi kejadian.
“Kerugian kami ratusan juta. Untuk nomor polisi lupa, karena STNK di dalam mobil itu ,” ujar warga Jalan Sudirman, Gang Subur, Lingkungan 3, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi.
Diakui Munthe, kondisi mobil masih baru. Rencananya, ia dan keluarga akan membuat pengaduan ke Mapolres Tebingtinggi. Kasubbag Humas Polres Tebingtinggi, Iptu J Nainggolan membenarkan kejadian tersebut. “Sedang kita selidiki,” singkatnya.(ian/ala)
