MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akhir pekan (3/2) lalu, pengunjung pameran Artefak Rasulullah SAW dan para Sahabat RA yang digelar di PRSU Jalan Gatot Subroto Medan ini masih terlihat ramai.

Seorang pengunjung, Afri mengatakan, sengaja datang dari Tanjung Morawa membawa keluarganya untuk melihat pameran ini. Selain sebagai wisata religi, pameran Artefak Rasulullah SAW dan para Sahabat RA ini menurutnya sangat bermanfaat menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah perkembangan dan peradaban Islam. ‘’Terutama bagi anak-anak, pengenalan akan perkembangan dan peradaban Islam harus ditanamkan sejak dini,’’ujarnya saat ditemui di arena pameran.

Ketua Panitia H. Syahbudi Mansyah mengatakan, pengunjung yang datang ke pameran mulai dari kalangan orang tua, remaja, mahasiswa dan para pelajar dari berbagai sekolah, TK sampai SMA/Aliyah. Tidak hanya berasal dari Kota Medan dan sekitarnya tapi juga para pelajar dari Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya.

Selain pelajar yang sangat bersemangat hadir, tercatat beberapa rombongan dari pondok/Rumah Tafizh yang hadir berkunjung. Hadir juga tokoh tokoh spiritual dan kalangan akademisi serta pimpinan adat/suku serta tak ketinggalan dari kelompok-kelompok pengajian/majlis ta’lim dari berbagai wilayah Medan Deli Serdang Serdang Bedagai Tebing Tinggi Batu Bara dan Tanjung Balai, dan bahkan banyak yang datang dari Luar Provinsi seperti Aceh Jambi dan Pekan Baru.

H. Syahbudi Mansyah bersama seluruh tim berharap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini di sisa waktu pameran. “Acara pameran ini sangat penting bagi pelajar karena erat kaitannya dengan salah satu materi pembelajaran di sekolah yaitu sejarah kebudayaan Islam. Selain itu acara ini juga bertujuan khusus untuk melepaskan kerinduan kepada Rasulullah SAW,” pungkasnya.

sehingga dengan melihat benda-benda yang dimiliki Rasulullah SAW ini kita akan mengetahui sejarah hidup, kepribadian serta perjuangan Baginda Rasul dalam mengenalkan dan menyebarkan Agama Allah SWT, sehingga kecintaan terhadap Baginda Rasulullah SAW semakin bertambah. (sih/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Thionghoa merayakan Tahun Baru Imlek 2570 pada Selasa (5/2). Seperti kebanyakan kelenteng di Kota Medan, perayaan Imlek tahun ini juga ramai didatangi warga Tionghoa untuk bersembahyang di Vihara Gunung Timur, Jalan Hang Tuah, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Selasa (5/2).

Amatan Sumut Pos, warga yang datang ke Vihara Gunung Timur untuk bersembahyang terlihat khusuk beribadah. Beberapa deret ruangan yang berisi patung dewa, tak luput disembah warga menggunakan dupa. Tak heran, seisi ruangan tampak dipenuhi dengan asap dan bau dupa yang menyengat.

Pemandangan ini, ternyata menarik minat warga lokal untuk datang ke Vihara Gunung Timur yang memang terbuka untuk umum ini. Umumnya, warga lokal datang ke Vihara, untuk mengisi waktu yang libur. “Ini kan hari libur, apalagi kelenteng ini kan terbuka untuk umum. Sekalian juga kita lihat-lihat warga bersembahyang,” ujar Vina, yang datang bersama dua temannya.

Diperkirakan hingga malam hari nanti, masih akan terus didatangi oleh warga yang merayakan Imlek. “Paling ramai pagi tadi bang, sore atau malam mungkin masih ada juga orang yang akan sembahyang,” ucap Bayu, salah satu petugas kebersihan Vihara kepada Sumut Pos.

