25 C
Medan
Wednesday, December 24, 2025
Home Blog Page 551

DPRD Kota Medan Usulkan Perda Persampahan Direvisi

MEDAN-Dengan belum diaturnya pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh kecamatan, DPRD Kota Medan mengusulkan agar Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan di Kota Medan direvisi. Hal ini perlu dilakukan agar sistem pengelolaan persampahan di Kota Medan bisa menjadi lebih baik.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution dalam rapat paripurna yang digelar di gedung dewan, Senin (21/4/2024).

“Berubahnya Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah juga menjadi latar belakang harus diubahnya Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang persampahan. Sebab dalam Perda itu yang menangani persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup, namun kenyataan di lapangan dialihkan pengelolaannya ke kecamatan. Ini menjadi dasar kita agar Perda tersebut diubah,” ucap Dedy.

Dikatakannya, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cepat membuat jumlah sampah setiap tahunnya meningkat. Hal itu sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, kualitas hidup serta pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif.

“Selain masah lingkungan lainnya, pengelolaan sampah menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi atau metode terbaru agar sampah tidak menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa jaminan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang baik dan sehat diatur dalam konstitusi sesuai Pasal 33 Ayat 4 UUD RI.
“Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut selalu meningkatkan pelayanan pengendalian sampah yang lajunya sangat pesat seiring pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Medan,” jelasnya.

Dengan adanya pengusulan perubahan Perda ini, Dedy berharap Ranperda pengelolaan persampahan nantinya bisa membuat sistem pengelolaan persampahan menjadi lebih baik.
“Kami berharap Ranperda ini nantinya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi pembangunan Kota Medan,” pungkasnya. (map/ila)

Dedy: Puskesmas Garda Terdepan Sosialisasikan Program UHC

SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution ST saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Kemiri II, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (20/4) sore.

MEDAN – Program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis dengan menggunakan KTP ataupun KK bagi seluruh warga Kota Medan telah berlangsung sejak 1 Desember 2022. Akan tetapi, masih ada saja warga yang belum tahu cara menggunakan program tersebut. Bahkan, tak sedikit warga yang mengaku tidak bisa menggunakan program Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) tersebut.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution ST saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Kemiri II, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (20/4/2024) sore.

Oleh sebab itu, Dedy yang duduk di Komisi IV DPRD Medan itu meminta Dinas Kesehatan Kota Medan melalui jajarannya di setiap Puskesmas di Kota Medan agar dapat menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan program UHC kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk dapat mempergunakan program kesehatan gratis tersebut.

“Semua pihak harus ikut menysosialisasikan program UHC ini, khususnya pihak Puskesmas sebagai garda terdepan pelaksanaan program tersebut. Puskesmas harus bisa menjelaskan tentang tata cara dan siapa saja masyarakat yang bisa menggunakannya,” ucap Dedy Aksyari dihadapan ratusan warga yang hadir.

Dikatakan Dedy, program UHC merupakan merupakan bukti dan kolaborasi DPRD Medan dengan Pemko Medan dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Medan.

“Itu sebabnya pihak Puskesmas harus menjadi pihak yang paling aktif dalam menyosialisasikan program UHC dan membantu warga sampai bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sampai ke RS bila memang dibutuhkan,” ujarnya.

Dedy juga meminta agar pihak Puskesmas dapat berkolaborasi secara intens dengan perangkat daerah di kewilayahan, mulai dari pihak kecamatan, kelurahan hingga lingkungan.

“Perangkat di kewilayahan ini yang paling tahu dan paling mengenal kondisi warganya, termasuk siapa warga yang belum memiliki jaminan kesehatan atau warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatannya karena kondisi ekonomi yang menghimpit. Jadi, sebaiknya pihak Puskesmas berkolaborasi dengan dengan perangkat di kewilayahan,” imbaunya.

Dedy kembali menegaskan, kolaborasi untuk menyosialisasikan program UHC tersebut harus terus dilakukan. Harapannya, agar seluruh masyarakat Kota Medan yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari program UHC tersebut.

