26 C
Medan
Wednesday, December 24, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 550

PDIP Ajukan Gugatan ke PTUN, KPU Diminta Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Gayus Lumbuun Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Meski begitu, PDI Perjuangan akan terus berjuang dalam menjaga konstitusi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Untuk itu, Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024 yang rencananya akan dilaksanakan hari ini, Selasa (24/4). Gayus mengatakan, saat ini masih ada gugatan yang dilakukan pihaknya ke PTUN Jakarta terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU, karena telah meloloskan pencalonan Gibran di Pilpres 2024.

“Saya minta agar KPU taat asas hukum, tidak menjadikan suatu keterlambatan keadilan, tunda dulu penetapan sampai ada putusan yang pasti dari PTUN,” kata Gayus di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (23/4).

Gayus menyebut, putusan dismissal PTUN menyatakan, gugatan PDIP terhadap KPU diterima. Sidang putusan dismissal dipimpin Ketua PTUN Jakarta Hari Sugiharto, kemarin. “Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara,” jelasnya.

Menurutnya, proses persidangan di PTUN nantinya akan mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024. “Kalau KPU buru-buru membuat penetapan paslon ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PTUN. Yang beberapa hari nanti terus berjalan. Itu yang kami inginkan supaya jangan ada justice delay. Jadi keadilan yang terlambat nanti kalau buru-buru ditetapkan,” ucap Gayus.

“Beri kesempatan hukum untuk menentukan apakah penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan ini sudah patut untuk memutuskan atau menetapkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, meskipun MK gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, namun PDIP tetap menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat. “Dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, dan memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN,” ucap Hasto saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pilkada di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4) malam.

Hasto menilai, hakim MK tak membuka ruang keadilan yang hakiki dan menutup mata terhadap etika dan moral. Konsekuensi atas putusan MK itu menurut dia telah membawa Indonesia masuk era kegelapan demokrasi.

Dia menyebut, demokrasi di Indonesia saat ini hanya terbatas pada demokrasi prosedural. Imbasnya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius. PDIP, lanjut dia, khawatir berbagai praktik kecurangan kian mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan. Namun begitu, dia meyakini putusan MK soal gugatan pilpres akan dicatat sejarah.

Menyikapi gugatan PDIP ke PTUN, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, proses Pilpres 2024 sudah berakhir dengan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin kemarin. MK memantapkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dengan menolak permohonan PHPU dari dua calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

“Proses Pilpres sudah selesai. Final. Sudah saatnya kita bareng-bareng,” ucap Zulhas di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. Zulhas mengatakan sekarang adalah waktunya bagi pihak-pihak yang berkompetisi di Pilpres untuk bersatu dan menjemput masa depan yang lebih baik.

Zulhas menyampaikan bahwa proses PHPU di MK adalah puncak dari gelaran Pilpres. Dia berujar kemenangan Prabowo-Gibran, yang diusung partainya, tinggal menunggu penetapan KPU. “Jadi kalau MK sudah memutuskan, besok akan ditetapkan KPU, saya kira proses politiknya selesai. Enggak akan ada lagi yang lain, selesai,” ucap dia.

Zulhas pun menyoroti sikap para mantan calon presiden dan wakil presiden pesaing Prabowo-Gibran. Menurut Menteri Perdagangan itu, pernyataan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang telah menerima putusan PHPU Pilpres dari MK menandakan bahwa proses pemilihan pemimpin baru untuk pemerintah Indonesia telah selesai. (bbs/adz)

 

Di Pilkada 2024, KPU Tetap Pakai Sirekap

UJI PUBLIK: Komisioner KPU RI saat memimpin uji publik rancangan PKPU pemutakhiran daftar pemilih Pilkada serentak 2024, Selasa (23/4). istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal tetap memakai Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu (Sirekap) dalam Pilkada 2024. Anggota KPU RI Idham Holik menuturkan, KPU akan memperbaiki Sirekap sesuai pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

“Kami akan menggunakan Sirekap. Ya, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan tersebut, itu menjadi rujukan kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan dalam Pilkada 27 November 2024,” ujar Idham di kantor KPU, Jakarta, Selasa (23/4).

Idham mengatakan, keterbukaan merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, Sirekap merupakan salah satu alat untuk mengaktualisasikan prinsip itu dengan mempublikasikan hasil perolehan suara mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Namun, ia belum menjelaskan perbaikan yang akan dilakukan pada Sirekap. Saat ditanya soal tindak lanjut pertimbangan hukum MK terkait Sirekap, Idham mengatakan salah satu prinsip pemilu atau pilkada adalah profesional.

Idham berpendapat ciri-ciri profesional yaitu selalu berinovasi dan selalu melakukan tindakan yang lebih baik. Maka, hal itu harus dilakukan KPU. Selain itu, Idham juga menjawab pertanyaan awak media mengenai kemungkinan Sirekap dikelola lembaga selain penyelenggara pemilu.