Umumnya, lanjutnya, warga Tionghoa hanya bersembahyang saja di Vihara Gunung Timur. “Kalau dulu masih ada kegiatan buang ikan, tapi sekarang tidak ada lagi. Selama tiga hari ke depan, Vihara ini akan terus didatangi warga untuk sembahyang,” ujar pria yang baru lima bulan menjadi petugas kebersihan Vihara ini.

Senada dengan Bayu, petugas keamanan Vihara juga mengatakan bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan di Vihara Gunung Timur. “Setiap tahun memang tidak ada kegiatan, di sini hanya tempat sembahyang saja,” kata pria berkulit hitam ini.

Vihara Dewi Kwan Im

Sementara itu, ribuan masyarakat Tionghoa memadati Vihara Dewi Kwan Im, di Jalan KL Yos Sudarso Km 18, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (5/2).

Warga turunan tionghoa silih berganti untuk sembahyang, suasana keramaian terlihat di Vihara bersejarah tersebut. Meskipun harus antre melakukan sembahyang, tidak menghalangi niat mereka melakukan ibadah. “Saya bersama keluarga setiap tahun sembahyang kemari, setelah acara ibadah ini, kami akan berkumpul ke rumah orangtua merayakan imlek,” kata salah satu jemaat, Robert.

Disi lain, Wakil Ketua Yayasan Siu San Keng, Cio alias Awi selaku pengelola menjelaskan, Vihara Dewi Kwan Im berdiri sejak tahun1840, memiliki kesan tersendiri setiap perayaan Tahun Baru Imlek.

Vihara yang sudah dikelola oleh Yayasan Siu San Keng memiliki nilai sejarah dan perubahan luar biasa, sehingga pada perayaan Tahun Baru Imlek banyak masyarakat yang sembayang datang dari berbagai penjuru Kota Medan bagkan luar Medan.

“Dari kemarin, jemaat yang melakukan sembayang sudah berdatangan. Mereka yang datang tidak hanya warga sekitar Vihara ini, tapi dari berbagai wilayah di Medan mapunun luar Medan,” kata Awi.

Pada hari besar perayaan Tahun Baru Imlek, kata pria berusia 51 tahun ini, mereka sibuk disibukkan untuk menyediakan sarana sembayang baik itu berupa alat sembayang dan fasilitas lainnya.

“Semua alat sembayang kami berika secara cuma – cuma, kami hanya menerima bantuan dari sumbayang amal yang telah kami sediakan dari jemaat. Kami bersyukur, Vihara ini terus berkembang yang dulunya berdinding papan, kini sudah permanen,” ungkap Awi.

Harapan Awi, dengan meningkatnya kunjungan masyarakat khususnya yang ingin sembayang dan masyarakat umum yang ingin melihat nilai sejarah dari Vihara Dewi Kwan Im, dapat mengembangkan kebesaran Vihara yang mereka kelola.

“Kita bersyukur, masyarakat masih mencintai dan merasa ingin datang ke Vihara ini, walaupun jauh dari inti kota Medan. Ini suatu kebanggaan kami dari pengurus untuk menjaga dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaat yang sembayang,” ungkap Awi.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan turut hadir dalam pengecekan pengamanan di Vihara Dewi Kwan Im, menghimbau agar meningkatkan kerukunan umat beragama untuk persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya kamtibmas yang aman nyaman dan kondusif di Medan Utara.

“Seluruh vihara sudah kita tempatkan personel melakukan pengamanan. Dengan hari besar ini, semoga kerukunan beragama tetap terjaga agar terciptanya kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan,” ujar Ikhwan. (man/fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahapan tersebut akan berlangsung sampai Kamis (7/2) di Gedung Bina Graha Kantor Bappeda Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan. Dimulainya tahapan ini sebagai langkah awal Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck) dalam menyusun perangkat kerja yang baru paskadilantik, 5 September 2018.

Informasi yang dihimpun Sumut Pos sejak pekan lalu di Pemprovsu, seluruh pejabat eselon diberbagai tingkatan wajib mengikuti proses ini. Setelah pejabat eselon II, tahapan serupa akan diterapkan kepada pejabat eselon III dan eselon IV.

