BINJAI, SUMUTPOS.CO – Polda Sumut mendalami dugaan korupsi pengucuran dana hibah Pemko Binjai senilai Rp550 kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dana tersebut disebut-sebut sebagai dana pembinaan sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP).

Penyidik Tipikor Polda Sumut dijadwalkan akan memanggil mantan Sekda Binjai, Elyuzar Siregar dan Sekda Binjai yang menjabat sekarang, Mahfullah Daulay.

Kasus yang bermula ditangani Unit Tipikor Polres Binjai ini menyita perhatian masyarakat.

Pasalnya, dana dari tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 lalu ini menyeret nama orang nomor satu di Pemko Binjai.

Ya, Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham. Sebab, Ketua KNPI Binjai, Arif Rahman Nasution merupakan keponakan Idaham.

Mantan Sekda Binjai, Elyuzar Siregar mengamini panggilan yang dilakukan penyidik Tipikor.

“Saya dipanggil Polda Sumut melalui surat,” kata Elyuzar yang kini diketahui maju di pesta demokrasi sebagai Calon Legislatif DPRD Sumut nomor urut 5 dari Partai Nasdem.

“Selain saya, juga Sekda Mahfullah Daulay (dipanggil penyidik). Kami akan datang Senin (hari ini) jam 9 pagi sesuai surat yang kami terima,” sambung Elyuzar.

Dia menambahkan, pemanggilan yang dilakukan penyidik Tipikor Polda Sumut lantaran menjabat sebagai Sekda pada 2016 lalu. Sementara Mahfullah Daulay menjabat Sekda sejak 2017 hingga sekarang.

“Kami dipanggil untuk menjelaskan bagaimana prosedurnya uang dana hibah bisa dicairkan. Saat saya menjabat Sekda Binjai, pencairan dana untuk KNPI sebesar Rp50 juta,” ujar Elyuzar heran mendengar bahwa dana hibah KNPi Binjai menjadi senilai Rp550 juta.

“Dalam memo, saya hanya mengatakan agar Kadis Keuangan mempelajari dan berikan saran. Jadi saya bukan memerintahkan untuk mencairkan uangnya (dana hibah),” tambah Elyuzar.

Bahkan, Elyuzar juga kembali heran mendengar dana hibah KNPI Binjai melonjak fantastis pada 2017 dan 2018.

“Dana hibah ini kok bisa melonjak drastis menjadi Rp550 juta yang diberikan selama 2 tahun berturut-turut,” sambung dia.

Sementara, Direktur Eksekutif LSM P3H Sumut, Jaspen Pardede mengapresiasi keseriusan Polda Sumut di bawah kepemimpinan Irjen Agus Andrianto dalam menangani kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut. Soalnya, dia semula yakin kalau kasus ini bakal jalan di tempat.

Dengan adanya pemanggilan ini, kata Jaspen, menunjukkan komitmen Poldasu menangani perkara tersebut. Dia juga mempertanyakan bahwa KNPi ini ada dua versi.

“Ada ketua Arief Rahman Nasution, ada juga Ketua KNPI Rudi Iskandar Baros. Ada dua versi KNPI Binjai namun penyaluran dananya hanya diberikan kepada Arief Rahman saja. Apa karena keponakan Wali Kota,” ujar Jaspen.

“Polda Sumut juga seharusnya memanggil Wali Kota untuk dimintai keterangannya. Karena pengeluaran uang yang begitu banyak, tidak terlepas dari tanggung jawab Wali Kota. Kita yakin, Polda Sumut akan mengejar siapa saja yang memerintahkan pengeluaran uang ini untuk KNPI yang jelas-jelas ada dua versi saat ini,” tandas Jaspen.

Terpisah, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Rony Samtana membenarkan adanya panggilan untuk kedua orang penting tersebut.

“Sudah ada saya tandatangani itu surat panggilan Sekda dan Mantan Sekda Pemko Binjai. Minggu lalu, saya tandatangani (untuk) dipanggil mereka. Cuma pastinya apakah besok (Senin) atau Selasa saya periksa lagi ya. Banyak surat pemanggilan kemarin saya tandatangani,” ungkapnya, Minggu (10/2) malam.

