SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Tim Densus 88 Antiteror menangkap tiga terduga teroris dari jaringan Jamaah Ansharut Dhaulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pancuran Bambu, Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Ketiganya yakni Upang alias Husain alias Abu Hamzah, Abdul Khoir alias Ameng, dan istrinya Halimah.

Kepolisian terus melakukan sterilisasi di lokasi ledakan bom serta rumah para terduga teroris. Polisi juga menemukan bahan peledak dengan jumlah yang mencengangkan. Sejumlah bom ditemukan siap diledakkan.

SELAIN kediaman Upang alias Tupang alias Abu Hamzah, polisi juga menggeledah kediaman Abdul Khoir alias Ameng di Jalan Sisingamangaraja, Gang Gambolo, Sibolga Sambas. Dari sana, tim Gegana menemukan bahan baku bom seberat 300 kilogram.

Menurut seorang sumber yang tidak ingin identitasnya disebutkan, bahan baku bom itu ditemukan dari bawah tanah dalam rumah tersebut. “Ditanam di dalam tanah di bawah lantai dekat saluran air dalam rumah,” ujarnya.

Disebutkan, bahan baku bom itu tak hanya ditanam, namun bagian atasnya dicor. “Jadi memang posisinya itu persis di dekat pipa pembuangan air dalam rumah itu. Bagian atasnya dicor. Setelah ditemukan, Tim Gegana langsung membawa bahan baku itu naik mobil,” kata sumber.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto dalam keterangannya membenarkan adanya bahan baku bom sebanyak 300 kilogram yang sudah diamankan. “Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, kalau barang bukti itu bisa dikumpulkan, kira-kira hasilnya 300 kilogram bahan jadi. Kalau mereka bisa merakit-merakit dan meramu bahan-bahan yang ada, sekitar 300 kilo,” ungkap Agus.

Menurut Kapolda, kejadian di Sibolga ini merupakan pengembangan penangkapan Densus 88 jaringan ISIS di Sumatera. “Densus bergerak, dan ditangkap satu terduga di Lampung dengan pengembangan di Sibolga,” ujarnya.

Agus menambahkan, ada bom lontong yang sudah siap diledakkan setiap saat oleh para terduga teroris. “Dari hasil penyelidikan, di lokasi tersebut sudah dirakit bomnya. Sewaktu-waktu bisa langsung diledakkan oleh pemegang pemicunya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kapolda memastikan sudah tiga terduga teroris yang diamankan. Meski demikian, pihaknya masih akan terus melakukan pengembangan untuk memastikan tidak ada pelaku lainnya. “Di luar yang di Lampung, ada tiga yang kita tangkap di Sibolga dan masih dilakukan penyidikan oleh Densus 88 gabungan dengan personel Polda Sumut. Mudah-mudahan kalau ada pengembangan, segera kita bisa lakukan penindakan terhadap pelaku yang masih ada di wilayah Sumatera Utara. Namun untuk wilayah Sibolga sudah aman,” pungkasnya.

Terdengar Ledakan Berulang

Hingga kemarin sore, sepanjang Jalan Cendrawasih masih steril dari aktivitas masyarakat. Tidak ada warga yang diperbolehkan lalu lalang di sana. Begitu juga para awak media yang dibatasi dan hanya bisa menjangkau posko penjagaan yang didirikan pihak Kepolisian sekitar 100 meter dari rumah terduga teroris.

Selain menggeledah rumah Upang dan Ameng, Tim Densus 88 juga menggeledah rumah milik keluarga marga Simanjuntak di Jalan Kutilang, Kelurahan Aek Habil, Sibolga Selatan. Pantauan di lokasi, Tim Densus 88 mulai bergerak sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (13/3). Lokasinya berjarak kurang lebih 8 km dari rumah Uppang.

Tim Densus datang dengan peralatan lengkap ke lokasi kedua ini. Tim juga membawa robot penjinak bahan peledak. Tak lama setelah tim beserta robot penjinak bom masuk ke area rumah, terdengar beberapa kali ledakan. Di sana, Polisi meledakkan (disposal) benda diduga bom milik terduga teroris. Dari pemeriksaan yang dilakukan, petugas dikabarkan menemukan baju anti peluru.

