MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti hasil audiensi jajaran Panitia Kejuaraan Indonesia Skate Series II Medan Inline Skate (MIS) Open 2019, beberapa waktu lalu, Pemko Medan pun menggelar rapat di Balai Kota Medan, guna membahas bentuk dukungan yang akan diberikan, Selasa (26/2).

Pada audiensi panitia kegiatan yang bakal digelar di Lapangan Cadika Pramuka pada April mendatang tersebut, Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, menyatakan mendukung penuh dan siap menyukseskan gelaran itu.

Sementara pada rapat guna membahas bentuk dukungan tersebut, dipimpin Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Medan Khairul Syahnan, didampingi Kepala Dispora Kota Medan H Marah Husin Lubis, dan peserta perwakilan dari OPD terkait, di antaranya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang (DPKPPR), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pariwista.

Dalam rapat itu, Syahnan mengatakan, Pemko Medan mendukung penuh Kejuaraan Indonesia Skate Series II MIS Open 2019. Selain bertaraf internasional karena diikuti sejumlah peserta dari mancanegara, seperti India, Taipei, Hongkong, Singapura, Malaysia, Philipina, New Zealand, serta Thailand, MIS Open 2019 ini, juga digelar dalam rangka memperebutkan Piala Wali Kota Medan.

“Seperti yang dikatakan Bapak Wali Kota dalam audiensi di rumah dinas kemarin, Pemko Medan menyambut baik gelaran MIS Open 2019 ini. Atas dasar itulah, melalui rapat hari ini (kemarin, red), didiskusikan tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya, bersama OPD terkait, untuk mempersiapkan segala hal yang menjadi keperluan, sehingga kejuaran sepatu roda bertaraf internasional itu, dapat berjalan sukses dan lancar,” tutur Syahnan.

Melalui event ini, lanjut Syahnan, Pemko Medan merasa bangga. Sebab, nantinya Kota Medan akan kedatangan banyak peserta, baik dari dalam maupun luar negeri. “Ini menjadi momentum tepat bagi kita untuk menunjukan kualitas terbaik, apalagi event ini bertaraf internasional. Maka saya berharap, antar OPD saling berkoordinasi dan bersinergi dalam menjalankan tupoksinya dengan sebaik mungkin,” harapnya.

Terkait jalur lintasan sepatu roda yang akan digunakan peserta, dia menginstrusikan DPKPPR melakukan perbaikan. Hal tersebut merupakan sarana utama yang paling dibutuhkan. Sebab, jika jalur lintasan tidak diperbaiki, dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran peserta dalam beraksi.

Tidak hanya melakukan perbaikan jalur lintasan, DPKPPR juga diminta menyediakan ruang ganti pakaian bagi para peserta. Pasalnya, keberadaan ruang ganti merupakan satu sarana yang harus dimiliki, sebagai satu persyaratan untuk menggelar kejuaraan sepatu roda bertaraf internasional.

Kemudian, untuk Dinas Kesehatan, Syahnan berharap agar disediakan ambulance sebanyak 4 unit. Selain itu, juga berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat dengan lokasi acara. Hal tersebut guna mengantisipasi jika peserta mengalami cedera saat bertanding. Sehingga demikian, para peserta segera mendapatkan perawatan intensif.

Selanjutnya kepada DKP, Syahnan berharap agar memasang lampu penerangan, baik di sepanjang jalur lintasan maupun di sekitar venue acara. Dengan begitu, acara dapat tetap berlangsung, meski hingga malam hari, mengingat kejuaraan sepatu roda bertaraf internasional tersebut akan berlangsung selama 3 hari, dan diikuti sekitar 600 peserta.

Sementara itu, Kepala Dispora Kota Medan H Marah Husin Lubis, menyampaikan hal serupa, terkait dukungan Pemko Medan terhadap MIS Open 2019 mendatang. “Event bertaraf internasional ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Untuk itu, saya berharap kerja samanya kepada seluruh OPD terkait untuk turut serta mensukseskan jalannya acara,” harapnya.

Sebelumnya, Ketua Kejuaraan Indonesia Skate Series II MIS Open 2019 M Edison Ginting, mengucapkan terima kasih kepada Pemko Medan atas dukungan yang diberikan. Melalui sinergitas yang dilakukan oleh OPD terkait di lingkup Pemko Medan, dia berharap, MIS 2019 berjalan lancar dan sukses. “Mewakili jajaran panitia dan seluruh pengurus, saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan dan seluruh OPD lingkup Pemko Medan, atas dukungan yang diberikan. Kami berharap agar segala sarana dan prasarana pendukung dapat diperbaiki dengan sebaik mungkin. Sebab hal tersebut juga menyangkut marwah dan nama baik Pemko Medan dalam menjamu para peserta, khususnya yang berasal dari luar negeri,” katanya.

