SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Tak habis-habisnya longsor mengguyur Jembatan kembari Siduadua di Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Untuk ke-9 kalinya, longsor dengan intensitas besar menimbun jembatan itu setinggi kurang lebih 1 meter, Rabu (23/1) malam sekitar pukul 19.30 WIB.

PANTAUAN di lapangan, tanah longsor menyebabkan satu dari dua jembatan tidak bisa dilintasi. Persisnya jembatan di sebelah kiri dari arah Siantar menuju Parapat. Arus lalu-lintas pun langsung terganggu. Karena arus kendaraan hanya bisa melalui jembatan dari arah Parapat ke Siantar.

Camat Girsang Sipanganbolon, Boas Manik, membenarkan longsor terjadi sekira pukul 19.30 WIB. “Satu jembatan tertimbun. Volume longsor kurang lebih setinggi 1 metern

dengan lebar sampai 20 meter,” ujar Boas saat dihubungi Sumut Pos, tadi malam.

Hingga pukul 22.30 WIB, menurut Boas, pihaknya belum mengetahui pasti kondisi di lapangan, apakah ada kendaraan yang tertimbun longsor atau tidak. “Sampai saat ini, kami masih menunggu alat berat untuk melakukan evakuasi lumpur yang menutupi satu jembatan. Ini saya mau turun ke lokasi mengecek lapangan,” katanya.

Kapolsek Parapat AKP Bambang Priyantno mengatakan, pihaknya sudah menurunkan petugas ke lapangan untuk mengatur arus lalu-lintas. Akibat terjangan longsor, arus lalu-lintas dari Siantar menuju Parapat terpaksa dibuat sistem buka tutup.

Senada, Plh Kepala BBPJN II, Bambang Pardede, juga membenarkan terjadinya longsor yang untuk ke-9 kalinya menerjang Jembatan Sidua-dua Rabu malam. Namun perihal kondisi terkini di lapangan, ia belum mengetahui. “Ya longsor malam ini. Untuk informasi detilnya, saya belum mendapat laporan dari tim di sana,” ujarnya kepada Sumut Pos.

Pihaknya memastikan, petugas selalu siaga di lokasi bencana. “Tim kami standby di sana bersama petugas kepolisian dan Dishub setempat. Untuk perkembangan lebih lanjut, saya kabari lagi besok ya,” pungkasnya.

BMKG: Curah Hujan Meningkat

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah I mengatakan, curah hujan memang meningkat saat longsor terjadi di jembatan Siduadua, Desa Sibaganding, Girsang Sipanganbolon, Simalungun.

“Lihat dulu faktor alamnya. Apa faktor cuaca atau lingkungan. Bila dilihat dari unsur meteorologi, curah hujan memang ada peningkatan saat itu, “ ujar Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilyah I, Syahnan, Rabu (23/1).

BMKG menilai, akumulasi hujan-hujan itu yang menyebabkan longsor. Namun penyebab pastinya, hingga kini masih dievaluasi semua pihak terkait. Dan belum ada rekomendasi mengenai penyebab pasti longsor tersebut.

“Setahu saya belum ada kesimpulan. Semua unsur terkait masih rapat, bukan BMKG saja, “ kata Syahnan.

Tentang cuaca di Sumatera Utara, saat ini masih masa peralihan menuju musim panas yang mulai mendekat. “Namun hujan masih akan ada. Karena memang pola cuaca di Sumatera Utara biasanya seperti itu.

“Sumut berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa, saat musim kemarau benar-benar kering bahkan sampai retak-retak tanah. Kalau di sini, musim kemarau juga masih ada hujan, “ sambung Syahnan.

Untuk akhir musim hujan dan masuk musim panas, BMKG memprediksi, akan berlangsung hingga akhir Januari 2019. Namun meski musim kemarau, tetap akan ada hujan. (dvs/prn/ain)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Siapa yang tak mengenal Anton Bachrul Alam dan Sugiarto. Keduanya adalah mantan jenderal di eranya. Anton Bachrul seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Polri, sedangkan Sugiarto dulunya seorang perwira berpangkat Marsekal Pertama dilingkungan TNI AU. Kalau dulunya mereka suka bawa-bawa senjata, kini keduanya suka membawa ayat-ayat Alquran ke pelosok Tanah Air.

