istimewa/sumut pos
SERAHKAN: Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu menyerahkan LKPJ tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Langkat Tahun 2014-2019 kepada Ketua DPRD Langkat Surialam SE.
istimewa/sumut pos SERAHKAN: Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu menyerahkan LKPJ tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Langkat Tahun 2014-2019 kepada Ketua DPRD Langkat Surialam SE.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Tingkat pengangguran di Kabupaten Langkat mengalami penurunan sebesar 3,67 persen, bila dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 7,13 persen.
Hal itu disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat Tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Langkat Tahun 2014-2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Jumat (25/1).
“Hal ini menunjukkan angkatan kerja Langkat banyak yang sudah terserap pada pasar kerja,”ujar Ngogesa. Sebelum sidang dimulai, laporan ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan buku LKPJ tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Langkat Tahun 2014-2019, dari Bupati Langkat kepada pimpinan DPRD Langkat Surialam SE.
Bupati Langkat pada laporannya, menerangkan, bahwa implementasi kebijakan yang dilaksanakan kurang lebih 5 tahun, secara konkrit hasilnya adalah, pertama kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 dianggarkan Rp 2.264.130.572.078,00 terealisasi sebesar Rp 1.770.179.353.667,45.
Sedangkan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 1.682.148.382.104,21, untuk realisasi tahun 2015 sebesar Rp 2.020.688.705.016,79, dan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 2.215.047.135.449,93 sedangkan untuk realisasi tahun 2017 sebesar Rp 2.311.283.153.445,09.
“Sementara untuk LKPJ tahun 2019 secara keseluruhan, nantinya akan disampaikan oleh Bupati Langkat terpilih priode 2019-2024,” sebutnya.
Selanjutnya, sambung H Ngogesa, untuk kebijakan belanja yang ditempuh selama ini telah mampu meningkatkan anggaran belanja daerah, yaitu pada tahun 2018 belanja daerah kabupaten Langkat ditargetkan sebesar Rp 2.391.115.544.062,92 dan teralisasikan sebesar Rp 2.169.651.651.451.765,00, sedangkan untuk realisasi belanja tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.605.301.211.464, 57, untuk realisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.934.943.782.402,10, dan realisasi tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.287.199.857.314,68 , kemudian untuk realisasi tahun 2017 sebesar Rp 2.320.218.854.855,16.
“Perlu dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun 2018 masih sangat kecil , hal ini karena belum semua laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah dari SKPD masuk dan termapping dalam aplikasi SIMDA keuangan,” jelasnya. Sementara untuk nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Langkat, kata Bupati, selalu meningkat dari tahun ke tahun. pada tahun 2013 nilai IPM Langkat sebesar 67,17 persen, tahun 2017 nilai IPM Langkat menjadi sebesar 69,82 persen.
Usia harapan hidup penduduk Langkat juga mengalami kenaikan dari 67,23 pada tahun 2013 menjadi 67,94 pada tahun 2017. Untuk pengentasan kemiskinan mengalami penurunan yaitu 115.790 jiwa pada 2016 menjadi 114.410 jiwa pada 2017. Menurutnya, keberhasilan yang dapat dicapai tersebut, berkat kerja keras dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan DPRD serta seluruh elemen masyarakat.”Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih kepada DRPD Langkat dan seluruh masyarakat Langkat atas dukungan serta partisifasinya selama ini,”katanya.
Wakil ketua DRPD Langkat Sapta Bangun SE, meminta kepada anggota DPRD yang duduk dalam panitia khusus pembahasan LKPJ Bupati Langkat Tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Langkat Tahun 2014-2019 dapat segera menggelar rapat guna memilih pimpinannya. (bam/han)
istimewa/sumut pos
LANTIK: Bupati Langkat H Ngogesa SH melantik 55 pejat eselon II,III, dan IV di Ruang Pola kantor Bupati.
istimewa/sumut pos LANTIK: Bupati Langkat H Ngogesa SH melantik 55 pejat eselon II,III, dan IV di Ruang Pola kantor Bupati.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH melantik dan mengambil sumpah janji jabatan, 55 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), jabatan Administrator (Eselon III) dan jabatan Pengawas (Eselon IV), di lingkungan Pemkab Langkat, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Jumat (25/1).
Bupati Langkat pada arahannya, mengharapkan, agar para pejabat eselon yang dilantik, senantiasa menjaga dan memperhatikan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab.
“Serta bersifatlah sensitif dan responsive terhadap tantangan dan permasalahan baru, yang timbul baik di dalam maupun di luar organisasi,” pungkasnya.
Bupati juga berharap agar para pejabat eselon di jajaran Pemkab Langkat, agar mempunyai wawasan jauh ke depan, serta mampu melakukan terobosan yang positif, melalui pemikiran yang kreatif, inovatif dan sistematik untuk kepentingan organisasi pemerintahan, agar semakin maju.
“Dengan memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai sumber , guna memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja secara maksimal,” terangnya.
Ngogesa memaparkan, bahwa pelantikan ini berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, serta sesuai persetujuan kementrian dalam negri RI No: 820/9517/OTDA tanggal 04 desember 2018 dan No : 821/10951/SJ tanggal 07 desember 2018 perihal persetujuan mutasi pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Langkat.
Beberapa pejabat Eselon yang dilantik, Musti SE MSi (Eselon II.b) menduduki jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakab Langkat – sebelumnya menjabat kepala BKD Langkat, Muhammad Ansyari MKes (Eselon III.a) menduduki jabatan baru sebagai Sekdis Kesehatan Langkat – sebelumnya menjabat Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes.