“Adanya program UHC ini membuat semua warga Kota Medan bisa memiliki jaminan kesehatan. Dengan begitu, tidak ada lagi istilah masyarakat tidak bisa berobat karena tidak ada biaya. Oleh sebab itu, program UHC ini harus diketahui dan dipahami oleh seluruh warga Kota Medan,” pungkasnya. (map/azw)

Jokowi Minta Tiongkok Bangun Moda Transportasi di IKN

KUNJUNGAN: Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Istana Negara, kemarin (18/4).istimewa/sumutpos TERIMA .

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas isu yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi bilateral dan situasi di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi pertemuan itu menyampaikan, Kepala Negara menyampaikan tiga pesan penting. Pertama, kerja sama ekonomi antara kedua negara. Jokowi menggarisbawahi peningkatan volume perdagangan yang lebih seimbang antara Indonesia dan n

Tiongkok. Indonesia juga berharap agar produk dalam negeri juga terbuka aksesnya di pasar Tiongkok. Termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia.

“Hal lain masih di dalam bidang kerja sama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerja sama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Bapak Presiden juga mendorong implementasi proyek strategis di kawasan industri Kaltara, khususnya untuk investasi di bidang petrokimia,” ujar Retno.

Pembahasan kedua, tentang masalah ketahanan pangan. Indonesia ingin mempelajari model pertanian Tiongkok. ”Hal terakhir yang disampaikan Bapak Presiden adalah terkait dengan situasi di Timur Tengah. Bapak Presiden menekankan tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat,” ungkap Retno.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menunjukan sikapnya terhadap situasi di Timur Tengah. Ada tiga hal yang disampaikan yaitu pentingnya menahan diri, pentingnya terjadi deeskalasi, dan meminta negara-negara menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi.  “Bapak Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa Tiongkok juga akan menggunakan pengaruhnya agar eskalasi dapat dicegah,” ucapRetno.

Sementara itu, Tiongkok juga menekankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two state solution. Selain itu sepakat bahwa stabilitas di Timur Tengah akan terjadi melalui two state solution. Kedua negara juga memiliki posisi yang sama dalam mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.  “Tadi juga dilakukan exchange of views mengenai dukungan mayoritas negara-negara anggota PBB untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB,” ucapnya.

Sebelum bertemu Jokowi, Wang Yi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Sejumlah hal penting menjadi pembahasan kedua menlu.

Dalam hal hubungan kedua negara, kedua pihak sepakat untuk memperkokoh kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Di mana, hubungan bilateral antara Indonesia-Tiongkok akan terus diperkokoh dengan saling menghormati hukum internasional. ”Di bidang ekonomi RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia,” ujar Retno.

RRT diketahui merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia, dengan volume perdagangan mencapai lebih dari USD 127 miliar. RRT juga merupakan salah satu investor asing terbesar dengan nilai investasi lebih dari USD 7,4 miliar tahun lalu.

Karenanya, ada beberapa fokus kerja sama investasi yang akan terus diperkuat. Antara lain di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan. ”Pembahasan kerja sama ekonomi secara lebih detail akan dibahas dalam pertemuan High-Level Dialogue Cooperation Mechanism (HDCM) di Labuan Bajo besok (hari ini, red,” jelasnya.

Dari pihak Indonesia, tim akan dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menlu Retno. Sementara dari pihak RRT akan dipimpin oleh Menlu Wang Yi.

Masih dalam konteks kerja sama bilateral, kedua menlu juga membahas kerja sama penanganan kejahatan lintas batas, terutama online scam. Retno menegaskan, kerja sama kawasan sangat penting dalam penanganan kejahatan ini, di mana banyak WNI yang menjadi korban.

Wang Yi pun mengamini bagaimana kedua pihak bertukar pendapat secara mendalam, sesuai dengan arahan kedua kepala negara, mengenai percepatan kerja sama Indonesia dengan RRT. “Dan banyak hal telah dicapai,” ungkapnya.

Dalam hubungan bilateral 10 tahun terakhir, kedua negara selalu saling percaya dan saling bantu. Dan yang paling penting dalam kerja sama adalah menjunjung tinggi keadilan dan kenegaraan. “Kami menantikan kerja sama yang semakin barik agar menciptakan masa depan yang lebih gemilang dalam hubungan bilateral kedua negara,” katanya.

Kedua pihak juga akan memainkan peranan otomatis untuk mendongkrak koordinasi negara berkembang secara mendalam. Pihaknya juga bakal mensinergikan Tiongkok dengan visi Indonesia Emas 2045. Sehingga bisa saling mensukseskan.

