MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Dzulmi mengaku sedang melakukan kajian, terhadap persoalan serah terima bangunan Pasar Kampunglalang. Sebab, walau pembangunan fisik telah selesai tetapi proses serah terima bangunan belum dapat dilakukan. Saat ini pasar tersebut sedang dalam tahap negoisasi.

“Iya, ini sedang dalam proses negosiasi agar dipercepat untuk diserahterimakan,” kata Eldin yang diwawancarai di balai kota baru-baru ini.

Menurut Eldin, belum diserahterimakannya bangunan pasar karena ada yang harus diselesaikan oleh pemborong atau kontraktor. Informasinya, pihak kontraktor yakni PT Budi Mangun KSO dikenakan denda keterlambatan dan harus membayar sekitar Rp3,1 miliar. Denda tersebut ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Makanya, ini sedang kita upayakan agar pedagang bisa segera masuk untuk berjualan. Jadi, aturannya bagaimana, agar bisa masuk sebelum proses administrasi selesai sedang dinegosiasi,” aku Eldin.

Namun sayangnya, Eldin tak bisa memastikan ketika disinggung kapan pedagang menempati bangunan pasar. Ia mengaku segera mungkin. “Secepatnya,” pungkasnya.

Ketua Pedagang Pasar Kampung Lalang, Erwina Pinem mendesak agar segera diserahterimakan. Pasalnya, jatuh tempo sewa lapak di pinggir jalan atau emperan akan segera habis. Pedagang harus membayar sewa lapak pertahun yang harganya mencapai di atas Rp5 jutaan.

“Awal bulan Maret para pedagang harus membayar uang sewa lapak karena masa kontraknya telah habis. Kalau tidak dibayar, maka otomatis pedagang diusir. Jadi, hal itu harus dipikirkan juga. Makanya, kami minta paling tidak bulan Februari nanti harus diserahterimakan,” kata Erwina.

Diutarakan Erwina, apabila sampai akhir Februari tak juga diserahterimakan maka pedagang akan menuntut tanggung jawab kepada Pemko Medan terhadap beban sewa lapak di emperan. Pedagang akan melakukan aksi besar-besaran akibat kekecewaan dan kekesalannya.

“Harus ada kompensasi, jangan pedagang terus yang ditindas dan dirugikan. Kita tidak mau tahu, bulan depan (Februari) harus diserahterimakan kepada pedagang. Kalau tidak, maka Pemko harus menanggung biaya sewa lapak yang mencapai Rp5 jutaan lebih,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan mengatakan, dalam persoalan ini Pemko Medan jangan hanya melihat dari administratif saja tetapi juga dengan hati nurani. Sebab, sebanyak 732 pedagang yang akan menempati bangunan baru pasar itu sudah terlantar cukup lama.

“Kami sedang mengupayakan bagaimana bangunan Pasar Kampung Lalang bisa digunakan secepatnya oleh pedagang, sehingga perekonomian mereka tidak terganggu. Jadi, gunakan hati nurani dalam persoalan ini dan jangan hanya melihat sisi administratif saja,” kata Boydo.

Menurut Boydo, apabila bangunan pasar tak juga diserahterimakan kepada pedagang dikhawatirkan menimbulkan persoalan atau kerugian baru. Sebab, persoalan ini menyangkut ‘masalah perut’. “Jangan akibat tidak berjualan, maka sekolah anak pedagang terganggu. Belum lagi, terjadi kerusakan bangunan pasar akibat dibiarkan terbengkalai karena tak ditempati,” cetusnya.

Boydo berharap, pedagang bisa masuk segera dan berjualan di dalam pasar paling tidak akhir bulan ini. Sebab, informasinya pedagang harus membayar lagi sewa lapak yang sekarang di emperan karena jatuh tempo pada Maret ini. “Minggu ini kalau tidak salah Selasa (12/2), akan dilakukan pertemuan untuk merumuskan bagaimana untuk diserahterimakan. Sehingga, paling lambat akhir bulan sudah masuk ke dalam pasar,” pungkas dia.

Sebelumnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perkim-PR Medan, Dedi Hutabarat mengatakan, ada temuan BPK RI soal keterlambatan waktu penyelesaian pembangunan oleh kontraktor. Oleh karenanya, kontraktor didenda BPK RI sebesar Rp3,1 miliar. Saat ini, kontraktor sedang melakukan sanggahan ke BPK RI agar dendanya berkurang.