“Dalam pengelolaan tahapan pemilu ada aspek hal yang paling fundamental, yaitu berkaitan dengan kemandirian lembaga pemilu. Nah, berkenaan dalam hal tersebut, tentunya ini menjadi diskursus penting bagi kami untuk kami tindak lanjuti dan nanti akan dibahas dalam pengambilan keputusan di rapat pleno KPU,” ucap dia.

Ia pun mengatakan saat ini KPU masih fokus pada finalisasi pengembangan dua sistem informasi, yakni Sidalih (Sistem Pendaftaran Pemilih) dan Silon (Sistem Informasi Pencalonan). Saat pembacaan putusan gugatan hasil Pilpres 2024, MK memberikan masukan untuk perbaikan Sirekap dalam penyelenggaraan pemilu di kemudian hari.

MK meminta Sirekap sebagai alat bantu hitung terus dikembangkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan pada data yang dipublikasikan. MK juga mengatakan Sirepak perlu diaudit lembaga kompeten dan mandiri sebelum digunakan.

Adapun saat penyelenggaraan Pilpres 2024, Sirekap jadi sorotan karena sempat bermasalah. Data yang ditampilkan banyak berbeda dengan data pada formulir C.Hasil di TPS.

Selain itu, jelang akhir penghitungan dan rekapitulasi suara, KPU justru menghilangkan diagram data suara. Alasannya, demi menghindari kontroversi publik.

 

Pemutakhiran Data Pemilih

Sementara itu, KPU saat ini mulai mempersiapkan peraturan tentang pemutakhiran daftar pemilih untuk Pilkada serentak 2024. Seperti Pemilu 2024 tingkat nasional, pemutakhiran daftar pemilih Pilkada 2024 juga akan berangkat dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KPU RI berharap, tidak ada perbedaan data yang terlalu jauh saat dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih). Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) juga bakal kembali digunakan sebagai alat bantu pemutakhiran daftar pemilih, sebagaimana dilakukan untuk Pemilu 2024.

Dari DP4 tersebut, data akan diolah untuk menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang pada prosesnya dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) seperti pada Pemilu 2024. “Pengaturan terkait pemilih pindahan pada penyelenggaraan Pilkada diselaraskan dengan pengaturan pada Pemilu. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disebut DPTb,” kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, dalam uji publik rancangan Peraturan KPU soal pemutakhiran daftar pemilih Pilkada Serentak 2024, Selasa (23/4/2024).

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada, penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) akan dilakukan pada Sabtu, 21 September 2024. Namun, ada aturan berbeda pada Pilkada dibandingkan dengan Pemilu 2024, KPU RI mengizinkan maksimum 600 pemilih per tempat pemungutan suara (TPS).

Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2024 dengan lima surat suara, KPU mengizinkan maksimum 300 pemilih saja per TPS. Pada UU Pilkada yang terbit 2016, satu TPS dimungkinkan menampung maksimum 800 pemilih. Kemudian, pada Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada masa pandemi Covid-19, jumlah pemilih per TPS dibatasi maksimum 500 orang.

Pasar Murah Pemko Medan Dinikmati Oknum, Bukan Rakyat

MEDAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Afif Abdillah mengatakan, bahwa Pemko Medan menggelar Pasar Murah setiap tahunnya, namun belum sepenuhnya menyentuh masyarakat.

“Dan tahun ini Pasar Murah yang dibuka oleh Wali Kota Medan benar-benar tidak dirasakan manfaatkan hingga ke masyarakat bawah sesuai harapan Wali Kota Medan sendiri,” ujarnya Rapat dalam Dengar Pendapat (RDP) guna membahas kegiatan Pasar Murah Kota Medan 2024, Selasa (23/4/2024).

Politisi NasDem itu mengatakan, dari pantauan di lapangan, saat pelaksanan Pasar Murah yang digelar di 21 kecamatan, stok sembako sangat cepat habis.
“Pasar Murah ini dibuka pukul 09.00 WIB, tapi pada pukul 09.15 WIB sudah tutup dan barang habis. Faktanya, kita melihat stok sembako seperti beras masih ada,” kata Afif.

Namun, sambung Afif, saat dilakukan pemantauan, ternyata barang tersebut sudah ada yang memiliki dan dibawa pulang. “Jadi yang membeli bukan masyarakat, tapi oknum. Ini riil temuan di lapangan. Padahal sumber anggaran dari APBD yang seharusnya untuk masyarakat, tapi justru masyarakat tidak merasakan Pasar Murah itu sendiri,” tuturnya.

Afif juga mengaku kecewa terhadap Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag), Benny Iskandar Nasution. Pasalnya, Benny tidak hadir dalam kegiatan RDP tersebut. “Kita sangat kecewa kepada Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang tidak dapat hadir di RDP. Padahal, saat ini kita akan membahas Pasar Murah yang baru-baru ini digelar,” ucap Afif.

