MEDAN, SUMUTPOS.CO – Protes warga Jalan Gelas dan Jalan Belanga, Sei Putih Tengah, Medan Petisah, terhadap pembangunan De Glass Residence mendapat sorotan dari Komisi D DPRD Medan. Komisi D berencana akan melakukan pemanggilan kepada pengembang atau developer yang membangun proyek bangunan vertikal tersebut.

“Warga silahkan melaporkan keluhannya secara tertulis kepada kami. Selanjutnya, akan kita panggil pihak pengembang untuk meminta penjelasan,” kata Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani yang dihubungi, kemarin (27/1).

Diutarakan dia, untuk mendirikan bangunan komersil apalagi seperti apartemen di pemukiman penduduk yang cukup padat harus mendapat persetujuan warga sekitar. “Kita ingin tahu kenapa warga keberatan, apakah tidak ada persetujuan sebelumnya untuk membangun proyek itu. Makanya, kita minta warga melampirkan juga bukti-bukti keberatannya pada laporan yang akan disampaikan nanti secara tertulis,” kata Abdul Rani.

Dia mengharapkan, warga tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Misalnya, melakukan pengerusakan terhadap proyek itu atau lainnya yang menyangkut pidana. Oleh karena itu, diminta warga dapat menahan diri. “Kalau melakukan aksi unjuk rasa silakan saja, karena memang itu sudah dijamin oleh negara. Asalkan, aksi yang dilakukan damai dan tidak anarkis,” imbaunya.

Sementara, mewakili warga, Ketua DPW Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Sumut, Indra Mingka mengatakan akan segera melaporkan secara tertulis kepada Komisi D DPRD Medan. Direncanakan, Senin (28/1) atau Selasa (28/1) laporan diberikan oleh warga yang berdampak secara langsung. “Sebelumnya sudah kita sampaikan surat ke DPRD Medan, tetapi sifatnya masih sebatas tembusan karena tujuan utamanya kepada Gubernur Sumut. Makanya, nanti laporan tertulis akan disampaikan secara langsung,” ujarnya.

Menurut Indra, pembangunan apartemen dua tower yang bakal dibangun 26 lantai itu belum mendapat tanda tangan persetujuan warga sekitar. Untuk itu, dia membantah pernyataan Camat Medan Petisah, M Agha Novrian yang menyatakan sudah ada persetujuan warga sebanyak 36 orang.

“Belum ada persetujuan warga sama sekali. Makanya, kita akan pertanyakan nanti dan minta bukti kepada camat tentang persetujuan 36 orang warga pada pertemuan lanjutan di kantor lurah (Sei Petisah Tengah) yang direncakan besok (hari ini),” cetusnya.

Indra mengaku meragukan adanya persetujuan warga tersebut dan diduga dipalsukan. “Kalau memang mau membangun apartemen, bujuklah baik-baik warga. Selain itu, tanggung jawab atas dampak yang telah ditimbulkan (tembok rumah retak) akibat pemasangan paku bumi,” ujarnya.

Terpisah, Camat Medan Petisah, M Agha Novrian mengatakan, dari data yang diterima pembangunan apartemen tersebut meminta persetujuan 42 orang warga setempat. Dari 42 orang tersebut, 36 di antarnya setuju dan melakukan tanda tangan. “Besok (hari ini, Red) akan dilakukan pertemuan di Kantor Lurah (Sei Putih Tengah). Jadi, nanti dalam pertemuan itu akan disampaikan secara jelas semuanya,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui tim gabungan yang dibentuk terus gencar merobohkan papan reklame bermasalah, baik yang tidak memiliki izin atau berdiri di atas fasilitas umum seperti trotoar dan lain sebagainya. Namun ditengah gencarnya penertiban reklame tersebut, ternyata malah bermunculan reklame baru.

Informasi dihimpun di lapangan lokasi yang berdiri reklame baru tersebut antara lain Jalan Veteran Simpang Jalan Timor dan Jalan Sutomo Simpang Jalan Veteran.

Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani mengatakan, keberadaan reklame yang baru muncul tersebut harus disikapi secara tegas oleh Pemko Medan. Artinya, ditindak dan ditertibkan tanpa pilih kasih. “Kenapa bisa berdiri reklame di lokasi tersebut, apalagi di fasilitas umum (trotoar)? Satpol PP harus tegas dan menindak reklame yang baru muncul tersebut,” kata Abdul Rani yang dihubungi, kemarin (27/1).

Menurut dia, kebijakan Wali Kota Medan menertibkan seluruh papan reklame jangan dijadikan momen atau kesempatan oleh oknum-oknum pengusaha reklame untuk memonopoli. “Kita tidak mau ada monopoli, artinya hanya ada satu pengusaha papan reklame di Kota Medan yang mampu dan memiliki izin pendirian,” kata anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan ini.

Oleh sebab itu, sambung dia, Satpol PP jika menemukan ada papan reklame berdiri di fasilitas umum segera tertibkan dan tumbangkan. Sebab, selain melanggar juga merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan. “Kalau enggak ada izin, pasti tidak ada pajak yang disetorkan. Makanya, merugikan terhadap PAD kota Medan,” cetusnya.

Tak jauh beda disampaikan anggota DPRD Medan dari PDI Perjuangan, Wong Chun Sen. Wong mengatakan, agar penertiban dilakukan jangan hanya karena ada pesanan dan pilih kasih. Pihak pengusaha advertising saat ini diketahui banyak yang sedang mengurus perizinan usaha papan reklame mereka.

“Kita minta segera tertibkan tiang reklame yang masih ada berdiri termasuk yang baru didirikan di trotoar jalan. Sebab, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan diantara sesama pengusaha papan reklame. Apa dasar mereka mendirikan kembali reklame, apalagi di atas trotoar jalan yang jelas merupakan fasilitas umum,” tegasnya.

Wong menambahkan, aturan pendirian reklame jangan hanya dilihat dari kepentingan bisnis semata. Namun juga harus tetap menjaga estetika kota dan lingkungan.

Sementara, Kepala Satpol PP Medan M Sofyan mengatakan, pembongkaran reklame ini akan terus berlanjut sampai tidak ada satupun yang bermasalah berdiri. Ia mengaku sudah dua ribu lebih reklame bermasalah yang ditumbangkan sampai dengan saat ini. “Tim gabungan akan terus gencar menertibkan reklame, termasuk bangunan bermasalah. Kita menegakkan peraturan yang sudah ditetapkan, dengan begitu dapat membuat Kota Medan menjadi lebih indah dan enak dipandang,” katanya.

Sofyan mengimbau kepada seluruh pengusaha reklame dan bangunan bermasalah agar menaati semua aturan yang telah dibuat Pemko Medan. Hal ini untuk kepentingan bersama dan juga demi menciptakan nilai estetika kota. “Saya menghimbau untuk mengurus izin-izinnya, atau lakukan pembongkaran sendiri. Jika tidak, maka kami bongkar,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Meskipun sudah diprotes warga, penimbunan lahan seluas 1 hektare diduga tanpa izin di Jalan Pulau Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, masih berlangsungn

Karenanya, warga berencana akan kembai melakukan unjukrasa hari ini, Senin (28/1).

Penimbunan yang akan dijadikan pergudangan berada di areal kawasan manggrove, berupa lumpur berserakan di jalan dan berdampak banjir yang disebabkan tumpukan tanah menutup aliran air atau drainase.

“Kami rencana besok (hari ini) mau demo, proyek itu bukan hanya mengganggu kenyamanan masyarakat saja, ternyata proyek itu tidak ada izin UPL/UKL dan Amdal. Makanya, kami akan minta agar proyek itu dihentikan segera,” tegas Ketua Forum Masyarakat Sicanang (Formasi),1 Togu Silaen, Minggu (27/1).

