MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahapan lelang jabatan eselon II Pemprovsu menunggu arahan Gubernur Edy Rahmayadi. Pasalnya hingga kini, Gubsu belum menyampaikan kebutuhan lelang jabatan sesuai hasil asesmen eselon II yang sudah diterimanya.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu, Syahruddin Lubis mengakui, memang sampai Maret 2019 ini sudah ada lima jabatan eselon II lowong di lingkungan Pemprovsu karena pejabatnya pensiun atau masuk purna bakti.

“Seperti Dinas Perhubungan sudah diisi Pak Jumsadi sebagai pelaksana tugas kepala dinasn

lalu Biro Hukum juga sekarang kosong, Inspektorat dirangkap Pak Arsyad Lubis, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) dirangkap Pak Zonny Waldi, serta posisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dirangkap Pak Elisa Marbun,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (13/3).

Meski terhitung sudah ada lima jabatan pimpinan eselon II yang lowong saat ini, lanjut dia, itu masih terlalu sedikit bila harus dibuka open bidding atau lelang jabatan. “Soal waktunya kapan inilah, semua keputusan ada di pimpinan. Kalau kami mengikuti arahan saja. Dan sejauh ini memang belum ada arahan apapun,” katanya.

menurutnya, dalam tahun ini terdapat sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprovsu yang juga menyusul pensiun. Antara lain Amran Uthe, Kadiskop dan UMKM, Kadinkes Agustama dan Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah, Ferlin Nainggolan.

“Hasil asesmem yang sudah sama beliau (Gubsu, Red), tentu akan dikombinasikan atau dianalisis sesuai kebutuhan pejabat yang sudah ataupun mau pensiun nantinya. Dengan demikian setelah itu baru dapat dibuka open bidding. Tapi untuk pergantian atau mutasi jabatan, kami juga belum tahu informasinya kapan,” ucapnya.

Gubsu Edy Rahmayadi yang ingin dikonfirmasi perihal ini, sedang berada di Jakarta. Namun ia sebelumnya memberi sinyal, bahwa Maret ini dirinya dan Wagub Musa Rajekshah (Ijeck), bakal melakukan mutasi jabatan eselon II tersebut.

“Memang aturannya begitu, setelah enam bulan (baru bisa lakukan mutasi). Kalian (wartawan) pasti tahu itu,” kata Edy menjawab wartawan, usai menggelar silaturahmi dengan insan pers di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (1/3).

Diketahui, Edy dan Ijeck dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubsu dan Wagubsu periode 2018-2023 di Istana Negara Jakarta, 5 September lalu. Sesuai ketentuan yang tertuang pada Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10/ 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat dilingkungan pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Pergantian pejabat ini juga harus mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.

Namun sayang, mengenai waktu pergantian pejabat ini, Gubsu Edy belum mau memberi jawaban gamblang. Dia hanya menyatakan akan segera melakukan hal tersebut jika sesuai aturan memang sudah diperbolehkan. “Pokoknya setelah enam bulan saya dilantik,” tegasnya.

Edy dan Ijeck sudah melakukan tahap asesmen terhadap semua pejabat eselon II dilingkungan Pemprovsu awal Februari lalu. Mekanisme tersebut diyakini banyak pihak dan juga publik, bertujuan melihat kemampuan para perangkatnya sebelum menempatkan orang tersebut di jabatan yang baru. Gubsu Edy juga sebelumnya menyatakan, dalam rangka menyusul kabinet baru dijajaran OPD Pemprovsu, ingin orang yang ditempatkan memang memiliki rekam jejak yang sesuai dengan dasar keilmuan dan pengalaman.

“Sudah pasti yang pertama soal track record orangnya. Makanya sudah kita lakukan asesmen (penilaian eselon II). Harus sesuai nanti orang yang mau ditempatkan untuk memimpin OPD, saya tak mau coba-coba,” katanya.

Pejabat yang selama ini tidak sesuai membidangi OPD, kata dia, akan diganti paskapenilaian yang sudah dilakukan selama dua hari tersebut. “Tapi kalau sesuai buat apa diganti, carinya saja susah,” katanya.

Begitupun untuk posisi pejabat yang lowong karena memasuki masa purnabakti atau pensiun, dirinya menyebut pasti akan dibuka proses lelang jabatan atau open bidding. “Ya, pasti. Untuk yang lowong akan dilelang. Dan saya pastikan paling penting track record-nya harus sesuai,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) didesak untuk kembali memfungsikan transportasi penumpang perlintasan Medan- Belawan. Desakan itu disampaikan tokoh masyarakat Medan Utara, Awalludin, Rabu (13/3).

Pria akrab disapa Awel menjelaskan, kereta api adalah tranportasi massal yang mudah dijangkau masyarakat menengah ke bawah. Artinya, akomodasi ini tergolong humanis, praktis dan sehat bagi masyarakat umum.