Khairuddin H S.Sos (Eselon III.a) menduduki jabatan baru sebagai Sekdis Ketenagakerjaan, dimana sebelumnya menjabat Kabid Pemberdayaan Perekonomian Desa DPMD, David Helgo Pardede S.IP M.SP (Eselon III.a) menduduki jabatan baru sebagai Camat Kutambaru Kab Langkat – sebelumnya menjabat sebagai Sekcam Bahorok Kab Langkat, Imanta SE (III.a) menduduki jabatan baru sebagai Camat Kuala Kab Langkat – sebelumnya menjabat sebagai Camat Kutambaru Kabupaten Langkat.
Turut hadir, Sekdakab dr H Indra Salahudin MKes MM, Bupati Langkat terpilih Terbit Rencana PA SE, ketua DPRD Langkat, para Asisten dan Staf Ahli, Inspektur dan Sekretaris DPRD Langkat, para pimpinan OPD . (bam/han)
Sayang. Sudah terlanjur janji: DisWay hari ini akan menulis tentang anak Indonesia itu. Yang tasnya mencapai nilai Rp 10 miliar itu. Yang akan buka resto Indonesia di New York itu.
Padahal ada perkembangan lebih baru: Trump menyerah. Sementara. Instansi-instansi pemerintah yang tutup akan dibuka lagi. Sementara. Sampai 15 Februari. Sambil meneruskan nego anggaran tembok perbatasan. Siapa tahu DPR berubah sikap: akan menyetujui biaya sekitar Rp 70 triliun itun
Tapi baiklah. Soal anak modis itu tetap harus ditulis di DisWay hari ini. Tapi saya harus menjawab penasaran saya dulu: mengapa Trump menyerah. Meski sementara.
Rasanya karena hal-hal berikut ini. Maafkan kalau salah:
1. Sebagian anggota DPR dari partainya sendiri mendesaknya. Untuk membuka instansi yang ditutup itu. Kasihan. Sebanyak 800.000 pegawai pusat tidak bisa gajian.
2. Bulan Februari nanti ada final American Football. Bandara Atlanta bisa kacau. Sekarang saja antrian sudah sangat panjang. Di pemeriksaan. Akibat sebagian pegawai bandara tidak gajian. Di banyak bandara pesawat juga sudah mulai delay.
3. Penerimaan pajak mulai tersendat. Sampai banyak pegawai pajak dirayu agar tetap masuk kerja. Tanpa gaji.
Itu berarti drama tembok perbatasan masih panjang.
Karena itu biarlah kisah yang sudah dijanjikan ini terbit. Yang saya awali dari ucapan selamat saya kepada teman baik. Yang diberitakan sebagai ayahnya anak itu.
Teman saya itu pengusaha besar. Tidak ada hubungannya dengan proyek pemerintah. Ia banyak bergerak di ritel. Terbesar di Indonesia. Untuk bidangnya.
Orangnya rendah hati. Santun. Pakaian seadanya. Banyak senyum. Sangat menghargai orang lain.
Saya kaget. Kok tiba-tiba saya baca ini: anaknya begitu glamour. Banyak menghadiri fashion show kelas dunia. Instagramnya begitu mengesankan: mewahnya. Pakaiannya selalu berkelas. Dengan ciri khasnya: jas wool yang sengaja ukurannya dikedodorkan. Dipandu dengan celana ketat. Dan sepatu bertabur gemerlap.
Saya pun kirim WA ini:
“Selamat ya… Mau buka restaurant baru di New York. Kibarkan bendera kita di sana. Saya akan mampir kapan-kapan. Masakannya apa saja ya? Anak Anda hebat sekali,” tulis saya di WA-nya.
Saya pun ingin tahu wajah anak itu: Ezra William. Ganteng atau tidak. Mirip bapaknya atau ibunya. Agak lama memelototi instagramnya. Saya sampai lama melihat wajah Ezra William itu. Di instagramnya itu. Lalu membuka album wajah ayahnya. Kata hati saya: kok agak beda dengan bapaknya ya. Mungkin mirip ibunya. Saya belum pernah bertemu istri teman saya itu.
Tapi saya juga merasa tidak aneh. Teman saya itu kan juga pengusaha kuliner. Punya lima restoran di Jakarta. Mengambil franchise ‘Bebek Tepi Sawah’. Wajarlah kalau akan ekspansi kuliner ke New York.
Hanya saja agak aneh: kok penampilan anaknya begitu jauh dari gaya hidup bapaknya. Tapi juga tidak aneh. Saya punya teman yang lain. Yang kayanya bukan main. Sampai punya bank. Tapi masih naik mobil Kijang.
Suatu saat saya tegur ia: Anda ini keterlaluan. Masak masih naik Kijang.
Jawabnya mengejutkan saya: ini sebagai protes pak.
“Protes kenapa?” tanya saya.
“Protes pada anak saya,” jawabnya.
Ia pun menceritakan bagaimana anaknya itu. Selalu ganti-ganti Ferrari. Kalau tidak dibelikan ngambek.
Ups….
Jadi, ada juga. Yang anak dan bapaknya rujak sentul.
Tapi teman yang saya kirimi ucapan selamat tadi ternyata tidak gembira. Saya menyesal memberinya ucapan selamat.
Ia justru menelepon saya. Mengajak ketemu. Janjian makan malam. Di Papillon. Ada salad kale di situ.
Ia pengin menjelaskan panjang lebar. Singkatnya: itu bukan anaknya.
Ups…
“Tapi kenal Ezra William itu?,” tanya saya.
“Tidak.”
“Tahu?”
“Tidak.”
Ups…
“Gak apa-apalah,” kata saya, “tiwas beken”.
“Isteri saya kan baru berumur 45 tahun. Mana mungkin disebutkan punya anak itu. Yang umurnya 29 tahun,” katanya sambil tertawa.
Seorang ponakannya, katanya, tahu Ezra itu siapa. Pernah menjadi adik kelasnya. Di SMP. Salah satu SMP internasional di Jakarta. Tapi sejak lulus dari situ tidak pernah ketemu lagi.
