SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai kembali meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 dengan nilai B dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

Penghargaan itu langsung diterima Bupati Sergai Ir H Soekirman pada acara kegiatan di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (28/1).

Penerimaan SAKIP tersebut juga diterima 184 Kepada Daerah Pemkab/Pemko dan Provinsi yang berada di wilayah I seperti Aceh, Sumut, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Banten.

Kadis Kominfo Sergai H Ikhsan AP MSI yang turut mendampangi Bupati menjelaskan, bahwa dalam perhelatan akbar tersebut Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan bahwa awal tahun 2019, merupakan periode yang tepat dan iklim yang baik pada semua instansi pemerintah untuk memulai kinerja.

“Semangat kerja ini tentunya dilandasi dengan jiwa ASN semakin adaptif dalam perubahan untuk selalu bekerja keras, inovatif, kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga dapat berjalan tepat, cepat dan akurat, serta dapat menyentuh seluruh aspek pembangunan masyarakat,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Ikhsan, Menteri PAN RB juga menyampaikan bahwa dalam perubahan paradigma publik sangat menginginkan perubahan yaitu pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis melayani sekaligus menfasilitasi disetiap publik.

Sedangkan rekomendasi tentang SAKIP ditujukan, agar setiap Pemda mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

“Kementerian PAN RB bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan. Namun menunjukkan bagaimana kemampuan dari Pemerintah Daerah sendiri dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” bilang Ikhsan.

Usai menerima hasil evaluasi tersebut, Bupati Sergai Soekirman mengatakan, bahwa Kabupaten Sergai memperoleh kategori B merupakan daerah yang ketepatan perencanaan dan misi-misi serta tujuan maupun cascading yang baik.

Soekirman juga berkeinginan ditahun 2019 lebih ditingkatkan lagi menjadi nilai BB yang mengacu pada ketepatan sistem perencanaan dan efisiensi anggaran.

“Saya berharap dan optimis jika terintegrasinya e-planning dan e-budgeting serta e-kinerja terus dipacu dan semua OPD mensinkronsisasikan program kerjanya masing-masing fokus satu tujuan berbasis value for Money, mudah-mudahan tahun depan SAKIP kita bisa mendapat nilai BB,” harapnya.

Ikhsan menambahkan, di Provinsi Sumut belum ada satupun kabupaten/kota yang mendapat nilai BB.

“Oleh karena itu, masih wajar Pemkab Sergai memperbaiki dan menambah fokus pada beberapa program di OPD sehingga dapat meraih nilai tersebut,”terang Ikhsan. (sur/han)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Dua kelompok tani (Poktan) di Desa Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal menerima bantuan bibit padi Ciherang dari Dinas Pertanian Pemkab Madina.

Bantuan bibit padi tersebut diberikan, pasca banjir yang merusak lahan pertanian masyarakat hingga gagal panen di desa tersebut.

Kedua Koptan yang menerima bantuan tersebut adalah Koptan Angrek dan Rapmiduk. “Akibat diterjang banjir, petani di desa kami gagal panen karena banyak padi yang rusak,”ungkap Kepala Desa Rumbio kepada Sumut Pos, Senin (28/01).

Dengan adanya bantuan tersebut, kata Ketua Koptan Anggrek Nasaruddin, petani bisa mengganti bibit padi yang sudah terbawa banjir.

“Meskipun semua kerugian akibat banjir tidak dapat diganti, kami ucapkan terimakasih atas kepedulian Pemkab Madina akibat musibah yang terjadi,”tandasnya. Pemberian bantuan tersebut dihadiri Kepala Desa Rumbio, Babinsa dan tokoh masyarakat setempat. (mag-6/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Kuta Male, Kecamatan Kuta Buluh menggeruduk Kantor Bupati Karo, mendesak segera membangun jalan ke desa mereka, Senin (28/1) siang.

Desakan ini langsung disampaikan warga pada Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang didampingi Asisten I Pemkab Karo Suang Karo-karo dan Camat Mardinding Juspri Nadeak di Ruang Rapat Asisten II Kantor Bupati.