Didampingi Eko Yudhistira Kalo, selaku Ketua Porserosi Medan, dan beberapa jajaran pengurus lainnya, Edison mengungkapkan, MIS Open 2019 tersebut dalam rangka memperebutkan Piala Wali Kota Medan, dan dirangkai dengan lomba sepatu roda untuk kelas marathon di eks Bandara Polonia Medan, dengan memperebutkan Piala Danlanud Soewondo. Direncanakan, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrowi, akan membuka kejuaraan sepatu roda bertaraf internasional tersebut. (ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pemberhentian ribuan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, mendapat dukungan dari unsur pimpinan DPRD Medan. Namun, Kepala OPD diimbau jangan mengambil kesempatan atau menyalahgunakan wewenang dalam rencana tersebut.

“SILAKAN saja Pemko Medan memberlakukan rencana pengurangan PHL. Asalkan jangan jadi kesempatan bagi Kepala OPD untuk menggantinya dengan pegawai baru,” kata Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, kemarin.

Artinya, kata Ihwan, Kepala OPD di lingkungan Pemko Medan jangan menyalahgunakan kewenangannya dengan memanfaatkan rencana penguranagn itu. “Jangan pula yang benar-benar efektif bekerja, malah diganti (diberhentikan). Kalau itu yang terjadi, jelas salah besar. Makanya, PHL harus diseleksi sesuai dengan kompetensi, dan dilakukan secara transparan. Sehingga tidak ada dugaan atau asumsi negatif,” kata Ihwan.

Diutarakan anggota dewan dari Partai Gerindra ini, OPD sah-sah saja melakukan seleksi PHL, untuk mengetahui siapa yang benar-benar ada dan aktif bekerja. Karena bisa saja dari belasan ribu PHL yang terdaftar, ada nama yang fiktif.

“Kita sudah tanyakan ke Sekda Kota Medan (Wiriya Alrahman). Harapannya, pengurangan PHL itu efektif dan efisien, agar anggaran yang disalurkan untuk gaji mereka benar-benar tepat sasaran,” sebut Ihwan.

Ia mengatakan, informasi yang diterimanya, ada PHL yang tercatat sebagai pegawai di dinas tertentu, namun orangnya tak pernah kelihatan. Selain itu, ada dugaan perekrutannya tidak sesuai dengan peruntukan. “Yang pasti kita dukung langkah Pemko supaya memeriksa semua PHL. Selain itu, apakah pekerjaannya sesuai peruntukan atau tak mampu bekerja,” ujarnya.

Meski demikian, kepada PHL yang benar-benar bekerja, diimbau agar tidak perlu khawatir atau resah. Karena rencana pengurangan itu hanya berlaku terhadap mereka yang fiktif dan tidak aktif bekerja. “Sekda telah menyampaikan kepada saya dan berjanji, pegawai PHL yang ada dan aktif bekerja, layak tidak akan diberhentikan,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Fraksi Partai Golkar, Iswanda Ramli. Iswanda yang akrab dipanggil Nanda ini menekankan agar pengurangan PHL tidak disalahartikan dengan menghapus keseluruhan PHL.

“Pemko ingin menyeleksi, apakah PHL yang terdaftar itu benar ada dan aktif bekerja. Kalau yang aktif dan mampu bekerja justru diseleksi, tentu DPRD tidak setuju. Apalagi, sampai dihapuskan. Sebab, keberadaan PHL sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di Kota Medan, terutama sektor infrastruktur,” ujar Nanda.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Medan, Isha Ansari dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Medan, M Husni belum berhasil dimintai keterangan. Pasalnya, ketika dihubungi tidak bersedia mengangkat sambung selulernya.

Sebelumnya, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, ia akan menata keberadaan PHL sesuai dengan yang dibutuhkan. Kepala OPD diminta untuk menganalisis PHL berdasarkan kebutuhan. Analisis tersebut terkait apa tugas pokok yang diberikan kepada PHL

“Kepala OPD menganalisis jumlah PHL sesuai kebutuhan. Setelah itu, barulah dilakukan assesmen. Kemudian, diajukan siapa yang bakal dikontrak. PHL itu seperti buruh harian lepas. Dia dipekerjakan apabila ada pekerjaan yang mau diserahkan. Kalau tidak ada pekerjaan, ya tidak dikontrak,” jelas Wiriya diwawancarai usai melakukan pertemuan secara tertutup di ruang kerja Ketua DPRD Medan, Senin (25/2) siang.