“Sekitar pukul 08.00-09.00 WIB, ada benda-benda yang diduga bom dilakukan penetrasi dan dijinakkan dengan cara diledakkan oleh Tim Gegana Brimob,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (13/3).

Dedi menjelaskan, terduga pelaku teroris yang diamankan di Lampung dan Kota Sibolga ini, menargetkan sasaran aksi bom bunuh diri kepada aparat kepolisian. Namun, aksi tersebut berhasil dicegah.

Untuk di Lampung, Polisi mengamankan R alias P, Sabtu (9/3) lalu. Kemudian di Kota Sibolga mengamankan Husain alias Upang alias Abu Hamzah dan dua rekannya secara terpisah.”Ini rangkaian penangkapan pelaku terorisme R alias P yang ada di Lampung pada Sabtu lalu,” jelas Dedi.

Aparat kepolisian, mengamankan barang bukti termasuk, sejumlah bom rakitan dari pipa paralon berhasil disita. Dedi mengatakan pihaknya terus mengembangkan kasus terorisme tersebut.

“Karena di Sibolga cukup banyak dan sudah terakit dan yang belum terakit. Untuk tujuan mereka adalah untuk Amaliah. Dimana sasarannya adalah aparat keamanan,” sebut Jendral berbintang satu itu.

Dedi juga menjelaskan identifikasi sementara, bom digunakan adalah bom lontong dirangkit menggunakan pipa paralon. Yang berisikan potasium, serpian besi, paku dan baut. “Di Lampung kita menemukan rangkaian bom yang sama. Cuma yang di Lampung bom lontong tidak sebanyak yang di Sibolga,” sebut Dedi.

Dia juga memastikan, Presiden Joko Widodo tetap melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada 15-17 Maret mendatang.

Direncanakan, Jokowi akan menghadiri sejumlah agenda di Sumut. Diantaranya peresmian Pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) di Batubara dan meresmikan Pelabuhan Sibolga pada 17 Maret. Jokowi juga akan menghadiri silaturahmi dengan tokoh adat setempat.

“Tetap pasti (datang Jokowi). Aman. Situasi dapat kita kendalikan,” tegas Dedi.

Dia juga memastikan, pengamanan dilakukan oleh tim Paspampres sesuai dengan SOP dan super ketat dan aman bagi orang nomor satu di Tanah Air itu. Begitu juga, penindakan juga tetap dilakukan dalam pemberantasan terorisme. “Pelaku teror ini tidak melihat waktu dan tempat dia akan berjuang sepanjang tahun. Karena itu, kita sudah memiliki undang-undang 5 tahun 2018 polisan melakukan tindakan perpentif straight kita melakukan langkah-langkah mitigasi secara maksimal secara proaktif untuk mencegah aksi terorisme,” tandas Dedi.

Tak Berkaitan dengan Pilpres

Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras Polri, khususnya Densus 88, yang mengungkap teroris di Sibolga. Jokowi memastikan bom tersebut tak terkait Pilpres 2019. “Ini (bom di Sibolga) dimulai dari pengungkapan teroris yang ada di Lampung, nggak ada kaitannya dengan pilpres,” kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/3).

“Kita mengapresiasi kerja keras Polri, terutama Densus 88, yang telah membuka dan menangkap jaringan (teroris), baik yang ada di Sibolga, yang ada di Lampung, dan yang ada di tempat lain. Ini pengembangan dari penangkapan yang di Lampung dan kita lihat memang barangnya berupa bom itu ada,” imbuhnya.

Jokowi berharap, ke depan, Polri dapat mengembangkan dan menangkap jaringan teroris lain. Dia menegaskan teroris berbahaya bagi keamanan negara. “Sel-sel yang masih ada tersisa yang belum ketemu dapat segera (ditangkap). Ini berbahaya bagi negara ini, keamanan negara kita, kalau masih ada teroris-teroris yang menyimpan bom seperti itu. Saya sampaikan harus ada sebuah tindakan yang tegas terus tanpa henti, segera semuanya bisa normal,” tuturnya.