Untuk perlintasan Medan – Belawan, lanjut Awel, PT KAI tidak lagi mengoperasikan gerbong penumpang sehingga sangat merugikan masyarakat di ujung Utara Kota Medan, khususnya Belawan. “Tidak ada alasan bagi PT KAI untuk tidak mengoperasikan kembali. Ini adalah angkutan rakyat, jadi sudah sepatutnya diaktifkan kembali. Karena ini mendorong segala aspek dari sisi kemacetan, perekonomian, destinasi wisata dan menggali nilai sejarah untuk masyarakat di Belawan,” tegas Awel.

Ketua DPD Bapillu PAN Kota Medan ini, mendesak kepada Pemko Medan turut mendorong pengoperasian kereta api lintasan Medan – Belawan. Agar terwujudnya perkembangan percepatan pembangunan di Medan Utara.

“Dengan aktifnya kembali kereta api penumpang, akan membuka jalur alternatif Medan – Belawan. Sehingga, mengurangi kemacetan serta menambah pendapatan bagi PT KAI sendiri. Kita ingin, Pemko Medan dan PT KAI untuk bisa bersinergi memikirkan ini,” ucap Awel.

Diungkapkannya, keberadaan jalur kereta api Medan – Belawan sudah ada di zaman penjajahan. Tujuannya, kereta api itu untuk dijadikan sarana akomodasi bagi penumpang, bukan untuk jasa angkutan bisnis berjalan saat ini sebagai kepentingan bisnis bagi pelaku usaha.

“Banyak nilai sejarah bisa kita ambil dari sini, kereta api penumpang ini akan bisa memperkenalkan kebudayaan Belawan dan kearifab lokal bagi masyarakat luar. Dengan adanya kereta api penumpang, akan mendongkrak orang luar untuk datang ke Belawan,” kata Awel.

Harapan politisi PAN ini, PT KAI harus mampu menjawab keinginan masyarakat kota Medan khususnya Medan Utara. Sehingga dapat membuka pertumbuhan ekonomi, pariwisata, bisnis dan sejarah di kota pelabuhan tersebut.

“Ini harus segera dianlisa, karena Belawan merupakan pusat industri yang bisa membuka peluang bisnis bagi PT KAI yang sangat menjanjikan sebagai perusahaan usaha milik negara, dengan berfungsinya kereta api penumpang, akan memberikan keuntungan ke segala aspek,” tegas Awel.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Medan, M Nasir mengatakan hal yang sama. Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Medan mengungkapkan, kehadiran kereta api penumpang akan membukan peluang pertumbuhan ekonomi usaha mikro dan mempercepat pembangunan di Utara kota Medan.”Ini adalah peluang baik, kepada PT KAI diminta serius dan optimis mengoperasikan kembali jalur penumpang. Ini akan menjadi icon untuk masyarakat Belawan,” kata Nasir.

Selain itu, kehadiran kereta api penumpang, akan mewujudkan sinergitas transportasi darat dan laut bagi penumpang KM Kelud. Sehingga, angkutan massal ini mudah dijangkau dan dinikmati masyarakat secara umum. Untuk itu, Pemko Medan juga kita dorong untuk berkordinasi agar kereta api penumpang kembali diaktifkan.

“Terwujudnya pekembangan di Medan Utara harus didukung semua aspek. Sepeti kereta api merupakan salah satunya, untuk itu Pemko Medan harus berperan juga, agar pengoperasian kereta api ini dapat terwujud,” pungkas wakil rakyat dari Medan Utara ini. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selaku pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan dan masyarakat, Kepala Lingkungan (Kepling) dituntut mampu memberikan kerukunan hidup antar warga.

Demikian dikatakan  anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar Tengku Eswin ST dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, di Jalan Young Lanah Hijau Lingkungan 4 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan  Medan Marelan, Minggu (10/2) lalu.

Dikatakan Eswin, Kepling diangkat oleh camat atas usulan lurah dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat. Pengangkatan Kepling berlaku pada kawasan perumahan dan pemukiman. Kepling dapat diangkat langsung oleh camat atas usulan lurah yang domisilinya berada dalam wilayah kelurahan atau wilayah kelurahan lain dalam satu kecamatan dengan masa jabatan tiga tahun.

Dalam sosialisasi yang dihadiri ratusan konstituen, Kepling Fuad Usman dan Staff Kelurahan Labuhan Deli Ridwan itu, anggota dewan yang duduk di Komisi B ini banyak memaparkan tentang pedoman dan mekanisme pengangkatan,  tugas dan tanggungjawab Kepling.

“Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon Kepling, yakni persyaratan umum dan persyaratan administrasi, diantaranya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan paling rendah SMA Sederajat, berusia 23 tahun sampai dengan 55 tahun saat pencalonan, penduduk lingkungan setempat dan berkelakuan baik, jujur, dan adil,” ujarnya.

Sedang persyaratan administrasi lanjut Sekretaris Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 57 Medan ini

diantaranya surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan tidak terlibat narkoba dari rumah sakit pemerintah dan lainnya.

Kepling, kata Eswin, berkewajiban melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dan kerukunan hidup antara warga dan kebersihan lingkungan. ”Kepling juga diminta membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat, penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Camat maupun Lurah sesuai dengan fungsinya,” pungkas Eswin.

Dalam Perda ini juga diatur jumlah penduduk dan luas wilayah. seperti Pasal 9 disebutkan pembentukan satu lingkungan wajib memiliki jumlah penduduk 150 KK. Sedangkan Pasal 10 ditetapkan pembentukan satu lingkungan memiliki luas wilayah minimal 1 Ha.

Untuk diketahui Perda Kota Medan No 9 tahun 2017 yang terdiri 28 Pasal dan XIV BAB ini bertujuan sebagai pedoman memberikan kepastian hukum terhadap kinerja tugas dan fungsi Kepling. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan karyawan rumah sakit Sari Mutiara yang tergabung dalam Serikat Pekerja Multi Sektor (SPMS) Sari Mutiara menggelar aksi demo ke kantor DPRD Sumatera Utara. Mereka melakukan long march ke kantor dewan itu untuk menyampaikan aspirasinya.

“Kami mohom kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat agar mau membela hak kami, karena selama ini kami diupahi dengan tidak layak oleh rumah sakit Sari Mutiara. Kami dibayar dengan upah dibawah Upah Minimum Kota (UMK) Medan. Untuk pelanggaran itu kami meminta agar pihak perusahaan dipidanakan, ini sudah masuk tindak pidana ketenagakerjaan,” teriak Koordinator Aksi, Suaedah di depan pintu gerbang kantor DPRD Sumut, Rabu (13/3).

Suaedah juga mengatakan, sejak 20 Februari 2019 kemarin, sebanyak 110 karyawan Sari Mutiara Medan nasibnya menjadi tidak jelas. “Sekarang sudah tak jelas lagi status Sari Mutiara.Tak ada pemberitahuan pihak manajemen sama kami kalau rumah sakitnya tutup. Tak ada operasional sama sekali. Kami mau masuk ke dalam pun tak bisa, malah kami diusirn

pintu gerbangnya sama jalan masuk menuju rumah sakitpun ditutup total,” kata Suaedah lagi.

Dalam satu tahun terakhir, lanjut Suaedah, kondisi pasien yang berobat ke RS Sari Mutiara sangat sepi. Karenanya, pihak rumah sakitpun melakukan mutasi terhadap para karyawan. Namun, dalam satu bulan terakhir, kondisi sepinya pasien yang berobat semakin menjadi. Hingga akhirnya, rumah sakit itu tidak lagi beroperasi sejak 20 Februari.

“Gara-gara itulah semua karyawan, mulai dari bidan, perawat, orang-orang di administrasi, Satpam dan yang lain-lain jadi tidak bekerja lagi. Tapi herannya, sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pihak manajemen tentang nasib kami,” kata dia.

Tak lama kemudian, pihak komisi E DPRD Sumut, yakni Wakil ketua Komisi E, H Syamsul Qadri Marpaung dan Sekretaris Komisi E, Siti Aminah Peranginangin pun turun untuk menemui mereka. Baik Syamsul dan Siti sama-sama berjanji akan memperjuangkan nasib karyawan rumah sakit Sari Mutiara.

“Kami sudah dengar dan sudah menerima apa yang menjadi aspirasi kalian. Bulan April nanti kami akan mengundang pihak rumah sakit Sari Mutiara dalam rapat komisi E. Kita akan bahas dan cari solusinya. Tapi kalau nanti pihak rumah sakit tidak juga mau memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan yang ada, barulah nanti kami akan rekomendasikan untuk dipidanakan,” tegas Syamsul Qadri dan Siti Aminah.

Seperti diketahui, aksi demonstrasi yang dilakukan dengan long march pertama kali dilaksanakan 1 Maret lalu ke kantor Disnaker Sumut. Lalu, mereka juga sudah melakukan hal yang sama ke kantor Gubsu. Kemarin, mereka mendatangi kantor DPRD Sumut untuk meminta wakil rakyat agar mengawasi aduan yang telah mereka sampaikan kepada Gubernur untuk ditundaklanjuti kembali ke Disnaker Sumut. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penertiban reklame bermasalah saat ini belum maksimal, meski sudah 2 ribu lebih reklame bermasalah yang ditumbangkan. Bahkan, Satpol PP diniilai tebang pilih dalam menertiban papan reklame. “Masih banyak memang yang tersisa, dan itu bukan hanya milik satu orang (pengusaha) saja. Kita akan terus melanjutkan penertiban,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Medan Sofyan yang ditemui sesuai menghadiri Musrenbang RKPD Kota Medan 2020 di Hotel Emerald Garden, kemarin.

