MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascapenetapan Dody Shah alias Musa Idishah sebagai tersangka dalam kasus dugaan alih fungsi hutan lindung yang dilakukan PT Anugerah Langkat Makmur (Alam) di langkat, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) belum memeriksa saksi lain.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, kepada wartawan menyatakan, kasus tersebut masih dalam penyelidikan. “Penyidik baru memeriksa Dody. Belum ada pemeriksaan lain,” jawab Tatan, kemarinn

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengatakan abang Dody, Musa Rajekshah alias Ijeck yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Wagub Sumut (Wagubsu), sempat dipanggil untuk dimintai keterangan. Selain Ijeck, pengusaha tersohor dari Sumut, H Anif, juga dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus perambahan hutan yang dilakukan PT ALAM. Dalam kasus tersebut, keduanya diduga mengetahui adanya pengelolaan lokasi kawasan hutan di daerah Langkat yang diusahakan oleh PT ALAM. Namun keduanya tidak hadir.

Menurut Dir Reskrimsus Polda Sumut beberapa waktu lalu, mereka sebelumnya telah menggandeng Dinas Kehutanan Sumut dalam melakukan penyelidikan. Hasilnya ditemukan fakta, bahwa lahan yang diusahai perusahaan yang dipimpin Dody itu adalah kawasan hutan lindung.

Pascadiusutnya kasus tersebut, Dinas Kehutan Sumut dan Dinas Perkebunan Sumut menyatakan, PT ALAM tidak melakukan perambahan hutan lindung di langkat. Bahkan, perusahaan itu disebut mendapatkan predikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang artinya perusahaan itu sehat dan memberi dampak positif ke lingkungannya.

Menyikapi perkembangan kasus ini, Direktur Polri Watch, Abdul Salam Karim atau yang akrab disapa Salum mengatakan, tindakan polisi pada dasarnya dilakukan atas sebuah keyakinan dan alat bukti yang mereka miliki.

“Pastinya polisi berkeyakinan dengan bukti-bukti yang mereka miliki. Jadi soal pernyataan beberapa pihak yang menyatakan perusahaan itu tidak ada masalah, saya rasa bila memang Dody keberatan kan pasti mengajukan Praperadilan,” ungkapnya.

Menurut Salum, masyarakat hanya perlu menunggu perkembangan penyidikan kasus tersebut. “Kita lihat saja hasilnya nanti, siapa lagi yang terlibat,” pungkas Salum.

Terkait kasus ini, Dody Shah yang ditetapkan Poldasu sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, mengatakan akan menghormati setiap proses hukum yang tengah berlangsung.

“Kita akan ikuti proses hukum yang berjalan ini. Terkait bagaimana hasilnya, kata dia, lihat saja nanti,” kata Dody, Senin (4/2).

Dody yang merupakan pimpinan dari perusahaan PT Anugerah Langkat Makmur atau PT ALAM, diduga telah mengalihfungsikan lahan seluas 366 hektare di sejumlah kecamatan Kabupaten Langkat. Areanya berada di ecamatan Sei Lepan, Kecamatan Brandan Barat dan Kecamatan Besitang.

Sebelumnya, polisi menggeledah Kantor PT ALAM di Jalan Sei Deli, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Rabu (30/1/2019). Penggeledahan ini berkaitan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Langkat, dan menetapkan Dody selaku pimpinan perusahaan sebagai tersangka.

Penggeledahan itu setelah Ditreskrimsus Polda Sumut melayangkan surat panggilan kepada tersangka untuk dimintai keterangannya sesuai kapasitasnya sebagai direktur PT ALAM. Namun, sampai dua kali pemanggilan, tersangka tetap mangkir. Pada Selasa (29/1/2019) malam, tersangka dipanggil paksa dari rumahnya.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Rabu (30/1/2019), statusnya ditetapkan menjadi tersangka. Penyidik menilai tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukumannya delapan tahun penjara. Namun tersangka tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. (dvs)

SUMUTPOS.CO – Ribut soal pembuangan limbah PT Aquafarm Nusantara yang mencemari Danau Toba, terus bergulir. Pemprov Sumut menyurati perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) itu agar memperbaiki pengelolaan lingkungannya dalam tempo 180 hari. Tentang bersalah tidaknya PT Aquafarm mencemari Danau Toba, Pemprovsu menunggu hasil penyelidikan polisi. Poldasu sendiri masih melakukan penyelidikan, dengan berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup serta saksi ahli.