Tak hanya itu, paskatahapan penilaian kepada pejabat eselon II ini rampung dilakukan, selanjutnya Gubsu Edy Rahmayadi diperkirakan melakukan mutasi jabatan pada Maret mendatang. Mutasi juga akan dilakukan sekaligus pengisian pejabat yang sudah masuk purna bakti atau masa pensiun. Setelah itu, Gubsu diyakini baru membuka lelang jabatan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada, termasuk pejabat di semua tingkatan tersebut.

“Tahapan ini akan dilakukan bertahap. Selesai untuk pejabat eselon II, akan diterapkan bagi eselon III dan juga IV. Dan kemungkinan besar Maret akan ada mutasi,” ucap sumber Sumut Pos dilingkungan Pemprovsu baru-baru ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip membenarkan ihwal pelaksanaan assesment yang akan berlangsung dua hari tersebut. Menurutnya assessment merupakan kegiatan biasa yang diikuti aparatur sipil negara (ASN).”Untuk kali ini yang saya dengar timnya dari luar. Nanti semua tingkatan eselon memang harus mengikutinya,” katanya, Selasa (5/2).

Dia sendiri mengaku termasuk yang akan mengikuti assessment. Namun ketika disinggung setelah tahapan ini berlangsung , barulah dilakukan Mutasi atau rotasi Jabatan dilingkungan pejabat eselon II Pemprovsu .

“Belum tahu (kalau ada arahnya kesana). Setahu saya itu nanti (pembentukan Panitia seleksi). Kalau yang ini (assestemen) kami tak dilibatkan. Seperti saya bilang timnya itu dari luar, kan cuma mau dites kompetensi kita itu di mana,” katanya.

Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya mengakui, dalam waktu dekat proses assesement terhadap pejabat eselon dilingkungan Pemprovsu akan dilakukan. Ia menegaskan akan dibentuk panitia seleksi untuk menjaring sumber daya manusia (SDM) berkualitas, yang akan mengisi posisi di semua organisasi perangkat daerah (OPD).

“Itukan nanti ada pansel ya, dan pansel itulah yang menentukan. Saya tak mau ikut campur soal itu. Tapi saya mau tahu berapa nanti nilainya. Karena Sumatera Utara ini besar, harus dipimpin orang yang besar juga. Kalau gak kasihan nanti rakyat Sumut,” ujarnya menjawab wartawan, Selasa (29/1).

Pansel yang akan dibentuk nantinya, sebut Edy terdiri dari unsur akademisi, pakar hukum, dan profesional. Dengan kualitas dan kompetensi pansel itu, ia berharap nantinya diperoleh hasil assessment yang memuaskan. Artinya SDM untuk mendapatkan pejabat eselon II dan III Pemprovsu dapat terjaring optimal.

“Sama seperti seleksi BUMD kemarin. Pas masuk nilainya ke saya, kok nilainya segitu-segitu. Masak orang Sumut nilainya segitu-segitu. Makanya saya minta diulangi. Kalau ada yang lebih baik kenapa kita pertahankan yang sudah ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari assessment yang akan dilakukan nanti ada tes psikologi yang bertujuan mengetahui pejabat tersebut cocoknya ditempatkan di mana. “Sehingga tidak ada like or dislike. Segeralah akan dibentuk (panselnya). Kasih dululah saya bernafas,” ujar Edy saat disinggung kapan tahapan mutasi pejabat eselon II Pemprovsu akan dilakukan.

“Artinya (mutasi) itu pasti dilakukan. Tidak mungkin kalau tidak dilakukan, tiba-tiba orang pindah. Saya mau wartawan ikut mengawal juga ya,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Medan mendesak agar bangunan pasar Kampunglalang yang telah rampung direvitalisasi untuk segera diserahterimakan kepada pedagang. Hal itu lantaran para pedagang sudah cukup lama terlantar dan tak menempati bangunan sekitar dua tahun lamanya akibat pengerjaan yang terbengkalai.

Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan mengatakan, dalam persoalan ini Pemko Medan jangan hanya melihat dari administratif saja, tetapi juga dengan hati nuranin

Sebab, sebanyak 732 pedagang yang akan menempati bangunan baru pasar itu sudah terlantar cukup lama.

“Kami sedang mengupayakan bagaimana bangunan Pasar Kampunglalang bisa digunakan secepatnya oleh pedagang, sehingga perekonomian mereka tidak terganggu. Soalnya, ini menyangkut ‘masalah perut’, jangan akibat tidak berjualan maka sekolah anak mereka terganggu. Jadi, gunakan hati nurani dalam persoalan ini dan jangan hanya melihat sisi administratif saja,” kata Boydo seusai rapat dengar pendapat terkait masalah tersebut bersama sejumlah anggota Komisi C, Dinas Perkim-PR, BPKAD dan kontraktor PT Budi Mangun KSO, Senin (4/2).

Menurut Boydo, apabila bangunan pasar tak juga diserahterimakan kepada pedagang, dikhawatirkan menimbulkan persoalan atau kerugian baru. Misalnya, terjadi kerusakan akibat terkena hujan dan lain sebagainya.

Diutarakan dia, memang kontraktor telah lalai dalam mengerjakan proyek itu, sehingga terlambat menuntaskannya. Namun, perlu menjadi pertimbangan karena kontraktor baru mengambil 20 persen uang negara dari nilai kontrak Rp26 miliar lebih. Artinya, masih 80 persen lagi yang menjadi hak mereka belum diterima.

“Kontraktor sudah memiliki itikad baik untuk menyerahkan kepada Pemko Medan yakni Dinas Perkim-PR lalu ke Bagian Aset dan PD Pasar hingga kemudian ditempati pedagang. Meskipun, kontraktor belum menerima sepenuhnya uang dari nilai kontrak,” tutur Boydo.

Ia menyebutkan, belum diserahterimakannya bangunan pasar tersebut karena terdapat temuan dari BPK RI karena kontraktor terlambat menuntaskan pengerjaan sesuai kontrak. Akibatnya, kontraktor didenda Rp3,1 miliar karena terlambat 199 hari.

Namun demikian, sangat disayangkan pihak BPK RI tidak datang dalam RDP, padahal mereka sudah diundang. Untuk itu, minggu depan diminta BPK RI hadir agar persoalan ini ditemukan solusinya dan bisa tuntas.

Lebih lanjut Boydo mengatakan, Pemko Medan bukan tidak mau membayarkan nilai kontrak seluruhnya kepada kontraktor. Melainkan, pihak kontraktor yang belum mau meminta atau menagih. Hal ini dikarenakan menunggu hasil sanggahan dan permintaan keringanan denda dari BPK RI.

“Kontraktor sudah mengirimkan sanggahan atau klarifikasi dan permintaan keringanan kepada BPK RI. Makanya, kita mendesak agar segera dijawab. Dengan begitu, bangunan pasar dapat segera ditempati pedagang,” katanya.

Boydo berharap, pedagang bisa masuk segera dan berjualan di dalam pasar paling tidak akhir bulan ini. Sebab, informasinya pedagang harus membayar lagi sewa lapak yang sekarang di emperan karena jatuh tempo pada Maret ini. “Minggu depan akan dilakukan pertemuan untuk merumuskan bagaimana diserahterimakan. Sehingga, paling lambat akhir bulan sudah masuk ke dalam pasar,” pungkasnya.

Anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar menilai Pasar Kampunglalang diserahterimakan sementara sembari menunggu hasil dari BPK RI. Begitupun, melihat dulu aturan-aturan terkait apakah ada yang dilanggar atau tidak.

“Sebelum ada serah terima resmi kepada Pemko Medan, maka perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab PD Pasar karena mereka yang akan kelola nantinya. Hal itu menjadi solusi satu-satunya agar persoalan Pasar Kampunglalang bisa tuntas. Sebab, ketika dibiarkan masalahnya akan menjadi berlarut-larut,” tuturnya.