Dalam penulisan di media internasional itu kelihatannya memang ada salah paham. Bukan Ezra sendiri yang mengatakan bahwa dirinya anak teman saya itu. Ia hanya mengaku anaknya konglomerat Indonesia. Dan bapaknya itu mensupport penuh. Untuk rencananya membuka resto di New York. Nama restonya ‘Wayan’. Masakan Indonesia gaya Amerika. Mulai buka awal Februari depan.
Ezra ingin membuktikan. Bahwa ia seorang pekerja keras. Bukan hanya tahu pesta. Seperti yang terkesan dari instagramnya. Yang followernya mendekati 80 ribu itu. Dari seluruh dunia itu.
Ezra kelihatan masgul kalau ada anggapan ini: hanya menghabiskan uang bapaknya.
Resto Wayan itu, tulis South China Morning Post, sudah dipersiapkan sejak dua tahun lalu. Berpartner dengan anak master chef asal Perancis. Yang kini tinggal di New York. Memiliki banyak restoran di seluruh dunia. Namanya: Jean George Vongerichten.
Lalu siapa bapak Ezra William yang sebenarnya? Saya masih mencari info. Ada yang bilang anak teman saya yang lain. Yang saya belum bisa sebut namanya. Saya belum berhasil ketemu teman konglomerat properti itu.
Media internasional itu sendiri sudah memperbaiki tulisan terdahulu. Di edisi onlinenya sudah berubah. Tidak menyebut-nyebut lagi nama Kuncoro Wibowo. Pemilik grup PT Kawan Lama. Yang antara lain memiliki jaringan ritel Ace Hardware.
Ia juga menjadi ketua harian Federasi Barongsai Indonesia (Fobi). Yang saya ketua umumnya.
Saya tetap berdoa untuk kesuksesan resto Indonesianya.(Dahlan Iskan)
Ustad Syahril silitinga lagi memberikan materi kajian subuh pagi (27/1)
Ustad Syahril Ritonga lagi memberikan materi kajian subuh pagi (27/1)
NAMORAMBE, SUMUTPOS.CO – Mesjid Wal-ahsri yang letaknya di Perumahan cendana asri desa jaba kecamatan namorambe malakukan pengajian bersama setelah sebelumnya di laksananakan shalat subuh berjamaah, dan di ikuti acara sarapaan bersama bersama .
Acara ini yang pertama kali di laksanakan dan terlihat antusiasme warga sangat tinggi, terlihat lumayan ramai yang hadir untuk mendengar tausiah yang di sampaikan oleh muballigh ust Syahril Ritonga, tidak hanya bapak-bapak juga di hadiri oleh kaum ibu-ibu yang ingin menambah pengetahuan tentang ilmu.(*)
JAKARTA, SUMUTPOS.Co – Pemerintah pusat diminta turun tangan mengatasi lambatnya kemajuan dan kebangkitan ekonomi dari Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK SM) di Sumatera Utara. Jangan sampai investasi dan infrastruktur yang telah dibangun selama ini, mengalami stagnasi serta tidak bermanfaat bagi masyarakat. Soal harga energi gas misalnya, pusat diminta menyamakan harga di Sumut dengan di Pulau Jawa.
TINGGINYA harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap investasi dan industri di lokasi tersebut, sehingga akan sulit bersaing dengan negara-negara tetangga. Menurut Pengamat Ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo, harga gas di KEK Sei Mangkei lebih mahal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.
“Gas merupakan salah satu bahan bakar utama yang digunakan industri di Tanah Air. Mahalnya harga gas, terutama di Sumut yang mencapai USD10 per MMBTu menjadikan peranan sektor industri pengolahan di Sumut saat ini tidak dapat lagi mencapai di atas angka 20,0 persen,” ucap Wahyu kepada Sumut Pos, Jumat (25/1).
Dibandingkan dengan Pulau Jawa saja, sebut Wahyu, harga gas industri di Sumut lebih mahaln
Karena di Jawa sudah mencapai harga USD 6 MMBTu. Hal itu, sesuai dengan Perpres No 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi.
“Sumut memiliki kawasan ekonomi khusus yang fokus kepada industri hilir kelapa sawit, sehingga memerlukan energi yang cukup besar. Saat ini, salah satu kendala dalam menarik investor di KEK Sei Mangkei adalah ketersediaan energi yang mencukupi di samping harga yang kurang kompetitif,” jelas Wahyu.
Dia juga menyebutkan, hingga kini masyarakat Sumut belum merasakan dampak yang signifikan dari kebeadaan KEK Sei Mangkei, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Karena jumlah industri yang berkembang di kawasan itu masih belum seperti yang diharapkan meski sudah diresmikan sejak 2012 lalu.
“Pemerintah harus dapat menyuplai energi gas yang cukup dan harganya paling tidak sama dengan harga gas di Pulau Jawa,” ungkap Wahyu.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu juga mengaku heran. Mengapa harga bahan bakar minyak di Tanah Air bisa dibuat satu, sementara bahan bakar gas tidak bisa? “Sayang jika KEK Sei Mangkei tidak dapat berjalan sesuai rencana. Karena dari sisi posisi lebih strategis dibandingkan membangun industri di Pulau Jawa,” sebut Wahyu.
Menurutnya, Sumut punya Pelabuhan Kuala Tanjung yang siap bersaing dengan kawasan industri di Malaysia, Thailand dan Singapura. Dibandingkan, Pulau Jawa masih kurang strategis. Karena, tidak berada di jalur perdagangan dunia. “Apalagi China sedang menghidupkan kembali jalur Sutra (silk road) untuk perdagangan dunianya. Indonesia dapat menjadi salah satu bagian dari pengembangan perdagangan dunia ini. Dan Sumut memiliki posisi yang sangat strategis,” jelas Wahyu.