Dalam RDP yang turut dihadiri Anggota Komisi III seperti Mulia Syahputra, Rizki Nugraha dan Dhiyaul Hayati tersebut. Krititikan juga disampaikan oleh Anggota Komisi III, Mulia Syahputra. Ia mengatakan, Pasar Murah di Kota Medan tidak terlaksana dengan baik.
“Ini Pasar Murah (Pemko Medan) yang digelar paling parah. Slogan Medan Berkah tidak berjalan karena dinikmati oknum, bukan rakyat,” kata Mulia.

Dalam hal ini, politisi Gerindra itu menilai Kadis Koperasi UKM Perindag Kota Medan tidak menjalankan apa yang sudah diprogramkan oleh Wali Kota Medan.
“Diskop UKM Perindag benar-benar lalai, padahal program ini paling bagus. Kadisnya jangan hanya awasi atau menghadirkan kegiatan seremoni ibu-ibu PKK saja, tapi program Pasar Murah tidak diawasi,” pungkasnya.

Kegiatan rapat dengar pendapat itu pun ditunda dan akan dilakukan penjadwal ulang menghadirkan Kadis Diskop UKM Perindag Kota Medan. (map/ila)

STIKes Mitra Husada Medan Gelar Jalan Santai Hari Kartini, Dr Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes Terima SK Jabatan Fungsional Lektor Kepala

HARI KARTINI: Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan Dr Imran Saputra Surbakti MM (8 kanan) dan Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes (7 kanan) bersama peserta jalan santai Hari Kartini.

SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan melaksanakan kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2024.

Jalan santai yang digelar, Ahad (21/4) di seputaran kampus STIKes Mitra Husada Medan tersebut mengambil tema: Generasi Z yang Tangguh dan Kreatif.

Kegiatan diikuti Dr Imran Saputra Surbakti MM (ketua pengurus Yayasan Mitra Husada Medan), Dr Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes (ketua STIKes Mitra Husada Medan), dosen dan tenaga pendidik, serta mahasiswa Prodi Kebidanan dan Keperawatan.

STIKes Mitra Husada Medan menjadi Pendidik ‘Kartini Generasi Millineal’ sesuai instruksi dan inspiratif dari generasi X yang Professional, Acuntabel, Collaborative, Empathy dan Reliability (PACER) serta akan menghasilkan generasi alpha yang tangguh dan excellent.

STIKes Mitra Husada Medan juga turut mempersiapkan mahasiswa untuk terus berjuang, belajar dan bertumbuh bersama, mengikuti jejak Kartini dalam meraih kemerdekaan dan kesetaraan yang sejati serta memberikan melakukan pelayanan service excellent yang inovatif, berintegritas tinggi dan berdaya saing di tingkat nasional menuju Asia pada tahun 2030.

LEKTOR KEPALA: Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes (kiri) menerima SK jabatan fungsional lektor kepala dari Kepala LLDikti Sumut Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD.

SK Lektor Kepala

Dalam momen Hari Kartini, Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes menerima surat keputusan tentang jabatan fungsional lektor kepala.

Surat keputusan ini diserahkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Sumut Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD di kantor LLDikti Sumut, Senin (22/4).

Segenap sivitas akademika STIKes Mitra Husada Medan pun mengucapkan selamat dan sukses atas diraihnya jabatan fungsional lektor kepala oleh Dr Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes. Semoga atas raihan ini akan memberikan motivasi seluruh dosen dan semakin memberikan dampak positif bagi kemajuan STIKes Mitra Husada Medan.

Dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) ini, bisa lebih menguatkan STIKes Mitra Husada Medan untuk menjadi kampus yang unggul, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing secara Nasional menuju ASIA dengan mengimplentasikan value PACER.

Data dari LLDikti Sumut hingga saat ini terdapat 51 dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan 87 dosen yang telah menjadi guru besar. (dmp)

Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Kandas di MK, Dissenting Opinion Jadi Sejarah Baru

BACA PUTUSAN: Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo bersama hakim konstitusi lainnya membacakan putusan perselisihan hasil Pilpres 2024, Senin (22/4). MK menolak seluruh permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

SUMUTPOS.CO – Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiantor dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi pemenang Pilpres 2024. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

KENDATI demikian, terdapat tiga hakim menyatakan memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap dua putusan tersebut. Mereka adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menilai, dissenting opinion yang dibacakan tiga hakim MK itu, baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah hukum di Indonesia. Khususnya, dissenting opinion itu dinilai Mahfud baru pertama kali terjadi saat MK mengadili perkara Pemilu. “Tidak apa-apa. Jadi sejarah di dalam perkembangan hukum kita,” kata Mahfud di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (22/4).

Mahfud mengaku bisa mengatakan itu karena berpengalaman di MK. Diketahui, dia pernah menjabat sebagai Ketua MK. Saat menjabat sebagai hakim MK, Mahfud pernah mengadili putusan tentang kepemiluan. “Anda lihat saja Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, tidak pernah ada dissenting opinion, semua hakim suaranya sama. Kalau ada yang tidak setuju itu, dikompakkan dulu (suara hakim),” ujar eks Menko Polhukam itu.

