Home Blog Page 5537

17 Event Bertaraf International Meriahkan Danau Toba 2019, Menpar: Jangan Pelit untuk Promosi

LUNCURKAN: Menpar Arif Yahya, Wagubsu Musa Rajekshah dan lainnya saat peluncuran Calender of Event Danau Toba 2019 di Jakarta, Senin (25/2) malam.
LUNCURKAN: Menpar Arif Yahya, Wagubsu Musa Rajekshah dan lainnya saat peluncuran Calender of Event Danau Toba 2019 di Jakarta, Senin (25/2) malam.

JAKARTA, SUMUTPOS.Co – Calender of Event (COE) Danau Toba 2019 resmi diluncurkan Kementerian Pariwisata di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kantor Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Jakarta, Senin (25/2) malam. Totalnya, ada 17 event akbar yang akan meramaikan danau terbesar di Asia Tenggara itu. Bahkan, di antara 17 event itu, masuk dalam 100 event Wonderful Indonesia.

DANAU Toba memang menjadi destinasi super prioritas pemerintah, karena masuk dalam 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Karenanya, peluncuran Calender of Event Danau Toba ini sebagai upaya menggencarkan kunjungan wisatawan ke danau terbesar di Asia Tenggara ini. “Danau Toba yang dikembangkan sebagai ‘Bali Baru’ ini merupakan destinasi pariwisata berkelas dunia dan perlu dipromosikan ke seluruh dunia,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Arif pun berpesan, event yang digelar harus tetap memperhatikan unsur penting dalam pariwisata. Yakni unsur 3A, Atraksi; Amenitas; dan Aksesibilitas. Untuk Aksesibilitas, Danau Toba mulai berkembang. Apalagi sejak Bandara Silangit menjadi salah satu pintu masuk ke Danau Toba.

Tahun ini, pihaknya menarget 20 juta Wisatawan Mancanegara (Wisman). Geopark akan menjadi daya tarik pariwisata unggulan Indonesia yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap kunjungan wisman.

Launching Calender of Event Danau Toba 2019 ini, juga dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Multikultural sekaligus penanggung jawab 100 CoE Wonderful Indonesia, Esthy Reko Astuti, pejabat tinggi di lingkungan Kemenpar, serta sejumlah pejabat daerah di kawasan sekitar Danau Toba.

Tak lupa, Mepar juga meminta Pemprov Sumut segera membuat masterplan pariwisata, terkhusus di kawasan Danau Toba. Pasalnya, provinsi ini belum memiliki rencana induk pedoman dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata tersebut. “Sumut belum memiliki masterplan untuk pariwisata. Mohon dibuatkan segera,” pinta Arief kepada Wagubsu Musa Rajekshah.

Menurut Arief, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah membuat masterplan kawasan Danau Toba untuk wisatawan dengan seluruh fasilitas pendukungnya. “Integrated tourism masterplan yang didukung oleh World Bank. Jadi kita harapkan Mei sudah selesai. Nah, berdasarkan masterplan itu kita akan membangun kawasan Danau Toba,” kata Arief.

Menpar juga meminta Pemprov Sumut dan delapan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba agar sinkron dalam pembangunan untuk menjadikan Danau Toba menjadi lokasi pariwisata berkelas dunia. “Saya tidak mau ada ketidaksinkronan dalam membangun. Saya sudah bilang ke Pak Wagub dan masyarakat semua yang hadir di sini. Masterplan harus dimiliki. Perkara pembangunannya bertahap tidak apa-apa. Tetapi sudah tertata dari awal, mana yang harus kita bangun untuk Sumut dan Danau Toba,” tutur Arief.

Disebutnya, saat ini Danau Toba sudah memiliki akses jalan tol dari Kota Medan hingga Kota Tebingtinggi. Dan selanjutnya dalam tahun ini akan dimulai pembangunan tol dari Kota Tebingtinggi ke Kota Pematangsiantar, termasuk pembangunan rest area di ruas jalan tol itu. “Jadi harapan kita dari Tebingtinggi ke Siantar, dari Siantar ke Parapat. Alhamdulillah sudah oke,” ucap Arief.

Dia juga memaparkan soal pembangunan outer ringroad di kawasan Danau Toba. “Nanti akan kita buat itu di dalam yang Pulau Samosir. Sudah selesai kan sudah. Di luar Danau Toba yang ini belum selesai,” katanya.

Demikian juga dengan kapal roro yang menjadi sarana penyeberangan bagi masyarakat dan wisatawan di Danau Toba. “Dulu dijanjikan dua kapal. Lalu ternyata sudah tiga kapal Roro. Jadi janjinya melebihi. Presiden yang ngasih ya,” ungkap Arif.

Dia juga meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengoperasikan Damri dengan rute melalui objek-objek wisata di Danau Toba. “Dan kita juga kerjasama dengan hampir semua angkutan online. Nanti ada Grab di sana, ada Gojek dan ada operator transport lain,” kata Arief.

Arief juga terus menargetkan Danau Toba sebagai Geopark Kaldera Toba dengan menerima pengakuan dari UNESCO Global Geopark. Hal ini, memberikan dinilai lebih dalam promisi dan menarik kunjungan wisatawan mancanegara. “Danau Toba bisa kita pilih sebagai ikon pariwisata. Namun sampai saat ini belum ada yang mengatakan, Danau Toba itu kelas dunia,” ucap Arief.

Salah satu yang bisa menjadikan Danau Toba menjadi pariwisata kelas dunia, kata Arif, Danau Toba harus mendapatkan sertifikat dari UNESCO Global Geopark (UGG). “Dan kita harapkan tahun ini Danau Toba menjadi UNESCO Global Geopark,” ucap Arief.

Arief menargetkan, tahun ini Danau Toba harus sudah menerima pengakuan sebagai Geopark Kaldera Toba dari UNESCO. Untuk itu, ia mendorong Pemprovsu dan 8 pemkab di kawasan Danau Toba untuk segera berbenah. “Kalau sudah UGG, marketing kita akan mudah menjual Danau Toba itu, seperti kita menjual Borobudur. Itu semua adalah UNESCO Heritage. Dan kalau kita sudah mengatakan itu, maka jangan pelit di anggaran,” pinta Arief.