Dengan keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung yang sudah ditetapkan menjadi hub international, pastinya akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi Sumut dalam lintas perdagangan. “Kita tinggal menunggu komitmen pemerintah yang telah membuat sejumlah kebijakan, namun implementasinya masih setengah hati,” pungkasnya.
Senada, Pengamat Ekonomi Gunawan Benjamin menyebut, perlu campur tangan pemerintah pusat yang memang menjadi kewenangannya atas keluhan tenant di KEK SM. “Kita tentu menyayangkan adanya keluhan dari sejumlah pengusaha terkait dengan mahalnya harga gas di sana. Daya saing KEK SM menjadi kurang begitu bagus daya dobraknya, di mana baru ada 7 tenant yang ada sampai sekarang. Keluhannya masih seputar terkait dengan harga gas. Yang saya pikir memang ini perlu campur tangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Kata dia, gas yang dijual terbilang masih jauh lebih mahal dengan gas di Batam atau bahkan di Singapura. Menurutnya memang masalah mendasar sebab pengusaha terbentur pada kebutuhan energi.
“Jadi memang sebaiknya pemerintah pusat turun tangan. Walaupun memang logika dasar ekonomi itu, disaat jalur distribusinya semakin jauh maka harganya akan semakin mahal. Tetapi memang keberpihakan sangat dibutuhkan di sini. Kita berharap BPH MIGAS bisa memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan gas tersebut,” katanya.
Secara pribadi ia pernah mendengar bahwa salah satu solusi dari masalah ini adalah dengan menghadirkan LNG (Liquid Natural Gas). “Tetapi memang saya tidak mengetahui detail persis hitung-hitungannya itu seperti apa jika menggunakan LNG. Saya hanya berharap bahwa KEK Sei Mangkei ini bisa dioptimalkan dengan mendatangkan banyak investor. Karena didukung oleh banyak infrastruktur lain seperti pelabuhan. Jadi infrastrukturnya sudah sangat mendukung. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kita sejauh ini mentok dengan masalah gas,” ujarnya.
Apalagi, imbuh dia, kehadiran KEK SM semestinya mampu mengimbangi pelabuhan yang ada di Singapura, serta inovasi yang dibuat Thailand terkait dengan rencana kehadiran terusan Kra. “Artinya jangan sampai KEK Sei Mangkei tadi tidak optimal pemanfaatannya sementara negara lain justru terus berinovasi dalam hal pemanfaatan pelabuhannya. Jangan sampai kita tertinggal lagi,” dia mengingatkan.
Terpisah, Anggota DPRD Sumut Yulizar Parlagutan Lubis justru mendesak pemerintah pusat untuk bertanggungjawab atas lambatnya kemajuan ekonomi dari Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK SM) di Sumatera Utara. Jangan sampai investasi dan infrastruktur yang telah dibangun itu mengalami stagnasi serta tidak bermanfaat bagi masyarakat.
“KEK-KEK yang sudah dibangun termasuk KEK Sei Mangkei jangan hanya lips service, tapi kenyataannya kemudahan yang dijanjikan hanya di atas kertas,” kata Yulizar Parlagutan Lubis kepada Sumut Pos, Jumat (25/1).
Menurut dia, jangan sampai kurangnya perhatian pusat atas proyek pembangunan yang sudah selesai di Sumut, menjadi barang rongsokan dan tidak bermanfaat untuk masyarakat. “Imbasnya juga akan ke Pelabuhan Kuala Tanjung yang sudah dibangun triliunan rupiah. Jadi sayang sekali kalau akhirnya begini, dan tidak bermanfaat. Lalu buat apa dibangun dengan modal investasi yang begitu besar,” ujarnya.
Padahal, kata pria yang akrab disapa Puli ini, jika banyak kemudahan yang dirasakan para tenant atau pelaku usaha di sana, termasuk soal perizinan maupun harga gas yang kompetitif sampai terkait jaminan ketersediaan listrik, tujuan kehadiran KEK SM dapat menampung banyak tenaga kerja. “Selain itu untuk kebangkitan ekonomi Sumut dan terkhusus masyarakat sekitar, Sei Mangkei bisa dirasakan kehadirannya. Roda perekonomian masyarakat kita pasti akan ikut terdongkrak. Jadi sekali kali pusat itu jangan hanya lips service-lah, dan harus bertanggung jawab penuh dengan turun ke lapangan bahkan membuat regulasi yang berpihak ke pelaku usaha,” kata politisi PPP Sumut yang sekarang duduk di Komisi C DPRD Sumut itu.
Secara pribadi, dirinya siap mendorong rekan-rekannya di Komisi B untuk memfasilitasi keluhan maupun aspirasi para tenant KEK SM ini, dengan terlebih dulu turun ke lokasi menyerap aspirasi langsung dari pelaku usaha di sana. “Baru kalau mau dibawa aspirasi ini ke pusat melalui kementerian terkait, tentu akan kami dorong kawan-kawan Komisi B setelah kunjungan kerja ke Sei Mangkei,” pungkasnya.
Kepala Bappeda Sumut H Irman sebelumnya mengungkapkan, terdapat sejumlah keluhan pelaku usaha di KEK yang diresmikan operasionalnya pada 27 Januari 2015 lalu, salah satunya mengenai harga gas yang belum kompetitif. “Pemprovsu siap mendorong dan mendukung proyek strategis nasional (PSN) di Sumut, termasuk pembangunan KEK Sei Mangkei. Saat ini KEK Sei Mangkei yang dekat Pelabuhan Kuala Tanjung, sebagian besar aksesnya sudah selesai. Kita berharap pemerintah pusat dapat memerhatikan keluhan pelaku usaha yang berinvestasi di sana. Antara lain adalah ketersediaan listrik dan harga gas yang belum kompetitif,” katanya.