“Tapi ini rupanya ndak bisa disatukan, sehingga terpaksa ada dissenting opinion,” kata Mahfud menambahkan. Namun, Mahfud tetap menilai delapan hakim MK yang mengadili putusan sengketa Pilpres 2024, semuanya baik adanya.

Hal senada disampaikan mantan Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) Refly Harun. “Ini sejarah yang luar biasa bagi republik ini. Baru kali ini ada sengketa Pilpres yang ada dissenting opinion-nya,” ujar Rafly saat memberi orasi di hadapan massa yang berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

“Bayangkan, sejak 2004, 2009, 2014, 2019, semua sengketa Pilpres ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa satu hakim pun yang dissenting opinion,” sambungnya.

Menurut Refly, dissenting opinion ini menunjukkan, pihaknya tak merasa benar-benar kalah dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut. “Secara moral kita tidak perlu kalah. Secara moral, kita dibenarkan,” ucapnya.

Apalagi, ia menyatakan, tiga hakim MK yang mengabulkan gugatan THN AMIN itu memiliki rekam jejak yang baik di bidang hukum. “Dibenarkan oleh tiga professor dari tiga universitas yang menjadi hakim konstitusi. Kita dibenarkan oleh tiga dari delapan hakim senior yang ada di MK yang ilmu dan pengalamannya tentu lebih banyak dari hakim-hakim kemarin sore,” tandas Refly.

Sementara, Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris mengaku, sejak awal sudah curiga terhadap Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Dari kecurigaan itu, Hotman mengaku sudah memprediksi keduanya akan memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion pada putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Kedua hakim itu bersama Arief Hidayat memang terbukti memiliki pendapat berbeda.

Hotman menyebut, kecurigaan telah ada sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti. Menurut dia, kedua hakim itu biasanya langsung mencecar apabila ada hal-hal yang merugikan pasangan calon nomor 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. “Jadi ada tiga dissenting, dua di antaranya ada Saldi sama Enny yang dari awal saya sudah curiga dia bakal dissenting, tidak akan ada niat untuk memenangkan 02,” ujar Hotman.

“Yang aneh lagi, pendapatnya Prof Enny adalah, dia mengatakan, dia tidak melihat bansos itu di APBN, ini benar-benar aneh banget itu orang. Ya benar, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN,” terang Hotman.

Kemudian, Hotman menyebut, Saldi mengatakan bansos sangat masif menjelang Pemilu. Dalam kesempatan itu, Hotman turut menyinggung dirinya yang sempat hampir diusir dari persidangan oleh Saldi. “Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya sorot terus kepada Saldi Isra, Sirekap. Dulu, saya dibentak sama dia gara-gara saya ngotot soal Sirekap. Karena Sirekap itu kan sudah tidak dipakai, yang dipakai adalah penghitungan manual. Ternyata dia tidak dissenting, setuju dia sama pendapat gua itu,” kata dia.

“Kemarin gue dibentak, hampir diusir saya dari sidang. Ya, jadi sekali lagi, dua dari yang dissenting itu saya sudah curiga dari awal. Curiga dari awal. Sangat sangat serius saya. Asal dia bertanya, selalu yang mengarah merugikan 02,” sambungnya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, Prabowo Subianto menghormati dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi dalam putusan MK soal sengketa hasil Pilpres 2024. Ia mengatakan, Prabowo sangat menghormati itu sebagai hak yang melekat pada hakim konstitusi dalam suatu persidangan. “Beliau menghormati sebagai sebuah hak yang dimiliki oleh hakim konstitusi untuk menggunakan haknya dalam persidangan tersebut,” kata Muzani dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, kemarin. Ia menyebut, Prabowo menyimak dengan seksama pandangan yang berbeda dari ketiga hakim konstitusi tersebut.

Dissenting Opinion Saldi Soroti Netralitas Pj Kepala Daerah

Sebelumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam pendapatnya mengatakan, salah satu penyebab dari ketidaknetralan dari Pj (Penjabat) Kepala Daerah dan ASN di gelaran Pemilu 2024 adalah adanya intervensi politik dari berbagai pihak. “Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas,” ujar Saldi.

Ia juga mengatakan, laporan tentang pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu, namun lembaga pengawas itu menilai laporan tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau materiil. Akan tetapi, sambungnya, Bawaslu tidak memberitahukan kekuranglengkapan persyaratan dimaksud. “Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu,” kata Saldi.

Selain itu, Saldi meyakini telah terjadi ketidaknetralan sebagian penjabat kepala daerah, termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur. Dan, sambungnya, semuanya itu bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. “Dengan demikian, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum,” kata dia.