Untuk mendapat pengakuan Danau Toba dari UNESCO, Kemenpar akan membantu pemerintah daerah dalam pengurangan pengangguran. Menurut Arif, ini harus menjadi perhatian khusus, bila ingin Danau Toba menjadi ‘Bali Baru’ di Tanah Air ini. “Baik dari Kemenpar maupun dari teman-teman Pemkab dan Pemprov. Itu tujuan utama kita. Tapi, selalu anggaran untuk sertifikasi UNESCO Global Geopark tidak pernah keluar. Itulah pengalaman saya, paling Rp1,2 miliar,” jelas Arief.

Kemudian, Arief mengajak pemerintah daerah di Kawasan Danau Toba agar tidak pelit dengan anggaran untuk mempromosikan danau vulkanik terbesar di dunia itu kepada dunia guna mencapai target mendatang wisman sebanyak-banyaknya. “Rule of Thums sudah saya buat. Kalau kamu punya uang Rp1 miliar, Rp500 juta untuk acara dan Rp500 juta untuk promosi. Jadi promosi itu sepenting acara. Apa lagi di tourism di zaman sekarang. Kalau Anda tahu ilmunya bahwa persepsi bisa dibentuk oleh promosi. Jadi jangan pelit-pelit untuk investasi di promosi,” tandas Arief.

Wagubsu Musa Rajekshah langsung merespon soal masterplan pariwisata di Sumut, termasuk Kawasan Danau Toba. Ia berjanji akan segera membuat perencenaan tersebut dengan melibat dinas pariwisata (Dispar) Sumut dan pihak terkait lainnya. “Dengan masterplan itu, dalam pembangunannya pasti tidak lari dari apa yang direncanakan, tinggal tahapan-tahapannya saja,” ucap pria yang karib disapa Ijeck saat dikonfirmasi Sumut Pos usai acara.

Ijeck berharap masterplan ini terarah, terukur apa-apa yang akan kerjakan untuk pembangunan pariwisata di Sumut. Karena menurutnya, objek wisata di Sumut bukan saja Danau Toba. Tapi, ada Bukit Lawang di Kabupaten Langkat dan Nias memiliki objek wisata yang bisa dikembangkan menjadi pariwisata kelas dunia. “Di Sumatera Utara yang kita anggap memiliki potensi wisata internasional ada tiga, yakni Nias, Danau Toba, dan Bukit Lawang. Kita mau, bagaimana pembangunan ketiganya bisa berjalan dengan seimbang,” ucap Ijeck.

Dibangun Plaza

Sementara, Menteri PUPR M Basoeki Hadimoeljono mengaku mendapatkan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan membuat Danau Toba lebih cantik dan lebih diminati untuk dikunjungi Wisman dan Wisnus untuk mendukung program Kemenpar meningkatkan Danau Toba menjadi pariwisata kelas dunia. “Kalau tadi Pak Jokowi memerintahkan terbang pertama Garuda dan 3A. Beliau memerintahkan saya dua hal untuk infrastruktur. Untuk Parapat, beliau ingin melihat Parapat berubah. Seperti halnya kita merubah Stadion GBK,” tuturnya.

Basoeki mengatakan, rencana pembangunan di Danau Toba dengan membangun plaza yang akan dijadikan tempat terbuka untuk umum. Yang diberikan fasilitas untuk wisatawan untuk menikmati alam dan keindahan danau terbesar tersebut. “Parapat juga begitu, sudah diminta bisa berubah dengan membuat plaza. Beliau membayangkan untuk merubah Parapat itu dengan Plaza yang lebih luas. Kemudian rumah Gorga. Itu harus kita hidupkan lagi. Seperti orang kalau ke Sumbar ada Bagonjong, Jawa Tengah ada joglo di Danau Toba ada Gorga. Jadi dibawa suasananya ke budaya. Jadi beliau (Presiden) minta itu kepada saya di atas kapal, kita ingat itu melihat dari kejauhan itu kalau ada Gorga bisa atrack turis ke Danau Toba. Jadinya itu unik,” beber Basoeki.

Ia mengatakan, Danau Toba berubah dengan keunikannya, yang tidak dimiliki lokasi wisata di Tanah Air dan di dunia ini. Pastinya, pembangunan keseluruhannya dilakukan pada tahun 2019. Namun, dilakukan secara bertahap. “Jadi harus unik ke Danau Toba dengan suasana yang tenang. Kalau nggak, ya apa bedanya kita ke Berastagi kalau isinya cuman ruko. Jadi harus ada Gorga-gorga menjadi tekad kita bersama design Plaza Plaza nya kita pikirkan pertama untuk turis lebih banyak lagi,” tutur Menteri yang hobi bermain drum itu.

Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan berencana memperlebar terusan Tano Ponggol. Terusan ini yang memisahkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Samosir.”Kita perlebar itu selat Tano Ponggol. Supaya Cruise bisa keliling Samosir. Termasuk lingkar Samosir dan Danau Toba,” tutur Basoeki.

Tano Ponggol adalah terusan yang dibangun saat masa penjajahan Belanda. Dulunya, Samosir dan Sumatera adalah satu pulau. Tano Ponggillah yang membuatnya terpisah.

Dulunya Belanda meminta para pekerja paksa menggali terusan sepanjang 1,5 kilometer. Selama tiga tahun, akhirnya pengerjaan Tano Ponggol rampung. Samosir menjadi pulau yang dikelilingi Danau Toba.

Nantinya, jika Tano Ponggol diperlebar, maka kapal besar akan melintas di sana. Semakin memudahkan akses untuk wisatawan berkeliling Pulau Samosir. Potensi wisata di sudut-sudut Danau Toba bisa lebih di gali. Imbasnya, kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari sejarahnya, Tano Ponggol begitu populer di era 1980-an.