Jokowi mengaku prihatin ada masyarakat dan aparat yang menjadi korban bom di Sibolga. “Kita juga ikut prihatin rupanya ada masyarakat maupun dari aparat kita karena bom yang meledak kemarin,” ucapnya.

Senada dengan Presiden, Kapolda Sumut Agus Andrianto juga memastikan, peristiwa di Sibolga ini tak berkaitan dengan Pemilu 2019.

Jendral bintang dua ini mengatakan kalau penggerebekan tersebut memang sudah menjadi target Densus 88. “Tidak ada kaitannya,” ungkap Agus.

Menurutnya, ketiga pelaku yang diamankan merupakan jaringan yang sudah dipantau oleh satuan khusus Mabes Polri penanganan anti terorisme. “Mereka yang diamankan itu sudah dipantau oleh Tim Densus 88 Antiteror. Ini adalah jaringan pelaku yang berkaitan dengan penggerebekan di Lampung sebelumnya yang berafiliasi dengan ISIS,” katanya.

Untuk pengamanan Pemilu 2019, ia mengaku pihaknya sudah mempersiapkan teknisnya sesuai persiapan mereka. “Untuk pengamanan Pemilu 2019 sudah sesuai tahapan yang ada,” sebutnya.

Sementara untuk penanganan aksi teror yang ada di Sumut, Agus menegaskan antara Densus 88 dan Satgas Polda Sumut tidak berjalan bersama. “Kerjanya berbeda, tergantung pemantauan jaringan (terorisme),” pungkas Agus.

Pengaruh Pencucian Otak

Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk mengutuk aksi peledakan bom terduga teroris di wilayah yang dipimpinnya itu. Menurutnya, aksi yang terjadi itu kemungkinan akibat adanya doktrin dari pihak-pihak di luar daerah tersebut. “Ini mungkin pengaruh pencucian otak dari luar mungkin masuk ke sini, dan ini sangat kita sayangkan dan mengkutuk cara-cara ini, yang tidak berprikemanusiaan seperti ini,” ujar Syarfi kepada wartawan saat meninjau posko pengamanan di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Rabu (13/3).

Adanya terduga teroris di wilayah itu, Syarfi mengaku sangat prihatin dan tidak pernah terbayang akan hal itu terjadi, dimana selama ini Kota Sibolga dikenal dengan tingkat keamanan kerukunan umat beragamanya dan persaudaraannya sangat erat sekali. “Tidak pernah kita bayangkan ada peristiwa seperti ini, yang ada pelaku teroris, atau pelaku menyimpan bom,” katanya.

Atas peristiwa itu, Syarfi berharap masyarakat dapat memercayakan kepada aparat keamanan untuk menanganinya. “Harapannya kepada masyarakat agak tenang, percayakan kepada aparat keamanan, saya yakin dan percaya aparat keamanan kita baik Kepolisian maupun TNI, mampu mengatasi ini, terbukti sudah diatasi dan meminimalkan korban,” ucapnya.

Ke depan, lanjut Syarfi, Kepling dan Lurah akan diperintahkan untuk meningkatkan agar mendeteksi semua tamu maupun warga yang mengontrak rumah di wilayah masing-masing. “Sekaligus upaya kita kedepan juga akan sosialisasi kepada masyarakat, dan kemudian pemuka agama, dan habis ini juga saya akan meningkatkan perintah kepada Kelurahan dan Kepling untuk segera mendeteksi semua tamu, semua orang yang mengontrak, mendeteksi semua orang yang tinggal di Kelurahan masing-masing,” tegasnya.

“Kenali wajah masyarakat, kenali dimana dia tinggal dan siapa namanya, apa pekerjaannya, sehingga dengan demikian kita tau persis dari awal kita tau orang ini siapa,” tambahnya. (dvs/gus/ts/dc/int/dh/smg)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Paling lama awal April mendatang, seluruh calon aparatur sipil negara (CASN) yang lulus formasi Pemprovsu, sudah bertugas dan ditempatkan sesuai lokasi pemda yang dipilih sebelumnya.