Kepala Desa Kuta Male, Jhon Sembiring bersama Juliadi Kaban (pemerhati desa), Pdt GBKP Kutamale Erik Tarigan, Sopan perangin-angin, dan Sangap Kembaren mengungkapkan, kondisi jalan di Desa Kuta Male saat ini memprihatinkan. Dampak buruknya infrastruktur Desa Kuta Male, menyulitkan warga mengangkut hasil pertanian.

“Untuk mengangkut hasil pertanian juga demikian, tidak maksimal. Karena kendaraan sulit melewati jalan yang berlumpur dan sangat parah. Harus menggunakan kendaraan mobil gardang dua. Carikan kami solusi, supaya masyarakat merasa terlayani bukan melayani,” ucap Juliadi Kaban. Dalam kesempatan itu, Juliadi Kaban juga melaporkan kepada Bupati, sulitnya berkoordinasi dengan Camat Mardinding Juspri Nadeak dalam menindaklanjuti akses jalan di Desa Cerumbu.

“Terus terang, saya sangat kecewa dengan kinerja Camat Mardinding Juspri Nadeak, sejak adanya kesepakatan Pemda Karo untuk membantu Dusun Cerumbu, camatnya sulit diajak koordinasi. Asal ditelepon dan di whatsapp tidak pernah dijawab dan dibalas,” tutur Juliadi.

Merespons desakan warga Desa Kuta Male, Bupati Karo meminta Kepala Desa Kuta Male untuk mengajukan surat kepada Pemda Karo. “Silakan kepala desa berperan aktif dalam hal ini. Tuangkan permasalahan apa saja yang perlu diperhatikan agar nanti kami rapatkan dan kami adakan pembahasan bersama OPD terkait,” kata Terkelin Brahmana.

Mengenai infrastruktur jalan di Desa Cerumbu, Terkelin Brahmana mengaku, persoalan tersebut telah diatasi Camat Mardinding. “Jujur, saya secara pribadi saya pikir sudah selesai semuanya karena tidak ada yang melaporkan permasalahan. Jadi saya anggap sudah celar and clean, termasuk camatnya maupun Dinas PUPR,” ungkap Terkelin.

Dengan adanya laporan yang disampaikan Juliadi Kaban, Bupati Karo memerintahkan Camat Mardinding untuk melayani dan berkomunikasi dengan warga.

“Saya instruksikan agar layani masyarakat jika mereka butuh komunikasi. Jangan ada telepon atau whatsapp tidak dijawab dan dibalas. Komunikasi sangat penting, saya tidak menyalahkan sekarang. Tapi saya minta ke depan catat nomor handphone Pak Juliadi ini, supaya kedepan bisa koordinasi penanganan Dusun Cerumbu,” tegas Terkelin.

Camat Mardinding Juspri Nadeak mengaku tidak pernah ditelepon dan diwhatsapp. “Jika ada pasti saya angkat atau saya balas. Mungkin tidak ada sinyal karena di Mardingding sangat sulit jaringan,” elak Juspri Nadeak. (deo/han)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat dari Lingkungan 1, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dan Dusun 19, Kecamatan Percut Seituan, unjukrasa ke PT Toba Surimi, KIM II, Mabar, Kecamatan Medan Deli, Senin (28/1). Demo yang dilakukan mayoritas ibu- ibu tersebut, merupakan aksi lanjutan dari kekesalan masyarakat akibat aroma tidak sedap dari pabrik yang bergerak dibidang pengalengan ikan laut pada Minggu (27/1) malam.

“Tadi malam kami sempat ribut, karena bau dari pabrik ini menyengat kali. Makanya, kami datangi pabrik tadi malam dengan masuk mendobrak seng belakang pabrik,” beber seorang ibu – ibu di lokasi pabrik. Aksi masyarakat itu untuk meminta perusahaan bertanggungjawab atas bau busuk yang mencemari lingkungan tempat tinggal mereka.

“Kami tidak tahan bau busuk selama ini, setiap hari kami makan mau muntah. Perusahaan harus bertanggung jawab, kalau masih bau, lebih baik parik ini tutup,” teriak masyarakat.