Kabarnya, Tano Ponggol adalah tempat transit perdagangan hasil bumi dari Samosir seperti bawang, kacang, dengan tujuan kota dagang kecil yaitu Haranggaol atau sekarang Kecamatan. “Tahun ini kita bikin rest areanya. Kita dengan kolaborasi kita bikin masterplannya. Dari Silangit ke Parapat. Kita dapat tanahnya.Tahun ini kita bikin restareanya. Karena dua jam,” pungkasnya.(gus)

Apresiasi Kebijakan Gubsu Naikkan Gaji Guru Honorer, FHK-2: Kita Kawal Realisasinya

Jumadi Ketua Fraksi PKS DPRD Medan
Jumadi
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menaikkan gaji seluruh guru honorer Rp90 ribu per jam, diapresiasi Forum Honorer Kategori Dua (FHK-2) Sumut. Gubsu dianggap mengerti kebutuhan dan keinginan para pahlawan tanpa tanda jasa yang dirasakan selama ini.

“(Kebijakan) Gubsu itu luar biasa. Kami tidak menyangka beliau mengeluarkan kebijakan tersebut. Kami sangat terkejut mendengar kabar itu, dan tentu memberi apresiasi tinggi kebijakan beliau,” kata Ketua FHK-2 Sumut, Andi Subakti menjawab Sumut Pos, Selasa (26/2)n

Menurut dia, dari Rp65 ribu per jam yang ditawarkan DPRD Sumut untuk gaji guru honorer dalam pembahasan bersama Pemprovsu, Gubsu justru dengan tegas menaikkan Rp25 ribu lagi menjadi Rp90 ribu. “Ini tentu kabar menggembirakan bagi kita, bagi kawan-kawan guru honorer di Sumut ini. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kebijakan Gubsu Edy Rahmayadi ini. Dan akhirnya keinginan lama kami terwujud,” katanya.

Pihaknya meminta seluruh rekan-rekan juangnya, elemen masyarakat dan juga pers, ikut mengawal kebijakan Gubsu ini, sehingga apa yang menjadi harapan para guru honorer menjadi terealisasi. “Kadang-kadang kan begini. Bagus instruksi dan kebijakan yang ditetapkan gubernur, belum tentu jalan hingga ke tatanan perangkat di bawahnya. Marilah sama-sama kita kawal kebijakan ini di Dinas Pendidikan dan biro keuangan Pemprovsu agar hal ini bisa terealisasi di lapangan, termasuk wartawan,” katanya sembari menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya mau pasang spanduk terima kasih di kantor Gubsu dan DPRD Sumut, sebagai bentuk apresiasi atas kebijakan ini.

Apresiasi serupa juga disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sumut, Robert Lumban Tobing. “Saya sangat mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pak gubernur tersebut. Ini membuktikan bahwa dewan dan gubernur memiliki kepedulian yang sama akan kesejahteraan guru honorer,” katanya.

Harapannya, kenaikan ini bisa direalisasikan sesuai dengan tahun anggaran yaitu sejak Januari 2019. “Saya memiliki keyakinan bahwa Pak Gubernur sependapat dengan harapan kami di dewan. Secara pribadi saya sebagai ketua Komisi E juga mengharapkan hal yang demikian, karena ini merupakan salah satu program Pak Gubernur menjadikan Sumut bermartabat,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Honorer Medan Minta Gaji Standar UMK

Namun, kenaikan gaji guru honor di Sumut ini mengundang kecemburuan bagi guru honor Kota Medan. Ketua Forum Honorer Medan, Fahrul Lubis mengatakan, diharapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin membuat kebijakan yang sama seperti dilakukan Gubsu, demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru honorer. Akan tetapi, kebijakan yang akan dilakukan bukan menaikkan gaji tetapi menyetarakan sesuai standar Upah Minimum Kota (UMK) Medan. Sebab, Kota Medan dengan Provinsi Sumut berbeda konteksnya dalam hal regulasi gaji guru honorer.

“Setahu saya gaji guru honorer di Medan melalui Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar 15 persen dan ada Juknis-nya (Petunjuk Teknis). Sedangkan, di Sumut tidak begitu, karena gaji mereka ada dialokasikan dalam APBD. Jadi, beda antara Medan dengan Sumut. Makanya, kami mendesak agar gaji kami sesuai standar UMK,” ungkap Fahrul ketika dihubungi melalui sambungan selulernya, Selasa (26/2).

Dikatakannya, permintaan gaji honorer sesuai UMK ini tergantung kemampuan dari APBD Kota Medan. Artinya, tinggal menambahkan kekurangan alokasi gaji dari Dana BOS. Atau, sebagai opsi lain insentif ditambah. “Pokoknya disetarakanlah gaji guru honorer sesuai UMK. Tinggal teknisnya bagaimana, bisa dilakukan dengan beberapa cara yang disebutkan tadi,” ujarnya.

Fahrul menyebutkan, gaji guru honorer di Medan selama setiap bulannya sangat jauh dari kesejahteraan. Gaji yang diterima dihitung tidak berdasarkan per jam mengajar, melainkan utuh per bulan. “Gaji kami mirislah pokoknya, setiap bulan saya terima Rp400 ribu. Bahkan, ada guru honorer yang terima Rp300 ribu,” jelasnya.

Ia menuturkan, pada dasarnya guru honorer tidak ada bedanya antara SD, SMP dan SMA/SMK karena sama-sama mengajar serta mendidik anak bangsa. Akan tetapi, kenyataannya perlakuan dalam gaji berbeda. “Jadi, apabila rencana gubernur itu terealisasi nanti jelas menimbulkan kecemburuan. Guru honorer di Medan pasti tidak tinggal diam dan menuntut kesejahteraan kepada pemerintah daerahnya (Pemko Medan),” cetusnya.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan, Jumadi mengatakan, rencana Gubsu tersebut patut dicontoh oleh Wali Kota Medan. Programnya dalam pembangunan khususnya di bidang pendidikan, memikirkan peningkatan kualitas dan kesejahteraan. “Makanya, Pemko Medan harus melakukan terobosan juga. Tapi ini tidak, legislatif yang malah memperjuangkan untuk guru honorer dengan mengusulkan alokasi bantuan intensif sebesar Rp15 miliar,” ucapnya.