PRAN HASIBUAN, Medan

SUMUT POS berkesempatan melihat dari dekat sosok kedua mantan jenderal itu. Persisnya di Sekolah Amir Hamzah, Jalan Meranti Medan Rabu (22/1). Tampilan mereka sudah drastis berubah. Dari gagahnya memakai seragam dinas polisi dan militer, kini lebih senang mengenakan gamis, kain sorban hingga ‘memelihara’ jenggot.

Pagi menjelang siang itu, para pelajar di yayasan sekolah Islam tersebut bersiap menyambut kedatangan Anton dan Sugiarto. Satu persatu dari mereka masuk ke musala sekolah yang berada di lantai dasar. Lalu mengambil posisi duduk dengan tertib. Kedatangan Anton dan Sugiarto atas undangan dari sahabat mereka, Amiruddin, bekas mantan Ketua DPRD Medan. “Pak Amiruddin yang mengajak mereka datang hari ini,” kata seorang unsur yayasan sekolah itu pada Sumut Pos.

“Ada sedikit pengajian kepada siswa-siswi kami. Tentang Agama Islam,” sambung wanita berhijab merah tersebut.

Dari depan ruang aula sekolah, para guru menyerukan agar pelajar mereka segera masuk ke musala karena acara mau dimulai. Siswa dan siswi itu pun bergegas cepat mengikuti komando sang guru. “Ayo nak, ayo cepat masuk, acara mau kita mulai. Letak sepatunya di situ dan susun rapi ya, terus duduk di musala,” ungkap para guru.

Tak lama berselang, dua orang pria berbaju gamis terlihat mendekat ke arah aula. Mulanya Sumut Pos tidak mengenal dua sosok pria tinggi itu, yang juga mengenakan sorban dan berjenggot putih. Seorang guru yang mungkin bertugas mengarahkan setiap tamu yang hadir, lantas menunjukkan lokasi acara kepada dua orang pria tersebut. “Silahkan pak lewat sini, acaranya didalam. Silahkan masuk, pak,” katanya.

Setelah dua pria itu masuk, Pembina Yayasan Sekolah Amir Hamzah, Usman Pelly ikut menyusul ke musala tempat acara akan berlangsung. Sebelum acara dimulai, Anton dan Sugiarto melaksanakan salat sunnah dua rakaat. Sementara para pelajar yang terdiri dari tingkatan SMP dan SMA, sudah duduk rapi menyusun barisan/shaf laiknya salat.

Setelah keduanya selesai salat, acara lantas dimulai. Moderator acara memperkenalkan sosok kedua penceramah pada hari itu. Terjawab sudah, bahwa keduanya adalah Anton Bachrul Alam dan Sugiarto. Mantan jenderal di republik ini yang sudah kenyang pengalaman di Akabri. Mereka sekarang hijrah menafsihkan diri sebagai pendakwah, dan mengajak generasi muda Indonesia untuk taat kepada ajaran Allah SWT dan rasulnya, Nabi Muhammad SAW.

Pembina Yayasan Sekolah Amir Hamzah, Usman Pelly saat menyampaikan sambutan sangat berterimakasih atas kedatangan kedua tokoh itu ke sekolah mereka. “Ini suatu perubahan bagi yayasan kita. Kami bersyukur atas kedatangan bapak-bapak kemari. Kedatangan tokoh-tokoh kita ini ke sini, bukan menyandang senjata tetapi ayat-ayat suci Alquran. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi sesuatu yang berharga bagi kita semua. Kami berharap seluruh siswa dapat mengikuti ceramah dengan cermat dan serius,” kata Pelly.

Ia lantas menceritakan profil singkat sekolahnya dan juga kedua tokoh yang akan memberi pemahaman agama kepada para murid. “Beliau ini adalah Pak Anton Bachrul Alam. Satunya lagi Pak Sugiarto. Keduanya sekarang sudah hijrah menjadi pendakwah. Untuk itu kita perlu mendengarkan pengalaman dan nasehat beliau berdua pada hari ini. Yayasan Amir Hamzah ini adalah sekolah syariah, Pak Anton dan Pak Sugiarto. Sejak 1970 sudah berdiri. Sayang sekali memang tidak semua anak-anak dan guru-guru kami bisa hadir karena sebagian besar sedang melaksanakan PKL,” tutup dia.