Kata Togu, sebelumnya mereka sudah melakukan aksi unjuk rasa ke lokasi penimbunan. Telah disepakati, penimbunan itu tidak mengganggu kenyamanan lingkungan dan kondisi drainase tidak tertutup.

Ternyata, lanjut Togu, pihak pemilik lahan tidak menghiraukan kesepakatan yang telah mereka buat. Untuk itu, mereka akan kembali melakukan unjuk rasa memaksa agar proyek penimbunan itu segera dihentikan.

“Kami masyarakat sekitar, sangat resah dengan proyek penimbunan ini. Lihatlah tanahnya berserakan dan berada di bahu jalan. Selain itu, drainase tetutup, sehingga aliran air tumpat, pasti dapat menyebabkan banjir,” tegas Togu.

Terpisah, Anggota DPRD Medan, HT Bahrumsyah menegaskan, proyek itu harus segera dihentikan, karena sudah diprotes oleh warga. Artinya, proyek itu tidak mengantongi izin UPL/UKL dan Amdal, oleh karena itu pihak kecamatan harus segera menghentikan proyek tersebut.

“Apapun ceritanya, proyek itu harus dihentikan, karena tidak ada izin. Jangan ada alasan izin masih diurus, kalau memang mau menimbun, izinnya dulu diurus, mau dibangun apa lahan itu, apakah lahan itu memang sah sertifikat pemiliknya, karena itu masuk areal manggrove,” tegas wakil rakyat akrab disapa Bahrum.

Apabila proyek pemimbunan itu tetap berlangsung, lanjut wakil rakyat dari Medan Utara ini, terindikasi proyek itu mendapat perlindungan atau dibekingi oknum tertentu. Oleh sebab itu, diminta kepada kecamatan harus tegas menyikapi penimbunan tersebut.

“Di sini camat yang punya kompeten, kenapa penimbunan itu terus berlangsung. Jangan setelah diributi, baru penimbunan itu dihentikan. Ini salah, jadi jangan dibiarkan begitu saja. Jangan sempat masyarakat berindak diluar dugaan nantinya,” ungkap Bahrum.

Terpisah, Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengaku tidak ada mengeluarkan surat rekomendasi, bahkan proyek itu belum memiliki izin.”Proyek itu memang belum ada izinnya, kita akan segera surati agar proyek itu dihentikan,” aku Ahmad. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK Kecamatan Medan Johor periode 2019-2024 resmi dilanti, Sabtu (26/1).

Petaka resmi diserahkan Ketua IPK Medan Ir Thomas Purban kepada Ketua PAC IPK Medan Johor teranyar, Gundok didampingi Hasanuddin Nasution sebagai sekretaris dan Nurmanda Silaban selaku bendahara sesuai SK 34/DPD-IPK/Medan/I/2019 pada 4 Januari 2019.

Pelantikan yang berlangsung di Lapangan Bola Jalan Karya Jaya Medan itu menjadi pelantikan massal perdana organisasi ini. Dalam kesempatan itu juga digelar pelantikan pengurus ranting-ranting IPK se-kawasan Medan Johor. Tampak hadir dalam kesempatan itu Anggota DPD RI Parlindungan Purba dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoli.

Gundok dalam pidatonya mengucapkan rasa terimakasihnya telah diberi kepercayaan menjadi Ketua PAC IPK Kecamatan Medan Johor. Ia menegaskan akan membawa organisasi ini menjadi lebih baikn

“Pertama-tama saya berterimakasih kepada Ketua Thomas Purba yang masih memberikan saya kepercayaan memimpin IPK Kecamatan Medan Johor. Kedepan saya akan terus mengembangkan dan membuat IPK di sini sebaik berkibar dan membantu pembangunan demi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua IPK Kota Medan, Tomas Purba, menekankan kepada jajaran pengurus baru yang ia lantik agar menjalankan roda organisasi dengan terus mendukung kinerja pemerintah.

“Harapan saya dan kita semua, mari kita mendukung kinerja pemerintah dalam pembangunan yang telah kita rasakan saat ini. Saya juga mengingatkan kepada kader-kader IPK untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu hoax yang sekarang ini santer digaungkan,” paparnya.