Jumadi menyatakan, Pemko Medan dapat membuat inisiatif kebijakan dalam bidang pendidikan. Paling tidak, menyetarakan gaji guru honorer sesuai standar UMK. “Sedih memang gaji guru yang berlatar belakang tamatan sarjana jauh di bahwa kesejahteraan. Sementara, misalnya petugas kebersihan gajinya sudah ada yang UMK. Jadi, harus diperjuangkan hal ini sehingga pendidikan di Kota Medan semakin maju,” tukasnya.

Untuk diketahui, jumlah guru honorer di Kota Medan sebanyak 1.962 orang. Mereka mendapat bantuan insentif sebesar Rp600.000 per bulan mulai tahun 2019. Bantuan insentif tersebut merupakan usulan dari Komisi B DPRD Medan dengan total anggaran yang dialokasikan Rp15 miliar. Meski dapat bantuan, bila diakumulasikan upah yang diterima belum sesuai standar UMK. (prn/ris)

Menembus Hutan Batangtoru, Rimba Terakhir Pulau Sumatera (1), Habitat Orangutan Dijaga 6 Observer Muda

Diva/SUMUT POS OBSERVER MUDA: Sheila Kharismadewi Silitonga (kiri) dan Andayani Oerta Ginting, Camp Manager di Kamp Mayang, pusat riset Orangutan di ekosistem Hutan Batangtoru.
Diva/SUMUT POS
OBSERVER MUDA: Sheila Kharismadewi Silitonga (kiri) dan Andayani Oerta Ginting, Camp Manager di Kamp Mayang, pusat riset Orangutan di ekosistem Hutan Batangtoru.

SUMUTPOS.CO – Suasana alam yang masih perawan menjadi pemandangan lestari di Camp Mayang, tempat observasi Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), di Hutan Batangtoru kawasan Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Keberadaan Orangutan Tapanuli di ekosistem Hutan Batangtoru sangatlah langka. Hanya 0,2 individu per kilometer perseginya. Habitat mereka dijaga 6 observer yang masih muda-mudan

DINGIN Sabtu (23/2) pagi itu begitu menusuk. Suara sungai mengalir, alunan nyanyian katak dan burung merdu terdengar. Sekali saya melihat seokor tupai memanjat pohon di depan tungku perapian, tempat satu-satunya yang paling hangat di sana. Pondok tempat saya berteduh itu begitu sederhana. Berdiri dengan dinding tripleks beratapkan anyaman daun rumbia.

Di bawahnya sungai mengalir. Tampak dua ekor ular berenang menimbulkan gelombang kecil. Menggelikan bagi saya yang baru kali itu masuk ke hutan belantara.

Sebenarnya saya sendiri sudah sampai di kamp itu sejak Jumat (22/2) sore. Bukan pekerjaan mudah menuju ke sana. Perlu stamina ekstra. Kurang-lebih 5 jam saya tempuh membelah kawasan ekosistem Hutan Batang Toru dari desa terakhir, Desa Haramonting, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Konon jarak menuju ke sana 12 kilometer jauhnya.

Di kamp itu ada 6 orang pemuda menetap. Mereka Sheila Kharismadewi Silitonga, Andayani Oerta Ginting, Ulil Amri Silitonga, Dosmartua Sitompul, Ananda Simanungkalit, dan Jevi Sumakti Gultom. Mereka staf Yayasan Ekosistem Lestari -Sumatran Orangutan Conservation Program (YEL-SOCP), yang dibangun sejak 2007 lalu. Di sisi kanan kamp, terpampang foto-foto Orangutan Tapanuli yang pernah mereka temukan selama observasi. Setidaknya ada 24 Orangutan yang berhasil mereka ambil gambarnya. “Mau minum kopi? Enak, loh,” sapa Sheila memecah lamunan saya.

Sheila merupakan perempuan lulusan jurusan Biologi universitas Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia dipercaya menjadi kamp manager bidang penelitian Orangutan di sana. Kisahnya dimulai dari tugas akhirnya soal Orangutan pada 2017 lalu. “Begitu lulus ditawari lagi ke sini. Jadi sejak April 2018 saya di camp ini,” katanya.

Tugasnya di sana adalah melakukan observasi dan menjaga habitat Orangutan serta flora-fauna di ekosistem Hutan Batangtoru. Tak jarang, ia dan staf lain mendampingi mahasiswa maupun sejumlah peneliti yang melakukan riset di Camp Mayang. “Kemarin sebelumnya juga ada datang mahasiswa dari USU, dua orang. Mereka melakukan riset terhadap keberadaan lumut di sini selama tiga hari,” katanya.

Menjaga keberadaan orangutan tetap aman di habitatnya bukan pekerjaan mudah. Jumlah yang ada tidak sampai seribu individu. Kemudian habitat yang terus terancam, merupakan kendala utama saat ini. “Keberadaan Orangutan Tapanuli sangatlah langka di ekosistem Hutan Batangtoru. Hanya 0,2 individu per kilometer perseginya,” ujarnya.

Ada hal yang menjadi pertanyaan saya kenapa mereka menyebut satuan Orangutan dengan panggilan ‘individu’ bukan ‘ekor’. Sheila menjelaskan, Orangutan itu tidak punya ekor dan hidup menyendiri, tidak berkelompok.

Orangutan termasuk kera besar yang ada di dunia selain Gorila, Simpanse. Sedangkan yang memiliki ekor adalah jenis monyet. Sehingga di dunia konservasi, menyepakati penyebutan yang cocok untuk Orangutan adalah individu.