Wiriya membeberkan, jumlah PHL Pemko Medan saat ini mencapai 11.624 orang. Sedangkan, jumlah PNS sekitar 14.624 orang. “Paling banyak di Dinas PU (Pekerjaan Umum), Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta lainnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tambah Wiriya, jumlah PHL tersebut harus betul-betul ditata supaya efisien dan efektif. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mendapat rujukan dari rumah sakit Metta Medika kota Sibolga, bayi usia tiga bulan penderita Hidrosefalus, akhirnya tiba di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik Medan, Selasa (26/2) pagi.

Afdun Hamdan, putra dari pasangan Nasawardi Sihotang (27) dan Afsana Pyarka (22) ini dibawa orangtuanya naik angkutan umum jurusan Sibolga-Medan, Senin (25/2) malam.

“Halo Pak, kami sudah sampai di rumah sakit Adam Malik, Pak,” kata Afsanah dari seberang telepon kepada awak media.

Saat tiba di rumah sakit, Afsanah dan suaminya sempat kebingungan soal jadwal mendaftar ke rumah sakit itu. Dalam bingungnya, mereka bertiga memilih duduk di salahsatu pojok komplek rumah sakit.

“Mendaftar ke rumah sakit bisa jam berapa ya, Pak? Kami di sinilah pak. Banyak orang di sini,” tanyanya.

Kepada Afsanah, awak media menjelaskann

agar langsung saja ke registrasi rumah sakit tanpa perlu menunggu lama. “Oh begitu Pak? Kalau gitu biar kami mendaftar sekarang,” jawabnya.

Diberitakan, Afdun bersama kedua orangtuanya menetap di jalan GM Panggabean, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Walau, Naswardi dan istri memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai penduduk Kota Sibolga.

Tak lama usai kelahiran Afdun, ia divonis menderita Hidrosefalus atau penumpukan cairan di dalam rongga ventrikel otak oleh Rumah Sakit Metta Medika, Sibolga.

Selama dua bulan, Afdun mendapatkan pengobatan generik dengan memanfaatkan kartu BPJS. Rujukan rumah sakit agar Afdun dibawa ke RSP Adam Malik kala itu belum dilakukan karena keterbatasan biaya keluarga. Nasawardi hanya seorang nelayan biasa, sementara Afsanah ibu rumah tangga.

Sejumlah kalangan kemudian berpartisipasi menggalang dana buat Afdun. Salah satunya Ikatan Wartawan Online (IWO) Sibolga-Tapanuli Tengah. Penggalangan dana masih terus dilakukan untuk membantu pendanaan kebutuhan sehari-hari selama Afdun dirujuk di Adam Malik.

Donatur dapat mengirimkan donasinya melalui rekening atas nama Afsanah yang sudah dibuka khusus untuk penggalangan dana ini. Yakni ke rekening BRI nomor 3827-01-031296-53-0. Donatur juga dapat mengoordinasikan donasi kepada Afsanah di nomor telepon 085277172582. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke- 52 tingkat Kota Medan yang akan berlangsung 9-16 Maret mendatang di Jalan Rahmad Budin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, tinggal dua minggu lagi. Agar pelaksanaan festival pemuliaan Kitab Suci Alquran itu berjalan lancar, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Kota Medan Ir Wirya Alrahman MM, menggelar rapat akhir persiapan MTQ di Balai Kota Medan, Selasa (26/2).

Dalam rapat yang dihadiri Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, Sekda didampingi Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan Musaddad Nasution dan Asisten Umum Renward Parapat, ingin mengetahui kesiapan sekaligus memastikan tugas pokok dan fungsi OPD terkait guna mendukung lancar dan suksesnya pelaksanaan MTQ tersebut.

Selain OPD terkait, Sekda juga mengecek kesiapan pihak event organizer (EO) yang menggelar MTQ. Pengecekan ini dilakukan lantaran Wali Kota ingin pelaksanaan MTQ tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya Sekda menegaskan kepada EO agar penataan lokasi, panggung utama dan mimbar tilawah serta stand agar ditata dengan sebaik mungkin.