Jangga menuturkan, dilema memang persoalan Pasar Kampunglalang ini. Satu sisi pedagang mendesak agar bisa secepat mungkin menempati pasar tersebut karena sudah terlalu lama terlantar. Di sisi lain, pihak pengembang belum bisa melakukan proses serah terima kepada Dinas Perkim-PR meski pekerjaan telah selesai. Sebab, pengembang keberatan adanya denda keterlambatan Rp3,1 miliar yang ditetapkan oleh BPK RI.

“Jadi, bisa diidentifikasi mana hal-hal yang menjadi tanggung jawab kontraktor dan Pemko Medan. Tanggung jawab bisa fleksibilitas, artinya ketika kerusakan terjadi di luar pedagang maka rekanan yang melakukan pemeliharaan. Misalnya, bagian atap atau di luar jangkauan. Sedangkan kerusakan akibat pedagang maka tanggung jawab PD Pasar.

Sementara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perkim-PR Medan, Dedi Hutabarat mengatakan, keberatan jika dilakukan serahterima sementara. Pasalnya, dikhawatirkan terjadi persoalan soal tanggung jawab pemeliharaan. “Masalah pemeliharaan siapa yang bertanggung jawab, karena sifatnya serahterima kelola sementara. Jangan sampai ketika digunakan pedagang dan terjadi kerusakan, maka tuding-menuding antara kami dengan rekanan atau bahkan PD Pasar,” cetusnya.

Kata Dedi, serahterima sementara tidak memiliki dasar yang kuat. Untuk itu, perlu dirumuskan solusi lain agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Kabid Anggaran BPKAD Medan, Syahrial menyebutkan, tidak ada masalah jika dilakukan serah terima antara pengembang dengan Dinas Perkim-PR meski pembayaran belum selesai dilakukan. “Sama seperti pekerjaan sejumlah OPD di tahun 2018 yang belum terbayarkan. Tetap saja, itu dicatat menjadi aset meski belum dibayar,” ujarnya.

Terpisah, Dirut PD Pasar Medan, Rusdi Sinuraya mengatakan, belum bisa mengelola Pasar Kampung Lalang meski bangunannya telah rampung dibangun. Sebab, hingga saat ini belum ada petunjuk lebih jauh dari Pemko Medan. “Kami menunggu perintah Pemko Medan, kalau ada perintah akan dioperasionalkan. Sejauh ini perintahnya belum ada, karena belum ada penyerahan,” ujarnya.

Rusdi mengaku pihaknya kerap didesak pedagang untuk bisa mempergunakan bangunan Pasar Kampung Lalang. Namun, kendalanya bangunan belum diserahkan oleh pengembang ke Dinas Perkim-PR karena proses pembayaran belum tuntas. “Kontraktor diminta membayar denda, itu urusan dengan Dinas Perkim-PR. Jadi, kami tidak ikut campur disana. Kalau nantinya disuruh kelola kami siap,” jelasnya.

Ia mengatakan, apabila proses administrasi sudah selesai, maka Dinas Perkim-PR akan membuat berita acara untuk penyerahan ke Bagian Aset dan selanjutnya menyerahkan ke PD Pasar untuk pengelolaan. “Sejauh ini belum ada mengenai itu, masih menunggu arahan pimpinan. Di satu sisi kasihan pedagang, belum lagi bangunan bisa rusak kalau dibiarkan terbengkalai,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Verifikasi nelayan berdampak reklamasi pelebaran Pelabuhan Belawan untuk Kelurahan Pekan Labuhan sempat ricuh dan belum tuntas. Dinas Pertanian dam Kelautan (Distanla) Kota Medan, harus tegas. Demikianlah dikatakan Nazarudin selaku relawan verifikasi nelayan Pekan Labuhan, Senin (4/2).

Diungkapkan pria berusia 63 tahun ini, keributan yang sempat terjadi di Kelurahan Kantor Pekan Labuhan diduga ada oknum tidak memiliki legalitas jelas untuk menunggangi proses verifikasi tersebut.