Kembali ke pembahasan soal sulitnya menemukan Orangutan. Dari hasil riset rendahnya populasi Orangutan Tapanuli, juga diakibatkan pola kembangbiak primata tersebut. “Orangutan betina hanya akan memiliki anak sekali dalam 8 hingga 10 tahun. Betina itu tidak mau berkembang biak kalau anaknya masih sama dia,” terangnya.

Aktivitas observasi memantau dan mencatat perilaku Orangutan Tapanuli butuh kesabaran dan ketelitian. Kontur hutan yang terjal membuat tim sering kewalahan melakukan observasi visual. Mereka lebih memilih pemantauan menggunakan indera pendegaran.

“Makanya kami kesulitan kalau sudah siang hari. Karena angin gunung berhembus dan menyulitkan pemantauan suara pergerakan Orangutan. Yang sudah berhasil kami temukan itu ada sekira 24 individu,” ceritanya.

Namun, dua hari sebelumnya, Kamis (21/2) mereka sempat berhasil mendapati dua individu Orangutan yang mereka belum kenali samasekali. “Tapi sayang, ketika Jumat pagi kami berangkat sekira pukul 05.00 WIB ke sarang yang dibuat Orangutan itu, keduanya sudah tidak ada di sana. Namanya Ruli dan Taruli,” katanya.

Cukup menarik rasanya ketika mendengar Sheila menamai satu individu Orangutan. Menurutnya, penamaan Orangutan bisa dilakukan. karena primata ini memiliki ciri khas tersendiri. “Jadi kalau kita sudah pernah bertemu satu individu, kita namai. Tidak sulit mengidentifikasi tiap-tiap Orangutan. Mmereka punya ciri khas fisik yang membedakan dengan Orangutan lainnya. Sama seperti manusia,” tuturnya.

Sifat Orangutan juga nyaris sama seperti manusia. Individu ini melakukan pergerakan ketika hari terang saat pagi. Dan kembali membuat sarang ketika senja datang hingga kemudian beristirahat ketika hari gelap.

Area monitoring Camp Mayang mencakup 12 kilometer persegi. Setiap hari mulai pukul 08.00 WIB, 6 pemuda di kamp itu menelusuri grit, jalur-jalur observasi yang telah petakan.

Andayani Oerta Ginting atau yang kerap disapa Anda, merupakan camp manager lainnya. Ia menjelaskan, dua kamp manager ditempatkan di sana punya maksud dan tujuan. “Sistem kerja kami 3 minggu observasi, 1 minggu libur. Jadi ketika yang satunya libur, ada seorang kamp manager tinggal di hutan dan bertanggungjawab terkait penelitian,” ungkap perempuan yang juga lulusan IPB ini.

Ia sendiri merupakan lulusan IPB dari jurusan Kehutanan. Anda bertugas sebulan lebih dulu ketimbang Sheila. Anda seorang camp manager yang bertugas lebih kepada managerial pondok. Mengontrol segala keperluan logistik kamp.

Ada nama Ulil Amri di sana. Pria berusia 28 tahun yang sudah bangkotan di Camp Mayang, kuranglebih 8 tahun. Sebelumnya merupakan penderes getah karet. “Awalnya agak berat bekerja di hutan seperti ini. Namun setelah mengikuti pelatihan tiga bulan, saya mulai betah,” ujarnya.

Dia menyebutkan, setelah menekuni tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya di Camp Mayang, banyak hal yang didapat. Tak hanya pengetahuan, tetapi juga kenal peneliti asing. “Umumnya yang datang ke sini peneliti, mahasiswa praktik lapangan, juga fotografer. Dari mereka, saya banyak belajar hal baru,” tuturnya.

Lain halnya dengan Ananda Simanungkalit. Penduduk Desa Haramonting, Kecamatan Tukka ini, awalnya penebang kayu ilegal. Dia melakukan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ananda beruntung, ketika dia mulai berhenti menebang kayu, salah seorang temannya yang lebih dulu bekerja di Camp Mayang mengajaknya bergabung.

“Sekarang jangankan untuk menebang kayu hutan, ketika saya berusaha menombak ikan yang ada di sungai di dekat kamp saja, dia langsung mengultimatum: “Jangan coba-coba abang tombak, aku tombak abang nanti,” ujarnya sedikit serius. (*/bersambung)

Usung Tema Ekonomi dan Industri, KPU Tetapkan Debat Kelima 13 April

no picture
no picture

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan debat kelima Pilpres 2019 ini dilakukan pada 13 April mendatang. Keputusan itu telah disepakati oleh kedua kubu yang sedang bertarung.

“Jadi debat kelima akan diselenggarakan pada 13 April 2019,” ungkap Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/2).

Arief mengaku, tidak khawatir debat kelima ini sehari sebelum masa tenang yang telah ditetapkan oleh KPU, yakni 14 April. “Jadi masa tenang itu dimulai 14 April. Jadi itu belum masuk masa tenang,” jelasnya.

Menurutnya, debat kelima ini bakal kembali digelar di Hotel Sultan, Jakarta. Sama seperti debat kedua dan ketiga yang diselenggarakan oleh KPU. “Jadi kalau engggak salah itu di Hotel Sultan lagi,” pungkasnya.

Diketahui, debat kelima ini akan diikuti oleh kedua pasang capres-cawapres. Dalam debat itu membahas isu ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, perdagangan, serta industri. (jpc/saz)

Konflik Lahan HGU Bakal Segera Diselesaikan

no picture
no picture

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil mengatakan, Presiden Joko Widodo memeritahkan agar konflik yang terjadi di lahan hak guna usaha (HGU) segera diselesaikan.

Hal itu disampaikan Sofyan, terkait pembahasan rapat terbatas soal kebijakan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/2).

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi meminta konflik yang melibatkan masyarakat desa di kawasan hutan dan lahan HGU diutamakan penyelesaiannya.

“Jadi ada desa lama, kemudian karena diberikan konsesi luas sehingga desa-desa itu tidak bisa apa-apa, karena masuk dalam kawasan. Itu disuruh bereskan oleh Pak Presiden. Begitu juga ada desa yang kawasan itu masuk dalam HGU, harus diselesaikan,” jelas Sofyan.