Selama hampir empat tahun beroperasi, kata dia, sudah ada tujuh tenant yang berinvestasi di KEK SM. Antara lain PT Unilever Oleochemical Indonesia dengan bidang industri oleokimia, PTPN III dengan bidang pabrik kelapa sawit, PT PLN-UIP 2 dengan bidang gardu induk listrik kapasitas 150 KV/60 MVA, PT Pertamina gas dengan bidang matering stasion (suplai gas 75 MMSCFD), PT Industri Nabati Lestari dengan bidang pabrik minyak goreng kapasitas 600.000 ton CPO/tahun, PT Alternatif Protein Indonesia dengan bidang industri alternatif protein kapasitas IBR 5×200.000 ton/tahun, dan PT All Cosmos Indonesia dengan bidang industri pupuk biokimia organik.
“Dengan total realisasi investasi mencapai Rp3 triliun, tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi antara lain masalah harga gas yang masih belum kompetitif. Dalam arti kalau itu bisa lebih diturunkan atau kompetitif, akan dapat mengundang investor baru ke KEK Sei Mangkei,” katanya.
Jika hal tersebut disanggupi pusat, sebut Irman, bukan tidak mungkin mampu menyerap 83 ribu lebih tenaga kerja sesuai nawacita kehadiran KEK Sei Mangkei mampu tercapai. Tak hanya itu, bangkitkan ekonomi di daerah sekitar atas operasional KEK Sei Mangkei dan umumnya di Sumut, juga dapat dicapai. “Pemda terus melakukan upaya pada setiap kesempatan baik dalam ataupun luar negeri, selalu mempromosikan KEK Sei Mangkei. Harapannya agar calon investor tertarik datang ke Sumut dan mau berinvestasi ke KEK Sei Mangkei. Selain itu kami meminta (masalah harga gas belum kompetitif), secepatnya dituntaskan pemerintah pusat. Sebab hal itu masih menjadi kendala utama pemda saat ini,” katanya.
Irman mengakui perihal harga gas ini merupakan domain dan kewenangan pemerintah pusat. Di mana dari sisi struktural organisasinya, menjadi tupoksi BPH Migas yang berada di bawah Kementerian ESDM yang di atasnya ada Kemenko Perekonomian. “Jadi sampai sekarang kita masih menunggu realisasi dari mereka. Dan memang ini menjadi perhatian utama agar segera ditindaklanjuti,” katanya. (gus/prn)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
REL LAYANG: Pembangunan rel atau jalur layang kereta api di Jalan Stasiun Medan pada 9 Desember 2018 lalu. Saat ini, progres pengerjaan proyek ini sudah 96 persen dan ditargetkan pada April mendatang sudah bisa beroperasi.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS REL LAYANG: Pembangunan rel atau jalur layang kereta api di Jalan Stasiun Medan pada 9 Desember 2018 lalu. Saat ini, progres pengerjaan proyek ini sudah 96 persen dan ditargetkan pada April mendatang sudah bisa beroperasi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekira tiga bulan ke depan, masyarakat Kota Medan sudah dapat menikmati jalur layang kereta api, dari Stasiun Besar Medan ke Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang. Meski molor dari target yang ditetapkan sebelumnya, yakni Desember 2018 lalu, rel layang pertama di Sumatera Utara ini diyakini sudah dapat beroperasi awal April 2019.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Fakhrul Rivai Hasibuan mengatakan, hingga kini proses pengerjaannya sudah mencapai 96 persen. “Kita targetkan siap di Bulan Maret 2019. Jadi pada akhir Maret atau awal April 2019 sudah bisa dioperasikan,” kata Fakhrul Rivai Hasibuan kepada Sumut Pos, Jumat (25/1)n
Menurut Fakhrul, pengerjaan dilakukan di Stasiun Besar Kota Medan dengan melakukan mekanikal elektrikal, finishing, dan secara struktur sudah selesai. Termasuk untuk pemasangan rel kereta api jalur layang dari Medan ke arah Kualanamu atau mengarah ke Mandala, menyisahkan 500 meter lagi. “Kalau mengarah ke Pulo Brayan lebih kurang 3 kilometer lagi. Pemasangannya akan dilakukan awal Febuari 2019 ini,” jelasnya.
Saat ini sedang dilakukan pemasangan rel dan beton rel di sepanjang jalur layang Medan-Kualanamu sepanjang 10,8 kilometer. Pemasangan beton rel ini ditarget selesai pada Maret mendatang. “Jika sudah selesai, pada Maret nanti kita akan undang tim penguji infrastruktur untuk menguji kelayakan dan uji safety. Kemudian, uji beban pada jalur layangnya. Jika lulus, April sudah bisa dioperasikan” bebernya.
Menurutnya, selama proses pengerjaan jalur layang ini, kendala yang dihadapi yakni masih aktifnya jalur yang ada di bawah, sehingga para pekerja harus ekstra hati-hati dalam pengerjaannya.
Dengan segera beroperasinya jalur layang ini, Fakhrul yakin setidaknya dapat mengurai kemacetan yang kerap terjadi di inti Kota Medan, khususnya di kawasan perlintasan kereta api. “Otomatis berpindahnya operasional kereta api ke jalur layang, mengurangi frekuensi kereta api sampai setengahnya (50 persen) yang ada di jalur bawah. Jika selama ini setiap setengah jam ada kereta api melintas, dengan beroperasinya jalur layang ini bisa per 2 jam kereta api baru melintas di bawah,” ungkapnya.
Sebelumnya, jalur layang kereta api yang dibangun untuk operasi kereta api bandara ke Kualanamu ini ditarget sudah beroperasi pada Desember 2018 lalu, namun molor. “Memang ada keterlambatan sedikit dari rencana awal. Namun itu demi keamanan proyek tersebut, khususnya saat rampung nanti,” kata Kepala Seksi Prasarana Balai Teknik (Baltek) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, M Yusuf di Medan, Rabu (23/1) lalu.