“Dalam laporan BPK RI, mereka (kontraktor) terkena denda Rp3,1 miliar, jadi mereka membuat sanggahan. Apabila keluar hasil sanggahan, baru mereka menagih karena baru 20 persen mereka ambil uang kontraknya dari Rp26 miliar. Setelah mereka menagih, baru kita bisa serah terima ke Bagian Aset dan diteruskan kepada PD Pasar,” jelasnya

Sebagaimana diketahui, kontrak kerja pembangunan Pasar Kampunglalang dengan PT Budi Mangun diperpanjang. Padahal, sebelumnya kontraktor itu sudah gagal mengerjakan proyek tersebut.

Kabar diperpanjangnya kontrak kerja dengan pihak swasta itu, diperoleh berdasarkan Addendum Ke-3 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) dengan nomor: 2.1.2/Add-3/KPA-PPP/SPP/III/2018. Dalam surat tersebut, ditandangani Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khairudi Hazfin Siregar dan Kuasa KSO PT Budi Mangun, Dedy Stefanus tertanggal.

Permohonan surat itu dilakukan sejak 12 Maret 2018, sebelum masa perpanjangan kontrak kerja berakhir pada 24 Maret. Adapun beberapa poin penting di antaranya, PT Budi Mangun dinilai memiliki keahlian, profesional, personil dan sumber daya teknis.

Kemudian, nilai kontrak biaya yang dibebankan (borongan) Rp26.288.350.000. Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan 6 tahap dengan sistem dan jumlah sesuai kesepakatan.

Pertama, pembayaran uang muka sebesar 20 persen. Kedua, setelah pembangunan mencapai 30 persen dilakukan pembayaran 25 persen. Ketiga, dibayar 25 persen lagi apabila kemajuan fisik bangunan 55 persen. Keempat, dibayar 20 persen bila sudah 100 persen pembangunan. Terakhir, sisa 5 persen dibayar pada masa pemeliharaan bangunan selesai 100 persen. (ris/ila)

KOTAPINANG, SUMUTPOS.CO – Istana Kota Bahran merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Kotapinang, sebagai simbol kejayaan peradaban Melayu di Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Sayang, istana itu dihancurkan pada masa revolusi sosial tahun 1946. Kini, istana tersebut tinggal puing dan tak terurus.

BERDASARKAN data sejarah yang penulis peroleh dari berbagai sumber, Kesultanan Kotapinang ini pertama kali didirikan Sultan Batara Sinomba yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan. Sultan Batara Sinombah merupakan keturunan dari Sultan Minang Kabau Negeri Pagaruyung yang bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin.

Awalnya, di daerah Kotapinang hanya dihuni dua suku besar yakni Dasopang dan Tamba yakni 30 Kilometer dari Kotapinang. Bekas kekuasaan kedua suku itu terlihat dari peninggalannya berupa kuburan. Kedua suku inilah yang bertahun-tahun bermukim di kawasan itu.

Selama kedua suku itu berkuasa, sering terjadi perkelahian antara kedua suku, karena masing-masing ingin menguasai daerah itu. Untuk mengakhiri perselisihan itu, mereka pun sepakat kekuasaan diserahkan kepada siapa saja pendatang yang dianggap mampu menjadi pemimpin di daerah itu.

Akhirnya, kedua suku tersebut bertemu dengan Batara Guru Pinayungan yang merantau dari Negeri Pagaruyung. Sesuai kesepakatan, maka Batara Guru Pinayungan diangkatlah menjadi raja dan mengayomi seluruh masyarakat termasuk warga di luar kedua suku besar tersebut.

Namun, masa kejayaan Kesultanan Kotapinang terjadi ketika dipimpin Raja Tengku Ismail bergelar yang Dipertuan Sakti. Bahkan wilayah kekuasaanya sampai ke perbatasan Selat Malaka. Masa keemasan itu cukup lama bertahan, yakni pada tahun 1873 sampai 1893.

Tengku Ismail memiliki tiga putra dan dua putri. Putra pertama bernama Tengku Musthafa bergelar Yang Dipertuan Makmur Perkasa Alamsyah, putra kedua bernama Tengku Makmoen Alrasyid yang bergelar Tengku Pangeran, putra ketiga Tengku Alangsyarif, sedangkan kedua putrinya Tengku Zubaedah dan yang terakhir Tengku Cantik.

Saat Tengku Ismail wafat, Tengku Musthafa masih berusia 12 tahun. Dia langsung dinobatkan oleh tokoh-tokoh Melayu untuk memangku tampuk kepemimpinan Kesultanan Kotapinang yang ke-11. Meski dalam usia mudanya, Tengku Musthafa mampu memimpin Kesultanan Kotapinang serta mempertahankan teritorialnya.