Namun pihaknya belum memerinci berapa banyak desa yang berada dalam konflik semacam itu untuk diselesaikan. Dia hanya menegaskan, pada prinsipnya perkampungan yang sudah lebih dulu ada dibanding HGU di kawasan hutan, harus dikeluarkan.

“Harus dilepaskan, karena memang desa itu harusnya di situ. Kan HGU datang belakangan, atau konsesi datang belakangan,” tegas Sofyan lagi.

Mengenai skema pelepasannya, apakah lahan yang sudah berupa pedesaan itu akan diserahkan kepada masyarakat, Sofyan membenarkannya. Bahkan lahan itu akan dijadikan hak milik mereka.

“Karena begini, misalnya kampung anda sudah di sana turun temurun, tiba-tiba kemudian karena diberikan HGU yang luas kampung anda masuk dalam HGU, kami keluarkan dari HGU dan kembalikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (fat/jpnn/saz)

Karhutla Riau Meluas, Ribuan Warga Terjangkit ISPA, Pneumonia, Asma, serta Iritasi Mata dan Kulit

ist PADAMKAN: Personel TNI dibantu BPBD saat mencoba memadamkan karhutla yang hingga kini terjadi di Riau.
ist
PADAMKAN: Personel TNI dibantu BPBD saat mencoba memadamkan karhutla yang hingga kini terjadi di Riau.

RIAU, SUMUTPOS.CO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) makin meluas. Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger mengatakan, luas lahan yang terbakar sejak Januari 2019 hingga kini sudah mencapai 1.136 hektare. Paling parah terjadi di Pulau Rupat.

Sejak Januari hingga kini, kebakaran yang terjadi di wilayah pesisir Riau itu, belum berhasil dipadamkan. Penyebabnya, karena lokasinya yang berada di pulau dan untuk menjangkau sumber air cukup sulit.

“Kebakaran hutan semakin meluas di Kelurahan Teluk Lecah, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, sekitar 55 hektare, serta beberapa daerah lainnya,” ungkap Edwar.

Selain itu, kebakaran lahan, Selasa (26/2), juga bertambah di Kelurahan Pergam 10 hektare, Desa Jangkang ada 5 hektare, Desa Bantan 1,5 hektare, Desa Kuala Terusan 3 hektare, Bangsal Aceh 2 hektare, Mundam 2 hektare, Air Hitam Pekanbaru 3,5 hektare, Mumugo Rohil 15 hektare, dan Sei Danai Inhil 38 hektare.

Edwar menjelaskan, rekapitulasi luas lahan terbakar di beberapa daerah Riau sejak awal Januari hingga saat ini paling luas di Bengkalis, yakni 817 hektare. Di Rokan Hilir 132 hektare, Dumai 60 hektare, Kepulauan Meranti 20,4 hektare, Pekanbaru 21,01 hektare, Siak 30 hektare, Indragiri Hilir 38 hektare, serta Kampar 15 hektare.

“Daerah yang masih terjadi kebakaran lahan di Dumai dan Bengkalis, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, serta Pekanbaru. Sementara untuk daerah lain apinya sudah padam,” bebernya.

Selain itu, akibat bencana ini, dari data Dinas Kesehatan Riau tercatat, di Kota Dumai ada 2.199 orang terkena penyakit ISPA, 7 orang terkena pneumonia, 52 orang asma, 58 orang iritasi mata, dan 28 orang iritasi kulit.

Sedangkan di Kabupaten Bengkalis, yang terkena ISPA sebanyak 247 orang, asma 15, pneumonia 4, iritasi mata 24, iritasi kulit 13. Di Rokan Hilir, ISPA sebanyak 42, asma 4, iritasi mata 8, iritasi kulit 16.

Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir belum merinci penyakit yang diderita warga untuk di daerah lainnya. Saat ini sejumlah tim medis dikirim ke Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai, atas perintah Gubernur Riau Syamsuar.

Pemerintah Provinsi Riau menyalurkan bantuan berupa masker dan makanan tambahan untuk ibu hamil (bumil) dan balita ke daerah-daerah yang terpapar kabut asap. Sebab, tercatat sudah ada 2.488 warga Riau terkena penyakit ISPA.

Mimi juga mengatakan, makanan tambahan untuk bumil dan balita itu dibagikan kepada warga di Puskesmas Batu Panjang. “Sudah diserahkan melalui kepala desa. Serta ke masyarakat oleh tenaga kesehatan Puskesmas Batu Panjang di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis,” jelasnya.

Adapun logistik yang sudah didistribusikan ke Pulau Rupat, di antaranya 200 kotak masker biasa, 72 kotak masker N 95, 30 kotak makanan tambahan untuk bumil dan balita, serta 25 kotak makanan anak-anak.

“Sedangkan masker yang dibagikan ke Kota Dumai sebanyak 800 kotak. Ada juga masker kiriman dari Dinkes Bengkalis ke Dumai sebanyak 5.000 kotak,” sebut Mimi.

Menurut Mimi, untuk saat ini kabut asap terparah dialami Kota Dumai. Meski kebakaran sedang terjadi di Pulau Rupat, Bengkalis, namun karena arah angin yang berhembus ke Kota Dumai, membuat daerah tersebut diselimuti kabut asap. (jpc/saz)

Indonesia Kini Miliki KRI Teluk Lada-521, Alutsista Produksi Lokal Terbaru Berteknologi Canggih

ist CANGGIH: KRI Teluk Lada-521, kapal perang jenis Landing Ship Tank (LST) adalah alat utama sistem pertahanan modern berteknologi canggih yang kini dimiliki Indonesia.
ist
CANGGIH: KRI Teluk Lada-521, kapal perang jenis Landing Ship Tank (LST) adalah alat utama sistem pertahanan modern berteknologi canggih yang kini dimiliki Indonesia.