Tomas menyebut, jelang Pilpres tensi politik saat ini semakin panas. Tomas tak mau IPK sebagai organisasi pemuda yang besar terbawa isu-isu yang akan memecah belah bangsa. “Untuk itu saya tekankan sekali lagi jangan ada termakan hoax apalagi isu SARA. IPK harus membawa ketertiban di tengah masyarakat,” tegasnya.

Untuk mengembangkan organisasi, Tomas menerangkan ada tiga cara yang harus dilakukan. “Ada tiga cara untuk membawa organisasi ini menuju lebih baik, diantaranya Smart, Power dan Integritas. Saya mau ketiganya itu ada di kita. Pintar, kuat dan jujur itu sudah harus dimiliki kader-kader IPK,” ungkapnya.

Sementara itu, Menkum HAM Yasona Laoli yang datang pada kesempatan itu mengaku bangga dengan soliditas yang dimiliki IPK. “Saya di sini hadir sebagai tokoh bukan menteri. Saya mengaku bang dengan kekompakan yang ada di IPK,” tegasnya.

Yasona Laoli melihat, soliditas IPK diharap dapat terus ditingkatkan untuk berkarya bagi Indonesia.

Mengutip kalimat mantan Presiden RI Soekarno, Yasona Laoli mau semangat pemuda yang ada di IPK harus terus dikobarkan. “Soekarno pernah berkata, beri aku seribu orangtua akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia,” tegasnya.

Yasona menyebut, kekompakan yang dimiliki IPK punya potensi yang besar untuk membesarkan organisasi ini hingga kancah nasional.

Terakhir, kepada kader-kader IPK yang hadir agar menanamkan pola kerja yang profesional dan cerdas “Saya meminta kepada adek-adek semua, pemuda yang menjadi kader IPK agar cerdas dan profesional. Dengan begitu kita bisa menghasilkan karya yang bermanfaat,” pungkasnya. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan menggelontorkan bantuan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara yang telah melakukan kinerja positif n

dalam penanggulangan bencana dan masalah kemanusiaan. Bantuan sebesar Rp2 miliar akan diberikan untuk pembinaan dan pelatihan relawan seluruh PMI kabupaten/kota yang ada di daerah ini.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu), H. Musa Rajekshah, M.Hum saat mewakili Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi, membuka Musyawarah Kerja Provinsi (Muskerprov) PMI Sumut di Grand Mercure, Medan, Sabtu (26/1) lalu. Ijeck, sapaan akrabnya berharap bantuan itu bisa membantu PMI Sumut dalam melakukan kerja kemanusiaannya.

“Kami berharap, bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semakin semangat dalam pekerjaan, dalam tanggungjawab dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berterimakasih atas kehadiran PMI di kabupaten/kota yang selama ini telah banyak membantu dalam penanggulangan bencana yang terjadi di daerah kita,” ucap Musa Rajekshah.

Wagubsu menambahkan, kondisi alam Sumut saat ini tidak bisa diprediksi. Beberapa daerah yang tidak disangka justru terjadi bencana. Dengan kondisi tersebut, diharapkan PMI Kabupate/Kota melalui provinsi dapat melakukan pelatihan-pelatihan kepada relawannya dan juga para pengurus supaya ketika terjadi bencana bisa segera teratasi. Sebab, PMI tidak hanya sekedar donor darah tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

Dirinya juga berharap para pengurus PMI Kabupaten/Kota bisa berkomunikasi dengan kepala daerah. “Kami (Pemprovsu) juga akan memberitahukan nantinya kepada bupati/walikota untuk memberi perhatian. Baik dari kantor ataupun anggaran juga. Karena peralatan-peralatan di kabupaten/kota khususnya untuk penanggulangan bencana perlu juga kita standby-kan. Ke depan kita harapkan bisa lebih maksimal,” tutur pria yang juga Ketua PMI Kota Medan.