“SOAL dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Aquafarm, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sudah turun melakukan penyelidikan. Saat ini penyidik masih melakukan pengumpulan bahan bukti keterangan (Pulbaket) terkait tudingan pencemaran lingkungan hidup,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana, kepada Sumut Pos, kemarin.

Dalam melakukan penyelidikan, Reskrimsus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Sumut. Selain itu, rencananya penyidik juga akan meminta keterangan saksi ahli terkait dugaan pencemaran air Danau Toba. “Saya mohon bersabar karena masih dalam penyelidikan,” sebutnya.

Sebelumnya, Pemprov Sumut melalui Dinas Lingkungan Hidup menemukan informasi terjadinya pembuangan limbah ikan matin

ke Danau Toba diduga, diduga kuat dilakukan oleh PT Aquafarm Nusantara. Perusahaan keramba jaring apung milik Swiss itu ditengarai membagi-bagikan ikan busuk kepada masyarakat, untuk ditenggelamkan ke Danau Toba.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Agus Andrianto, saat dikonfirmasi mengatakan, sudah memerintahkan Ditreskrimsus untuk menyelidiki soal pencemaran terrsebut.

Tentang hasil investigasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut yang menyebut otak pembuangan limbah ikan adalah PT Aquafarm Nusantara, Poldasu mengatakan belum mendapatkan informasi.

DPRD: Gubsu Terkesan Kompromistis

Terpisah, kalangan DPRD Sumut bereaksi terkait kebijakan Gubernur Edy Rahmayadi, yang hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada PT Aquafarm Nusantara, atas sejumlah pelanggaran yang ditemukan telah dilakukan perusahaan tersebut.

Anggota DPRD Sumut, Richard Pandapotan Sidabutar, menilai kebijakan Gubsu itu sebagai langkah kompromi. “Surat teguran Pemprovsu ke PT AN (Aquafarm Nusantara) memberi tenggat 180 hari sebenarnya langkah kompromistis. Adakah jaminan upaya pencemaran ini tdk akan terulang lagi?” katanya menjawab Sumut Pos, Selasa (5/2).

Menurut dia, jika kejadian ini terulang lagi maka sebaiknya PT Aquafarm Nusantara diberikan sanksi yang lebih tegas yaitu pencabutan izin operasional usaha. Karena menurut Richard, Danau Toba sudah menjadi isu internasional. Dan sebaiknya ada langkah-langkah cepat untuk membenahinya.

“Jangan sampai kerusakan lingkungan air danau semakin parah. Mengenai ada dugaan pelanggaran dalam kasus ini, kita mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Pihaknya juga menyarankan, Dinas Lingkungan Hidup Sumut agar mengumumkan hasil klarifikasi/investigasi atas pelanggaran yang diduga dilakukan PT Aquafarm ke publik, sehingga duduk permasalahan ini terang benderang.

“Hal terpenting lainnya agar pemerintah pusat, provinsi dan daerah segera merealisasikan komitmennya untuk mewujudkan zero KJA (Kerambah Jaring Apung), atau perintah Perpres 81 tentang zonasi KJA,” pungkasnya.

Berbeda dengan Richard, anggota DPRD Sumut, Nezar Djoeli, mendukung kebijakan Pemprovsu yang memberi teguran tertulis kepada PT Aquafarm Nusantara. Menurutnya, Gubsu tidak bisa langsung berinteraksi kepada PT Aquafarm, dan harus menyerahkan urusan sama DLH untuk menyurati ke kementerian atas persoalan yang terjadi.

“Sehingga bagian penindakan akan turun dan menginvestigasi terhadap persoalan yang ada dan atas temuan-temuan di lapangan. Setelah itu baru kementrian mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha atau pelanggaran sesuai UU 32/2009 untuk ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum agar segera memberikan sanksi kepada perusahaan. Jadi pada prinsipnya, secara pribadi saya mendukung kebijakan tersebut,” pungkasnya.

Pemprovsu Tunggu Penyelidikan Polisi

Sekdaprovsu Raja Sabrina mengatakan, UU tentang Lingkungan Hidup memberi kewenangan kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, untuk menjatuhkan sanksi manakala terjadi pelanggaran. Akan tetapi lebih dulu sanksi administrasi dari 4 kategori sanksi yang ada.

Jika sanksi tidak diindahkan, akan ada paksaan oleh pemerintah. Jika tidak diindahkan juga, barulah dilakukan pembekuan sampai ke pencabutan izin.

“Itu ada tingkatan-tingkatannya. Tidak boleh langsung melakukan tindakan, tapi teguran dulu. Kalau tidak diindahkan akan ada tindakan paksaan oleh pemerintah dan akhirnya pencabutan izin,” katanya.