“Sebelum pemilu (17 April) mereka sudah penempatan. Apalagi kan sekarang semua pakai aplikasi. Jadi prosesnya tidak lama,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Syahruddin Lubis, menjawab Sumut Pos, Rabu (13/3).

Saat ini, jelasnya, tahapan NIP dari BKN Regional VI Medan masih berlangsung. Pihaknya memprediksi, NIP khusus CASN Pemprovsu akan kelar bulan Maret ini. “Sedang proses daftar ulang pemberkasan atau verifikasi. Saya kira sudah final dan bulan tiga ini juga sudah selesai,” katanya.

Setdaprovsu baru akan memproses surat keputusan gubernur untuk CASN, setelah menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) mereka dari Badan Kepegawaian Negara.

Pihaknya berharap, persetujuan NIP dari BKN Regional VI Medan atas CASN Pemprovsu segera rampung, supaya mereka dapat menindaklanjutinya. “Kami juga paham bahwa banyak sekali data yang mesti BKN input dan kerjakan. Itukan di scan satu persatu lagi berkasnya, makanya lama. Jadi kami tinggal menunggu nota persetujuan dari NIP dari BKN saja,” katanya.

Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan belum dapat dikonfirmasi lagi sekaitan perkembangan NIP CASN ini. Sebelumnya dia menyebutkan, untuk 7.514 pengusulan NIP CASN, yang sudah rampung dikerjakan sebanyak 3.003 NIP. “Selebihnya masih dalam proses dan kelengkapan dokumen,” tuturnya.

Sebelum NIP tersebut diberikan, para kepala daerah mesti menerbitkan SK terhadap CASN yang telah lulus tersebut. “Tahapan ini dilakukan setelah pemberkasan selesai semua dilakukan dan diserahkan ke kami datanya,” katanya.

Selanjutnya setelah SK dari masing-masing kepala daerah selesai dan diterbitkan, barulah CASN resmi menjadi seorang abdi negara dan siap menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. “Kita harap Maret ini sudah bisa diberikan SK itu sekaligus kami nanti berikan NIP-nya, dan selanjutnya mereka bisa segera bertugas,” katanya.

Diketahui, Pemprovsu sendiri menyerahkan 1.028 berkas CASN ke BKN Regional VI Medan dari jumlah CASN yang lulus sebanyak 1.032 orang. Empat orang dinyatakan tidak menyerahkan berkas karena tahu akan ditempatkan ke Nias.

SK CASN Binjai Tunggu NIP

Senada dengan BKD Setdaprovsu, Surat Keputusan 88 orang yang dinyatakan lulus sebagai CASN Kota Binjai, juga bakal diserahkan setelah NIP rampung diterbitkan BKN. Sejauh ini, Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai masih menunggu proses penerbitan NIP oleh BKN.

“Buat NIP itu lama, yang buat itu BKN. Prosesnya dikelola oleh BKN,” jelas Kepala Bidang Kepegawaian dan Mutasi BKD Binjai, Hendra Januar, Rabu (13/3).

Menurut Hendra, BKD Binjai hanya dapat menunggu BKN. Soalnya, BKN semua yang mengelola penerbitan NIP tersebut. “Nanti kalau sudah terbit (NIP) dari BKN, diserahkan daerah-daerah untuk di-SK-kan,” sambung Hendra.

Nantinya, SK 88 CASN yang dinyatakan lulus ini akan diserahkan berbarengan dengan NIP. “Kenapa lama? Karena harus harmonisasi juga dengan Kementerian Keuangan. Kalau sudah ada NIP, tentukan juga berhak mereka digaji. NIP juga sebagai dasar penerbitan SK CASN juga,” tandas Hendra.

Semua Daerah Masih Menunggu

Terpisah, Kepala BKD Kota Tebingtinggi, Syaiful Fahri MSI, juga mengatakan bahwa penerbitan NIP dan SK CASN Kota Tebingtinggi tahun 2018, masih menunggu petunjuk dari Menpan RB. “Sampai saat ini belum ada petunjuk dari Menpan,” bilang Fahri, Rabu (13/3).

Pemko Tebingtinggi melalui BKD, terus melakukan kordinasi dengan pihak Menpan.