Di akhir arahannya, Wagubsu mengajak seluruh pengurus PMI kabupaten/kota menjaga kekompakan dan kebersamaan. Tanpa kekompakan, kebersamaan, tak ada hal-hal besar yang bisa dicapai. “Semoga ke depan, keberadaan PMI harus lebih eksis, lebih dirasakan kehadiarannya di tengah-tengah masyarakat. Pertanggungjawabkan anggaran yang diberikan pemerintah dengan baik. Secara administrasi serta penggunaannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua PMI Sumut, DR. H. Rahmat Shah menjelaskan, dalam keterbatasan, pihaknya terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang kemanusiaan.

Selain di Sumut, pihaknya juga memberikan bantuan ke provinsi lain yang mengalami bencana. “Seperti hari ini di Lampung, kita ada beberapa tangki, kendaraan dan relawan. Juga Lombok kita memberi bantuan hampir Rp500 juga dan Donggala,” jelasnya.

Dirinya pun menyambut baik perhatian yang diberikan Pemprovsu kepada PMI Sumut. Kepada pengurus PMI Kabupaten/Kota dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah, memperbanyak MoU dan memanfaatkan CSR di perusahaan yang ada di daerah masing-masing.

Pada Mukerprov tersebut, PMI Sumut resmi melepas seluruh asset yang ada kepada pengurus kabupaten/kota dengan cuma-cuma. Dengan catatan, asset yang diberikan dapat dirawat dan dimanfaatkan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah masyarakat. “Jika tidak, akan kami tarik, pindahkan ke kabupaten/kota lain. Tetap asset PMI tapi menjadi asset kabupaten/kota, pengawasannya dari provinsi,” tegas Rahmat Shah. (don/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka Indonesia (ANSMI) Sumut, Abdul Rahman memberikan santunan tali asih kepada warga tidak mampu di Marelan.

Santunan tali asih sebagai bentuk kepedulian diberikan kepada Jumiah (62) yang berdomisili di Jalan Young Panah Hijau, Gang Wakaf, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (26/1).

“Dengan penuh rasa kepedulian serta keperhatinan, kita memberikan bantuan kepada ibu Jumiah. Semoga apa yang diberikan kepada yang bersangkutan berguna dan dapat dirasakanya,” kata Abdul Rahman akrab disapa Atan.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Belawan ini, kegiatan sosial yang mereka lakukan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat khususnya kepada yang membutuhkan.

“Selain meringankan beban, kegiatan ini merupakan suatu bentuk pendekatan kepada setiap warga terutama yang membutuhkan dan wujud nyata dari ANSMI bisa berbagi,” ungkap Atan.

Bantuan yang diterima langsung oleh Jumiah yang keseharian sebagai tukang cuci pakian, merasa terbantu dan diringankan secara ekonomi.”Terima kasih atas bantuan pada saya. Semoga Allah membalas perbuatan baik ini,” ucap Jamiah.

Dengan bantuan itu, wanita berusia 62 tahun ini akan memanfaatkan santuan itu untuk membayar biaya sekolah kepada dua anak asuhnya yang merupakan yatim piatu.

“Saya sangat bersyukur sekali, dana ini akan saya sisihkan untuk biaya kedua anak yang saya asuh selama ini,” beber Jumaih dengan rasa haru. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Medan mengaku pembayaran klaim BPJS tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Staf Bagian Umum SDM dan Komunikasi Publik, Redo saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (27/1).

“Pemenuhan kewajiban untuk pembayaran klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan pada prinsipnya tidak akan bermasalah dan dapat dipastikan bahwa semua akan terbayar sesuai ketentuan,” ungkap Redo.

Sedangkan soal kendala pembayaran klaim seperti yang dialami Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi, Redo tidak dapat berkomentar lebih jauh. Termasuk ketika ditanyai proses pembayaran klaim ke 2 rumah sakit pemerintah itu.