“Kemarin, kami dikejutkan kenapa ada muncul nama kordinator verifikasi. Selama ini Distanla hanya menyerahkan tugas pendataan kepada relawan. Bahkan, kami sebagai relawan sudah punya mandat dan SK dari Distanla, tapi seakan tidak dianggap. Jadi, kami minta kepada Distanla harus tegas agar proses verifikasi ini berjalan sesuai prosedur,” ujar Nazarudin.

Mereka tidak ada niat menghalangi atau memprovokator proses verfikasi, lanjut Nazarudin, tapi mereka ingin proses verfikasi harus sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan. Sehingga, proses verfikasi nelayan berjalan sesuai syarat yang memiliki surat kapal, KTP, KK dan kartu nelayan.

Selama ini, dirinya bersama Jalaludin dan Abdul Simon selaku relawan dari Pekan Labuhan sudah menjalankan proses verifikasi sesuai acuan yang ditetapkan Otoritas Pelabuhan Belawan. Telah terdata sebanyak 240 nelayan yang berhak memperoleh kompensasi. Seluruh data itu sudah mereka serahkan ke Distanla.

“Kami sudah kerjakan sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk memverifikasi nelayan. Kami di Pekan Labuhan ada 5 relawan, untuk dua lagi si Fakhrul Rozi dan Zulkifli. Tapi, sampai sekarang kami tidak pernah dipertemukan dengan dua relawan itu,” ungkap Nazarudin di hadapan relawan lainnya.

Menjadi keberaran mereka, lanjut Nazarudin, belakangan Distanla telah mengeluarkan nama Hafrizal sebagai kordinator verifikasi nelayan Pekan Labuhan, ternyata data verifikasi nelayan yang diajukan Hafrizal belakangan banyak data yang tidak sesuai dengan acuan ketentuan dari Otoritas Pelabuhan Belawan, sehingga mereka khawatirkan ada diluar nelayan yang terdata.

“Silahkan saja si Hafrizal mendata para nelayan, tapi harus sesuai syarat. Ini yang tidak kami terima, selama ini ada yang nelayan karean tidak punya syarat, tidak kami verifikasi. Kenapa hari ini yang tidak sesuai syarat bisa dimasukkan, berarti Distanla Kota Medan tidak tegas, ini perlu dikaji ulang,” tegas Nazarudin.

Hal yang sama juga diakui oleh Jalaludin, ia selaku relawan verifikasi Pekan Labuhan sangat dikejutkan munculnya nama Hafrizal sebagai kordinator. Padahal, mereka sebagai relawan yang telah dikeluarkan SK pada November 2018 lalu, status Hafrizal ada bagian nelayan yang mereka verifikasi telah memberi kuasa kepada relawan. Anehnya, kemarin malah Hafrizal yang menjadi bagian tim verfikasi.

“Kami nilai Distanla tidak tegas, kenapa bisa Hafrizal bisa kerja untuk memverfikasi, sampai sekarang tidak ada SK nya. Ini yang kami pertanyakan, bukan kami menolak verifikasi itu, kalau memang kami tidak lagi bagian dari relawan, Distanla silahkan keluarkan SK kami dari verfikasi. Kalaupun Hafrizal sebagai kordinator mana SK nya,” beber Jalaludin.

Harapan pria berusia 53 tahun ini, apabila Distanla Kota Medan masih mempercayakan mereka sebagai relawan dan menunjuk Hafrizal sebagai kordinator sesuai SK. Maka, data nelayan yang sudah diverifikasi harus dibuka secara terbuka, agar dapat dicek data yang benar – benar nelayan sesuai dengan acuan Otoritas Pelabuhan Belawan. Sehingga, tidak ada ketimpangan data nelayan yang akan memperoleh kompensasi.

“Intinya kami mendukung kinerja dari Distanla, tapi kami ingin proses verifikasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Agar, jangan ada yang bukan nelayan iktu terdata. Kami siap mengecek, kalau itu sesuai syarat administrasi dari Otoritas Pelabuhan Belawan, sehingga data yang diserahkan Hafrizal juga sama – sama dicek secara bersama,” pungkas Jalaludin. (fac/ila)