Investigasi DLH Sumut terhadap bangkai ikan yang dibuang ke danau, sebut Sabrina, menemukan sejumlah pelanggaran oleh Aquafarm. Yaitu pertama, kelebihan kapasitas produksi. Kata dia, berdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 660/4223/Tahun 2009 tentang Daya Dukung atau Daya Tampung Danau Toba, kepada Aquafarm sudah diminta melakukan revisi terhadap dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

“Akan tetapi oleh Aquafarm belum dilakukan,” katanya.

Kedua, Aquafarm tidak melakukan pengolahan limbah cair pada unit produksinya di Kabupaten Serdangbedagai. Hal ini merupakan pelanggaran.

Terhadap hasil investigasi itu, pihaknya sejauh ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Karena kasusnya sudah ditangani institusi penegak hukum. “Bersalah atau tidaknya Aquafarm, penyidikan pihak kepolisan ditunggu,” ujarnya.

Tentang skema pengurangan produksi oleh Aquafarm, Sabrina menyatakan telah meminta perusahaan Swiss tersebut agar mengikuti. Dan buktinyua diserahkan ke Pemprovsu. Selain itu, Aquafarm diminta merevisi dokumen pengelolaan limbahnya.

“Dalam membuat skema pengurangan produksi, tergantung daya dukung dan daya tampung Danau Toba. Bukan hanya mereka yang berusaha di sana, ada juga masyarakat lain,” pungkasnya. (dvs/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan penggarap berasal dari Kebun Helvetia PTPN II, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, hari ini melakukan unjuk rasa.

Aksi demo penggarap yang tergabung dalam Himpunan Penggarap Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN), rencananya berorasi ke Kantor atau Rumah Dinas Kebun Helvetia PTPN II, DPRD Sumut dan Kantor Pemprovsu.

Ketua HPPLKN, Syaifal Bahry, SE, mengatakan, demo yang akan mereka lakukan, untuk mendukung penuh kebijakan Kapoldasu Irjen Pol Agus Adrianto untuk menindak tegas para mafia tanah. Selain itu juga, Kapolda diminta untuk dapat me-nindak mafia tanah yang berada di Kebun Helvetia PTPN II, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang. Rencana aksi yang akan dilakukan, akan melibatkan seluruh masyarakat penggarap yang berada di lahan eks HGU PTPN II. Diperkirakan akan berjumlah ratusan orang dengan berkonvoi menuju DPRD Sumut dan Pemprovsu.

“Kami besok (hari ini) ingin berorasi agar Bapak Kapolda mendengar dan mampu menuntaskan para mafia di lahan eks HGU,” kata Syaifal, Selasa (5/2).

Diungkapkan aktivis petani ini, kehadiran para mafia tanah, hanya memberikan kesengsaraan bagi petani atau penggarap. Sehingga, status hukum tanah di lahan eks HGU Kebun Helvetia PTPN II berdasarkan SK BPN RI No. 42 Tahun 2002 adalah tanah negara yang kebijakannya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang rumah dan tanaman menjadi milik pemerintah.

Pihaknya, meminta Kapolda agar menindak mafia tanah yang telah menyerobot Rumah Dinas eks Asisten Kebun Helvetia PTPN II untuk milik pribadi, perbuatan licik dilakukan dengan membuat surat keterangan tanah (SKT) Desa Manunggal bodong. Sehingga, mafia tanah bebas menguasai lahan negara di Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang. “Besok (hari ini) meminta agar, mafia tanah diungkap. Karena SKT yang dikeluarkan oleh mantan Kades Manunggal tidak punya dasar hukum. Ini sama dengan kasus Kades Sampali yang ditangkap karena mengeluarkan SKT di lahan eks HGU milik negara. Semoga, aspirasi kami dari rakyat kecil dapat diterima,” harap Syaifal. (fac/ila)

Diuraikan pria berusia 53 tahun ini, lahan negara yang kini digarap oleh masyarakat memiliki kekuatan hukum dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang pembagian tanah negara untuk rakyat dan maklumat Presiden Abdulrahman Wahid untuk memberikan kepada rakyat untuk mengelola tanah negara. Oleh karena itu, negara harus melindungi hak bagi rakyatnya.

“Kami hadir di lahan ini memiliki dasar hukum, sedangkan mafia hadir hanya menyengsarakan rakyat. Harapan kami, Bapak Kapolda mampu mengusir dan menindak mafia tanah yang kini berondok di Kebun Helvetia,” pungkas Syaifal. (fac/ila)