“Kita berharap pihak EO dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan dapat menciptakan suasana yang nyaman saat pengunjung berada di lokasi acara. Dengan demikian para pengunjung yang hadir merasa betah untuk berlama-lama untuk menyaksikan MTQ yang akan berlangsung selama sepekan tersebut,” kata Wali Kota.

Selanjutnya, Sekda, mengevaluasi satu persatu tugas yang telah diberikan kepada masing-masing OPD. Kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Sekda mengimbau agar menurunkan petugas kebersihan secara bergantian. Hal tersebut bertujuan agar para petugas kebersihan dapat dengan cepat membersihkan sampah yang berserakan, sehingga lokasi acara tetap terjaga kebersihannya.

“Agar lokasi acara tetap bersih, kami minta agar pasukan Melati diturunkan bukan hanya saat acara selesai, tetapi juga ketika acara berlangsung. Tujuannya agar lokasi acara MTQ tetap bersih dan terbebas dari sampah. Selain itu kita minta DKP untuk berkoordinasi dengan pihak PLN agar tidak melakukan pemadaman listrik selama pelaksanaan MTQ berlangsung,’’ ujarnya.

Selain masalah kebersihan, Sekda juga mengimbau Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan perbaikan jalan baik di lokasi acara maupun menuju lokasi acara. Sebab, pagi hari sebelum acara pembukaan dilakukan malam harinya akan diawali dengan pawai ta’aruf yang akan diikuti ribuan kafilah dari 21 kecamatan di Kota Medan. Apabila jalan baik, maka pelaksanaan pawai ta’ruf dapat berjalan dengan lancar.

“Khusus untuk Dinas PU, kami berharap seluruh infrastruktur pendukung dapat segera dilakukan perbaikan. Apalagi untuk jalan yang akan digunakan saat pawai ta’aruf, jangan sampai ada yang berlubang. Selain jalan, drainase yang berada di sekitar lokasi acara juga harus dilakukan pengerukan agar saat hujan dapat menampung debit air dan tidak menggenangi lokasi acara,’’ pesannya.

Mengingat volume kenderaan akan bertambah selama pelaksanaan MTQ berlangsung, Sekda minta kepada Asisten Adminstrasi Umum selaku Plt Kadis Perhubungan agar melakukan rekayasa lalu lintas bekerjasama dengan Polrestabes Medan dan Polres Pelabuhan Belawan.

“Di samping itu Dishub juga bilang Sekda, segera menyampaikan kepada seluruh angkutan umum maupun barang agar tidak melintasi jalan yang akan digunakan sebagai lintasan pawai ta’aruf, Sabtu (9/3) mendatang. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan pawai ta’aruf dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu juga Dishub harus memberitahukan jalur-jalur alternatif sehingga pengusaha angkutan umum dan barang dapat melintasinya.

“Guna mempermudahkan pengemudi angkutan umum atau barang melintasi jalan alternatif, saya minta Disbuh bekerjasama dengan Dinas Kominfo agar membuat rambu maupun plank pemberitahuan yang akan memandu para pengemudi untuk melintasi jalan alternatif yang telah disediakan baik itu dari arah timur maupun barat,” ungkapnya.

Yang tidak kalah pentingnya lagi dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan para pengunjung selama sepekan MTQ berlangsung, Sekda minta Dishub beserta Camat Medan Marelan untuk melakukan penataan parkir dengan sebaik-baiknya melibatkan jajaran kepolisian dan Satpol PP. Selain tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas, Sekda pun berharap agar parkir tidak menimbulkan permasalahan terkait retribusi parkir.

Selanjutnya kepada Dinas Kominfo, Sekda menekan segera melakukan sosialisasi sehingga seluruh warga Kota Medan dapat mengetahui dan menghadiri pelaksanaan MTQ yang tahun ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Marelan. Selain sosialisasi, Dinas Kominfo harus memperbanyak pemasangan spanduk dan umbul-umbul. Namun diingatkannya, pemasangan spanduk dan umbul-umbul jangan dilakukan sembarangan sehingga mengganggu estetika kota.

Terakhir, Sekda mengustruksikan kepada Satpol PP dan Kecamatan Medan Marelan untuk mengatasi pedagang kaki lima (PK5) yang dikhawatirkan menggunakan memon tersebut menggelar lapak sembarangan sehingga mengganggu estetika, kelancaran arus lalu lintas maupun kenyamanan para pengunjung. “Lakukan penataan dengan baik terhadap para PK5 sehingga mereka tetap dapat mencicipi rezeki selama pelaksanaan MTQ berlangsung,” pungkasnya. (ris)