“Dengan demikian, kedua negara dapat menyediakan lebih banyak opsi bagi sesama negara berkembang untuk kerja sama terus menerus, di bidang ekonomi digital dan sebagainya, serta bersama-sama memajukan ekonomi,” paparnya.

Soal stabilitas kawasan, ia sepakat jika semua pihak perlu sama-sama waspada dan sama-sama menolak niat apapun yang menginginkan peperangan. Kedua negara akan sama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas yang sulit didapat di kawasan. “Kami juga bersedia bekerja sama dengan negara-negara asing untuk mengimplementasikan COC (Code of Conduct) secara penuh dan efektif,” jelasnya.

Kemarin, Menlu Tiongkok Wang Yi turut menemui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan). Wang Yi tiba di tempat kerja Prabowo sekitar pukul 11.00. Mereka bertemu lebih kurang satu jam. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, dia menyampaikan secara langsung ucapan selamat atas kemenangan Prabowo sebagai calon presiden (capres).

Tidak hanya itu, kedua pihak membahas berbagai isu dan kerja sama strategis. Khususnya di bidang pertahanan. Mulai pendidikan, latihan bersama, sampai industri pertahanan. Bagi Indonesia, Tiongkok merupakan mitra dekat. Kedua negara menjalin hubungan bilateral dengan baik. Khusus di bidang pertahanan, Indonesia dan Tiongkok sudah menjalin kerja sama pendidikan dan latihan sejak 1970 silam.

Sampai saat ini, kerja sama tersebut masih berlangsung.Indonesia mengirim personel ke Tiongkok untuk belajar dan berlatih di sana. Sebaliknya, Tiongkok juga mengirim prajurit mereka untuk turut serta dalam pendidikan militer di Indonesia. Karena itu, Prabowo mengaku sangat senang bisa bertemu dengan Menlu Wang Yi. “Kehormatan besar saya hari ini menerima beliau. Terima kasih atas penerimaan yang begitu baik, saya diterima di Beijing beberapa minggu lalu,” imbuhnya.

Sebelum pertemuan di Jakarta kemarin, Menhan Prabowo memang sempat berkunjung ke Tiongkok pada awal April. Di sana, Prabowo menemui Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, dan Menhan Tiongkok Dong Jun. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan Indonesia. Baik di bidang pertahanan maupun bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya,” ungkap Wang Yi. (mia/lyn/syn/jpg)

 

Masih Banyak Perda Kota Medan Tak Punya Perwal

MEDAN – Hingga saat ini, masih cukup banyak produk Peraturan Daerah (Perda) di Kota Medan yang ternyata tidak dibarengi penerbitan peraturan walikota (Perwal). Alhasil, implementasi dari Perda-Perda di Kota Medan tidak maksimal.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) Hendra DS, menanggapi terkait Perda No 1 Tahun 2024 tentang Tarif Retrebusi Pelayanan Kebersihan yang baru disahkan pada bulan Januari dan baru berjalan di bulan Februari 2024.

Pasalnya, Perda tersebut banyak mengundang reaksi dari masyarakat, sebab kenaikan tarif retrebusi dinilai sangat signifikan.

Hendra menjelaskan, aturan yang tercantum dalam Perda masih bersifat global. Perwal berfungsi menjelaskan hal-hal teknis yang ada dalam Perda. Alhasil tanpa Perwal, Perda dinilai sekadar produk hukum.

“Perda memang sudah ada, tetapi banyak yang Perwalnya tidak segera disusun. Padahal, Perwal itu menjelaskan pasal-pasal yang ada dalam perda. Ya implementasinya yang susah kalau tanpa Perwal,” ucap Hendra, Jumat (19/4/2024).

Idealnya, lanjut dia, setelah Perda ditetapkan perwal sudah tersusun. Kenyataannya, sejumlah Perda berjalan selama bertahun-tahun tanpa Perwali. Contohnya, Perda yang hingga kini belum ada Perwal yakni Perda No 1Tahun 2024 namun sudah dijalankan.

“Perwal itu sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda. Memang banyak Perda berjalan tanpa Perwal, ini menunjukkan tidak siapnya Pemko mejalankan Perda. Jadi, Perda tersebut belum bisa diterapkan ke masyarakat tanpa adanya Perwal,” ujarnya.