Tak hanya itu, Ia juga menyoroti bentuk-bentuk ketidaknetralan yang dilakukan Pj Kepala daerah. Ia juga mengklaim temukan masalah netralitas Pj kepala daerah terjadi di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

“Adapun bentuk ketidaknetralan Pj Kepala Daerah di antaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih paslon yang memiliki komitmen jelas untuk kelanjutan IKN, pembagian bansos atau bantuan lain kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas paslon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum menonjolkan keberpihakan kepada paslon tertentu, pemasangan alat pegara kampanye di kantor pemerintahan daerah serta ajakan untuk memilih paslon di medsos dan gedung milik pemerintah,” urai Saldi.

Menurutnya, MK seharusnya memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah yang diduga terjadi kecurangan. Ia juga mengatakan bahwa berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti.

“Laporan yang terbukti tersebut juga telah direkomendasikan kepada instansi terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk ditindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya,” kata Saldi. (bbs/adz)

Pasca Libur Lebaran, Warga Medan Diminta Cek Kesehatan di Puskesmas

MEDAN – Selama libur Idul Fitri 1445H, warga Kota Medan cukup banyak mengkonsumsi hidangan lezat khas panganan lebaran. Sayangnya, banyak dari panganan-panganan tersebut yang kurang baik untuk kesehatan. Selain minuman tinggi gula, makanan yang disajikan saat perayaan lebaran juga kerap mengandung kadar lemak yang tinggi.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, Habiburahman Sinuraya S.ST saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan (SKKM) di Jalan Ksatria Komplek De’bellagio No.4B Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (21/4/2024) sore.
Oleh sebab itu lah, Habiburahman Sinuraya meminta warga Kota Medan untuk mengecek kesehatannya pasca libur lebaran ini.

“Selama libur lebaran, kita makan dan minum yang enak-enak bapak/ibu. Makanan bersantan, berlemak tinggi, minuman tinggi gula, semua kita konsumsi. Ya namanya juga lebaran, saya juga begitu. Tapi tentu ini kurang sehat ya, makanya kita harus kontrol kesehatan pasca libur lebaran ini,” ucap Habiburahman di hadapan ratusan warga yang hadir.

Menurut anggota Komisi I yang akrab disapa Habib ini, pengecekan kesehatan pasca libur lebaran memang harus dilakukan, apalagi untuk para orang tua yang kerap bermasalah dengan kadar kolesterol, kadar gula darah yang tinggi, asam urat, hingga tekanan darah tinggi.

“Karena selain makan minum yang tidak terkontrol, biasanya kita selama lebaran juga kelelahan dan kurang istirahat. Tanpa kita sadari, itu menjadi pemicu naiknya tekanan darah. Makanya cek kesehatan pasca libur lebaran itu penting, guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap kesehatan kita,” ujarnya.

Guna memfasilitasi pengecekan kesehatan itu, Habib pun menyarankan warga untuk dapat melakukannya di puskesmas-puskesmas terdekat.
“Dan karena ini masih di Bulan Syawal, saya mengucapkan Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah STW,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Perda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dimuat ketentuan tentang edukasi, pencegahan dan pengobatan serta diatur hak dan kewajiban Pemko Medan dan masyarakatnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam Bab II Pasal 2 bahwa tujuan Perda salah satunya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat, kemudian meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemudian pada Bab III pasal 3, bahwa Perda ini meliputi subsistem terkait regulasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, sediaan alat farmasi, alat kesehatan dan makanan, juga meliputi manajemen informasi kesehatan dan pemberdayaan.

Lalu Bab XV juga diatur terkait sanksi. Pada pasal 87 ayat (1) disebutkan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan tertulis, pembatalan atau pembekuan izin dari sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan, pencabutan izin pendirian sarana kesehatan dan penutupan sarana kesehatan. (map/ila)

Aktivitas Menurun, Gunung Ruang Masih Berpotensi Erupsi Eksplosif

ERUPSI: Kondisi Gunung Ruang menunjukkan adanya penurunan aktivitas vulkanik.

Gunung Ruang menunjukkan penurunan aktivitas erupsi. Namun, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memprediksi masih ada ancaman bahaya erupsi eksplosif yang disertai awan panas dan aliran lava. Tercatat kemarin (21/4) hingga pukul 12.00 terjadi 44 gempa vulkanik.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Muhammad Wafid menuturkan, hasil pengamatan visual pada 20 April hingga pukul 12.15 terlihat kolom abu dengan intensitas tebal condong ke Selatan. Ketinggian abu vulkanik mencapai 1.200 meter dari atas puncak. ”Sedangkan pada 21 April hingga pukul 12.00 teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tebal dan ketinggian maksimal 200 meter dari atas puncak,” paparnya.“

“Dari hasil pemantauan kegempaan diketahui terdapat 25 kali gempa vulkanik dangkal dan 19 kali gempa vulkanik dalam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan aktivitas vulkanik Gunung Ruang. ”Walau, potensi bahaya masih ada,” jelasnya.

Potensi bahaya tersebut berupa erupsi eksplosif dengan lontaran batu pijar ke segala arah. Ancaman bahaya itu bisa disertai dengan turunnya awan panas dan erupsi efusif atau aliran lava. ”Itu bahayanya,” ujarnya.