Apalagi, kata dia, pengerjaan rel layang itu dilakukan di atas sehingga harus ekstra hati-hati agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia, angkutan jalan. Termasuk kereta api yang tetap berjalan normal. Dia mengatakan, itu usai pertemuan dengan anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba.
Menurut Yusuf, yang didampingi Manager Humas PT Kereta Api Indonesia Divre I Sumut, M Ilud Siregar, proyek rel layang itu tinggal penuntasan pemasangan rel. Pengerjaan pendukung lainnya seperti stasiun sudah bisa dikatakan rampung. Dari 10,8 kilometer panjang rel, kata dia, yang belum rampung tinggal sekitar 4 kilometer.
Rel layang itu nantinya akan mengurangi 48 frekuensi lalu lintas kereta api per harinya. “Jadi dengan adanya rel layang, maka bisa sangat membantu menekan kemacetan lalu lintas,” katanya.
Yusuf menegaskan, dari dua jalur layang yang hampir rampung itu, nantinya akan ada pembangunan hingga enam jalur. Proyek itu sekaligus menyelesaikan pembangunan rel layang ke arah Binjai.
Yusuf menegaskan, setelah enam jalur selesai, maka jalur bawah kereta api otomatis digunakan secara terbatas. Pengerjaan proyek rel kereta api layang yang pertama di Sumatera itu sudah dimulai sejak 2015. Lokasi atau ruang di bawah rel layang itu tidak dikomersialkan. Kawasan itu untuk taman kota atau ruang terbuka hijau. “Dijadikan ruang terbuka hijau untuk keselamatan semua pihak termasuk kereta api dan sekaligus keindahan kota,” ujar Yusuf.
Manager Humas PT Kereta Api Indonesia Divre 1 Sumut, M Ilud mengatakan, pihaknya bersama Baltek sudah dan terus melakukan berbagai upaya untuk kepentingan penyelesaian proyek jalur layang kereta api itu. Menurut Ilud, beroperasinya rel layang akan semakin mendukung kelancaran jasa transportasi kereta api dan sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
“KAI dan Baltek berharap semua pemangku kepentingan khususnya masyarakat mendukung pelaksanaan proyek rel layang demi terciptanya peningkatan kualitas transportasi kereta api,” ujar Ilud. (gus/bbs)
ade laoli/sumut pos
TUTUP: Penumpang turun dari pesawat Garuda Indonesia di Bandara Binaka, belum lama ini. Mulai Jumat (25/1), Garuda menutup rute KNIA-Binaka.
ade laoli/sumut pos TUTUP: Penumpang turun dari pesawat Garuda Indonesia di Bandara Binaka, belum lama ini. Mulai Jumat (25/1), Garuda menutup rute KNIA-Binaka.
NIAS, SUMUTPOS.CO – Pesawat Garuda Indonesia resmi menutup rute penerbangan Kualanamu-Gunungsitoli maupun sebaliknya sejak Jumat (25/1). Namun begitu, masyarakat Nias tak perlu khawatir. Pasalnya, maskapai Citilink yang masih anak perusahaan Garuda Indonesia, akan menggantikannya.
Station and Service Manager PT Garuda Indonesia perwakilan Nias, Mestika Irma Pangaribuan menjelaskan, penutupan rute ini merupakan kebijakan manajemen PT Garuda Indonesian
“Ya benar, rute Nias– ualanamu dihentikan. Tadi (kemarin) pesawat terakhir jam 08.30 WIB,” kata Irma kepada Sumut Pos di Bandar Udara Binaka, Jumat (25/1).
Irma membeberkan, semua penerbangan Garuda yang selama ini dilayani pesawat jenis ATR operasional, selanjutnya akan diberikan kepada Citilink. “Sesuai keputusan manajemen, rute Nias–Kualanamu akan digantikan Citilink dan efektif mulai 31 Januari 2019,” ungkapnya.
Menurutnya, maskapai Citilink rute Nias-Kualanamu direncanakan terbang pulang-pergi (PP) 3 kali dalam satu hari. Namun untuk tahap awal, Citilink terbang hanya satu kali sehari. “Untuk sementara waktu satu kali sehari, nanti kedepannya akan ditingkatkan menjadi tiga kali dalam sehari. Mengenai harga tiket kemungkinan akan lebih murah,” kata Irma.
Ia menepis adanya anggapan kalau penutupan rute Nias–Kualanamu oleh Garuda karena sepinya penumpang. Menurutnya, selama ini Garuda rute Kualanamu–Nias terbang dua kali sehari dan seluruh seat penuh. Sedangkan mengenai bagasi penumpang pada maskapai Citilink, dia belum bisa memastikan apakah masih digratiskan atau akan berbayar. “Kalau penumpang kita selama ini selalu full, ini hanya karena kebijakan manajemen yang mengganti rute penerbangan Garuda ini ke maskapai Citilink.
Sedangkan rute penerbangan langsung Jakarta–Nias tetap dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia dengan volume penerbangan tiga kali seminggu yakni Selasa, Kamis dan Sabtu. “Memang sampai saat ini belum ada rencana penambahan volume penerbangan, untuk seat selalu ada peningkatan dibandingkan sejak pertama kali terbang”, terang Irma.
Terpisah Kabag Humas Pemko Gunungsitoli Viktor Gea kepada Sumut Pos mengaku belum mengetahui berhentinya maskapai Garuda melayani rute Nias–Kualanamu. Dia menyayangkan penutupan rute tersebut, namun dia tetap berharap maskapai Citilink yang akan menggantikan maskapai Garuda dapat segera direalisasikan dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang.