Nah, di masa pemerintahan Tengku Musthafa inilah Istana Bahran dibangun, sekira tahun 1931 dan kemudian diresmikan pada tahun 1934. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, para Sultan di Sumatera Timur menghendaki kedudukannya sebagai Raja kembali. Tetapi gerakan revolusi sosial Sumatera Timur yang anti-bangsawan pada tahun 1946 menghancurkan segalanya.

Negeri ini mengalami gejolak. Bahkan, Tengku Musthafa bersama anaknya Tengku Besar menjadi korban kebrutalan masyarakat sekitar yang akhirnya keduanya terbunuh. Tidak hanya itu, keluarga besar Kesultanan pun hijrah ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Dalam situasi keamanan tak menentu, Istana Kotapinang dikuasai rakyat, harta dijarah, istana dirusak, sebagian tanah dikuasai masyarakat.

Sejarah ini harusnya menjadi potensi wisata budaya yang dapat menjadi andalan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). Sayangnya, potensi itu tak tergarap, sehingga reruntuhan istana itu hanya menjadi seonggok bangunan tua yang tak menghibur, saat warga melintasinya.

Kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan. Tak banyak yang tersisa dari bangunan megah pada masanya tersebut, kecuali sebagian dinding-dindingnya yang masih kokoh berdiri dan pondasi bangunan yang mulai keropos dimakan usia. Sekeliling istana kini dirimbuni alang-alang yang menyemak hingga ke dalam bangunan.

Kondisi ini juga diperparah dengan ketidakpedulian Pemkab Labusel dalam memanfaatkan potensi wisata budaya yang terkandung di Istana Bahran ini. Istana itu dibiarkan terlantar begitu saja. Bangunan istana itu sama sekali belum pernah tersentuh renovasi.

“Padahal, Istana Kotapinang ini merupakan heritage yang mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi dan dapat dijadikan ikon yang paling bergengsi dan mempunyai daya saing yang tinggi dari daerah lain di Sumatera Utara,” kata Ketua PB Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan (IKLAS) Drs Rivai Nasution MM kepada Sumut Pos.

Rivai selaku putra daerah Kotapinang, mengaku prihatin atas ketidakpedulian Pemkab Labusel ini. Apalagi ketika PB IKLAS menggelar seminar Napak Tilas Kejayaan Istana Kesultanan Bahran Kotapinang di Gedung Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Jalan Bukit Kotapinang, 22 Desember 2018 lalu, tak seorang pun perwakilan Pemkab Labusel hadir.

“Ketidakhadiran itu menggambarkan, Pemkab memang tidak memiliki komitmen melestarikan peninggalan sejarah yang sudah 60 tahun terbengkalai itu. Padahal, PB IKLAS dan para narasumber yang hadir termasuk perwakilan Pemprov Sumut memiliki komitmen besar memajukan Labusel khususnya dari aspek kebudayaan,” tandas Rivai. (adz)

NIAS, SUMUTPOS.CO – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara diminta harus lebih teliti dan profesional dalam melakukan audit sejumlah proyek di Kota Gunungsitoli. Salah satunya pembangunan Tugu Peringatan Gempa senilai Rp3 miliar yang terindikasi adanya markup.

Hal itu disampaikan Siswanto Laoli, salah seorang pemerhati pembangunan di Kota Gunungsitoli, kepada Sumut Pos, Sabtu (9/2).

Siswanto berharap Tim BPK RI perwakilan Sumut benar-benar melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional dalam melakukan audit pembangunan Tugu Peringatan Gempa di Jalan Gomo, Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli.

”Jangan terpengaruh intervensi dengan pihak-pihak terkait, maupun iming-iming pemberian sesuatu. Kami menduga pembangunan Tugu Peringatan Gempa tersebut sangat mubazir”,kata Siswanto. Sebab, kata Siswanto menjelaskan, anggaran pembangunan tahap awal sebesar Rp485.850.000 yang dananya bersumber dari Silpa Umum Tahun Anggaran 2016. Pelaksanaan proyek ini dikerjakan CV Graha Mulia Perkasa dengan item pekerjaan yakni pembongkaran bangunan lama dan pembangunan pondasi tugu gempa hingga timbunan keliling tembok penahan.

Kemudian, beber Siswanto lagi, pembangunan tahap II menghabiskan dana sebesar Rp2.449.646.400 bersumber dari DBH Provinsi Tahun Anggaran 2018, dikerjakan PT Kens Jaya Teknik.

