MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S,MSi,MH meresmikan gedung dakwah Muhammadiyah Kota Medan, di halaman Pusdam Muhammadiyah Kota Medan, Jalan Mandala, Minggu (24/2).

Peresmian gedung dakwah ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Wali Kota Medan disaksikan seluruh keluarga besar Muhammadiyah Kota Medan yang hadir. Usai pengguntingan pita, Wali Kota Medan kemudian meninjau satu persatu fasilitas gedung.

Dalam sambutannya Wali Kota Medan mengatakan dakwah harus dilaksanakan dari berbagai arah dengan menggunakan bermacam strategis. Meskipun nilai-nilai islam itu berlaku universal, namun setiap generasi memiliki kecendrungan yang berbeda dalam menerima dakwah.

“Strategi berbeda ini harus diterapkan dalam melakukan dakwah baik itu untuk anak-anak, remaja maupun orang tua sehingga bisa diterima dengan tangan terbuka dan hati yang ikhlas.”kata Wali Kota.

Atas dasar tersebut, dengan hadirnya gedung dakwah Muhammadiyah ini Wali Kota Medan berharap gedung ini dapat menjadi wadah penyampaian dakwah Muhammadiyah kepada seluruh umatnya, sehingga gedung yang sudah berdiri ini menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan.

“Seluruh elemen yang ada didalam tubuh muhammadiyah harus mendukung gerakan dakwah untuk peningkatan kemaslahatan umat, dengan begitu maka organisasi ini mampu tumbuh dan berkembang menjadi salah satu organisasi islam terbesar di tanah air.”ujar Wali Kota.

Sebelumnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, Anwar Sembiring mengatakan gedung dakwah ini merupakan bantuan secara khusus dari Pemko Medan, untuk itu Anwar mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Medan.

“Kami dari keluarga besar Muhammadiyah Kota Medan mengucapkan ribuan terimakasih kepada bapak Wali Kota Medan yang sudah membantu kami sehingga sekarang kami memliki gedung dakwah.”kata Anwar.

Turut hadir dalam peresmian gedung dakwah Muhammadiyah ini Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, anggota DPR RI, Muhfahri Harahap, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mohammad Gudeil Zubir, Anggota DPRD Medan, T.Bahrumshah, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut, Hasyimsah Nasution. (ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah aktivis Sumatera Utara (Sumut) melakukan penanaman manggrove di kawasan wisata Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (23/2).

Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional turut dihadiri mantan Gubernur Sumut, Tengku Erry dan Ketua AMPG Sumut, Wibi Nugraha serta sejumlah komumitas elemen dari Sumut. Secara bersama – sama, komunitas yang tergabung melakukan pembersihan sampah di sekitaran kawasan wisata Danau Siombak tersebut.

Ketua AMPG Sumut, Wibi Nugraha mengatakan, kegiatan yang mereka lakukan adalah bentuh konservasi rehabilitasi hutan mangrove. “Harapan kita, ini dapat menjadi apresiasi dan dukungan publik di Sumut. Agar, destinasi wisata dapat bekembang khususnya pemberdayaan manggrove di kawasan Danau Siombak,” ujarnya.

Sementara itu, Tengku Ery Nuradi menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai bentuk sinergi antara masyarakat dan pemerintah khususnya menjadikan Danau siombak sebagai distinasi wisata andalan kota Medan. “Ini perlu kita kembangkan, agar perkembangan wisata di Kecamatan Medan Marelan mampu mendorong perekonomian dan menjadikan sumber pendapatan bagi pemerintah,” terangnya.

Acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional turur dihadiri Komisioner Bawaslu Sumut Aulia Andri mantan, Koordinator Gerbraksu Saharuddin, LKLH Indra Mingka, Ketua Forum Masyarakat Marelan Gamal Abd Nasir dan lainnya. (fac/ila)

, Muhammad Isa Albasir Ketua KNTI Medan dan komunitas Gerbang Swara serta tokoh Pers Medan Utara. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengajak masyarakat agar mendidik generasi muda menjadi ulama. Karena kehadiran ulama sangat dibutuhkan umat sebagai teladan dan tempat bertanya. “Mari bersama-sama kita kader anak-anak kita untuk jadi ulama,” kata Gubsu Edy Rahmayadi usai menghadiri sholat subuh berjamaah dan pengajian di masjid Al Hidayah, Perumahan Menteng Indah, Kecamatan Medan Denai, Medan, Minggu (24/2).

Ulama, kata Gubsu, merupakan referensi berjalan bagi seluruh umat. Selain itu ulama juga merupakan tempat bagi pemimpin untuk bertanya. Jika ulama tidak ada, kemana lagi pemimpin akan bertanya benar salahnya tindakan yang dilakukannya. “Oleh sebab itu, ulama harus diperbanyak,” ujarnya.

Gubsu juga mengapresiasi sholat subuh berjamaah yang dirangkai dengan pengajian di masjid Al Hidayah. Dikatakannya, subuh berjamaah bisa meningkatkan tali silaturahmi antar umat atau warga di sekitar masjid.

Karena itu, Gubsu meminta agar subuh berjamaah terus dipertahankan dan wajib dilakukan. “Kalau kita susah ketemu karena bekerja dari pagi hingga petang, di subuh berjamaah seperti ini, kita bisa sambil bersilaturahmi sebelum memulai pekerjaan,” katanya. Kepada warga, Gubsu juga berpesan untuk menjaga ukhuwah antar sesama. Apapun alasannya, kebersamaan harus tetap dijaga. “Tolong jaga umat ini, semoga di surga nanti kita bersama-sama,” pesannya.

Senada dengan Gubsu, Ustadz Abdul Latif Khan mengatakan saat ini Sumatera Utara (Sumut) memang sedang kekurangan figur ulama. Untuk itu, perlu dilakukan pembibitan ulama pada generasi muda. Sumut perlu ulama di berbagai bidang, mulai dari tafsir hadits, fiqih dan lain sebagainya.

Abdul Latif sendiri mengaku dirinya bukanlah seorang ulama. “Saya tukang ceramah, saya bukan ulama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Kenaziran Masjid Al Hidayah Ibrahim Yusuf Siagian mengapresiasi kedatangan Gubsu pagi itu. “Kami bersyukur, Pak Gubernur mau hadir bersama kita, terima kasih atas kedatangan bapak ke sini,” ujarnya.

Sebelum meninggalkan perumahan Menteng Indah, Gubsu menyempatkan diri menyapa warga yang telah berkumpul dalam acara Pelantikan Pengurus Forum Komunikasi Warga Menteng Indah (FKWMI) 2019-2022, yang lokasi acaranya tidak jauh dari masjid.

Warga merasa senang dengan kedatangan Gubsu, meski sebentar. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Warga dengan mengajak Gubsu selfie. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi B DPRD Medan mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan jangan hanya mengangkat tenaga honorer guru saja, melainkan bilal mayit juga.

Sebab, keberadaan bilal mayit sangat dibutuhkan dan terlebih yang ada saat ini sebagian telah berusia cukup tua.

Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mengatakan, dirinya mendorong Pemko Medan di tahun ini agar bagaimana bilal mayit diangkat sebagai honorer. Atau, membuka lowongan honorer untuk tenaga bilal mayit.

Para bilal mayit ini nantinya, ditempatkan di setiap kelurahan pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Medan. Artinya, paling tidak setiap kelurahan ada satu petugas honorer bilal mayit.

“Kita ketahui sendiri, bilal mayit yang ada di Medan sebagian besar sudah banyak yang uzur atau usianya tak muda lagi. Oleh sebab itu, harus ada regenerasinya,” kata Irsal saat diwawancarai, kemarin (24/2).

Diutarakan dia, APBD Kota Medan yang cukup besar sekitar Rp6,11 triliun diharapkan mengalokasikan gaji atau upah jasa mereka. Pasalnya, tenaga dan tanggung jawab bilal mayit sangat dibutuhkan.

“Sebagai tahap awal, gaji mereka di bawah UMK (Upah Minimum Kota) Medan dulu. Paling tidak, setengah dari UMK atau sewajarnya, misalnya Rp1,5 juta. Namun, apabila APBD Kota Medan cukup maka kenapa tidak dibayar sesuai UMK,” sebut Irsal.

Irsal mengaku, di kawasan tempat tinggalnya yakni Kelurahan Suka Maju, bilal mayit sudah berusia hampir 72 tahun. Bayangkan saja, jika satu hari ada empat warga yang meninggal, maka dikhawatirkan mereka ikut ‘dimandikan’. Hal itu lantaran kelelahan karena usianya yang senja.

“Makanya, kalau ada regenerasinya tentu berkesinambungan. Apalagi, menjadi bilal mayit ini bukan sembarangan orang. Jadi, Pemko Medan jangan hanya membuka pegawai honorer untuk guru saja. Melainkan, bilal mayit juga harus dibuka karena memang dibutuhkan,” tegas anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Ia berharap, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin membuat Peraturan Wali Kota (Perwal) agar wacana ini bisa segera terealisasi. “Nantinya, honorer bilal mayit tersebut masuk ke dalam Bagian Agama Pemko Medan,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Medan, Adlin Umar Yusri Tambunan. Bahkan, Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini meminta sekaligus diusulkan penyediaan perangkat memandikan jenazah. Sebab, bilal mayit masih kesulitan dalam proses memandikan jenazah karena harus dibantu.

“Kami mengapresiasi langkah Pemko Medan yang telah menyediakan honor bilal mayit. Namun, kita berharap agar perangkat memandikan jenazah juga diadakan,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan KL Yos Sudarso di kawasan Medan – Belawan, banyak yang rusak.

Pantauan Sumut Pos, Jumat (22/2), kondisi tiang penerangan jalan nasional sudah banyak yang patah dan bola lampu pecah. Sehingga, kondisi yang mengakseskan Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Belawan sudah tidak layakn

Seorang warga, Syamsul, mengharapkan kepada Pemko Medan untuk serius menangani kondisi penerangan di jalan nasional. Karena, kondisi penerangan yang rusak membuat akses jalan Medan – Belawan gelap pada malam hari.

“Harapan kita, kondisi ini harus segera diambil tindakan untuk segera diperbaiki, apabila ini dibiarkan terus akan memberikan dampat buruk kepada masyarakat di Medan Utara,” katanya.

Diungkapkan pria berusia 47 tahun ini, kondisi penerangan yang tidak bisa dinikmati secara maksimal, akan memberikan dampak kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan memperburuk citra kota Medan sebagai kota Metropolitan.

“Jangan jadikan kondisi gelap ini memberikan cerminan cekaman bagi masyarakat. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda perbaikan lampu jalan, agar penerangan jalan dapat dinikmati masyarakat,” ucap Syamsul.

Anggota DPRD Medan, M Nasir menegaskan, agar Pemko Medan segera memperbaiki lampu yang rusak, tidak ada alasan untuk menunda perbaikan lampu jalan tersebut.

“Tidak ada alasan Pemko Medan untuk mengulur waktu memperbaiki penerangan, karena ini merupakan prioritas untuk pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.

Ditegaskan Wakil Ketua Fraksi PKS ini, kerusakan lampu jalan perlu juga jadi perhatian serius masyarakat, agar kerusakan yang sering dilakukan oleh oknum tertentu, dapat ditindak. “Kita tahu, banyak lampu rusak karena dicuri, jadi masyarakat harus ikut membantu menjaganya,” ujar Nasir. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan kembali melakukan pemeliharaan jaringan listrik mulai Sabtu (23/2) hingga Kamis (23/2). Pemeliharaan tersebut demi keandalan jaringan listrik di Kota Medann

Manager PLN UP3 Medan, Lelan Hasibuan mengatakan, setiap pemeliharaan akan dilakukan pemadaman. Namun pemadaman itu hanya di kawasan yang tengah dilakukan pemeliharaan.

Sesuai jadwal, pemeliharaan yang dilakukan pada besok, Selasa (25/2), di rayon Belawan dengan wilayah padam di Jalan Pelabuhan Raya, Jl. Pasar Baru, Jl. Bunga Cempaka, Jl. Bunga Wijaya sebagian, Jl. Bunga Melur, Jl. Pasar III Ring Road, Jl. Sempurna Kopertis, Jl. Pelajar, Jl. Pelajar Timur, Jl. Ibrahim Umar, Jl. M. Yakup.

Pada Rabu (26/2), pemeliharaan di rayon Johor, dengan lokasi pemadaman Jl.Adi Sucipto, Jl.Pipa, Komp CBD, Komp Malibu, Kom Padang Golf, Komp City View, Wong Solo, Jl.Setia Budi, Jl.Sei Asahan, Jl.Sei Padang, Jl.Sei Selayang, Jl.Gaperta, Jl.Bakti, Jl.Sukadono Ujung, Jl.Setia, Jl.Cempaka, Jl.Pembangunan 1 s.d 7, Komplek Guru, Perum Givency One, Komplek Paragon, Perum ACM.

Pada Kamis, pemeliharaan di Rayon PLN Medan Timur, Labuhan, Medan Baru dan Medan Kota dengan lokasi padam di Kantor BCA Jl. Krakarau, Jl. GB Josua, Jl. Thamrin, Jl. Sei Kera, Jl. Malaka, Jl. Madong lubis, Jl. Sumatera, Jl. Singa, Jl. Gajah, Jl. Parapat, Jl. Penyabungan.Expres Ke GH.Thamrin / TH.4 Jl Thamrin, INDUSTRI KIM.II, Jl. Sembada, Jl.Pinggir Rel,Jl.Mesjid Raya, Jl. Katamso, Jl. Meriam, Jl. H. Misbah, RS Martha Priska, Komplek Multatuli, Jl.Multatuli Pizzahut (LBS NO Pertemuan LI.7.

Sedangkan pada sebelumnya, Sabtu (23/2), pemeliharaan di rayon Medan Selatan dengan lokasi pemadaman Jl. Medan – Tamora, Jl.Bendungan, Komplek Taman Rivera.

“Mohon maaf atas ketidaknyaman atas pemadadaman yang tengah dilakukan pemeliharaan. Semoga listrik di Kota Medan semakin andal,” kata Lelan Hasibuan. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 80.527 kuota peserta baru warga Medan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Kelas III padan

bulan Maret 2019 dipastikan tak terpenuhi. Sebab, hingga batas waktu akhir pekan yang telah ditentukan BPJS Kesehatan Medan, ternyata Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan hanya mengirimkan data calon peserta baru tak sampai 10 persen.

Oleh karenanya, penambahan anggaran sekitar Rp22 miliar dari APBD 2019 yang dialokasikan untuk jaminan kesehatan warga Medan tahun ini tak efektif. Akibatnya, penambahan uang negara itu pun menjadi selisih lebih penggunaan anggaran (silpa).

Apalagi, pada periode Januari dan Februari tahun ini Dinkes Medan sama sekali tak mengirimkan data calon peserta baru tersebut ke BPJS Kesehatan. Hal ini disebut-sebut lantaran Dinkes Medan bersikukuh data warga Medan yang menjadi calon peserta baru harus diverifikasi Dinas Sosial (Dinsos) Medan.

Padahal, Komisi B DPRD Medan telah menyarankan agar data calon penerima bantuan kesehatan ini tak perlu diverifikasi Dinsos. Melainkan, cukup verifikasi dari Dinkes saja. Alasannya, persoalan kesehatan bukan ranahnya Dinsos Medan tetapi Dinkes Medan. Sebab, Dinsos Medan menyangkut masalah kemiskinan.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Medan, Supriyanto mengatakan, hingga Jumat (22/2) pekan lalu Dinkes Medan hanya mengirimkan data warga Medan calon peserta baru PBI sekitar 7 ribuan. “Data (calon peserta baru PBI untuk periode Maret 2019) dari Dinkes Medan memang sudah masuk ke kita, dua tahap. Totalnya, hanya sekitar 7 ribuan dengan rincian tahap pertama 2.800 dan tahap kedua 4 ribu lebih,” ungkap Supriyanto saat dihubungi melalui sambungan seluler, akhir pekan lalu.

Supriyanto menyayangkan data calon peserta baru PBI tersebut yang dikirimkan tak sampai 10 persen dari jumlah kuota. Padahal, disediakan kuota 80 ribu lebih. “Kami gak tahu nih Dinkes Medan, padahal kami masih sudah menunggu dan memberikan kelonggaran waktu penyerahan data tersebut,” ujarnya.

Supriyanto menyebutkan, sesuai hasil kesepakatan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Medan awal pekan lalu, bahwa batas waktu penyerahan data pada Jumat (22/2). Bahkan, diberi tambahan waktu lagi sampai Minggu (24/2) sore masih ditunggu.

“Kalau Senin (25/2) sudah tidak bisa lagi datanya diterima, karena kami ada aturan yang harus dipatuhi dalam kepesertaan Kelas III. Artinya, tiga hari sebelum berakhirnya periode bulan tidak bisa diproses. Apalagi, bulan Februari ini hanya sampai tanggal 28,” kata Supriyanto.

Supriyanto melanjutkan, apabila data calon peserta baru tetap dikirimkan ke pihaknya maka otomatis dicatat untuk periode April 2019. “Sebetulnya dateline kita (penerimaan data), setiap tanggal 20. Tapi, karena ada permintaan sehingga diberi dipensasi,” ucapnya.

Diutarakan Supriyanto, 7 ribuan data calon peserta baru PBI yang masuk ke pihaknya belum tentu seluruhnya diterima. Sebab, data tersebut harus dikroscek atau diverifikasi kembali. “Pasti kita validasi lagi data tersebut. Dari 7 ribuan data yang masuk, kalau 50 persennya saja lolos validasi maka sudah hebat. Karena, kemungkinan ada yang sudah menjadi peserta mandiri tetapi menunggak bayar iuran dan lain sebagainya,” beber dia sembari menambahkan, nantinya akan ada penjelasan terhadap data 7 ribuan calon peserta baru PBI tersebut.

Sementara, Kepala Dinkes Medan, Edwin Effendi yang dikonfirmasi via seluler terkait data calon peserta baru PBI BPJS Kesehatan terkesan bungkam. Padahal, sudah dikirimkan pesan singkat sebelumnya tetapi tak juga mengangkat ponselnya hingga dihubungi berkali-kali. Begitu juga dengan Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah.

Terpisah, Kepala Dinsos Medan, Endar Sutan Lubis yang dihubungi enggan berkomentar. Namun, dia menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan verifikasi data calon peserta baru PBI apabila diminta Pemko Medan. “Sejauh ini belum ada keputusan untuk memverifikasi data itu, tapi kalau diminta Pemko kami siap. Tetapi, setahu saya sudah ada surat keputusan bahwasanya kepesertaan PBI ini tidak perlu rekomendasi dari kami,” ujar Endar.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah mengungkapkan, anggaran bantuan untuk warga Medan penerima PBI BPJS Kesehatan pada tahun ini telah ditambah dari sebelumnya Rp90 miliar menjadi Rp112 miliar. Otomatis, jumlah penerima bantuan kesehatan ini pun bertambah. Di tahun 2018, kepesertaan BPJS berjumlah sekitar 326 ribu jiwa. Maka dari itu, pada 2019 kuota bertambah 80.527 jiwa. Artinya, sekitar 400 ribu lebih penerima bantuan yang diakomodir.

Namun, penambahan anggaran tersebut tidak dimaksimalkan oleh kepala Dinkes Medan sebelumnya, Usma Polita. Sebab, data penambahan PBI untuk Januari dan Februari 2019 tidak masuk ke BPJS Kesehatan sampai waktu yang telah ditentukan. Hanya data warga yang tahun lalu saja terdaftar di BPJS Kesehatan.

“Ini jelas merugikan warga Medan yang belum masuk atau ditambah sebagai penerima bantuan kesehatan ini, yaitu warga miskin dan tidak mampu berobat. Selain itu, Pemko Medan juga dirugikan dari sisi pendapatan karena tak mendapat dana kapitasi jasa petugas medis Puskemas sekitar Rp7 miliar per bulannya,” ungkap Bahrumsyah.

Ditegaskan Bahrumsyah, sudah jelas payung hukumnya bahwa persoalan ini menyangkut kesehatan bukan kemiskinan. Akan tetapi, Dinkes Medan terlalu mencari-cari alasan perlu validasi dinas sosial sehingga data penambahan bantuan kesehatan tersebut tak kunjung dikirim.

“Sudah jelas SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sebagai dasar pertimbangan dan juga tertera pada MoU. Surat tersebut dapat diurus di kelurahan tempat tinggal warga. Jadi, bukan Surat Keterangan Miskin (SKM) yang dibutuhkan sebagai pertimbangan,” sebutnya.

Bahrumsyah menuturkan, jangan sampai pihaknya membuat interplasi mosi tidak percaya karena gagal paham persoalan penerima bantuan BPJS Kesehatan gratis. “Jangan sampai gagal paham, karena pedomannya SKTM bukan SKM. SKTM diurus di kelurahan, sedangkan SKM di dinas sosial yang menangani persoalan kemiskinan,” cetusnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dari payung hukum sudah jelas yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan Permendagri Nomor 38/2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2019.

Bahwasanya, jaminan kesehatan terhadap masyarakat harus terakomodir khususnya yang miskin dan tidak mampu berobat. Oleh sebab itu, Dinkes Medan tolak ukurnya tidak lagi dengan validasi data berdasarkan regulasi sosial. Melainkan, wajib dengan aturan tentang kesehatan.

“Tak nyambung dengan dinas sosial lagi persoalan kesehatan, tapi dinas kesehatan. Kalau mampu mengakomodir seluruh masyarakat termasuk yang mampu, maka tentu diapresiasi,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan membangun panti rehabilitasi khusus untuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng). Selain itu, panti rehabilitasi khusus tersebut juga diperuntukkan bagi penderita tuna grahita dan sebagainya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Medan, Sutan Endar Lubis menyatakan, pihaknya telah membuat detail engeneering design (DED) atau perencanaan konstruksi detail bangunan untuk panti tersebutn

Dalam DED itu, panti akan dibangun 2 lantai di atas lahan 2,5 hektare di kawasan Ladang Bambu, Medan Tuntungan dengan kapasitas 1.000 orang.

“Kami sudah membuat dan mengirimkan DED-nya. Tapi, bukan kami yang membangun melainkan Dinas Perkim-PR (Medan),” kata Endar yang dihubungi melalui sambungan selulernya, kemarin.

Diutarakan Endar, pembangunan panti tersebut dilakukan tidak sekaligus tetapi secara bertahap. Hal ini karena keterbatasan anggaran pembangunan atau melihat kesanggupan dari APBD Kota Medan.

“Informasi dari Dinas Perkim-PR, mereka sedang menghitung mana yang akan didahulukan dibangun. Sebab, pembangunan panti ini dilakukan secara bertahap melihat kemampuan APBD,” ucapnya.

Menurut Endar, karena keterbatasan anggaran maka kemungkinan akan dibangun lantai satu terlebih dahulu. Selanjutnya, barulah lantai dua. Namun begitu, belum bisa dipastikan apakah tahun ini panti tersebut dibangun. Untuk lebih jelasnya kapan mulai dibangun, bisa ditanyakan kepada Dinas Perkim-PR Medan.