Diketahui, Ketua KNPI Binjai, Arief Rahman Nasution mendapat dana hibah untuk dibagikan kepada 61 OKP.

Dalam pemberian dana hibah dari Pemko Binjai ini, polisi menilai ada sebuah kejanggalan. Disebut-sebut, yang berhak menerima dana hibah ini hanya 4 organisasi saja.

Adalah, KONI, PMI, MUI dan Pramuka. Dana hibah sebesar Rp550 juta yang diserahkan untuk 61 OKP dengan rincian per OKP sejatinya senilai Rp9 juta.

Namun, setiap OKP cuma menerima Rp7,2 juta yang diberikan dalam dua tahap. Masing-masing Rp3,6 juta. Diduga terjadi penyunatan dana hibah Rp400 ribu yang tidak jelas dasar hukumnya.

Terlebih lagi, pemberian uang dana hibah ini tidak boleh dilakukan dua tahap.(ted/ala)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Setelah hampir 2 pekan melarikan diri, akhirnya Fery Abdinta (27) ditemukan. Ia babak belur setelah diamuk masa di Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Sabtu (9/2) sekira pukul 15.30 WIB.

Pasalnya, warga Lingkungan VII Basuki, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat ini nekat membawa kabur sepeda motor honda Supra X BK 6986 FE milik temannya.

Sepeda motor yang dilarikan Fery adalah milik Ngapul Sitepu (39) warga Dusun Lau Munci, Desa Bekiung, Kecamatan Kuala, Langkat.

Sepeda motor itu dipinjam tersangka, Minggu (20/1) lalu di rumah Ngapul. Awalnya, tersangka datang ke rumah korban dan langsung masuk ke kamarnya saat korban tertidur sekira pukul 00.30 WIB.

Saat itu, tersangka berdalih akan mengantar temannya ke Kampung Banten, Kecamatan Kuala. Usai mengantar temannya, tersangka berjanji akan mengembalikan motor korban. Namun hingga keesokan harinya, tersangka tidak kunjung mengembalikan sepeda motor korban. Panik, korban coba mencari sepeda motornya ke beberapa tempat.

Sayang, upaya korban tidak berbuah hasil. Korban akhirnya membuat pengaduan ke Mapolsek Kuala.

Pengaduan korban diterima dengan Nomor: LP/10/I/2019/SU/LKT/SEK/KUALA/tanggal 28 Januari 2018. Dalam laporannya, korban turut membawa 1 buah BPKP sepeda motor Honda Supra X BK 6986 FE.

Kasubbag Humas Polres Langkat, AKP Arnold Hasibuan mengatakan, korban mengalami kerugian materi Rp4 juta.

“Atas laporan korban, Polsek Kuala telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/13/I/2019/Reskrim, tanggal 28 Januari 2019,” sebutnya.

Beberapa hari kemudian, Polsek Kuala mendapat laporan ada seorang laki-laki dimassa warga. Petugas Polsek Kuala langsung terjun ke lokasi.

Setelah diinterogasi, ternyata laki-laki yang dimassa adalah Fery (terlapor). Fery langsung diamakan ke Mapolsek Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut.

“Sedang diperiksa untuk proses lanjut, “ tandasnya. (bam/ala)

Lina (57) ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya, Minggu (10/2). Warga Jalan Mesjid Nomor 22, Gang Belimbing, Lingkungan III, Kelurahan Pekanbinjai, Binjai Kota ini tewas dengan luka gorok di leher. Jempol tangan kanan robek, sedangkan di dada sebelah kiri ada bekas tusukan benda tajam.

“KORBAN ini dugaan sementara merupakan korban dugaan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Soalnya barang berharga korban hilang, berupa satu unit TV LED 32 inch, satu unit sepedamotor Honda Beat warna putih lis biru (nomor polisi belum diketahui) dan perhiasan emas di badan korban juga hilang yang jumlah dan jenisnya belum diketahui persis,” jelas Kasubbag Humas Polres Binjai, Iptu Siswanto Ginting, Minggu (10/2).

Korban ditemukan tewas bersimbah di kamar mandi. Saat ditemukan posisinya telungkup.

Lulu (47) warga Jalan Ahmad Yani Nomor 82, Kelurahan Kartini, Binjai Kota adalah orang yang pertama kali menemukan korban.

Siang itu, Wandyanto, anak korban yang bekerja di Singapura menghubungi ibunya sekira pukul 11.00 WIB.

Namun, korban tidak kunjung menerima panggilan anaknya. Wandyanto kemudian menghubungi teman korban, Lulu.

“Wandyanto meminta tolong kepada Lulu agar ibunya dilihat di kediamannya. Setelah Lulu berada di depan pintu rumah korban, Lulu menggedor pintu. Ternyata pintu dikunci dan tidak dibuka,” tambah Siswanto.

Lulu kembali menghubungi Wandyanto untuk menjelaskan keadaan. Wandyanto kemudian meminta tolong Lulu agar mencari tukang kunci.

Sesampai tukang kunci di lokasi, pintu dapat dibuka. Lulu yang memanggil nama Lina tidak mendapat tanggapan.

Namun tiba-tiba Lulu kaget. Ia menemukan mayat Lina ketika memasuki dapur.

“Lulu melaporkan temuan ini kepada Jimmy. Kemudian Jimmy melaporkan kepada Sugianto yang diteruskan ke Polsek Binjai Kota,” ujar mantan Kanit Intelkam Polres Binjai ini.

Dugaan sementara, korban lebih dulu dianiaya hingga barang berharganya dibawa kabur. Saat ini, polisi sudah memasang garis polisi sekaligus melakukan olah TKP.

“Pelaku masih dalam penyelidikan,” tandas Siswanto. (ted/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan terhadap dugaan penyelewengan dana kotak surat suara yang terjadi di PPK Medan Perjuangan pada putaran Pilgubsu 2018 lalu, kembali menadapat tanggapan Praktisi hukum kota Medan, Rion Aritonang SH. Selain Rion, Ketua Satgas FKPPI Medan Perjuangan, Manasye Sibuea juga menanggapi dugaan kecurangan ini.

Ketua Satgas FKPPI Medan Perjuangan Manasye Sibuea menyebut, apabila memang benar tindakan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Perjuangan yang dipimpin Rusdianto, maka jelas telah menciderai institusi penyelenggara pemilihan umum.

“Kalau memang faktanya dana kotak suara tidak disalurkan kepada yang berhak dalam hal ini KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), berarti ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh PPK,” ujarnya, Minggu (10/2).

Oleh sebab itu, sudah selayaknya aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas dugaan tersebut. Sebagai organisasi kepemudaan, FKPPI akan melakukan tindakan profesional dengan mempertanyakan kebenaran kasus ini ke KPU Medan ataupun Sumut.

“Apabila hal ini benar terjadi, PPK harus bertanggungjawab atas dana tersebut,” tegasnya.

Senada juga diungkap praktisi hukum Kota Medan, Rion Arios, Minggu (10/2).

“Kalau memang benar ada perbuatan itu, jelas merupakan tindakan penyalahgunaan keuangan negara dari sisi kewenangan sebagai ketua PKK yang membawahi KPPS. Tidak dapat ditolerir,” terang Rion Arios yang juga merupakan caleg Kota Medan dari PDIP dengan nomor urut 9 ini.

Menurutnya, masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkannya ke aparat penegak hukum dan secara institusi membawa situasi ini ke KPU.

“Segera laporkan apabila tindakan itu benar ada,” seru Rion yang bertarung di dapil II kota Medan yang meliputi Medan Deli, Marelan, Labuhan dan Belawan.

Rion menilai, apabila memang benar dana dimaksud tidak tersalur ke KPPS, jelas hal ini dapat melemahkan kinerja dalam penyelenggaran Pemilu. Sebab secara nyata, KPPS merupakan pihak yang cukup berperan pada hari pelaksanaan kegiatan.

Kata Rion, untuk hal ini, KPU harus turun ke lapangan dan meminta BPK untuk melakukan audit apabila pada pendistribusian dana kotak suara tidak terlaksana dengan baik.

“KPU harus segera mengambil tindakan apabila adanya laporan dari masyarakat,” imbuh Rion.

Sebelumnya, Ketua PPK Medan Perjuangan, Rusdianto pada Sumut Pos mengaku telah menyalurkan dana kotak suara pada Pilgubsu lalu kepada KPPS di 146 TPS di Medan Perjuangan.

“Kita duduk sama dululah bang, kita kumpul sama sekertariat PPK kecamatan, jumpa lebih enak, lebih pas, bang,” serunya beberapa waktu lalu.

Namun nyatanya, dana sebesar Rp50 ribu per kotak suara sebagai pengganti dana transport tersebut belum ada diterima KPPS.

Total dana Rp7,3 juta per orang itu sempat memantik emosi mantan KPPS di Kelurahan Sidorame Barat I. Ia menyebut Rusdianto berbohong.

“Dia (Rusdianto) bohong itu, mana ada kami (KPPS) terima dana kotak suara pada Pilgubsu lalu. Jangan asal cakap dia,” seru mantan KPPS berinisial HS.(ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Medan hingga kini belum menerima salinan putusan kasasi Ramadhan Pohan dari Mahkamah Agung (MA). Putusan itu, nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk mengeksekusi politikus Partai Demokrat itu.

“BELUM, kita masih menunggu. Saya sudah tanya tadi ke pihak Pidana (Mahkamah Agung), memang belum ada (Salinan Kasasi Ramadhan Pohan),” ujar Jamaluddin, Minggu (10/2).

Mengapa proses penyerahan salinan Kasasi MA ke pengadilan berlarut-larut? Jamaluddin tak bisa memastikan.

“Itu wewenang Mahkamah Agung. Kita hanya menerima. Soal biasanya berapa lama akan diberikan, saya tidak bisa bilang. Kasasi itu ranahnya Mahkamah Agung. Bisa berbeda-beda waktu pengirimannya ke pengadilan. Nanti saya kabari jika memang PN Medan sudah terima,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu Sumanggar Siagian mengatakan, meski salinan putusan menyatakan Ramadhan Pohan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, Kejatisu belum melakukan pencekalan.

“Belum, belum ada pencekalan. Kita akan melakukan pencekalan setelah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Nanti kan di situ ada poin penting yang bisa kita laksanakan,” ujarnya.

Terpisah, Praktisi Hukum Muslim Muis, menyarankan Kejatisu untuk segera mencekal Ramadhan Pohan agar tak bepergian jauh dari Sumatera Utara. Walau diketahui, domisilinya saat ini berada di Jakarta.

“Jauh-jauh hari pun sudah bisa dilakukan pencekalan, apalagi menunggu putusan ini. Jadi eksekusinya nggak merepotkan,” ucap Direktur Pusat Studi Pembaharuan Hukum dan Peradilan (Pushpa) ini.

Terkait mekanisme salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menghabiskan banyak waktu, Muslim berujar bahwa hal tersebut masih sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia.

“Memang seperti itu. Diantarkan dulu ke PN, dari PN ke kejaksaan. Sama-sama ditunggu lah, memang beda perkara beda juga penyerahannya,” pungkasnya.

Diketahui dalam perkara ini, MA menjatuhi Ramadhan Pohan hukuman 3 tahun penjara.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim kasasi yang diketuai Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Wahidin dan Margono itu, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan yang menghukum Ramadhan Pohan selama 3 tahun penjara.

Sementara di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Medan), Ramadhan hanya dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.

Ramadhan Pohan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 378 juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebesar Rp15,3 miliar terhadap Laurenz Hanry Hamonangan Sianipar dan Rotua Hotnida Simanjuntak.

Perkara penipuan ini terjadi menjelang Pilkada serentak pada pengujung 2015. Korban mengaku terbujuk rayu dan janji hingga mau memberikan uang sebesar Rp15,3 miliar untuk kepentingan Ramadhan Pohan, yang maju calon Wali Kota Medan 2016-2021.

Ramadhan dan Savita Linda selaku Bendahara Pemenangannya di Pilkada Medan 2016 mengiming-imingi korban dengan sejumlah persentase keuntungan. Untuk meyakinkan korban, Ramadhan Pohan meninggalkan cek kepada Laurenz. Ternyata saat akan dicairkan isi rekeningnya hanya sekitar Rp10 juta. (man/ala)