Kasubag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak yang dikonfirmasi, Jumat (25/1) mengaku klaim BPJS Kesehatan bulan Oktober dan November yang telah diajukan pihaknya Rp50 miliar belum juga dibayar. Dengan kondisi itu, operasional rumah sakit mengalami gangguan, meski masih bisa bertahan dikarenakan ada pemasukan lain.

Hal yang sama diakui Kasubag Humas dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, Edison Peranginangin yang menyebut klaim BPJS Kesehatan bulan Oktober yang sudah diajukan pihaknya namun belum dibayar sebesar Rp6,2 miliar. Sementara untuk bulan November, belum diajukan. Meski klaim tersebut belum dibayar, tidak mengganggu operasional rumah sakit. (ain/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli mengikuti Zikir Akbar bersama ratusan warga Polonia di Lapangan Baronet Jalan Starban, Medan Polonia, Minggu (27/1). Selain ibadah guna lebih mendekatkan diri kepala Allah, kegiatan zikir tersebut digelar untuk menjaga persatuan dan kesatuan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.

Sebab, suasana politik menjelang pesta demokrasi ini kian memanas. Perbedaan pilihan menjadi polemik, bahkan tak jarang menimbulkan konflik dan berujung perpecahan. Masing-masing kubu membela mati-matian pasangan yang dibela. Seolah kubu A, pasti benar dan harus dibela mati-matian. Sedangkan kubu lain pasti salah dan harus dihujat atau di-bully. Demikian juga sebaliknya, dan begitu seterusnya.

“Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa kesejukan dan kedamaian. Untuk itu, perbedaan pilihan jangan sampai merusak tali silaturahmi atau persaudaraan yang telah terjalin selama ini. Justru sebaliknya, malah semakin memperkuat persatuan dan kesatuan,” ungkap Iswanda yang akrab dipanggil Nanda ketika memberikan sambutan.

Diutarakan Nanda, perbedaan pilihan politik dalam demokrasi merupakan perbedaan lumrah. Idealnya hajatan lima tahunan ini walaupun berbeda-beda pilihan tetap dalam kondisi sejuk dan damai. “Sebagaimana kita ketahui peribahasa, ‘bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh’. Menjadi sangat ironis jika hanya karena perbedaan pilihan, keutuhan dan kesatuan tercabik dan terenggut,” kata Nanda.

Menurut dia, kegiatan zikir akbar ini dapat dijadikan momen untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Selain itu, bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan dan nikmat dalam kehidupan ini. “Kita patut bersyukur diberi kesempatan hidup sampai sekarang. Jadi, marilah memperbanyak bekal amal untuk di akhirat nanti. Tak lupa, semoga 2019 yang menjadi tahun politik berjalan penuh kedamaian dan jauh dari bencana,” tuturnya.

Nanda mengatakan, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang pandai atau beruntung adalah orang yang mengintropeksi dirinya dan beramal pada kebaikan sebagai modal kematian kelak. Sebaliknya, orang yang merugi adalah orang yang selalu tunduk pada hawa nafsunya dan hanya mengharapkan kepada Allah dengan berbagai angan-angan.“Umar Bin Khatab pernah berkata, ‘hisablah dirimu sebelum kelak engkau dihisab’. Oleh karenanya, lewat kegiatan zikir akbar ini hendaknya menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi diri atas berbagai amal yang telah dilakukan. Tujuannya, agar kehidupan lebih baik bermakna dihadapan Allah,” imbuhnya.

Dalam zikir akbar ini, hadir Anggota DPR RI Meutya Hafid, tokoh pemuda Akbar Himawan Buchari, beberapa majelis taklim dan lainnya. Meutya Hafid pada sambutannya menyampaikan, zikir ini merupakan bagian menggalakkan semangat persatuan dan kesatuan. Dengan semangat ini, maka kedamaian terus tercipta.

“Kita ini bersaudara, jangan karena pesta demokrasi akibat isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menjadi terpecah belah. Pilihan boleh berbeda tetapi persaudaraan, persatuan dan kesatuan harus tetap utuh bahkan semakin erat,” tuturnya. (ris/ila)