Disinggung mengenai kendala di lapangan kenapa hingga kini belum ditumbangkan seluruhnya reklame bermasalah, Sofyan mengaku tidak ada kendala berarti. Hanya keterbatasan personil, sehingga penertiban dilakukan secara bertahap atau menunggu waktu. “Terus kita lakukan penertiban, dan kita tidak berhenti. Akan tetapi, personil butuh istirahat makanya dilakukan bertahap,” akunya.

Sofyan mengatakan, dalam menertibkan reklame bermasalah harus tebang dan pilih. Sebab, jika ditebang semua tanpa pilih-pilih yang berizin tentu bermasalah. “Kita tidak tebang pilih, tetapi tebang dan pilih. Artinya, yang ilegal atau bermasalah kita tebang,” katanya.

Ia berdalih, penertiban reklame yang dilakukan pihaknya tidak ada pilih kasih. Jika itu terjadi, tentu menimbulkan kesenjangan. “Penertiban reklame ini ibarat kasih sayang dalam sebuah keluarga. Tidak boleh pilih kasih terhadap anak, karena pasti marah anak,” pungkasnya.

Kata dia, selain penegakan peraturan, penertiban reklame bermasalah juga dilakukan dalam upaya mendukung penataan kota lebih baik lagi. “Keberadaan reklame bermasalah selama ini sangat mengganggu estetika kota,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman membantah disebut pihaknya melakukan tebang pilih dalam penertiban reklame liar. Kata Wiriya, pihaknya tak pandang bulu terhadap reklame yang bermasalah. “Penertiban reklame bermasalah akan terus dilakukan sampai tuntas. Memang tidak bisa sekaligus, melainkan secara bertahap. Kalau kami yang bongkar materialnya akan disita. Makanya, ada beberapa pengusaha minta dispensasi untuk membongkar sendiri,” ujarnya.

Diutarakan Wiriya, meski diberi dispensasi namun kenyataannya pengusaha yang membongkar sendiri reklamenya tidak menurunkan seluruh material. Artinya, masih ada yang disisakan seperti tiang masih berdiri tegak. “Jadi, kalau masih ada material reklame yang tersisa setelah dibongkar sendiri, maka kami akan bongkar,” tegas dia. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Kamtibmas (AMPK) Sumut mendukung kinerja Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat Negara dalam memelihara Kamtibmas.

“UU No.2 tahun 2002 tentang Polri menyebutkan, bahwa Tupoksi kepolisian adalah sebagai alat negara untuk menjaga Kamtibmas. Keberhasilan itu harus didukung”, ucap koordinator aksi, Saharuddin di depan Kantor DPRD Sumut, Rabu (13/3) siang.

Sebelum menuju DPRD Sumut, Aliansi Masyarakat Peduli Kamtibmas Sumut, telah melakukan aksi simpati di seputaran simpang majestik, Medan Petisah.

Dalam hal ini, mereka mendukung Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Agus Andrianto, SH, MH terkait dengan kinerjanya yang dinilai sangat baik.

“Lihatlah sekarang, penertiban reklame diMedan, dugaan kebocoran anggaran, penertiban penyalahgunaan kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi kebun sawit dan banyak lagi kinerja pak Kapolda hang patut kita apresiasi”, katanya lagi.

Selain itu, menurut AMPK, Kapolda Sumut juga tegas dalam penegakan hukum. “Beliau sangat peduli dan lebih mengedepankan kondusifitas serta Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban masyarakat) di wilayah hukum Sumatera Utara, apalagi ini tahun politik jelang dan masa Pemilu. Kami di sini bukan sedang berkampanye tentang 01 atau 02, tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yakni ketertiban umum didalam masyarakat. Itu yang jauh lebih penting”, katanya.

Mereka juga mengungkapkan harapannya, agar Polri dan TNI menjaga Netralitasnya dalam Pilpres kali ini.

“Namun kami tak lupa mengingatkan, agar bapak-bapak Polri dan TNI jangan lupa untuk bersikap netral”, ungkapnya.

Pantauan Sumut Pos, massa Aliansi Masyarakat Peduli Kamtibmas Sumut meminta agar ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman untuk mau turun dan menemui mereka. Namun hingga aksi selesai, Ketua DPRD maupun perwakilannya tidak ada yang datang untuk menghampiri mereka. (mag-1/han)