MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang lanjutan mantan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap dalam perkara dugaan suap kembali digelar di ruang Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (28/1). Enam orang saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait sejumlah aset milik terdakwa.

Ke enam saksi di antaranya, Parlaungan, Sugianto, Zaiddin, Rita Novita, Elisa dan Ronald Simaremare. Mereka merupakan saksi dalam kapasitas jual beli aset yang disita KPK. Di antaranya, dua bidang tanah yang berlokasi di dekat kantor Bupati (Labuhanbatu), satu unit tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya pabrik kelapa sawit.

Kemudian, dua unit ruko di Jalan Karya Jaya, Gang Pipa, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, serta sejumlah aset bergerak berupa mobil Honda HRV. Dalam kesaksiannya, saksi kompak menyebutn

dalam setiap transaksi pembelian aset tersebut, dilakukan oleh keluarga dekat terdakwa. Bahwasannya, dalam setiap transaksi, saksi menyebut nama Baikandi dan Angginatul Harumi Harahap yang merupakan anak dari Pangonal Harahap. “Iya yang mulia, ada hubungannya dengan keluarga terdakwa,” ucap saksi kompak di hadapan majelis hakim yang dipimpin Irwan Efendi.

Namun saat itu, saksi mengaku tidak mengetahui bila pembelinya ternyata Bupati Labuhanbatu. “Tidak tahu yang mulia, setelah dipanggil KPK baru tahu jika pembelinya Bupati Pangonal Harahap,” jawab saksi lagi.

Kemudian, saat hakim menanyakan pembelian mobil Honda HRV kepada saksi Ronald Simaremare, disebut juga pembelian atas permohonan Angginatul Harumi Harahap dengan down payment (DP) Rp175 juta. Namun diakuinya, proses kredit baru berjalan tiga bulan dari yang seharusnya dibayarkan selama dua tahun. “Saya mendapat informasi sudah ditangani penyidik KPK. Berdasarkan informasi dari penyidik juga, bahwasannya mobil itu terkait kasus yang ada di Pak Pangonal,” ucap Ronald.

Namun, lanjutnya, setelah Pangonal terkena OTT, KPK meminta pihak leasing untuk mengembalikan uang muka, yang disebutnya sebagai uang suap atas kasus Pangonal. Dia dari pihak leasing, mengaku rugi atas pengembalian DP tersebut. “Cuma uang muka itu bukan diberikan kepada perusahaan kita, tetapi uang muka itu diberikan kepada dealer. Lebih kurang hampir dua ratusan juta yang mulia,” katanya.

Sementara, Pangonal Harahap yang mengenakan baju batik tampak duduk di sebelah penasehat hukumnya. Dia tampak tenang mendengarkan keterangan keenam saksi dan sesekali memegang keningnya. Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim menunda sidang hingga Senin (4/2) pekan depan.

Sebagaimana diketahui, JPU KPK mendakwa Pangonal dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam dakwaannya, sejak 2016 sampai 2018 bertempat di Labuhanbatu atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Tipikor Medan, Pangonal Harahap menerima hadiah uang yang seluruhnya Rp 42.280.000.000, serta uang sejumlah SGD 218.000 dengan rincian pada tahun 2016 sejumlah Rp 12.480.000.000, pada tahun 2017 sejumlah Rp 12.300.000.000 dan pada tahun 2018 sejumlah Rp 17.500.000.000,00 dan pecahan dollar Singapura sejumlah SGD 218.000.

Uang tersebut diserahkan Effendi Syahputra melalui orang-orang kepercayaan Pangonal, yaitu H Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (Timses Pangonal), Baikandi Harahap (Anak) dan Abu Yazid Hasibuan yang merupakan adik Ipar Pangonal.

Selanjutnya, Pangonal disebutkan JPU mengkoordinir pejabat-pejabat di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk mematuhinya dan meminta agar perusahaan Asiong dimenangkan dalam proyek pekerjaan. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Binjai sudah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan alat peraga dengan tersangka Bagus Bangun dan Dodi Asmara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.