“Jalur penerbangan Nias–Kualanamu merupakan jalur yang strategis. Apalagi ke depan banyak event yang dilaksanakan di Kepulauan Nias, terutama di Kota Gunungsitoli. Sudah tentu banyak masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan. Kita berharap maskapai Citilink sebagai pengganti Garuda segera beroperasi dan tentu masyarakat sangat mendambakan harga tiket jauh lebih murah dimana saat ini mencapai lebih satu juta rupiah,” harap Viktor. (mag-5)
istimewa
PASKA-LONGSOR: Sejumlah kendaraan melintas paska-longsor menerjang Jembatan Sidua-dua, beberapa waktu lalu.
istimewa PASKA-LONGSOR: Sejumlah kendaraan melintas paska-longsor menerjang Jembatan Sidua-dua, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – BaIai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II kembali mengingatkan, permasalahan longsor Sidua-dua harus dilakukan secara terpadu dan saling bersinergi. Dan hal terpenting, mencari penyebab bencana yang sejak akhir Desember lalu sudah menerjang Jembatan Sidua-dua, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Simalungun.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala BaIai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Bambang Pardede mengaku, pihaknya tidak dapat berbuat banyak dalam hal mencari penyebab terjadinya longsor. “Kalau kami kan cuma melakukan dampaknya saja. Dan penyakitnya itu sudah di luar kewenangan kami,” kata Bambang kepada Sumut Pos, Jumat (25/1).
Menurutnya, BBPJN II hanya berwenangan 100 meter dari sentral jalan. Sementara penyebabn
longsor ini sudah 300 meter sehingga itu di luar wewenang mereka. Disebutnya, dalam penanganan longsor ini BPBD Sumut yang mengoordinir meski bukan mereka leading sector-nya, melainkan BWSS Wilayah II dan Dinas Kehutanan. “Kami bukan mau lempar bola, tapi harus saling koordinasilah kita, saling sinergi. Para pihak inikan punya tanggung jawab masing-masing,” sambung Bambang.
Sebagai warga asli Sumut, dirinya mengaku punya tanggung jawab moral jika penanganan longsor ini berlarut-larut dilakukan. Menurutnya, yang akan rugi itu adalah Provinsi Sumut sendiri. Apalagi dalam waktu dekat bakal ada even di kawasan Danau Toba. Jika masalah ini tidak jadi atensi bersama, tentu merugikan Sumut juga.
“Kita sebagai orang Sumut apapun itu sukunya, harus bangga bahwa Tuhan mengasih Danau Toba di Sumut ini. Sekarang bagaimana rasa bangga itu bisa diimplementasikan dengan rasa syukur kita, melalui memaksimalkan kehadiran Danau Toba untuk membantu warga setempat dan juga warga Sumut secara umum. Kalau longsor-longsor terus orang akan malas datang nanti,” katanya.
Mengenai pembersihan longsor di Jembatan Sidua-dua, pihaknya terus melakukan kegiatan tersebut. Bambang mengaku, BBPJN II sangat terbantu dari sisi pembiayaan dalam pembersihan longsor yang berulang-ulang menerjang Jembatan Sidua-dua oleh kontraktor.
Menurutnya, kebetulan bencana alam yang mengenai jembatan tersebut masih dalam jalinan kontrak dengan rekanan secara multiyears (tahun jamak), paskapekerjaan Jalan Lintas Siantar-Parapat rampung dilakukan. “Jadi kontraknya itu berakhir 2019 ini. Kemudian ada paket, jalan itu harus fungsional dan kami minta tolong ke kontraktornya. Hal tu pun menjadi bagian dari tanggung jawab mereka,” katanya.
Paket pekerjaan itu, sebutnya, bernama Siantar-Parapat. Meski ada biaya yang mesti dikeluarkan untuk pembersihan material tiap kali longsor terjadi, tetapi kewajiban tersebut tetap ditanggung kontraktor yang sudah include dari kesepakatan kontrak pekerjaan sejak awal. “Namun yang jadi masalah kita, lama-lama nafasnya putus juga kalau tiap hari itu saja kerja mereka. Dan itu pun bisa dibilang force majeure, waktu dia menawar itu cuma tutup lobang dan bersihkan bahu yang jadi item pemeliharaannya. Tapi siapa sangka akhirnya dia bawa lumpur, nasibnya lah itukan,” katanya.
Karenanya, dia sekali lagi menekankan perlunya mencari akar masalah atas bencana alam itu dengan saling bersinergi. “Yang perlu dicari itu penyakitnya, baru setelah itu kita tahu memberi obatnya. Selama masalah di hulu belum beres, maka kondisinya juga akan begini terus. Kalau soal pembersihan di lokasi tetap kami lakukan bersama instansi terkait lainnya, karena itu bagian dari tanggung jawab kami,” pungkasnya.
Kepala BWSS II Roy Pardede dan Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis belum mau menjawab konfirmasi Sumut Pos hingga berita ini dikirimkan ke redaksi. Namun sebelumnya Riadil Akhir Lubis pernah mengungkapkan, dalam penanganan longsor Sidua-dua akan dibuat rencana aksi oleh masing-masing instansi terkait sehingga diketahui akar masalah sebenarnya. Ia menambahkan masing-masing instansi baik kabupaten/kota, provinsi maupun vertikal sudah memberikan analisis atas bencana alam yang terjadi di Sumut secara umum. (prn)
istimewa
BERSAMA: Arief bersama Kurniawan dan Ponaryo.
istimewa BERSAMA: Arief bersama Kurniawan dan Ponaryo.
JAKARTA, SUMUTPOS.Co – Upaya Satgas Antimafia Bola memberantas match fixing dan match setting di sepak bola Indonesia didukung salah satu kontestan Liga 3, PS Kwarta. Klub berjuluk Burung Sumatera ini berharap sepak bola Indonesia benar-benar tanpa rekayasa ke depannya.