Dia mengatakan, kendati terjadi penurunan aktivitas, namun PVMBG berkesimpulan bahwa aktivitas vulkanik tersebut masih tinggi. Karena itu Gunung Ruang masih berada di Level IV. ”Ini berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental,” paparnya.

Menurutnya, juga perlu diinformasikan bahwa stasiun pemantauan seismik di Pulau Ruang tidak mengirimkan data kegempaan sejak 17 April. Diduga hal itu terjadi karena stasiun seismik mengalamu kerusiakan akibat erupsi Gunung Ruang. Saat ini Gunung Ruang dipantau melalui stasiun seismik di Gunung Karangetang dan sejumlah gunung lainnya. ”Untuk rekaman erupsi masih dari stasiun seismik Gunung Ruang,” paparnya.

Tim PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM memasang satu stasiun pemantau seismic di Pos Gunung Ruang. Jaraknya dari puncak sekitar 5 kilometer. ”Sudah kami pasang untuk memantau,” paparnya dalam keterangan resminya kemarin.

“Sementara Gunung Marapi di Sumatera Barat mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Terjadi letusan pada Minggu dini hari (21/4) pukul 02.18. Ketinggian kolom abu teramati sekitar 250 meter hingga 300 meter dari atas puncak gunung.

Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Marapi Badan Geologi PVMBG Kementerian ESDM Ling Kusnadi menerangkan, urupsi yang terjadi dini hari tersebut cukup besar. Terekam dalam seismograf terjadi gempa dengan durasi 42 detik. “Gunung Marapi masih status siaga,” jelasnya.

Sesuai data PVMBG diketahui Gunung Marapu selama April telah 14 kali meletus. Serta mengalami hembusan kolom abu sebanyak 116 kali. Masyarakat dilarang beraktivitas dengan radius 5 km. (idr/jpg/saz)

Tiket Pesawat Bakal Ditarik Iuran Pariwisata

PARKIR: Unit pesawat maskapai Garuda Indonesia terparkir di Bandara Soetta.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui berencana menarik iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Nantinya, aturan itu akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan.

Hal tersebut diketahui dari unggahan surat undangan pembahasan rancangan Perpres tersebut melalui akun media sosial X pribadi Pengamat Penerbangan Alvin Lie, @alvienlie21, Minggu (21/4).

“Berikut saya tampilkan halaman pertama Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Dana Pariwisata Berkelanjutan dengan agenda Pengenaan Iuran Pariwisata Melalui Tiket Penerbangan,” kata Alvin Lie.

Dia mengatakan, undangan tersebut sengaja dibagikan kepada publik karena sifatnya yang biasa dan bukan bersifat rahasia. “Saya tampilkan ini karena Undangan tsb sifatnya Biasa, bukan Rahasia,” imbuhnya.

Untuk diketahui, undangan tersebut berasal dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Namun rapat tersebut akan di pimpin oleh Plt Asisten Deputi Akses Permodalan Parekraf.

Dari undangan tersebut, pembahasan Perpres Dana Pariwisata yang akan dibebankan lewat tiket pesawat itu akan digelar pada Rabu, 24 April 2024 pukul 09.00 – 11.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 13, Kemenko Marves JI. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, 10340 DKI Jakarta.

Di hari sebelumnya, Alvin membagikan keresahan dengan menyindir salah satu menteri yang sering berteriak soal harga tiket pesawat yang mahal, namun merencanakan untuk membebankan iuran pariwisata lewat tiket pesawat.

“Ada Menteri yg gemar teriak bahwa Harga Tiket Pesawat Mahal. Menghambat pariwisata. Sekarang pemerintah malah akan bebankan Iuran Pariwisata utk dititipkan pada harga tiket pesawat,” ujarnya.

“Konsumen taunya harga tiket yg naik, padahal uangnya bukan ke airline. Piye tho iki?” pungkas Alvin. (jpc/saz)

Erupsi Gunung Semeru Terus Berlangsung, Tinggi Letusan Capai 600 Meter dari Atas Puncak

AKTIVITAS: Aktivitas Gunung Semeru yang erupsi pada Minggu (21/4), sekira pukul 07.47 WIB.

Gunung Semeru, yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, telah mengalami tiga kali erupsi pada Minggu (21/4) hingga pukul 14.00 WIB.

Tinggi letusan gunung semeru, tercatat mencapai 600 meter di atas puncak, hingga menciptakan kondisi yang memprihatinkan bagi warga sekitar.

Dengan ketinggian mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl), Gunung Semeru mengalami letusan pertama pada pukul 07.44 WIB, diikuti oleh letusan kedua pada pukul 07.47 WIB, dan letusan ketiga pada pukul 10.53 WIB.

Laporan dari Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, sebagaimana dimuat ANTARA menyebutkan bahwa, pada letusan pertama, kolom letusan teramati mencapai ketinggian sekitar 300 meter di atas puncak atau 3.976 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Saat ini, kolom abu vulkanik berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang menuju ke arah selatan, dan letusan masih berlangsung.