Unjuk rasa berlangsung mendapat pengawalan dari petugas Polsek Medan Labuban, pihak perusahaan mengajak utusan masyarakat untuk melakukan musyawarah. Setelah setengah jam melakukan perundingan, pihak perusahaan belum bisa menyahuti aspirasi masyarakat. Perusahaan yang sudah berlangsung lama mencemari aroma tidak sedap, tidak mampu memberikan bantuan CSR kepada masyarakat.

Akibatnya, kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan tidak ada titik temu. Warga yang merasa dirugikan akibat bau busuk, membubarkan diri, berencana akan melakukan aksi yang lebih besar. “Perusahaan tidak mau menuruti tuntutan kami. Makanya, kami bubar dan akan kembali demo untuk lebih besar lagi,” ucap ibu – ibu membubarkan diri. Camat Medan Deli, Ferry Suheri dikonfirmasi mengatakan, areal pabrik itu berada di Percut Seituan, jadi, warga yang ribut setelah di cek bukan warga Medan Deli.

“Tadi saya sudah suruh cek lurah sama kepling, lokasi pabrik tidak di wilayah kita. Warga yang ribut pun umumnya warga Seintis, Percut Seituan, jadi kita tidak bisa campuri,” ungkapnya. (fac/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Arya Agustinus Purba, SH resmi dilantik menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Deliserdang periode 2018-2023 di Gedung Olah Raga (GOR) Pemkab Deliserdang, Jalan Medan-Lubukpakam, Minggu (27/1).

Prosesi pelantikan dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Delserdang, Mikali TP Purba SH, Sekretaris Eko Sopianto, Kadisporabudpar Deli Serdang, Wakil Ketua DPD IPK Kota Medan Daniel Panggabean, Kejari Deliserdang, perwakilan BNN Deliserdang, perwakilan Polres Deliserdang, Penasihat LBH Handoko Hardjono, SE, Samsyul Bahri, unsur SKPD Deliserdang, Pengurus PAC IPK Deliserdang serta ribuan kader IPK lainnya.

Dalam sambutannya Ketua DPD IPK Deliserdang Mikail, TP Purba SH berharap agar pengurus yang baru dilantik tidak hanya membela kader IPK Deliserdang, namun juga membela kepentingan masyarakat lemah yang buta akan hukum.

Bupati Deliserdang yang diwakili Kadispora dalam sambutannya, mengatakan keyakinannya, apabila pengurus LBH IPK Deliserdang terus berkarya, maka tahun 2045 pengurus LBH IPK Deliserdang akan menjadi pemegang tampuk kepemimpinan di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deliserdang.

Sementara Arya Agustinus Purba, SH mengatakan akan melindungi kepentingan hukum masyarakat Deliserdang serta bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam upaya menjunjung tinggi supremasi hukum. “LBH IPK Deliserdang merupakan organisasi sayap IPK Deliserdang yang baru terbentuk, namun kami yakin LBH IPK Deliserdang akan tetap berkarya sampai selamanya!.”

Dikatakannya, LBH IPK Deliserdang akan terjun dalam menangani permasalahan masyarakat yang tidak mampu dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Kedepannya LBH IPK Deliserdang akan berkonsolidasi di dinas-dinas terkait, serta PAC IPK wilayah Kecamatan Deliserdang dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta program LBH IPK Deliserdang.

Adapun pengurus LBH IPK Deliserdang yang dilantik, Direktur, Arya Agustinus Purba SH, Sekretaris Ade Imam Prabudi Santoso, SH, Bendahara Wandi Budi Wijaya SH, Kepala Litigasim Voller Sofyan Marpaung SH,Kepala Advokasi Buha P Siburian SH, Rolando Marpaung SH MH, Darwinton Sibarani SH, Chairil Akbar Purba SH, Sunansyah Aulia Rahman SH, Victor Danny Nainggolan SH, Widya Olyvia Purba SH, Gomgom Tua Simamora dan Gowin. (tri/han)