Menurut papan informasi proyek, tahap II ini diperuntukkan untuk pekerjaan kolam, pekerjaan tugu peringatan gempa, pekerjaan pedestrian, pekerjaan parit, pekerjaan ruang panel, pekerjaan ground tank, pekerjaan lorong, dan pekerjaan instalasi air mancur.

“Kita lihat bangunan tugu peringatan gempa ini biasa saja, tak ada yang mewah, memang ada air mancur, tapi masa anggarannya hampir 3 miliar?”,kata Siswanto curiga.

Dari anggaran hampir Rp3 miliar tersebut, Siswanto menduga, baik pada pengerjaan fisik maupun pengadaan pada pekerjaan instalasi air mancur, menduga telah terjadi pengelembungan. Apalagi, masih kata Siswanto, rekanan proyek Tugu Peringatan Gempa tersebut pernah terpidana kasus korupsi pada proyek irigasi di wilayah Nias Utara, pada tahun 2007.

“Kita menduga ada persengkongkolan antara rekanan dan pihak PUPR, item pekerjaan ada yang tumpah tindih. Saya dengar pengadaan mesin pompa air mancur hampir Rp1 miliar. Ini tak masuk akal. Apakah karena rekanannya mantan napi kasus korupsi proyek, sehingga dia sudah berpengalaman menilep uang negara”,tandasnya.

Siswanto berharap kepada auditor BPK RI perwakilan Sumatera Utara yang sudah mengaudit proyek Tugu Peringatan Gempa tersebut, dan juga proyek lainnya di wilayah Kota Gunungsitoli, lebih teliti dalam melakukan audit.

Sebab menurutnya, masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun para rekanan yang bermain-main dengan uang negara, demi memperkaya diri sendiri.

“Saya yakin dan kita harus mendukung auditor BPK bisa lebih teliti dan selalu mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Kalau tidak, masyarakat hanya jadi penonton bagaimana mereka leluasa mencuri uang rakyat, dan harus ada efek jera”,kata Siswanto.

Sementara itu, pihak Dinas PUPR Kota Gunungsitoli belum bisa memberikan penjelasan terkait besarnya anggaran yang dikucurkan pada pembangunan Tugu Peringatan Gempa tersebut. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Maimun Bangun saat dihubungi Sumut Pos melalui telfon selularnya, juga belum mendapat jawaban, meski berkali-kali sambunga telepon tersambung. Begitu juga dengan konfirmasi melalui Whatsapp dan SMS yang di kirim, Maimun Bangun yang juga Kabid Cipta Karya dinas PUPR Kota Gunungsitoli ini juga tidak berbalas. (mag-5/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 406 orang pramuka penegak dan pandega dari 21 pangkalan se-Kabupaten Sergai menggelar latihan bersama di Lapangan MTQ Replika Sultan Serdang, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan. Latihan gabungan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Sergai, Ir H Soekirman, Sabtu (9/2).

Dalam sambutannya, Bupati Ir Soekirman yang juga menjabat sebagai Kepala Mabicab Sergai sangat mengapresiasi dan bangga kepada Pramuka Sergai yang turut berkarya dalam pembentukan generasi muda yang cinta tanah air, berdharma bakti dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Ia mencontohkan, salah satu bait Lagu Kebangsaan Indonesia Raya terdapat kata Jadi Pandu Ibuku, dengan adanya kata pandu atau SCOUT yang merupakan bahasa universal dunia dalam Gerakan Kepanduan Sedunia tersebut, sehingga lagu Indonesia Raya diperbolehkan berkumandang dimasa penjajahan oleh Belanda saat itu.

“Ternyata spirit atau semangat lagu Indonesia Raya tersebut semakin meluas, sehingga membangkitkan gema perjuangan di seluruh Indonesia dan pada puncaknya kita mampu meraih kemerdekaan tersebut secara penuh meski dengan mempertaruhkan nyawa dan harta benda para pahlawan kita,” kata Soekirman.

Oleh karena itu, Bupati Soekirman berpesan kepada para pramuka agar mengetahui empat poin, pertama, untuk selalu ingat akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kedua, agar terus menjadi generasi yang harus akan prestasi dan karya dibidang apapun, karena prestasi yang diraih adalah kebanggaan kita semua, yang paling utama adalah Prestasi dan Unggul tanpa Narkoba.