CEO Kwarta, Muhammad Arief Fadillah mengatakan, terbongkarnya kasus pengaturan skor yang menyeret beberapa petinggi PSSI dan Exco membuka mata jika harus ada reformasi di tubuh PSSI.
“Ini saatnya kalau mau reformasi total di tubuh PSSI. 5 September 2016 kami sudah mencoba untuk reformasi ini, dengan tagline kami “sepakbola tanpa rekayasa”. Dan sekarang yg terjadi kita lihat ternyata sepakbola itu di rekayasa dlm arti negatif contoh pengaturan skor, penyuapan,” kata Arief.
Ya, Kwarta sebelumnya mengusung nama Kurniawan Dwi Yulianto sebagai sosok yang diyakini bisa membawa perubahan di sepak bola Indonesia pada Kongres PSSI 2016 lalu. Namun Kurniawan gagal maju karena tidak menjadi pilihan voter yang dominan memilih Edy Rahmayadi sebagai ketua umum.
“Kita doakan satgas mafia bola yang dibentuk Polri dapat bekerja sebaik-baiknya dan tuntas, sehingga akan muncul orang-orang baru, bersih dan tulus terhadap kemajuan sepakbola kita,” tambahnya.
Menyoal ramainya bursa calon ketua umum PSSI pengganti Edy Rahmayadi yang mundur, Arief mengatakan sosok KDY layak menjadi sosok yang dicoba. “Kalau dari pandangan saya, tetap Kurniawan wajib dicoba, dia paham betul tentang sepakbola. Kami sudah berdiskusi panjang mengenai pembinaan, pembangunan sistem kompetisi dan lainnya, tapi dia harus didampingi orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya, baik bidang organisasi dan lainnya,” bebernya.
“Kalaupun tidak dia, ada alternatif lain. Boleh profesional ataupun yg lain, tapi hendaknya dilibatkan mantan pemain dalam susunan organisasi. Pemain paling tahu masalah sepakbola ini. Mereka aktor langsung yang melakukan kegiatan persepakbolaan dan tahu seluk beluknya,” pungkasnya. (don)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua pemain yang diinginkan Pelatih Abdul Rahman Gurning dalam skemanya di PSMS Liga 2 2019 dipastikan hengkang. Alwi Slamet dan Abdul Rohim mengikuti jejak tujuh pemain lainnya yang lebih dulu meninggalkan Ayam Kinantan dan bergabung dengan klub Liga 1 lainnya. Persebaya Surabaya menjadi klub tujuan kedua pemain itu.
Kepastian Alwi hijrah ke Persebaya diketahui dari unggahan akun resmi Persebaya. “Selamat Datang Alwi Slamet. Midfielder kelahiran 16 Desember 1998 itu pagi ini menandatangani kontrak bersama Persebaya untuk musim 2019. Alwi pada 2014 tercatat sebagai penggawa timnas U-19. Saat itu dia tercatat sebagai pemain dengan VO2Max tertinggi. Salam Satu Nyali ! WANI !,” demikian pernyataan resmi klub.
Alwi sebelumnya memang sudah menyatakan pamit dari PSMS lewat akun instagramnya. Alwi menyatakan hormatnya untuk PSMS yang diperkuatnya selama dua musim. “Saya senang bisa menuntaskan proses tanda tangan kontrak dengan Persebaya. Besok saya akan memulai latihan bersama tim,” ucap Alwi, dikutip situs resmi Persebaya.
Alwi memang tidak selalu menjadi pilihan utama musim lalu. Musim lalu, Alwi mencatatkan 12 penampilan dan mencetak satu gol. Menariknya, satu gol tersebut dibukukan Alwi ke gawang Persebaya, ketika PSMS menang 4-0.
Bersama The Green Force julukan Persebaya, Alwi akan kembali bertemu sosok pelatih yang pernah menanganinya selama di PSMS, Djajang Nurdjaman. Djanur-sapaan akrab Djajang Nurdjaman membesut PSMS sejak 16 Besar Liga 2 musim 2017 dan PSMS putaran I Liga 1. Kemungkinan Persebaya rekrut Alwi lantaran Djanur sudah kepincut dengan gaya permainannya sejak bersama PSMS.
Sementara itu Rohim masih terlihat berada di Medan dan mengikuti uji coba dengan PSAD Bukit Barisan saat bersua PSDS di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam kemarin. Namun dia sudah meminta surat keluar dari PSMS dan kabarnya segera diresmikan Bajul Ijo.
“Iya saya resmi out dari PSMS. Karena tidak ada kejelasan dari pihak manajemen,” ujar kiper kelahiran Aek Kanopan tersebut.
Rohim sendiri mengatakan butuh pemikiran panjang hingga akhirnya memutuskan hijrah dari Medan. Dia tak ingin dituding tak tahu berbalas budi dengan klub yang sudah membesarkannya. Namun, di sisi lain menjadi realistis adalah pilihan terbaik saat ini.
“Ini keputusan yang cukup berat. Karena saya sudah tiga musim di PSMS. Dan, PSMS juga yang sudah membesarkan nama saya. Tapi saya juga punya keluarga,” lanjutnya.
Menanggapi hengkangnya dua pemain yang diproyeksikannya, Pelatih PSMS, Abdul Rahman Gurning tak bisa berbuat banyak. Dia yakin akan segera menemukan pengganti. “Ya saya sih memang mengharapkan mereka main di sini. Tapi apa boleh buat. Mungkin mereka tidak loyak lagi. Kurang fanatik. Faktor lain saya tidak tahu,” kata Gurning.
“Saya yakin segera menemukan pengganti Rohim. Saya pikir kalau kiper cukup dari Sumut saja. Dulu Rohim juga belum ada apa-apa saat saya latih dulu,” pungkasnya. (don)
