JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tim pemandu haji daerah (TPHD) tidak mendapatkan subsidi dari dana indirect cost. Akibatnya, lebih dari 1.500 orang TPHD dibebani ongkos Rp70,14 juta per orang. Bandingkan dengan BPIH jamaah yang hanya Rp35,23 juta.

Besaran BPIH bagi para TPHD tersebut mengalami kenaikan yang cukup besar daripada tahun lalu. Pemerintah tahun lalu menetapkan besarannya Rp 62,94 juta per jamaah.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki mengungkapkan, ongkos haji para TPHD tidak disubsidi. Sebab, mereka tidak melakukan setoran awal layaknya jamaah haji reguler pada umumnya. Biaya haji para TPHD dibayar pemda.

“Biaya haji TPHD dari APBD masing-masing daerah. Tidak dapat subsidi dari BPIH (indirect cost, Red),” katanya, Minggu (10/2). Jumlah personel TPHD ditetapkan bersamaan dengan pembagian kuota haji 2019.

Mastuki mengatakan, sampai sekarang peraturan menteri agama (PMA) tentang pembagian kuota haji 2019 belum dikeluarkan Kemenag. Informasinya, draf PMA tersebut sudah berada di Biro Hukum Kemenag dan menunggu pengesahan. Merujuk angka kuota haji reguler tahun lalu, di antara total kuota 204 ribu jamaah, 1.513 orang adalah personel TPHD.

Banyaknya personel TPHD menyesuaikan dengan jumlah jamaah haji di provinsi setempat. Di Jawa Timur, misalnya. Tahun lalu ditetapkan jumlah jamaah haji 35.034 orang dan personel TPHD 236 orang. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah jamaah terbesar, yakni 38.567 orang, punya 285 orang TPHD.

Mastuki belum bisa memastikan jumlah TPHD secara nasional bakal sama seperti tahun lalu. Meski, secara umum, jumlah jamaah haji reguler tahun ini tetap sama, yakni 204 ribu.

Mastuki lantas menjelaskan beberapa tugas seorang TPHD. Menurut dia, personel TPHD terbagi dalam tiga bagian layanan. Mulai pelayanan umum, pelayanan bimbingan ibadah, hingga pelayanan kesehatan. ”Khususnya jamaah dari daerah yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya.

Setiap kloter bakal dibimbing dua orang TPHD. Mereka terdiri atas pelayanan umum dan ibadah. Kemudian, satu personel TPHD lain bertugas sebagai petugas kesehatan daerah.

Mastuki menilai, keberadaan TPHD cukup penting karena secara kultur mereka lebih dekat dengan jamaah. Baik kultur bahasa, perilaku, maupun budaya setempat lainnya. Dengan begitu, hal itu bisa memudahkan interaksi dengan petugas haji dari pemerintah pusat. ”Kemenag berharap TPHD bekerja dengan profesional,” ucapnya. (JPC)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sempat menutup rute penerbangannya ke Silangit Internasional Airport, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) per 13 Januari 2019 lalu, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia akan kembali melayani rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Silangit. Kali ini, pesawat yang disiapkan lebih gede dari sebelumnya.

“PENUTUPAN kemarin itu hanya sementara, sifatnya technical operasional. Lagipula, kita sudah lama buka rute ke Silangit, persisnya sejak tahun 2016 lalu,” ucap Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan kepada Sumut Pos, Minggu (10/2).

Tidak tanggung-tanggung, manajemen Garuda Indonesia Airlines akan melayani penumpang Silangit-Jakarta dengan pesawat jenis Boeing 737 800 berkapasitas 162 penumpang. Kapasitas ini lebih besar dibanding pesawat Bombardier CRJ-1000 berkapasitas 96 penumpang, yang sebelumnya melayani rute ini.

“Ya pesawat lebih besar, Boeing 737 800. Kita mengecek seluruh aspek. Untuk pesawat besar, kita perlu persiapan-persiapan,” sebut Ikhsan.