Anton Bachrul Alam didapuk jadi penceramah pertama. Purnawirawan Perwira Tinggi Polri yang terakhir menjabat Inspektorat Pengawasan Umum ini, banyak bercerita tentang hidup di dunia yang teramat singkat. Kata Anton, Allah SWT sudah mengingatkan manusia dalam kerugian selama hidup melalui salah satu surat di Alquran, yakni Al Asr.

“Hidup ini singkat dan tidak lama. Dalam Surat Al Asr, jelas disebutkan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman dan beramal saleh. Saling nasehat dan menasehati tentang kebenaran serta orang yang sabar,” katanya.

Ia pun mencontohkan punya tetangganya seorang pengusaha sukses dan kaya raya yang sudah lama ingin mempunyai anak. Semua usaha sudah dilakukan namun tetap belum dikasih anugerah oleh Allah. Akhirnya mereka putuskan untuk mengadopsi anak orang lain, dengan harapan kalau si anak menjadi orang minimal ada yang mengurus dan melanjutkan bisnis mereka.

“Dicarikanlah sekolah paling mahal. Dicarikan juga kos-kosan paling mewah. Semua diusahakan. Lalu anak itu sukses sekolahnya dan pulang ke rumah. Tapi begitu diajak ke masjid salat berjamaah malas dia dan tidak mau. Berarti ada yang kurang. Selama ini rupanya yang diisi otaknya dan perutnya. Orang tua kecewa. Ternyata setelah diteliti dan konsultasi dengan guru-guru dan orang cerdik, ada satu rongga yang lupa diisi oleh mereka, yaitu rongga dada (hati),” Anton mengisahkan.

Menurut dia perut adalah makanan dunia, kalau hati adalah makanan akhirat. Tetangganya itu juga sempat konsultasi sama Anton tentang anaknya. Anton lantas memberi jawaban dan ilustrasi ringan kepada tetangganya itu. “Istrinya cerita sama saya, tiap kali anaknya dibanguni mau Salat Subuh marah sama dia. Jadi saya bilang, supaya mau Salat subuh di rumah Allah, ibu banguni saja dia umpamakan kalau ada kebakaran. Pilih mana banguni dia atau (kalian) terbakar,” katanya.

Sejatinya, kata Anton, setiap manusia ingin hidup bahagia selama di dunia. Tetapi kalau ingin hidup bahagia di dunia, sangat susah untuk diraih. Justru lebih gampang meraih kebahagiaan akhirat, namun manusia kerap lalai untuk menunaikan perintah dan larangan Allah SWT. “Dengan mengejar akhirat sebenarnya kebahagiaan dunia akan mudah kita raih. Umur anak-anak kami ini kan masih pancaroba. Pasti semua ingin berumahtangga ingin menjadi orang tua yang sukses nantinya. Orangtua kita pun selalu ingin anaknya sukses. Rela menjual harta benda dan mencari uang demi menyekolahkan anak agar sukses serta punya masa depan,” kata mantan Kapolda Jawa Timur itu. “Hidup ini kalau ingin bahagia tidak ada cara lain kecuali ikuti hidup Nabi Muhammad SAW. Dunia ini gak bisa dikejar. Tapi dengan agama kita akan dapat kebahagiaan akhirat dan juga dunia. Selalu ingat Allah,” tuturnya. (bersambung)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kiriman papan bunga dengan tulisan berisi sindiran terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin karena meraih predikat kota terkotor tahun 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Medan Rajuddin Sagala. Rajuddin mengkritik pihak yang mengirimkan karangan bunga ucapan selamat tersebut. Ia tak setuju kritikan disampaikan dengan cara-cara seperti itu, dan malah terkesan mengolok-olok atau memojokkan Wali Kota Medan.

“Silahkan pihak-pihak yang tidak senang dengan predikat Kota Medan sebagai kota terkotor untuk menyampaikan kritik. Namun, kritik yang diberikan adalah kritik membangun. Kalau seperti itu caranya, bukan kritik membangun,” ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Diutarakan Rajuddin, penanganan sampah di Kota Medan harus dilakukan dengan serius. Untuk itu, rekomendasi KLKH tentang TPA wajib dijalankan. “Penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menjadi pelajaran penting. Sebab, penilaian itu telah membuat malu masyarakat Kota Medan,” tuturnya.