Tentang hasil ujian PPPK Tebingtinggi, pihak BKD juga masih menunggu keputusan dari Menpan. Menurutnya, hampir semua daerah di indonesia masih menunggu informasi dari kementerian terkait.

“Dalam hal ini Pemko Tebingtinggi melalui BKD tetap bersabar dalam menunggu keputusan Menpan,” bilangnya. (prn/ted/ian)

Pasalnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kaiman Turnip tak hadiri RDP tersebut.

Kaiman Turnip tidak hadir karena harus menghadiri acara pertemuan di Jakarta dan mengutus Sekretaris BKD Provsu, Syafruddin Lubis untuk mewakilinya. Namun sayang, Syafruddin datang dengan tidak membawa keputusan dari BKD terkait rekrutmen tersebut, hingga rapat tidak menghasilkan apa-apa.

“Jadi apa gunanya rapat kita ini kalau Kepala BKD tidak hadir? Pak Sekretaris (Syafruddin) hadir ke sini didelegasikan oleh Pak Kaiman untuk apa? Kalau bapak sendiri tak punya kapasitas untuk mengambil keputusan rekrutmen itu. Kita skors saja lagi rapat ini. Dari sini kita bisa menilai kalau BKD memang tidak serius menangani PPPK ini,” tegas pimpinan rapat, Robert Lumbantobing yang juga merupakan Ketua Komisi E DPRD Sumut, Rabu (13/3).

Robert juga mengungkapkan kekecewaannya kepada BKD Provsu yang tidak mendahulukan kepentingan para guru honorer di Sumatera Utara. “Ini agenda penting, ini masalah nasib ratusan guru honorer di Sumut. Gubsu sudah sangat serius mau menyelesaikan masalah ini, tapi Kepala BKD malah memilih pergi menghadiri acara yang tidak terlalu penting di Jakarta,” kata Robert dengan kesal.

Dalam rapat yang sempat berlangsung cukup singkat itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara menyebutkan, ada sebanyak 187 orang penerima PPPK, namun badan tersebut belum mendapatkan data mereka yang mendapatkan itu.

“Kami telah terima surat dari MenPAN RB di Pemprovsu ada 187 orang, di mana 186 orang adalah guru dan 1 orang lainnya penyuluh. Tapi masalahnya dari 187 orang terdata, kami tidak tahu keberadaannya dimana,” kata Syafruddin Lubis.

Sedangkan Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Zulfikar menegaskan agar BKD lebih responsif terhadap kebijakan PPPK yang diyakini dapat diselesaikan. Karena menurutnya, bila alasan peralihan kewenangan dari kabupaten/ kota ke provinsi, hal tersebut tidak dapat diterima.

“Kalau itu alasannya, provinsi yang lain juga mengalami hal yang sama. Tapi provinsi lain kenapa bisa? Kenapa kita tidak bisa? Kalau masalah anggaran, data, dan lain-lain, itu masalah klasik. Ini kebijakan pemerintah pusat, masak kami di dewan tidak mau bantu. Jangan banyak alasanlah,” kata Zulfikar.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi E, H.Syamsul Qadri Marpaung sempat mempertanyakan realisasi 187 orang yang diterbitkan MenPAN RB. “Kita tidak paham ada 187 itu, yang mana K2 yang bisa dimasukkan dalam program PPPK. Harapan kami penerimaan PPPK ini sudah bisa dilakukan sebelum Pemilu. Ketidaksiapan BKD Sumut tentunya menjadi catatan bagi Komisi E. Kalau menurut saya Kepala BKD tak siap jalankan P3K di Sumut,” kata Syamsul Qadri.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kadis Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis, Sekretaris Komisi E Siti Aminah Peranginangin, sejumlah anggota komisi E, Staff BKD Provsu serta puluhan guru honorer. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana kebijakan pengurangan jumlah 11.624 Pekerja Harian Lepas (PHL) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, membuat PHL mulai resah. Mereka khawatir diputus kontrak kerjanya.