BANDAR LAMPUNG, SUMUTPOS.CO – KRI Teluk Lada-521, kapal perang jenis Landing Ship Tank (LST) yakni alat utama sistem pertahanan atau alutsista modern berteknologi canggih memperkuat jajaran Armada TNI Angkatan Laut.

Hal ini ditandai dengan Acara Serah Terima, Upacara Peresmian, serta Pengukuhan Komandan KRI di Dermaga PT Daya Radar Utama (DRU), Panjang, Bandar Lampung, Selasa (26/2).

KRI Teluk Lada-521 merupakan kapal yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri, PT DRU.

Pada acara serah terima kapal ini, dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dari Dirut PT DRU Amir Gunawan kepada Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan (Kapusada Baranahan) Kemhan Marsma TNI Budi Prasetyono. Selanjutnya, dari Kapusada Baranahan Kemhan diserahterimakan kepada Aslog Panglima TNI yang diwakili oleh Waaslog Panglima TNI.

Kemudian berturut-turut diserahkan kepada Aslog Kasal dalam hal ini diwakili oleh Kadisadal dan terakhir diterima Pangkoarmada III Laksda TNI ING Ariawan.

Hadir menyaksikan acara penandatanganan ini, Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kasum TNI Mayjen TNI Joni Supriyanto, Pangkoarmada I Laksda TNI Yudo Margono, Pangkoarmada III Laksda TNI ING Ariawan, Danlantamal III Laksma TNI Denih Hendrata, Kadispenal Laksma TNI Muhamad Zaenal, Pangdam II Sriwijaya, serta Kapolda Lampung.

Menhan Ryamizard saat acara peresmian kapal tersebut, mengatakan, kebijakan strategi pertahanan Indonesia senantiasa konsisten untuk terus meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan industri swasta nasional.

“Melalui kerja sama yang strategis ini, ke depan Indonesia diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan alutsistanya,” ungkap Ryamizard.

Penyerahan kapal angkut tank yang kedua ini, merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan alutsista TNI guna memperkuat postur pertahanan negara smart power dalam mengantisipasi berbagai dinamika yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan NKRI. “KRI Teluk Lada merupakan alutsista modern berteknologi canggih, sehingga kehadirannya juga dapat memperkuat kekuatan jajaran TNI AL yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan kewibawaan NKRI,” tambahnya.

Dengan telah diserahterimakannya KRI Teluk Lada-521 tersebut, maka secara resmi menambah kekuatan alutsista di jajaran TNI AL khususnya di bawah Komando Armada III yang beroperasi di perairan wilayah timur Republik Indonesia.

KRI Teluk Lada-521 merupakan Kapal Angkut Tank (AT-4) kedua pesanan Kementerian Pertahanan RI kepada PT DRU melalui perjanjian kontrak jual beli Nomor: TRAK/882/PDN/XII/AL tertanggal 23 Desember 2015, tentang Pengadaan 2 Unit Kapal Angkut Tank.

Seperti halnya penamaan Kapal Angkut Tank di jajaran TNI AL, nama Teluk Lada diambil dari nama sebuah teluk yang menghadap ke arah Gunung Krakatau di wilayah Provinsi Banten.

KRI Teluk Lada-521 memiliki spesifikasi teknis dengan ukuran panjang 117 meter, lebar 16,40 meter dan tinggi 7,8 meter. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal hingga 16 knot dan kecepatan jelajah 13 knot, radius pelayaran 6.240 mil laut (range 13 knot) dan mampu mengangkut pasukan serta ABK sebanyak 478 personel. Kapal ini juga dirancang untuk mampu mengangkut sampai dengan 15 unit Tank BMP 3F serta satu unit helikopter. (fri/jpnn/saz)

Agar Dapat Menggunakan Hak Suara, Disdukcapil Imbau Warga Urus Suket

Perekaman EKTP : Salah satu warga saat melakukan proses perekaman E- KTP di kantor Gedung satu atap, Pemkot Bandarlampung, Senin (5/2).M. Tegar Mujahid
Perekaman EKTP : Salah satu warga saat melakukan proses perekaman E- KTP.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumatera Utara mengimbau masyarakat segera mengurus surat keterangan (suket) agar dapat menyalurkan hak pilih dalam Pemilihan Umum 2019. Pasalnya, menurut data Disdukcapil masih banyak masyarakat Sumut yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

Kadisdukcapil Sumut Ismael Sinaga mengatakan, pihaknya sudah menekankan kepada Disdukcapil kabupaten/kota untuk mempercepat perekaman e-KTP sebelum pemilu berlangsung, 17 April mendatang.

“Ini dikarenakan sudah mendekati pemilu, jangan sampai masyarakat tidak memiliki KTP untuk menggunakan hak suara, makanya kami imbau agar masyarakat segera mengurus suket,” katanya kepada wartawan, Selasa (26/2).

Dia mengatakan masyarakat jangan khawatir bila sudah memohonkan pengurusan e-KTP, meski kartunya belum dicetak tetapi itu sudah terdata di database mereka. “Jika yang memilik suket, mereka sudah pernah merekam, pastikan suket itu dibawah untuk kemudian dilakukan pencetakan KTP,” ucapnya.

Dia menyampaikan, saat ini di Sumut angka perekaman e-KTP sudah 94,6 persen. Dan proses perekaman e-KTP ini terus berjalan hingga kini.

“Sekarang perekaman kita sudah 94,6 persen, tinggal 5 persen lagilah. Bagi masyarakat belum melakukan perekaman tetapi kalau sudah kita jemput bola, kita anggap sudah merekam karena sudah mendapatkan surat keterangan,” katanya.

Pihaknya berharap seluruh masyarakat Sumut lebih proaktif untuk melakukan perekaman, lantaran petugas Disdukcapil sudah menjemput data bagi masyarakat. Penjemputan data ini dilakukan langsung dengan mendatangi rumah, sekolah, rumah sakit, hingga lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

“Termasuk melakukan percepatan perekaman bagi masyarakat yang sudah berusia 17 tahun. Disdukcapil se Sumut sedang melakukan perekaman kepada seluruh masyarakat, baik itu yang sudah berumur 17 tahun atau yang sudah menikah yang belum menerima e-KTP,” kata dia.