“Dua tersangka dulu yang dilimpahkan. Nanti menyusul sesuai tahapan,” jelas Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar kepada Sumut Pos, akhir pekan lalu.

Menurut Kajari, semua tersangka akan dilimpahkan ke Tipikor Medan pada 2019 ini. Sebab, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Binjai di tahun politik ini fokus kepada penuntutan dari sejumlah penyidikan yang ada.

Selain fokus pada penuntutan, sambung Victor, Kejari Binjai juga fokus kepada penyelamatan uang negara. Sesuai petunjuk dari pimpinan dalam hal ini Kajagung HM Prasetyo, pihaknya tidak boleh hanya melakukan penindakan semata.

“Jangan sampai hanya melihat jumlah (pelimpahan) yang diajuakn ke PN. Tapi harus juga dapat menyelamatkan uang APBN dan APBD,” ujar mantan Kasubdit Tipikor Jampidsus Kejagung ini.

Berdasarkan catatan Sumut Pos, Kejari Binjai sukses menyelamatkan uang negara hampir Rp5 miliar pada 2018 lalu. Karenanya, Kejari Binjai menyabet Kejari terbaik I untuk penanganan Tipikor.

“Penyelamatan uang negara hampir Rp5 miliar ini hasil dari pengembalian yang dilakukan tersangka dari sejumlah kasus. Yakni kasus Djoelham, DAK dan oknum guru Demseria,” ujar dia.

“Tahun ini kami berharp dapat lebih tinggi lagi (penyelamatan uang negara). Penindakan harus diimbangi dengan penyelamatan. Jangan hanya penindakan, ditangkap, disidang dan ditahan,” sambung mantan Kajari Kualatungkal ini.

Kejari Binjai saat ini ada 3 perkara yang masuk dalam tahap penyidikan. Ketiganya masing-masing, perkara dugaan korupsi pengadaan alat peraga dengan 11 tersangka, dugaan penyelewengan uang negara yang dilakukan oknum guru Demseria Simbolon dan dugaan kredit fiktif Bank Rakyat Indonesia.

“Untuk Demseria sudah siap, tinggal menunggu hasil dari BPKP. Begitu juga dengan BRI, BPKP sedang menghitung. Tiga bulan kedepan mungkin, kami masih menunggu hasil penghitungan,” tandasnya.

Diketahui, 11 orang yang ditetapkan tersangka oleh penyidik dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ada tiga tersangka yang menyandung status tersangka.

Ketiganya masing-masing, Ismail Ginting selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang pernah menjabat Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan merangkap jabatan Sekretaris Disdik.

Kemudian Bagus Bangun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan rekanan pelaksana pengadaan barang Direktur CV Aida Cahaya Lestari, Dodi Asmara.

Tahap kedua yang ditetapkan tersangka ada delapan. Masing-masing, Ketua Panitia Pengadaan Lelang Joni Maruli, Sekretaris Arapenta Bangun dan Anggota Hendra Sihotang.

Kemudian dari Panitia Penerima Hasil Lelang yakni Olivia Agustina, Erinal Nasution dan Rosmiani merupakan Aparatur Sipil Negara di Disdik, Rahmat Soleh ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Ahmad Rizal ASN Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Binjai.

Dari 11 tersangka, penyidik baru melakukan penahanan terhadap Dodi Asmara yang kini sudah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

Pengadaan alat peraga ini dilakukan Disdik Kota Binjai yang bersumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus dengan pagu sebesar Rp1,2 miliar. Modus korupsi yang dilakukan tersangka dengan cara menggelembungkan harga atau mark-up hingga pengadaannya fiktif.(ted)

SUMUTPOS.CO – Sidang perkara dugaan pungutan liar (pungli) dan pemerasan terhadap tiga pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional (P3TM), memasuki babak baru. Kuat dugaan, penangkapan Roni Mahera, M Ali Arifin dan Rasdi Hasibuan dikondisikan.

Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di ruang Cakra IV, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (28/1). Dugaan itu semakin jelas saat Ketua Majelis Hakim Tengku Oyong dan dua hakim anggota lainnya mencecar tiga orang saksi dari petugas Polda Sumut yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rehulina Sembiring.