Seperti disampaikan Melati (nama samaran), seorang PHL di salah satu dinas. “Pasti resah dan khawatirlah, kalau diputus kontrak bagaimana? Makanya, saya berharap jangan sampai kena pengurangan,” ujarnya kepada Sumut Pos, kemarin.

PHL yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun ini menuturkan, jika sampai kena pengurangan akan mempertanyakan kepada pimpinannya. Bahkan, menyurati wali kota Medan. “Kalau sampai kena (pengurangan), saya tanya langsung kepada pak kadis apa alasannya. Sebab, dalam bekerja saya selalu displin dan tak pernah main-main,” akunya.

Tak jauh beda disampaikan PHL dari dinas lainnya, Mawar (nama samaran). Kata dia, rencana kebijakan tersebut diharapkan jangan berlarut-larut. “Maunya cepat diselesaikan, soalnya kami kepikiran terus dan enggak tenang bekerja. Kalau sampai diputus kontrak, mau makan apa nanti anak saya. Terus, biaya sekolahnya gimana,” keluh PHL yang sudah 5 tahun lebih bekerja ini.

Selain PHL Pemko Medan yang resah, PHL Sekretariat DPRD Medan juga demikian terutama yang bekerja diatas 2 tahun. “Kami dapat informasi bahwa akan ada perampingan PHL, dari 125 direncanakan akan berkurang 50 persen,” ungkap Ucok (nama samaran).

Dia mengaku, sudah memiliki tanggungan rumah tangga dan ada yang merupakan tulang punggung keluarga. Oleh sebab itu, sangat sedih dan takut jika terkena pengurangan. “Anak saya masih kecil-kecil, satu sekolah dasar dan satu lagi di bawah 5 tahun usianya. Bisa dibayangkan kalau sampai dipecat, kacau masa depan mereka karena bapaknya tak memiliki pekerjaan lagi,” ucapnya.

Sementara, pengamat tata kota, Rafriandi Nasution mengkritik rencana kebijakan pengurangan PHL tersebut. Ia menilai, kebijakan itu tidak sejalan dengan program Pemerintah Pusat. Bagaimana tidak, Pemerintah Pusat kini berupaya menyejahterakan honorer dengan program penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan Pemko Medan malah sebaliknya.

“Kalau kebijakan ini karena Pemko tidak memiliki uang lagi tentu tidak masalah, sehingga mau tidak mau harus dilakukan. Namun, kondisinya berbeda apakah Pemko Memang sudah tak ada uang lagi untuk membayar gaji PHL,” tanya Rafriandi.

Diutarakan dia, jika kebijakan itu diberlakukan patut dipertanyakan kemana aliran dana yang diperuntukkan untuk membayar gaji. “Ini harus jelas peruntukkannya dan transparan kemana anggaran itu disalurkan,” ujar dia.

Kebijakan ini, sebut dia, menimbulkan tanda tanya besar ada apa sebenarnya yang terjadi di Pemko Medan? Alasannya, kenapa baru sekarang dan tidak dari dulu dikurangi jumlah PHL?

“Jangan sampai kebijakan ini menjadi buah simalakama. Sebab, sama-sama kita ketahui dan sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwasanya untuk menjadi PHL diduga membayar sejumlah uang. Apabila yang diberhentikan ternyata membayar uang untuk menjadi pegawai. Maka, pasti akan menuntut karena telah dirugikan,” cetus alumni Pascasarjana USU ini.

Oleh karena itu, kata Rafriandi, perlu dikaji atau dipertimbangkan lagi rencana kebijakan pengurangan PHL dengan alasan yang kuat. “Anehnya, kalau memang tak mampu lagi membayar gaji tapi kenapa malah membangun proyek-proyek yang bernilai cukup besar. Maka dari itu, bila kondisinya seperti ini menimbulkan asumsi atau dugaan sarat kepentingan rencana kebijakan tersebut,” ucapnya.

Meski demikian, tambah dia, jika memang terdapat PHL yang fiktif dan tidak efektif atau produktif dalam bekerja maka silahkan saja diberlakukan kebijakan ini. Akan tetapi, kalau sebaliknya hal ini menjadi pertanyaan besar yang menimbulkan kecurigaan. (ris/ila)