“Erupsi Gunung Semeru pada pukul 07.44 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 300 meter di atas puncak atau 3.976 meter di atas permukaan laut (mdpl),” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto dalam laporan tertulisnya di Lumajang.

Letusan kedua, pada pukul 07.47 WIB, menunjukkan tinggi kolom abu teramati sekitar 600 meter di atas puncak atau 4.276 meter di atas permukaan laut. Kolom abu juga berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang menuju ke arah selatan, dan letusan masih berlanjut.

“Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung,” katanya.

Meskipun letusan ketiga pada pukul 10:53 WIB tidak teramati secara visual, kegiatan erupsi masih berlangsung. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar.

Gunung Semeru saat ini masih berstatus Siaga atau Level III. PVMBG memberikan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, dalam jarak 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terkena perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Selain itu, warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Warga sekitar diminta untuk tetap tenang dan mematuhi semua himbauan dan peringatan dari pihak berwenang guna menjaga keselamatan diri dan keluarga mereka dalam menghadapi kondisi ini. (jpc/saz)

7.783 Personel Polri Amankan MK

SIAGA: Personel Kepolisian siaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini. Sebanyak 7.783 personel Polri mengamankan jalannya sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2024, hari ini.

SUMUTPOS.CO – Kepastian status pasangan calon (Paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu akan terjawab. Hari ini (22/4), Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Dalam permohonannya, mereka menggugat Keputusan KPU nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Keduanya meminta MK membatalkan keputusan tersebut dan menuntuk pemungutan suara ulang secara nasional.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, mekanisme pembacaan putusan hari ini akan dilakukan bergiliran dalam satu forum. Adapun teknis untuk para pihak akan sama seperti persidangan sebelumnya. “Kita memberikan kuota kursi untuk masing-masing pihak itu 14 kursi, termasuk kalo misalnya prinsipal itu hadir,” ujarnya di Gedung MK Jakarta, kemarin.

Untuk pengamanan, Fajar memastikan akan maksimal. Pihak kepolisian, sudah melakukan persiapan berlapis. Mulai dari seputaran jalan menuju ke MK, sekitaran gedung MK, hingga di ruang sidang. Para hakim juga mendapat jaminan keamanan dari aparat.

Hingga kemarin, Fajar menyebut delapan hakim masih menuntaskan Rapat Permusyawatan Hakim (RPH). Meski terkesan alot, dia memastikan tidak akan ada deadlock dalam memutus. Kalaupun dari delapan hakim hasilnya empat versus empat, UU MK telah mengatur di mana suara ketua, maka itu yang menjadi putusan.

Pihak kepolisian Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan. Polri telah menyiagakan sebanyak 7783 personel. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, dari 7783 Personel yang disiagakan akan dibagi di beberapa Sektor antara lain Sektor MK, Sektor Bawaslu RI dan Sektor Monas. Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan. Jika ekskalasi meningkat dan diperlukan, selanjutnya, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas.  “Maka kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan Gedung MK untuk mencari jalan alternatif lainnya karena akan ada aksi penyampaian pendapat di depan gedung MK,” terang Ade.

Mantan Kapolrestro Jakarta Selatan itu menegaskan kepada seluruh personil yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan yang humanis serta laksanakan tugas sesuai Prosedur. Ade juga mengajak agar seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga kamtibmas, kerukunanan dan persatuan bangsa.

Respon Para Pihak

Sementara itu, paslon nomor urut 1 dijadwalkan menghadiri langsung pembacaan putusan. Adapun para simpatisan disebut akan menggelar aksi masa di sekitaran MK. Anies Baswedan meminta para pendukungnya yang akan menggelar aksi hari ini untuk terbit dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dimana pun dan kapan pun mereka mengasakan aksi.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk berkumpul menyampaikan pikiran, pendapat, pikiran, dan pandangan. “Namun harus selalu mengikuti ketentuan aturan hukum dan etika,” beber mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Terkait kemungkinan putusan MK yang akan dibacakan hari ini, Anies enggan memberikan tanggapan. Pihaknya meminta semua pihak untuk menunggu pembacaan putusan yang akan dilakukan hakim MK. “Kita lihat besok (hari ini),” tandas Anies.

Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud juga dijadwalkan akan menghadiri pembacaan putusan. Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, ketuk palu MK dalam memutuskan perkara PHPU Pilpres 2024 sangat menentukan masa depan Indonesia. Semua pihak menunggu apa yang akan diputuskan MK hari ini.

Dia berharap, ketuk palu MK bukan merupakan palu godam melainkan palu emas yang akan memberikan cahaya bagi demokrasi. “Seperti ditegaskan Ibu Kartini habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus menerus oleh generasi bangsa Indonesia,” terang Hasto dalam keterangan resminya kemarin.