Ia mengatakan, secara bisnis aktivitas penumpang rute Jakarta-Silangit sangat bagus. Apalagi maskapai Garuda juga melayani masyarakat sekitar Kabupaten Taput, termasuk wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan wisata Danau Toba.

“Kalau ke Medan ‘kan jauh. Kalau ke Sibolga, perlu beberapa jam lagi. Nah, kita mencakup wilayah Tapanuli sekitarnya, dan lebih dekat ke kawasan Danau Toba,” pungkasnya.

Direktur Utama (Dirut) Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo, menyambut baik penerbangan pesawat Garuda Indonesia dengan pesawat berdaya angkut penumpang lebih besar. “Pastinya, akan memberikan pelayanan baik kepada penumpang dan wisatawan ke Danau Toba,” ucap Arie.

Wisatawan Butuh Food Halal

Sementara itu, terkait perkembangan fasilitas wisata di kawasan Danau Toba, saat ini terdapat 102 hotel yang beroperasi. Namun dari jumlah itu, belum satupun hotel yang berstatus bintang 5. Kebanyakan hotel berbintang 3 dan 4. Karena itu, pemerintah pusat berencana menjaring investor untuk membangun 7 hotel mewah berbintang 5 pada tahun ini.

“Tahun ini kuartal ketiga, akan ada ground breaking tujuh hotel berbintang di kawasan otorita Danau Toba. Sekarang investor sedang melengkapi dokumennya,” ucap Direktur Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Basar Simanjuntak, Sabtu (9/2).

Basar menilai, Danau Toba sudah selayaknya memiliki hotel berstandar internasional atau berbintang 5. Karena, wisatawan asing (wisman) lebih suka menginap di hotel berbintang 5, dengan fasilitas sesuai dengan kebutuhan turis asing tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi rencana pembangunan hotel-hotel berbintang tersebut, berangkat dari pengalaman melakukan promosi pariwisata ke dunia internasional,” ucap Basar.

Ia menjelaskan, hotel berbintang 5 sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk menarik kunjungan wisman ke danau vulkanik terbesar di Asia ini. “Belum lama ini saya ketemu wisatawan-wisatawan Malaysia. Mereka hari pertama akan ke Parapat. Tetapi hari kedua dan ketiga, mereka memilih ke Simalem Resort yang bintang empat,” kata Basar.

Selain itu, kebutuhan beragam kuliner khas lokal dengan sajian halal atau Food Halal, juga dinilai urgen. Karena wisman yang berkunjung ke Danau Toba didominasi turis Malaysia.

“Pastinya, ketersediaan kuliner sehat, bersih, dan halal, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan setiap event pariwisata,” jelas Basar.

Untuk itu, kuliner halal akan terus digalakkan BPODT dalam menggelar berbagai event pariwisata di kawasan Danau Toba, sekali dua minggu. Event yang baru digelar yakni Lake Toba Chinese New Year Splendor di Pantai Bebas, Parapat pada 6-9 Februari 2019.

“Kuliner akan menjadi perhatian kami dalam setiap event. Bukan hanya dari nusantara, juga membuka pintu hadirnya kuliner-kuliner dari dunia internasional dalam pelaksanaan setiap even,” sebut Basar.

Menurut Basar, terobosan kuliner ini merupakan salah satu kebaruan yang digagas BPODT pada tahun ini dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. “Belum lama ini saya bertemu dengan beberapa wisatawan Malaysia. Mereka sudah tahu dan pernah datang ke Parapat 30 tahun lalu. Dan setelah sekian lama, mereka datang lagi karena mendengar sudah ada yang baru dan banyak yang mulai dibangun. Mereka tahunya dari media massa, media sosial dan blog-blog. Padahal ini baru dimulai, masih pemanasan. Tetapi mereka melihat ada perubahan,” pungkas Basar.

Monkey Forest Jadi Wisata Unggulan

Selain membenahi hotel dan kuliner halal, Monkey Forest diprediksi menjadi salah satu geosite unggulan di Danau Toba. Monyet-monyet dari Monkey Forest Sibaganding itu kerap terlihat di pinggir jalan menuju Parapat, Kabupaten Simalungun.

Jika datang sekarang, kondisinya memang sedikit memprihatinkan. Tidak tertata dengan apik seperti Monkey Forest di Ubud, Bali.

Nama Monkey Forest belum sepopuler tempat wisata lain sekelas Batu Gantung, Tomok di Samosir, ataupun Air terjun Sipiso-piso di Karo. Padahal wisata monyet ini sudah ada sejak era 1980-an.

Kementerian Pariwisata lewat Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) berencana akan kembali mempopulerkan Monkey Forest ini. Kawasan ini juga menjadi fokus pembangunan kawasan akan direvitalisasi. “Akan kita re-branding. Masuk dalam program tahun ini. Master plan-nya sudah ada,” ujar Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo, Minggu (10/2).

Menurutnya, saat ini kementerian terus menggenjot pembangunan di Danau Toba. Apalagi sudah masuk menjadi satu dari sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pembangunannya mulai dari fisik hingga sistem tata kelola lokasi wisata. Keduanya perlu dilakukan secara beriringan sehingga begitu pembangunan fisik selesai, lokasi tersebut sudah memiliki sistem manajemen pengelolaan dan dapat langsung menerima kunjungan wisatawan.

Terkait dengan pembangunan fisik, BPODT sepertinya tidak terlalu menemui kendala. Meski Arie belum dapat merinci jumlah alokasi dana yang tersedia, tetapi dia memastikan bahwa kebutuhan biaya untuk pembangunan fisiknya sudah dianggarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Perhatian lebih besar lebih dibutuhkan dalam pembuatan sistem manajemen pengelolaan yang dapat menjamin keberlangsungan lokasi wisata tersebut. Dalam hal ini, selain KLHK, BPODT serta pihak keluarga yang mendiami lokasi itu, Arie meyakini cara terbaik adalah dengan ikut melibatkan Pemprov Sumut dan Pemkab Simalungun.

“Tinggal bagaimana mencari formulasi yang tepat untuk membatasi tugas dan fungsi masing-masing pihak,” ujarnya.

Wisata atraktif memang perlu terus dikembangkan di kawasan Danau Toba. Karena memang itu yang dinilai masih minim. Bila dikemas dengan baik monkey forest bisa menjadi lokasi wisata atraktif tanpa membutuhkan biaya pengembangan yang besar.

Parapat Monkey Forest dapat meniru Mandala Suci Wenara Wana atau Monkey Forest Ubud. Sebuah tempat cagar alam dan kompleks candi di desa Padangtegal Ubud, Bali, yang mempunyai kurang lebih 749 ekor monyet ekor panjang.

Di Ubud, manajemennya sudah terbilang bagus. Sehingga masyarakat juga yang menerima dampak ekonominya. Mulai dari tiket masuk, penjualan suvenir, hingga biaya pemeliharaan fasilitas semuanya bisa ditanggulangi.

Parapat Monkey Forest sebenarnya didiami jumlah monyet jauh lebih banyak dari di Ubud. KLHK mencatat tempat itu menjadi kawasan bernaung 13 kelompok Kera, Beruk dan Siamang. Satu kelompok terdiri dari sekitar 100 ekor dan di dalam setiap kelompok terdapat 5 ekor babon (induk) atau sebagai pemimpin kelompok.

Ketika pengunjung datang langsung dimanjakan dengan suasana hutan lindung yang masih sangat asri. Udaranya begitu segar.

Lalu seorang pawang meniup sebuah terompet dari tanduk kerbau. Tujuannya memanggil monyet-monyet yang ada di hutan.

Selang sesaat, kelompok beruk datang. Sang pawang dan pengunjung bisa memberi makan dengan kacang atau pun pisang yang sudah disediakan. Lalu sang pawang kembali meniup terompet. Memanggil kawanan kera berekor panjang.

Ini yang bisa menjadi atraksi sekaligus edukasi. Langkah pelestarian monkey forest ini juga mengurangi populasi monyet yang turun ke jalan. (gus/yugo/jpc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap I sudah dibuka mulai Jumat (8/2) lalu. Namun, Forum Honorer K-2 (FHK2) Sumut menolak rekrutmen tersebut. Pasalnya, mereka menganggap seleksi P3K ini bukan solusi, tapi malah akan menimbulkan masalah baru. Mereka berharap, honorer diangkat menjadi ASN.

Ketua Forum Honorer K-2 (FHK2) Sumut, Andi Subakti meminta pemerintah membatalkan implementasi PP 48/2018 tentang Manajemen P3K. Sebab, kehadiran regulasi itu menurut dia, tidak dapat memberi solusi malah membuat persoalan barun

“Kenapa kami sebut PP ini malah memberi masalah baru? Contohnya, honorer K-2 tidak hanya tenaga guru tapi juga ada yang tenaga administrasi. Dan di dalam sistem kepegawaian sesuai PP 16/2017, tentang Manajemen PNS, jabatan itu ‘kan ada terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan administrasi. Nah, honorer K-2 ini berada di kedua jabatan tersebut,” ungkap Andi Subakti kepada Sumut Pos, tadi malam.

Sementara waktu, lanjut Andi, yang bakal direkrut berdasarkan PP 49 hanya jabatan fungsional. Maka jabatan administrasi, jelas tidak terakomodir. “Hal kedua, okelah jabatan fungsional bisa menyelesaikan masalah honorer. Namun dalam salah satu pasal di PP 49 itu tentang syarat mengikuti P3K adalah guru yang harus punya sertifikasi,” ujarnya.

Muncul pertanyaan, sambung dia, kapan guru honorer K-2 bisa sertifikasi? Sebab baru di 2017 mendapat SK dari wali kota, bupati maupun kepala dinas. Ketentuan ini, kata Andi, bertentangan dengan ketentuan Kemendikbud. Sebab Kemendikbud menyatakan, guru tetap yang boleh ikut sertifikasi adalah guru yang sudah memperoleh SK. “Kalau di pemerintahan minimal SK kepala dinas, dan kalau di swasta SK yayasan. Itu aturan baku sejak 2014 di mana mulanya muncul soal sertifikasi guru,” katanya.

Atas kondisi itu, maka secara otomatis mereka tidak bisa memenuhi syarat honorer K-2 baik yang ada di Medan maupun Sumut, untuk mengikuti P3K ini. Persoalan ketiga, beber Andi, akan terganjal pada kemampuan keuangan pemda setempat. “Maka tidak akan mampulah daerah membayarkan gaji honorer maupun P3K yang lulus itu. Kenapa? Karena ketidakmampuan APBD dalam persoalan gaji honorer ini. Dan ini sudah jadi masalah lama. Belum lagi ditambah bagaimana pemda melakukan pembayaran gaji kepada honorer P3K yang sekarang menjadi tenaga administrasi di OPD masing-masing,” katanya.

Masalah lainnya, tambah Andi, jika pemerintah tetap ingin melaksanakan rekrutmen P3K, maka tenaga honorer yang ada di OPD tersebut harus dipecat, karena bertentangan dengan P3K itu sendiri. “Karena P3K adalah sebutan lain dari honorer yang diakui dalam UU ASN No.5/2014. Di mana di UU itu pegawai disebut terdiri dari dua, yakni PNS dan P3K. Lantas bagaimana status ribuan honorer yang bertugas di OPD? Maka akan terjadi gejolak,” katanya.

Persoalan keempat, lanjut Andi, dalam PP 49 disebutkan, apabila nantinya tidak lulus jabatan fungsional paskamengikuti seleksi P3K, gaji mereka wajib ditanggung oleh pemda sesuai dengan UMR, mendapat tunjangan kesejahteraan, dan tunjangan kesehatan. “Apakah pemda mampu melaksanakan itu? Pasti jawabannya tergantung berapa besar PAD pemda tersebut. Belum lagi ada aturan apabila APBD pemda sudah mendekati 50 persen hanya untuk pembiayaan gaji pegawai, oleh Kemendagri tidak diperbolehkan mengangkat PNS. Lantas bagaimana dia mau mengangkat P3K, kalau PNS saja tidak bisa?” terangnya.

Dengan demikian, berdasarkan kondisi di lapangan saat ini, wajar menurut pihaknya mempertanyakan kembali kebijakan pemerintah untuk rekrutmen P3K sebagai solusi. “Ternyata di lapangan justru menambah persoalan baru, terutama bagi pemda. Atas dasar itu kita minta pemerintah jangan dulu memberlakukan PP 49 ini. Sebaiknya dievaluasi kembali sebelum penerapannya,” katanya.

Koordinator FHK2 Kota Binjai juga menyuarakan penolakan atas rekrutmen K2 yang sudah dibuka sejak Jumat (8/2) pekan lalu itu. Bahkan dia memastikan, dirinya tidak akan ikut mendaftar. “Saya atas nama pribadi menolak untuk ikut P3K. Bukan atas nama honorer K2 di Kota Binjai,” jelas Adnin Al Irsyada, Minggu (10/2).

Sejauh ini, dia juga belum mengetahui berapa jumlah P3K yang diterima Pemko Binjai. Karenanya, dia akan berkoordinasi dengan BKD. “Besok (hari ini) kami (Honorer K2) mau koordinasi lagi ke BKD,” ujarnya.

Dia menolak ikut P3K karena dia merupakan tenaga teknis, dan sesuai kebutuhannya juga tidak ada. Karena pada tahap pertama rekrutmen P3K ini tidak menyediakan formasi yang sudah diembannya selama belasan tahun dengan status Honorer K2. “Bulan 5 katanya. Tapi itu pun P3K untuk formasi umum. Yang mau dibuka ini masih dari tenaga pendidikan dan kesehatan, kalau dilihat dari sejumlah daerah,” ujar dia.

Karenanya, dia berharap, agar pemerintah pusat dapat mengangkat Honorer K2 Kota Binjai menjadi ASN. Menurut dia, P3K sama saja halnya dengan honorer. “Karena antar waktu. Mau pengangkatan jadi pegawai pun terkendala dengan UU ASN. Saya belum menerima surat dari Menpan untuk Kota Binjai, belum ada kelihatan suratnya (teknis P3K),” ujar dia.

Alasan dia minta diangkat jadi ASN sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap Honorer K2. Sebab, mereka sudah mengabdi selama belasan tahun. “Di Binjai tersisa 69 orang untuk Honorer K2. Guru tinggal 20 orang kalau tidak salah. Karena data guru terakhir, ada 24 orang. Dari 24 orang, ada 3 orang yang lulus CASN dan seorang lagi lulus dari umum,” pungkasnya.

BKD Sumut Tak Punya Data K2

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip memastikan kalau Pemprov Sumut tidak akan membuka pendaftaran seleksi P3K tahun ini. Kaiman pun menguraikan beberapa alasannya. “Pertama ‘kan fokusnya rekrutmen P3K ini diambil dari tenaga honorer. Sementara kita (Pemprovsu) tidak memiliki honorer,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (10/2).

Kemudian, kata Kaiman, sesuai surat dari Menpan RB terkait rekrutmen P3K ini untuk tenaga guru, diprioritaskan dari honorer kategori dua (K-2). Pemprovsu sendiri tidak punya data honorer K-2, sebab selama ini data tersebut adanya di kabupaten kota. “Itu kan prioritas. Cuma lagi karena bukan di kita datanya, kan susah memasukkan mereka. Di UU 23, data tersebut tidak diikutisertakan,” jelas Kaiman.

Selanjutnya, pada APBD Sumut 2019, sambung dia, Pemprovsu tidak mengalokasikan dana untuk menyelenggarakan ujian tersebut. Atas sejumlah alasan ini, pihaknya pun sudah menyurati pemkab dan pemko di jajaran Pemprovsu.

“Jadi kami sudah surati kabupaten kota tentang hal ini, di mana kami meminta dulu datanya dari mereka. Ke Menpan juga sudah kami surati, sebab harus login ke BKN untuk datanya itu. Jadi memang tahun ini kami belum bisa laksanakan P3K tersebut,” pungkasnya.

Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan sebelumnya menyampaikan, pihaknya sedang fokus menyusun formasi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. “Rencana kita dalam waktu dekat soal P3K itu dulu. Itu pun terbatas untuk tenaga honorer K-2 yang selama ini ada, namun belum diangkat PNS. Kebetulan sudah ada databasenya sama kita,” katanya.

Ia melanjutkan, tenaga P3K yang akan diambil dari honorer K-2 ini juga diperuntukkan pada bidang-bidang tertentu seperti guru, tenaga medis, dan penyuluh bidang pertanian. “Jadi tiga bidang itu saja. Dan saya kira di lingkungan Pemprovsu juga termasuk. Apalagi sekarang mereka sudah menaungi guru-guru SMA/SMK sederajat. Nanti mereka bisa saling koordinasi ke kabupaten untuk databasenya itu,” katanya. (prn/ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aliansi Rakyat Peduli Lingkungan Hidup Sumatera Utara siap berdialog kembali dengan Gubernur Edy Rahmayadi, terkait solusi atas kawasan hutan lindung yang banyak dieksploitasi menjadi lahan perkebunan.

Koordinator Aksi, Indra Minka mengatakan, pihaknya bahkan sedang mempersiapkan bahan presentasi kepada Gubsu soal masalah ini, paskapermintaan tersebut ditawarkan kepada mereka

“Saya punya data mengenai alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan di Sumut. Kami akan siapkan presentasinya dan segera menyampaikan hal itu kepada beliau (Gubsu),” katanya saat memberi keterangan pers di Cafe Tripel S Jalan Karya, Kelurahan Sei Agul, Medan Barat, Sabtu (9/2) sore.

Menurutnya, fokus yang akan mereka sampaikan nanti di hadapan Gubsu, sekaitan tata kelola perkebunan sawit di Sumut, mengingat sudah banyak sekali kawasan hutan yang beralih fungsi jadi kebun sawit maupun karet. Termasuk pihak-pihak mana saja yang selama ini menikmati hasil dari perambahan kawasan hutan.

“Saya akan urai di Sumut ini (kawasan hutan) dikuasai oleh raja CPO (perkebunan kelapa sawit). Dan perusahaan CPO terbesar di Indonesia itu adalah Wilmar. Kami akan minta ketegasan beliau dalam penatakelolaan perkebunan sawit di Sumut. Saya pegang datanya semua. Dan kami sanggup memaparkannya,” klaim dia.

Tak hanya itu, Indra juga siap memberikan data pelanggaran alih fungsi kawasan hutan seperti di Labuhanbatu Utara dan juga Register 40, yang dikuasai pengusaha kaya raya almarhum, DL Sitorus.

“Misalnya di Labura. Bagaimana hutan di sana hancur karena izin koridor yang diterbitkan. Kita punya data itu. Berani nggak nanti dia mengembalikan alih fungsi lahan tersebut. Bukan lagi 300 hektare, tapi 4.000 hektare,” ungkapnya, didampingi para rekannya seperti M Zainuddin Daulay, Rahmadsyah dan Ketua Gerbrak Sumut, Saharuddin.

“Itu ilegal dan punya PTPN III. Begitu juga mengenai Register 40 kami siap buka, walaupun itu sebenarnya wewenang pengadilan, sebab sudah inkrah dan tinggal eksekusi,” imbuh dia, sembari menunjukkan data yang dipegangnya.

Menurut Ketua Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Sumut ini, sebenarnya pengungkapan kasus dugaan alih fungsi kawasan hutan oleh Poldasu terhadap PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM), di mana melibatkan adik Wagubsu Musa Ididshah alias Dodi, harus dijadikan Gubsu sebagai titik awal perbaikan tata kelola hutan yang sudah lama dieksploitasi menjadi perkebunan.

“Jadi pada kesempatan ini kami mau ingatkan, aksi kami kemarin tidak ada yang menunggangi. Tidak ada sponsor atau apapun. Kami juga bukan bermaksud tidak sopan karena menginginkan Gubsu dengan kewenangannya berani untuk menata kelola kawasan hutan sesuai peruntukkannya. Dan apa yang sudah dilakukan Poldasu atas PT ALAM, sebenarnya menjadi titik awal perbaikan atas masalah yang sudah sangat lama di Sumut,” katanya.

Saat menampung aspirasi Aliansi Rakyat Peduli Lingkungan Sumut di Kantor Gubsu Jumat kemarin, Gubernur Edy, menantang agar massa pendemo menyiapkan paparan dan solusi yang menurut mereka terbaik untuk menyelesaikan masalah tuntutan alih fungsi hutan. “Silakan kalian presentasikan, kita fasilitasi di sini. Saya akan undang OPD terkait dan pakar. Kita diskusikan bersama untuk Sumut yang lebih baik,” katanya.

Secara keseluruhan, Edy menyatakan tuntutan yang disampaikan mahasiswa yang berisi enam poin mengarah pada tuduhan atau gugatan terhadap PT ALAM. Intinya adalah, meminta evaluasi terhadap seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga berdiri di atas lahan hutan. Para pemilik perusahaan tersebut disebut sebagai mafia. “Bukan hanya 61, tetapi ada 117 perusahaan perkebunan besar yang berdiri di atas lahan hutan di Langkat,” tegas Edy.

UU No 23/2004 yang menyebutkan, gubernur memiliki kewenangan mengevaluasi operasional perkebunan, ungkapnya, hanya menegaskan soal status, bukan tentang batas. Dia menyatakan, biarkan proses hukum berjalan atas dugaan alih fungsi hutan terhadap PT ALAM. Oleh karenanya dia tidak mengeluarkan komentar apapun terkait hal itu dan tidak ingin persoalan tersebut dipolitisir.

“Kalau kalian memang punya niat baik, bantu saya. Berikan solusi. Empat bulan tentu tidak cukup untuk membenahi seluruh Sumut. Banyak yang sudah lima tahun, 10 tahun menjabat tidak selesai semua masalah, saya baru empat bulan. Jangan menilai buruknya saja,” tuturnya.

Bermuatan Politis

Terpisah, mantan Menteri Kehutanan (Menhut) Malem Sambat (MS) Kaban angkat bicara mengenai penyelidikan yang dilakukan Polda Sumut terhadap dugaan pelanggaran alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Langkat oleh PT Anugrah Langkat Makmur (ALAM).

Menurut Ketua Majelis Syuro DPP PBB ini, kasus dengan tersangka Direktur PT ALAM, Dody tersebut sangat kental unsur politisnya. Sebab, kasus alih fungsi lahan yang telah terjadi puluhan tahun lalu baru diangkat jelang pelaksanaan Pilpres 2019.

“Ini kasus (alih fungsi lahan) sudah belasan tahun lalu. Masyarakat ikut terlibat menikmati. Apa itu tidak kedaluwarsa. Kalau saya melihatnya sangat politis,” kata MS Kaban, di Medan, Minggu (10/2).

Saat menjabat Menhut, MS Kaban mengaku sudah pernah mempersoalkan kasus alih fungsi lahan tersebut. Namun, karena masyarakat ikut menikmati dan berbaur jadi urung dilakukan. “Harusnya ada kearifan lokal. Di sana pun ada unsur pinjaman ADB (Asian Development Bank),” paparnya.

Karena kasus ini diangkat jelang Pilpres, maka akan muncul peresepsi aparat penegak hukum terdahulu tidak bekerja. “Kapolda, Kapolres sebelumnya kemana aja, sudah puluhan tahun kasus ini. Muncul persepsi pejabat sebelumnya kenapa diam. Hukum jangan dijadikan alat, hukum harus konsisten. Persepsi politis di kasus ini sangat tinggi,” paparnya. (prn/bbs)