Ketiga, lanjut Bupati, jika tiba saatnya generasi kalian untuk pemimpin bangsa ini, kami titipkan masa depan Indonesia agar dibawa ke masa kejayaan yang telah lama kita nantikan.

“Dan keempat, Kabupaten Sergai sebagai kawasan Pramuka telah memiliki Kawah Candradimuka atau Bumi Perkemahan untuk tempat menempah dan melahirkan Pramuka yang tangguh, unggul dan berbudi luhur,” bilangnya.

Ditambahkan Soekirman, bahwa dibalik latihan baris-berbaris, mendirikan tenda, membuat simpul tali, dan keterampilan lainnya terdapat nilai-nilai unggul kedisiplinan, ketekunan dan akhlak mulia yang dibutuhkan oleh para generasi muda untuk memenangkan persaingan global dimasa kini dan dimasa depan guna menjadi bangsa pemenang dan bangsa yang jaya.

“Jangan anggap remeh pandu atau pramuka di daerah seperti Tanah Bertuah Negeri Beradat ini, meski wilayah kita mungkin kampung, tapi prestasi kita bukan kampungan. Pramuka Sergai harus tetap didepan, menjadi yang terbaik serta menjadi pagar bhayangkari negara guna mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, serta menyelamatkan generasi muda dari rongrongan psywar atau perang dengan hal yang tidak terlihat dengan yang namanya narkoba.

Sementara itu Ketua Sangga Kerja Kegiatan Latihan Gabungan Pramuka Penegak dan Pandega Gerakan Pramuka Sergai, HD Naibaho menyampaikan bahwa latihan gabungan dilakukan merupakan lanjutan latihan sebelumnya yang digelar di Kecamatan Dolok Masihul, beberapa waktu yang lalu.

Dikatakan Naibaho, kegiatan ini dilaksanakan mulai Sabtu-Minggu (9-10/2) dengan tujuan untuk membina kebersamaan dan kekompakan antara anggota Pramuka, menanamkan disiplin dan sikap mental yang baik, menjadi kegiatan positif bagi peserta didik, memberikan kesempatan Pramuka untuk belajar kemandirian serta berinteraksi dengan masyarakat.

Selain itu sambung Naibaho, juga memberikan pengalaman dan petualangan yang menarik dialam terbuka, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam latihan Gabungan Pramuka Penegak dan Pandega se-Kabupaten Sergai Tahap II Tahun 2019 diisi dengan beberapa kegiatan keterampilan Pramuka, antara lain upacara bendera, ibadah keagamaan, baris berbaris, dinamika kelompok, cipta yel-yel, api unggun, motivator, nonton bareng, senam pagi serta games outdoor, tuturnya. (sur/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pihaknya tetap merespon usulan Pemerintah Kabupaten Karo untuk membangun Jalan Tol Medan-Karo.

Hal ini terungkap saat Bupati Karo Terkelin Brahmana bertemu Kepala Biro Perencanaan Pembangunan-Kementerian PUPR, Widji Widiarto.

Dalam pertemuan itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda Nasib Sianturi menyerahkan surat usulan (kedua) pembangunan Jalan Tol Medan-Karo.

“Kita tunggu saja. Beliau (Widji Widiarto) tadi merespon dan akan mempelajarinya. Namun demikian, Kementerian PUPR juga berharap dukungan stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong (pemerintah) pusat,” ucap Terkelin Brahmana saat bertemu Widji di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, baru-baru ini. Kepala Biro Perencanaan Pembangunan-Kementerian PUPR, Widji Widiarto mengatakan, segera mempelajari usulan kembali pembangunan Jalan Tol Medan-Karo. “Sesegera mungkin akan saya pelajari,” tegas Widji.

Dijelaskannya, pembangunan Jalan Tol Medan-Karo membutuhkan proses tindaklanjut, dan meminta Pemkab Karo tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR.

Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi menuturkan, rencana pembangunan Jalan Tol Medan-Karo telah disampaikan Pemkab Karo melalui surat kepada Kementerian PUPR. Surat pertama telah dikirimkan pada 15 November 2018. “Surat usulan yang kedua Nomor Surat:050/0459/Bappeda/2019 tanggal 29 Januari 2019, juga sudah dikirim melalui jasa Kantor Pos ke Kementerian PUPR,” kata Nasib.

Dalam kunjungan Bupati Karo bersama Komisi D DPRD Sumut ke Kementerian PUPR, kata Nasib, Bupati Karo langsung menyerahkan surat usulan kedua pembangunan Jalan Tol Medan-Karo tersebut. (deo/han)