Pembacaan putusan MK terkait PHPU Pilpres berbarengan dengan perayaan Hari Kartini. Hasto mengatakan, banyak pelajaran yang bisa diambil dari perjuangan RA Kartini. Bahkan, lanjut Hasto, apa yang diperjuangkan RA Kartini menjadi spirit dan mengilhami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan.

Tidak hanya itu, kata politisi asal Jogjakarta itu, relevansi pemikiran RA Kartini jugamengilhami para guru besar, para tokoh pro demokrasi, kelompok civil society, hingga elemen kepartaian yang terus berjuang bagi tegaknya konstitusi, demokrasi, dan keadilan dalam pemilu dari abuse of power Presiden Jokowi.

Hasto menegaskan, penyalahgunaan kekuasaan terjadi setelah manipulasi hukum di MK dan berhasil meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres. “Dengan spirit RA Kartini, kekuatan kebenaran percaya bahwa kegelapan demokrasi akan menjadi terang yang menyingkirkan sisi-sisi gelap kekuasaan,” pungkas Hasto.

Tim Hukum Prabowo-Gibran selaku pihak terkait, Hendarsam Marantoko optimis MK akan menolak peemohonan. Keyakinan itu didasarkan fakta persidangan yang menunjukkan baik paslon 1 maupun 3 kesulitan membuktikan argumentasinya. “01 dan 03 masuk ke hal-hal yang sifatnya kualitatif,” ujarnya.

Padahal jika merujuk UU 7 tahun 2017, kewenangan MK spesifik pada kuantitatif yakni perselisihan hasil pemilu. Sikap itu juga telah MK tegaskan dalam memutus PHPU tahun 2019. Adapun persoalan pelanggaran menjadi kewenangan Bawaslu. “UU sudah menyatakan jelas kanalisasinya. Tidak perlu lagi ada tafsir,” imbuhnya.

Semantara itu, Prabowo maupun Gibran, hingga kemarin belum diketahui apakah akan hadir atau tidak. Tim Hukum Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid mengatakan, kehadiran paslon dalam persidangan bukan kewajiban. “Bersengketa di MK itu pada hakekatnya telah dimandatkan atau diwakili tim kuasa hukum,” ujarnya.

Dari pihak termohon, KPU RI optimis permohonan PHPU akan ditolak. Komisioner KPU RI Idham Holik meyakini, Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tetap sah. Sebab, KPU telah melaksanakan pemilu sesuai ketentuan. “KPU telah menjawab dan menyerahkan alat bukti sesuai atutan hukum dan fakta,” ujarnya. Meski demikian, Idham menegaskan akan menghormati apapun keputusan MK.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berkomentar senada. Apapun yang diputuskan oleh MK, pihaknya akan menghormati dan mentaatinya. “Ditolak ataupun diterima, Badan pengawas pemilu harus siap,” ujarnya di Kantor Bawaslu.

Kalaupun diterima dan harus melakukan pemungutan suara ulang, Bagja menilai tidak ada persoalan. Pihaknya siap melakukan pengawasan sesuai perintah. Sebab, Bawaslu tunduk pada undang-undang dan putusan peradilan.

Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, dari sisi prosedur penanganan perkara, MK menunjukkan sisi progresifitasnya. Setidaknya, ada tiga hal yang positif. Pertama, MK memberi ruang fleksibilitas kepada pemohon untuk menentukan ahli dan saksinya sesuai kebutuhan masing-masing.

”Yang penting jumlah ga lebih 19. Ini ikhtiar MK mengelaborasi pembuktian,” ujarnya. Kedua, untuk kali pertama dalam PHPU MK memanggil pihak lain yakni empat menteri dan DKPP dalam persidangan. Hal itu, lanjutnya, menunjukkan MK mencoba menggali hal substansi dan tidak terpaku pada perselisihan suara.

Ketiga, MK juga untuk pertama kalinya memberi kesempatan para pihak menyampaikan kesimpulan. Dari kesimpulan, para pihak diberi ruang untuk menarik benang merah dari semua rangkaian persidangan. Ketiga terobosan itu, dinilai positif dari sisi prosedural beracara.

Terkait putusan nanti, Titi menilai kejutan bisa saja muncul. Namun dia menduga, kejutan paling maksimal hanya sebatas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah-daerah yang disinyalir terjadi kecurangan masif. “Kejutan paling mungkin PSU di beberapa wilayah,” imbuhnya.

Untuk putusan diskualifikasi, dia menilai kansnya cukup berat. Sebab harus diakui, MK juga punya andil dalam melegalkan pencalonan Gibran. Sehingga peluang menganulirnya kecil.

Titi menambahkan, putusan MK dipastikan tidak akan memuaskan semua pihak. Namun yang terpenting, dalam memutus perkara MK harus berpegang pada landasan hukum dan logika yang kokoh. Dengan begitu, ketidakpuasan pihak tertentu bisa dinetralisir. “Karena MK punya argumen yang akuntabel,” jelasnya. (far/lum/ygi/lyn/jpg)

1...549550551...15,598Page 550 of 15,598

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor