MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengaku merasa ditipu pihak PD Pasar Medan dan Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM), sejumlah pedagang Pasar 5 Marelan mengadu ke kantor DPRD Medan, Senin (11/2). Delegasi pedagang diterima oleh Anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar di ruang komisi.

Menurut perwakilan pedagang, Pola Nainggolan, mereka sudah satu tahun berdagang di pelataran gedung baru Pasar Marelan. Namun, hingga saat ini belum mendapat kios di gedung tersebut.

“Ada 57 pedagang yang sampai saat ini tidak diberikan meja berjualan dan kios. Padahal, sudah memberikan sejumlah uang,” katanya

Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Jaminah. Bahkan, kata dia, meski di luar gedung tetap dikutip bayaran jaga malam dan harian sebesar Rp5.000 per hari.

“Janji PD Pasar untuk menyediakan 57 kios kepada pedagang tidak terealisasi. Padahal, saya sudah membayar panjar kios Rp3 juta. Namun sampai sekarang belum mendapat kios,” akunya yang berjualan gula merah. Ia berharap Komisi C DPRD Medan dapat membantu memperjuangkan hak para pedagang.

Menyikapi pengaduan pedagang, Anggota Komisi C DPRD Medan Jangga Siregar menyebutkan, pihaknya akan segera memanggil PD Pasar untuk meminta penjelasan. “Minggu depan direncanakan, mudah-mudahan jika tidak ada halangan akan kita lakukan rapat (dengar pendapat),” kata Jangga. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan pengemudi tranportasi online, Grab Car berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan Senin (11/2). Tuntutan ratusan pengemudi online ini meminta kepada Gubsu Edy Rahmayadi segera menutup PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) yang selama ini dinilai memberatkan para pengemudi Grab Car tersebut.

“Kami minta kepada Bapak Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumut untuk segera menutup PT TPI,” teriak Koordinator Aksi Rahmat Cristian.

Rahmat Cristian jua mengatakan, selama ini PT Grab telah melakukan kerja sama dengan PT TPI, tapi kerja sama ini sangat merugikan mereka. Lantaran, kerja sama tersebut dilakukan secara tidak transparan, hanya menguntungkan pihak PT Grab dan membebankan pada driver.”Alasannya PT Grab telah melakukan monopoli usaha dan persaingan usaha secara tidak sehat, dan melanggar UU nomor 5 tahun 1999,” katanya.

Disampaikannya, dengan dilakukannya kerja sama tersebut, banyak para driver Grab Car tidak lagi rutin mendapatkan orderan dari pemesan jasa angkutan itu. Pasalnya, PT Grab telah memberikan orderan (pemesan) kepada PT TPI.

“Mendeskriditkan mitra-mitra individu yang dulunya telah berjuang dan susah payahnya di jalan. Padahal kami juga melakukan promosi terhadap transportasi online, tapi justru kami yang tidak mendapatkan orderan,” katanya.

Seorang driver bernama Ozi yang ikut demo bersama rekan-rekannya mengatakan, selama ini setelah dilakukannya kerja sama antar PT TPI dan PT Grab, dia sulit mendapatkan pesanan antar jemput penumpang itu.

“Kerja sama mereka membebankan kami bang, banyak kami mengeluh mengenai orderan, sepi selalu. Kalau begini terus bisa makan apa keluarga kami,” katanya.

Ozi tidak mengetahui secara pasti kapan kerjasama ini dilakukan dan disosialisasikan kepada para driver Grab Car. “Kami gak tahu kapan ini berlangsung bang, yang jelas tiba-tiba sudah ada kerja sama antar mereka,” ucapnya

Dia meminta pemerintah berlaku adil, dan melihat kondisi dari para driver yang selama ini sudah kesulitan mendapatkan orderan.

“Kita minta Gubsu Edy Rahmayadi bertindak dalam hal ini, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Setelah beberapa saat mereka berorasi, sejumlah perwakilan mereka diterima Gubsu Edy Rahmayadi di ruang wartawan Kantor Gubsu.

Gubsu yang didampingi Staf Ahli Elisa Marbun dan Nauval Mahyar memerintahkan dua stafnya itu untuk memanggil pihak terkait seperti PT TPI, PT Grab, Dishub, Satlantas dan pihak terkait lainnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nasib 9 kepala keluarga (KK) yang telah mendirikan bangunan rumah selama puluhan tahun di lahan PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC), menuntut ganti rugi kepada perusahaan tersebut.

Selain kehilangan tempat tinggal, masyarakat yang menetap di Paluh Sampan, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan juga kehilangan mata pencaharian. Keluhan ganti rugi disampaikan masyarakat di Kantor Karang Taruna Belawan, Senin (11/2).

Seorang warga, Irwansyah (35) mengatakan, mereka ada sebanyak 9 kepala keluarga (KK) telah mendirikan rumah di atas paluh merupakan lahan STTC. Belakangan ini, mereka mendengar paluh itu akan ditimbun oleh perusahaan, sehingga tempat tinggal mereka akan digusur.

“Kami tahu itu bukan lahan kami. Kami siap pindah, tapi bantulah untuk ganti rugi. Sudah puluhan tahun kami berada di lahan itu tapi adalah pengertian dana kompensasi kepada kami,” ungkapnya mengadu kepada Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman alias Atan.

Selain kehilangan tempat tinggal, kata nelayan tradisional ini, mereka juga kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarga. Karena, selama ini mereka mencari kepiting pesisir dan ikan tawar di areal paluh tersebut.

“Kami di situ ada 12 sampan yang mencari makan di areal itu. Sekitar 20 nelayan bakal kehilangan mencari nafkah, kami berharap agar Karang Taruna bisa membantu kami, agar kami mendapat ganti rugi dari STTC,” pinta Irwansyah.

Hal senada juga dikeluhkan Syahrul. Dengan dibangunnya areal itu, maka mereka tidak bisa lagi menangkalkan sampan di paluh itu, harapannya, adanya kompensasi yang dijanjikan STTC agar segera direalisasikan.

“Kami ini hanya berpanghasilan 200 ribu hingga 300 ribu seminggu, kalau lahan itu tidak ada lagi. Orang tua kami dari tahun 1971 sudah cari makan disitu, makanya kami kemarin mengadu, agar ganti rugi dijanjikan dapat segera direalisasikan kepada kami,” ucap pria berusia 31 tahun ini.

Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman mengatakan, ia akan mencoba menjelaskan keluhan masyarakat itu ke camat. Harapannya, perusahaan punya etikat baik untuk memberikan gantj rugi atau tali asih kepada masyarakat.

“Kita akan coba cari tahu siapa perusahaan itu, karena selama ini kita belum tahu siapa orang STTC. Tapi, masalah ini akan kita sampaikan ke pak camat,” ujarnya.

Terpisah, Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengaku sudah menerima keluhan masyarakat. Ia akan mendata dan mencoba memediasi keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada pihak perusahaan tersebut.”Kita akan sampaikan itu kepada pihak perusahaan, mudah – mudahan ada ganti rugi yang akan diterima masyarakat,” ucapnya.

Seperti diketahui, PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) ingin menguasai lahannya telah menutup Jalan Simpang Buaya, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Sehingga, warga tidak bisa lagi melintas dari akses yang satu – satunya menuju ke lokasi tambak.

Selain itu, tanah yang dikuasai oleh STTC masih bersengketa dengan PT Jasa Marga, karena ada sekitar 3 meter lahan milik perusahaan BUMN itu dikuasai oleh STTC. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Distribusi LPG 3 kg masih terus dibahas DPRD Medan bersama Pemko Medan. Kini, ranperda tersebut sudah masuk tahap penyampaian nota pengantar.

Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Demokrat, Hendrik H Sitompul selaku pengusul ranperda tersebut menyebutkan, usulan regulasi ini murni untuk mempermudah pendistribusian LPG sehingga benar-benar menyentuh ke masyarakat. “Ranperda ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas koordinasi, monitoring, evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait pendistribusian tertutup LPG tabung 3 kg bersubsidi,” kata Hendrik saat menyampaikan nota pengantar ranperda itu pada rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (11/2).

Ia menyebutkan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan dasar dalam pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan yang efektif, meningkatnya pelayanan unium, pemberdayaan, dan peningkatan peran serta masyarakat. Salah satu aspek kesejahteraan rakyat yang cukup mendasar adalah ketersediaan energi bahan bakar gas yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal ini, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 104/2007 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2018 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg, yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan rendah dan kegiatan usaha mikro.

Berdasarkan peraturan bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 dan Nomor 5 tahun 2011, LPG tabung 3 kg merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan. Hal ini karena kondisi tertentu dari segi kemasan, volume dan harganya yang diberi subsidi dari uang negara. Pengguna LPG ini juga tertentu, yakni rumah tangga penghasilan rendah dan usaha mikro sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG menunjuk Pertamina sebagai pengelola tata niaga LPG 3 kg. Namun, tidak memiliki kewenangan untuk membatasi pembelian. Berdasarkan pasal 32 dari aturan tersebut, bahwasanya mengatur fungsi pembinaan dan pengawasan, baik berupa kepatuhan terhadap ketetapan HET maupun kelancaran penyediaan dan pendistribusian dari lembaga penyalur kepada konsumen berada di tangan pemerintah.

“Sebagai panduan operasional dari aturan tersebut, belum ada produk hukum untuk pengendalian dan pengawasan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi di Medan. Oleh karena itu, kekosongan payung hukum ini diharapkan dapat teratasi dengan adanya perarutan daerah yang rencananya akan dibentuk melalui proses legislasi,” papar Hendrik.

Dijelaskan dia, peraturan daerah yang masih dalam tahap rancangan ini dibentuk sebagai acuan operasionalisasi dari norma-norma terkait yang sudah diatur pada peraturan yang lebih tinggi, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

“Sesuai dengan maksud penyusunan Perda ini dan kewenangan yang dimiliki, materi yang akan diatur dalam peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan distribusi LPG tertentu di Medan ini akan memuat asas dan tujuan, lembaga penyalur, izin usaha penyalur, pengguna LPG tabung 3 kg bersubsidi, tim koordinasi monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, sanksi administrasi, serta sanksi pidana,” jabarnya.

Hendrik berharap, dengan disampaikannya nota pengantar ranperda ini semoga dapat memberikan gambaran umum yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, secara bersama-sama dapat dilakukan pengkajian dan pembahasan guna mendapatkan kesatuan pandangan dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan daerah yang lebih baik.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli yang memimpin rapat menuturkan, rencana aturan baru ini dibuat mengingat keberadaan LPG merupakan salah satu aspek dan sangat mendasar soal kesejahteraan rakyat kecil. “Ketersediaan LPG harus benar-benar terjamin pendistribusiannya bagi masyarakat, apalagi bahan bakar bersubsidi,” ujarnya. (ris/ila)

Untuk itu, dalam penyalurannya diperlukan payung hukum agar tepat sasaran kepada warga miskin serta pengusaha mikro,” tuturnya.

Pertimbangan lain dibutuhkan perda itu, sambung dia, fakta di lapangan bahwa LPG 3 kg masih banyak dinikmati kalangan masyarakat kaya. Bahkan, selama ini diduga ada oknum tertentu yang menyalagunakan LPG bersubsidi dengan pengoplosan LPG 3 kg ke 12 kg.

“Akibatnya, masyarakat miskin kesulitan mendapat LPG dipasaran. Padahal, ketentuan sudah mengatur secara jelas bahwa LPG tabung 3 kg hanya peruntukan bagi rumah miskin berpenghasilan rendah,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah dinas asisten eks Perkebunan Helvetia PTPN II yang berada di Jalan Veteran, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli telah dikuasai mafia tanah.

Pasalnya, rumah yang sebelumnya juga klinik PTPN II dengan luas tanah 40 meter dan panjang 80 meter merupakan milik negara, telah beralih fungsi milik pribadi dengan dikeluarkan surat keterangan tanah (SKT) Desa Manunggal tahun 2003.

Ketua Himpunan Penggarap Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN), Syaifal Bahri, Minggu (10/2), mengatakan, tanah seluas 193,94 hektare Kebun Helvetia PTPN II berdasarkan SK BPN RI No. 42 Tahun 2002 adalah tanah negara yang kebijakannya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang rumah dan tanaman menjadi milik pemerintah.

Artinya, rumah dinas eks asisten PTPN II masuk dalam SK BPN RI No 42 Tahun 2002 kini statusnya telah dikuasai mafia. Ia menilai, mafia telah merampas dan menguasai tanah negara dengan memakai tangan mantan Kades Manunggal dan pejabat di Perkebunan Helvetia.

Selain itu, mafia telah menggangu ketentraman masyarakat yang mendiami lahan negara. Preman bayaran telah merusak spanduk bertuliskan aspirasi masyarakat di rumah dinas eks PTPN II yang dipajang oleh masyarakat. Bila peran mafian dibiarkan, maka menimbulkan gejolak yang mengganggu kamtibmas di Labuhandeli.

“Aset itu sudah jelas milik negara, kenapa bisa beralih fungsi. Mafia secara licik ingin menguasai lahan itu untuk kepentingan bisnis. Kita sudah cari tahu, ternyata mafia yang ingin merampas tanah negara merupakan pemilik hotel ternama di Medan. Dia (mafia) telah membayar preman untuk buat keonaran disini,” beber Syaifal.

Aktivis petani ini juga menyayangkan sikap mantan Kades Manunggal yang kini juga calon legislatif, telah mengeluarkan SKT bodong. Selain itu juga, peralihan aset negara turut melibatkan beberapa pejabat di PTPN II. Untuk itu, pihaknya mendesak penegak hukum untuk membongkar sindikat mafia tanah yang telah merampas eks BUMN tersebut.

“Kita punya bukti kuat SKT bodong yang dikeluarkan mantan kades. Kita juga siap tunjukkan itu kepada Bapak Kapolda, apalagi sekarang mafia sudah memakai tangan preman sudah meresahkan, kepada Bapak Kapolda untuk segera bertindak. Kami rakyat kecil tetap mendukung Bapak Kapolda untuk memberantas mafia tanah,” ucap Syaifal.

Selama ini, kata pria berusia 53 tahun ini, lahan negara yang digarap oleh masyarakat memiliki kekuatan hukum, diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang pembagian tanah negara untuk rakyat dan maklumat Presiden Abdulrahman Wahid untuk memberikan kepada rakyat untuk mengelola tanah negara.

“Kami hadir di lahan ini memiliki dasar hukum, jadi tidak ada kapasitas mafia merampas tanah negara. Kita tahu, sudah beberapa mafia tanah terseret hukum, kami ingin Bapak Kapolda tangkap seluruh mafia tanah di Sumatera Utara khususnya di Labuhandeli,” ungkap Syaifal.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan, peralihan aset negara untuk pererorangan adalah pelanggaran hukum. Untuk itu, kepada penegak hukum harus menindaklanjuti dan mengusut perampasan hak negara oleh mafia.

“Ini sudah jelas peralihan fungsi melanggar hukum, adanya informasi di media masaa, polisi sudah bertindak untuk mengusut ini,” ungkap Sutrisno.

Apalagi kasus perampasan aset negara oleh mafia tanah itu, kata Ketua Komisi D DPRD Sumut ini, telah menimbulkan ancaman dan intimidasi kepada masyarakat. (fac/ila)

tidak ada alasan penegak hukum untuk bungkam. Oleh karena itu, masyarakat harus melaporkan ancaman yang diterima kepada pihak berwajib.

“Kita negara hukum, jangan segampang itu mafia mengintimidasi masyarakat pakai preman. Kita minta penegak hukum harus tegas. Kita minta kepada masyarakat atas intimidasi dan ancaman serta bukti tentang SKT bodong, dapat melaporkan juga ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut,” pugkas Sutrisno. (fac/ila)