Hendra DS menegaskan, Bagian Hukum menjadi kunci penyusunan Perwal. Dia menilai banyaknya Perda yang berjalan tanpa Perwal lantaran lemahnya administrasi serta kajian dari Bagian Hukum. (map/jpg/ila)

Lagi, Ketua KPU Terseret Dugaan Kasus Asusila

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari kembali terseret kasus dugaan asusila. Kali ini, Hasyim dilaporkan oleh seorang wanita yang juga mantan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kepada Dewan Kehormatan Penyerenggara Pemilu (DKPP).

Laporan korban disampaikan melalui kuasa hukumnya, yakni Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kuasa hukum korban, Aristo Pangaribuan mengatakan, pertemuan awal korban dengan Hasyim terjadi sejak Agustus 2023. Kala itu, Hasyim berkunjung ke luar negeri dalam rangka dinas persiapan Pemilu 2024.

Pasca pertemuan, Hasyim melakukan komunikasi dan upaya yang menjurus pada tindakan asusila kepada korban. Itu terjadi pada rentang Agustus 2023 – Maret 2024. “Merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya,” ujarnya di Kantor DKPP RI, kemarin (18/4).

Untuk mendukung laporan, pihaknya membawa sejumlah bukti seperti momen percakapan, foto hingga yang tertulis. “Tentunya gak bisa ungkapkan semua barang buktinya di sini, karena ini sensitif,” ujarnya.

Lantas, kenapa baru diadukan? Aristo beralasan, melaporkan kasus tersebut bukan hal mudah. Apalagi ada hubungan relasi kuasa antara korban dengan Hasyim. Butuh waktu bagi korban mengumpulkan keberanian untuk melapor. “Patut dicatat, tidak ada kepentingan politik praktis apapun di sini selain kepentingan korban,” kata dia.

Terseretnya Hasyim bukan yang pertama. Pada 2022 lalu, Hasyim juga terbukti melakukan perjalanan nondinas dengan Hasnaeni atau wanita emas yang kala itu berstatus ketua umum partai politik calon peserta pemilu. Saat itu, Hasyim dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Hasyim belum mau berkomentar. “Nanti saja saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf ya,” ujarnya. (far/bay/jpg)

MPP Medan Kembali Beroperasi, Pelayanan Disdukcapil Paling Banyak Dikunjungi

MEDAN – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan di Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Baru sudah kembali beroperasi pasca libur Idul Fitri 1445H.

Bahkan, hampir seluruh pelayanan di MPP sudah mulai melayani masyarakat. Hanya ada beberapa pelayanan yang terlihat tidak ada penjaganya, seperti pelayanan Imigrasi serta beberapa pelayanan pengurusan surat izin usaha dan praktek kesehatan.

Adapun layanan yang sudah mulai ramai dikunjungi masyarakat Kota Medan seperti pelayanan Samsat, Disdukcapil, hingga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Nur Baeti, MPP sudah mulai berjalan optimal sejak Selasa (16/4) atau pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri 1445H selesai.

Dikatakan Baeti, total pengunjung di hari pertama beroperasi MPP Kota Medan pasca libur lebaran bahkan mencapai 500 orang.

“Kita sudah mulai beroperasi kembali sejak Selasa (16/4), seluruh pelayanan di MPP sudah berjalan seperti biasa,” ucap Nurbaeti, Rabu (17/4/2024) sore.

Disinggung terkait masih adanya beberapa pelayanan di MPP yang tidak terlihat ada penjaganya, Baeti mengaku bahwa hal itu tergantung kebijakan kantor pelayanan masing-masing.

“Yang jelas kita MPP sudah mulai beroperasi. Tapi kalaupun masih ada pelayanan yang belum dibuka dan tidak ada penjaganya, itu tanyakan ke dinasnya (pihaknya) masing-masing,” ujarnya.

Baeti mengaku, jam operasional MPP sudah berjalan seperti sebelum libur lebaran, yakni dibuka dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Dan seperti biasanya, pelayanan Disdukcapil Kota Medan paling banyak dikunjungi masyarakat.

“Di hari pertama kemarin, pelayanan yang ramai dikunjungi masyarakat itu Perpanjangan SIM (Samsat) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” ungkapnya.