“Pembangunan panti ini atas perintah wali kota dan diharapkan segera direalisasikan. Dari DED yang kita buat, pembangunan panti menghabiskan sekitar Rp41 miliar,” ujarnya.

Endar menambahkan, panti itu nantinya akan dilengkapi beberapa fasilitas serta pusat pelatihan. Anak jalanan, gepeng dan penderita tuna grahita yang masuk akan dididik berwirausaha.

“Kita ajarkan mereka budidaya ikan karena ada kolamnya juga. Jadi, ketika keluar sudah punya keterampilan, dan itu targetnya,” pungkas Endar.

Sementara, Plt Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Benny Iskandar yang dihubungi berkali via ponsel tak menjawab sambungan selulernya. Bahkan, pesan singkat yang dikirimkan tak kunjung dibalasnya.

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mendukung pembangunan panti rehabilitasi khusus anak jalanan, gepeng dan tuna grahita. Dengan begitu, mereka tidak berkeliaran lagi hingga bahkan sampai meresahkan masyarakat.

“Tahu sendirilah di jalanan sekarang, mereka meminta-minta di lampu merah (traffic light). Jadi, dengan diberi pelatihan wirausaha maka diharapkan angka anak jalanan, gepeng dan tuna grahita berkurang,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Senam Tarian Ahoi bersama warga yang digagas PK Kosgoro 1957 Medan Johor di Jalan STM, Kelurahan Suka Maju, Medan Johor, Minggu (24/2) pagi, mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Senam ini pun diharapkan digelar secara rutin.

Senam tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli SE. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kosgoro 1957 Kota Medan ini terlihat berbaur dengan masyarakat untuk mengikuti gerakan senam yang diperagakan instruktur.

“Ini merupakan kegiatan yang sangat postif. Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat di setiap kelurahan akan merasakan manfaat olahraga. Selain itu, juga ikut membantu Pemko Medan dalam memasyarakatkan olahraga,” ujar Iswanda Ramli.

Pria yang akrab dipanggil Nanda Ramli ini memberikan apresiasi kepada PK Kosgoro 1957 Kecamatan Medan Johor yang telah menggagas senam inin

Dia menilai, senam ini merupakan bentuk partisipasi Kosgoro dalam membangun masyarakat Medan yang lebih sehat dan menghindari narkoba.

“Kita akan mendorong Pengurus Kecamatan (PK) Kosgoro 1957 lainnya di Kota Medan untuk melakukan hal seperti ini. Sebab senam seperti ini akan memberikan dampak bagi masyarakat,” harap Nanda.

Sedangkan Ketua PK Kosgoro 1957 Medan Johor Saripul Ahmad didampingi Ketua Kosgoro 1957 Medan Area Suhaimi menjelaskan, senam tarian Ahoi ini diikuti ratusan masyarakat dari Kelurahan Suka Maju. Selain senam, acara ini dimeriahkan dengan lucky draw dengan berbagai hadiah.

“Ini merupakan bentuk partisipasi kita di tengah masyarakat. Melalui senam ini, kita ingin mengajak masyarakat, khususnya Warga Suka Maju, untuk rutin melakukan olahraga, sehingga tubuh menjadi sehat,” ujarnya.

Senam tersebut pertama kali digelar PK Kosgoro 1957 Medan Johor. Melihat antusias masyarakat, mereka berencana untuk menggelar rutin. “Ke depan, kita akan gelar secara rutin,” tandasnya.

Sedangkan seorang warga, Eri Suharman mengaku senang mengikuti senam tersebut. Apalagi senam ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli. Kesempatan ini pun dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi kepada Nanda Ramli.

“Senang karena Wakil Ketua DPRD Medan hadir langsung. Kami sudah menyampaikam keluhan soal lamanya pengurusan E-KTP. Kami berharap Pak menyampaikan aspirasi itu kepada Pemko Medan,” pungkasnya. (dek/ila)