“Kepada ketiga saksi saya tegaskan ya, ini kan OTT, kemudian apa kalian yakin di situ ada pelanggaran hukum atau deliknya. Kalau gitu semualah kena OTT nanti. Asal ada kasih duit langsung tangkap bawa ke kantor,” ucap Hakim Tengku Oyong.

Lalu OD Panjaitan salah satu saksi penangkap mengatakan, kalau disitu ada pelanggaran pada penjualan lapak.

“Terus apalah deliknya itu kalian yakin makanya dibawa ke komando,” tanya Hakim Tengku Oyong lagi.

“Ada ketidaksesuaian pembayaran lapak yang diminta oleh para terdakwa,” jawab saksi lagi.

Hakim Tengku Oyong kembali menegaskan di undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak ada teknik penjebakan. Hanya undang-undang narkotika yang ada.

“Jadi seperti itulah ceritanya ya. Makanya kalian yakin,” tandas Hakim Tengku Oyong.

Selanjutnya, hakim anggota Dominggus Silaban berkesempatan mencecar ketiga saksi.

“Seperti apa strategi kalian, kok bisa melakukan OTT,” tanya Hakim Dominggus.

Mendengar itu, saksi OD Panjaitan menjawab sebelum mereka melakukan penangkapan, ada laporan dari salah seorang pedagang bernama Rotua Sinaga kepada petugas kepolisian.

Namun anehnya, keterangan OD Panjaitan berbeda dengan keterangan Rotua Sinaga pada sidang pekan lalu. Di persidangan Rotua bahkan membantah telah membuat laporan polisi (LP) ke Polda Sumut.

“Bu Rotua bilang pembayaran lapak jualannya dilebihkan. Dari Rp6 jutaan menjadi Rp12 jutaan,” ungkap saksi OD Panjaitan.

Hakim Dominggus bertanya lagi, yang menjadi dasar kepolisian melakukan penangkapan. Namun saksi polisi mengaku hanya mendapatkan perintah dari atasannya.

“Nggak tau pak, kita hanya diperintah Pak Nainggolan,” jawab ketiga saksi kompak.

Hakim Dominggus bertanya lagi, pada saat penyerahan uang oleh Rotua apakah ada kekerasan yang dilakukan pihak P3TM. Saksi menjawab tidak ada. Bahkan ekspresi Rotua saat terjadi penangkapan biasa-biasa saja.

“Tidak ada pak. Biasa-biasa saja,” jawab mereka lagi.

Kemudian, penasihat hukum terdakwa bertanya soal prosedur penangkapan.

“Pertanyaan saya. Apa saksi dapat membenarkan, bahwa penangkapan ketiga terdakwa sudah dikondisikan?,” tanya penasihat hukum terdakwa.

Ketiga saksi tidak bisa menjawab. Lalu, kembali ditanya.

“Rotua pas diambil keterangannya di persidangan, dia mengatakan tidak pernah melapor atau buat LP. Bagaimana itu,” tanya penasihat hukum lagi.

Dengan suara pelan, ketiga saksi mengatakan mereka tidak tahu soal itu. Usai mendengarkan keterangan ketiga saksi, hakim sempat menskors sidang karena sudah memasuki jam istirahat.

Selesai jam istirahat, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.

Kedua saksi yang dihadirkan adalah Alim Syahputra selaku mantan Kepala Pasar Marelan dan Jukri selaku Kabag Keuangan.

Dihadapan hakim, kedua saksi tak menampik jika dana untuk membangun lapak pedagang tersebut adalah dana dari P3TM.

“Untuk pembuatan stand dan lapak merupakan kerjasama antara P3TM dengan PD Pasar. Dana dari orang ini (P3TM),” sebut Alim.

Alim juga membeberkan, sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai masalah harga dan tidak ada pedagang yang keberatan.

“Tanggapan pedagang tidak ada komplain. Setahu saya PD Pasar menyerahkannya kepada P3TM. Dan kalau masalah harga sudah disampaikan serta sudah ada kesepakatan,” ungkapnya.

Akhirnya, sidang pun ditutup dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi.(man/ala)