Khusus untuk pelayanan Disdukcapil di MPP Kota Medan, terang Baeti, pada Selasa (16/4) telah melayani 100 pengunjung, dan pada hari Rabu (17/4) juga melayani 100 pengunjung lainnya.

“Pengunjung Disdukcapil ini, di Pukul 10.00 WIB pagi saja sudah mencapai 100 orang. Makanya kuota pelayanan di batasi,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Medan, Hendri Duin Sembiring, meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan yang ada di MPP Kota Medan.

“MPP ini salah satu terobosan yang baik di Kota Medan. Untuk itu, kita sangat berharap agar pelayanan di MPP ini dapat terus ditingkatkan,” ucap Duin kepada Sumut Pos, Kamis (18/4).

Dikatakan politisi PDIP tersebut, peningkatan pelayanan harus dilakukan dari dua aspek, yakni dari sisi fasilitas maupun dari sisi jumlah pelayanan yang dapat terakomodir.

“Dari sisi fasilitas, misalnya membuat MPP agar menjadi fasilitas yang ramah anak. Saya fikir sarana yang ada di MPP masih harus terus ditingkatkan. Saat ini sudah cukup baik, tapi harus ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Kemudian dari sisi jumlah pelayanan yang terakomodir, sambung Duin, hal ini juga harus diperhatikan oleh DPMPTSP Kota Medan. Mengingat ada beberapa pelayanan yang sangat banyak dikunjungi masyarakat, seperti layanan dari Disdukcapil Kota Medan.

“Kalau bisa jangan dibatasi 100 pengunjung perhari, kita justru berharap MPP bisa lebih mengakomodir masyarakat Kota Medan untuk mengurus dokumen adminduknya,” pungkasnya. (map/ila)

Pemko Medan Diminta Benahi BUMD Kota Medan

MEDAN-Komisi III DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan untuk membenahi manajemen seluruh BUMD-nya.

Dengan demikian, diharapkan seluruh BUMD Kota Medan bisa memberikan pelayanan terbaik pada unit usaha yang dikelolanya masing-masing.

“Pemko Medan harus melakukan pembenahan manajemen terhadap seluruh BUMD milik Pemko Medan,” ucap Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Afif Abdilah, Rabu (17/4/2024).

Sebagai contoh, kata Afif, Pemko Medan harus melakukan pembenahan manajemen di PUD Pasar Kota Medan. Utamanya, dalam meningkatkan pelayanan dan sarana pasar di seluruh pasar tradisional di Kota Medan.

“Hal ini mengingat masih banyaknya pasar di Kota Medan yang tidak tertata dan terawat dengan baik, sehingga transaksi jual beli masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Dikatakan Afif, peningkatan manajemen pasar modern dapat menjadi langkah inovasi yang harus terus dicari dan dikembangkan oleh PUD Pasar Medan.

“Optimalisasi pengalokasian aset PUD Pasar dengan baik juga menjadi faktor penting bagi manajemen PUD Pasar Medan,” katanya.

Sementara untuk PUD Pembangunan Kota Medan, sambung Afif, PUD Pembangunan sebagai BUMD yang mengelola beberapa sektor bisnis diminta untuk melakukan pembenahan manajemen dan bisnis.

“Langkah revitalisasi secara masif menjadi hal mutlak dilakukan dalam waktu dekat ini, mengingat PUD Pembangunan merupakan aset penting bagi Pemko Medan,” tuturnya.

Menurut Afif, sektor bisnis yang selama ini dikelola PUD Pembangunan Kota Medan sudah seharusnya ditingkatkan dan dimodernisasi guna memberikan dampak positif bagi Pemko Medan.

Terkait PUD Rumah Potong Hewan (RPH), lanjut Afif, sesuai dengan laporan tahunan yang ada, PUD RPH memperlihatkan trend yang positif. Pasalnya, Komisi III melihat adanya angka aktivitas pemotongan hewan. “Peningkatan ini kita apresiasi dengan positif,” ungkap Afif.

Ia menjelaskan, regulasi dan pendistribusian daging yang baik higienis dan halal, didorong untuk terus dilaksanakan, sehingga kebutuhan masyarakat Kota Medan terhadap daging potong hewan dapat terpenuhi.

“Dengan peningkatan jumlah yang berasal dari PUD RPH diharapkan kebutuhan daging dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor RPH bisa terus ditingkatkan,” pungkasnya. (map/ila)