Ismael menambahkan, akhir Februari ini, sisa masyarakat yang belum mendapatkan KTP atau merekam ulang dapat dituntaskan oleh Disdukcapil kabupaten/kota.

“Di Kota Medan, sudah ada 15 ribu KTP yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kita dorong semua kabupaten/kota untuk segera menuntaskan perekaman KTP. Kami optimis dan masih punya waktu untuk menuntaskan perekaman ini, kita sudah dibantu oleh Kemendagri untuk mempercepat perekaman menjelang pemilu ini,” ujarnya seraya menyebut pertengahan Maret nanti seluruh e-KTP akan dibagikan terkhusus yang sudah melakukan perekaman. (prn/azw)

Masuk Ruang Jenguk Warga Binaan, Pegawai Lapas Dilarang Bawa HP

Teddy Akbari/sumut pos SaFeti Boks: Kalapas Binjai , Maju Amintas Siburian (kanan) melihat seorang pegawai Lapas memasukkan handphone ke dalam safeti boks khusus saat mau masuk area steril atau ruang jenguk pengunjung.
Teddy Akbari/sumut pos
SaFeti Boks: Kalapas Binjai , Maju Amintas Siburian (kanan) melihat seorang pegawai Lapas memasukkan handphone ke dalam safeti boks khusus saat mau masuk area steril atau ruang jenguk pengunjung.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca penandatanganan komitmen bersama menuju zona Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai terus berbenah dan melahirkan inovasi. Salah satunya, larangan bagi pegawai membawa handphone ke ruang jenguk warga binaan.

Kepala Lapas (Kalapas) Klas II A Binjai, Maju Amintas Siburian menyatakan, inovasi dimaksud demi mewujudkan WBK dan WBBM ini adalah area steril tanpa telepon selular. “Kami terus berbenah menuju zona WBK dan WBBM,” ujar Maju, Selasa (26/2).

Menurut Maju, tidak hanya pengunjung saja yang tidak boleh membawa telepon genggam ketika menjenguk warga binaan dan tahanan. Ditegaskan Maju, seluruh pegawai Lapas Binjai tidak diperbolehkan lagi mengantongi handphone ketika memasuki wilayah jenguk.

“Kalau di perkantoran ya boleh menggunakan telepon genggam untuk pegawai,” jelas Maju. Karenanya, Maju membuat laci khusus penyimpanan handphone untuk pegawai. Berdasar pantauan Sumut Pos, ada 88 laci penyimpanan Hp tersebut.

Saat ini, masih tahap pengerjaan yang hampir rampung. “Sudah 2 minggu berjalan penerapan untuk pegawai yang ingin masuk ke dalam area (Lapas), harus tidak boleh lagi membawa telepon genggam,” ujar mantan Kepala Rumah Tahanan Tanjunggusta ini. “Untuk pengunjung yang menjenguk sudah ada laci khusus di depan, saat masuk di ruang pemeriksaan,” ujar Maju.

Dia menambahkan, pegawai bakal diberikan sanksi ketika tidak mengindahkan laci khusus pegawai untuk penyimpanan telepon genggam ini. Sanksi terberat adalah penundaan kenaikan pangkat. “Sanksi yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian. Sebelum diganjar sanksi, peringatan dulu diberikan. Mulai dari peringatan ringan hingga berat dan akhirnya disanksi,” pungkas Maju.

Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan Sumut menyatakan puas dengan pelayanan yang sudah diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Kedatangan Ombudsman ini untuk melihat kesiapan Lapas Binjai usai melakukan penandatangan integritas dan menyatakan kesiapan mereka menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Ini dibeberkan Asisten Muda Ombudsman Sumut, Dedy Irsan didampingi Asisten Pratama D Sinaga saat mengunjungi Lapas Klas II A Binjai di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Limaumungkur, Binjai Barat, belum lama ini.

“Kita dari Ombudsman Perwakilan Sumut untuk pendampingan penguatan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Secara nasional, kita juga sebagai penilai untuk pencanangan zona integritas WBK dan WBBM, disuruh mendampingi,” ujar Dedy. (ted/han)

Terkait Pengendara Sepedamotor Terjun ke Sungai, Tim SAR Target Pencarian Seminggu

no picture
no picture

KABANJAHE, SUMUTPOS.CO – Pencarian Lala Milala (17), seorang pelajar yang terjun ke Sungai Lau Biang karena mengelakkan mobil di depannya, hingga kini belum membuahkan hasil. Meski Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi.

Saat ini, Tim Badan Nasional Pencarian, dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas Medan masih melanjutkan pencarian korban, dengan cara Scouting (Penyisiran) tepatnya di Desa Lau Simomo. Curam nya medan pencarian, serta derasnya aliran sungai tidak memungkinkan untuk diarungi oleh pihak BNPP,” ucap Humas Basarnas Medan, Hisar Turnip, Selasa (26/2) siang.

Lanjut Hisar Turnip, tim SAR gabungan lainnya masih melanjutkan pencarian, di LKP (Last Known Position) atau posisi terakhir diketahui korban jatuhnya di lokasi. Sampai saat ini korban belum juga ditemukan.

“Hari ini memasuki pencarian hari ke-3. Sesuai SOP kita melaksanakan pencarian selama 7 hari,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk menghindari tabrakan, Lala terjun bebas dari atas sepeda motor yang dikendarainya ke Sungai Lau Biang Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe. Peristiwa yang membuat gempar ini bermula, saat korban melaju kencang mengendarai sepeda motornya dari arah Kabanjahe.

Disaat bersamaan, sebuah mobil yang melaju dari arah berlawanan. Untuk menghindari tabrakan, korban banting stang sepedamotornya ke kiri, hingga menabrak tembok jembatan. seketika itu juga, korban terpental dan terjun bebas ke sungai yang berarus deras. (deo/han)

1...5,5365,5375,538...15,829Page 5,537 of 15,829