Dia menilai Pemko Medan tidak menjalankan fungsi pengelolaan sampah melainkan pengangkutan sampah. “Bagi kami hasil penilaian tersebut tidaklah mengejutkan, karena jauh-jauh hari kami telah mengingatkan Pemko Medan tentang potensi Kota Medan menjadi kota sampah karena daya angkut armada sampah hanya sebesar 80 persen saja,” cetusnya.

Artinya, sambung Rajuddin, masih terdapat 20 persen sampah yang tidak terangkut setiap hari di seluruh wilayah kota Medan. Sehingga, sangat wajar jika setiap hari menyaksikan banyak sampah yang berserakan di jalan-jalan. Hal ini terjadi karena mindset pemerintah daerahnya hanya angkut bukan pengelolaan.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung mengatakan, kesalahan yang sebenarnya adalah akibat kekurangpedulian camat, lurah dan kepala lingkungan dalam menanggapi sampah-sampah di wilayah kerja masing-masing.

Duma menceritakan pengalamannya ketika menemukan adanya sampah-sampah yang tertumpuk sembarangan di lingkungan warga di dapilnya, betapa sulitnya untuk menghubungi lurah dan kepala lingkungan untuk segera turun membersihkan sampah-sampah tersebut. Apalagi diketahui sudah menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar.

“Wali kota selaku pimpinan mempunyai bawahan yang sepertinya kurang peduli akan kebersihan sampah selama ini. Sebab, bagaimana mungkin wali kota mengetahui kondisi persampahan kalau tidak diberitahukan oleh bawahannya mulai dari camat, lurah dan kepala lingkungan. Ini yang menurut saya sumber permasalahan sehingga sampai saat ini masalah kebersihan sampah di Kota Medan belum dapat teratasi sesuai harapan,” ungkapnya.

Duma menceritakan pengalamannya ketika menemukan adanya sampah-sampah yang tertumpuk sembarangan di lingkungan warga di dapilnya, betapa sulitnya untuk menghubungi lurah dan kepala lingkungan untuk segera turun membersihkan sampah-sampah tersebut. Apalagi diketahui sudah menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar.

“Ini pengalaman pribadi saya selaku warga masyarakat dan wakil rakyat, dimana saya sering kesulitan jika menghubungi lurah dan kepling ketika ada menerima pengaduan warga dan bahkan saya temukan sendiri ada tumpukan sampah di wilayah dapil saya. Aparatur pemerintahannya (lurah dan kepling) susah dihubungi dan kalaupun ditanggapi namun tidak segera dikerjakan atau ditindaklanjuti,” katanya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan keseriusan menata sekaligus menertibkan aset daerah yang dimiliki. Baik tanah, bangunan sampai kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. “Ini lagi kita data. Kan kemarin sudah kumpul mobil (apel kendaraan dinas, Red), mendata seluruh aset Pemprovsu baik roda dua, empat dan tanah. Yang pertama kita mulai kemarin roda empat,” ujar Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah kepada wartawan, di Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (23/1).

Menurutnya kendaraan dinas roda empat itu akan disusun dan didata kembali, mana yang sudah dipakai maupun yang belum dipakai organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kebutuhan.

“Mana yang berlebih nanti kita ajukan ke pak gubernur, dan saya rasa pak gubernur juga sudah setuju, akan kita lelang dan jualnya itu pun ke kantor lelang. Jadi gak ada yang disembunyikanlah,” kata pria yang akrab disapa Ijeck.

Ijeck menyebut, keseluruhan data menyangkut aset daerah ini sudah ada namun saat ini pihaknya ingin mendata ulang sebagai pembaharuan aset yang dimiliki pada masa mendatang. Apalagi sekarang ini, sambung dia, Pemprovsu tengah gencar dan fokus menerapkan sistem e-Government. “Jadi nanti ketika e-Government ini berjalan tinggal input saja ke situ. Sehingga bisa sejalan dan akan lebih gampang ke depannya,” katanya.

Diketahui, pada awal Desember 2018, Pemprovsu ada melaksanakan kegiatan apel kendaraan roda empat. Sedikitnya, ada 5 sampai 6 OPD yang memeriksakan mobil dinasnya setiap hari, dari total 47 OPD Pemprovsu. Yakni Badan Pengelola dan Aset dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan Biro Organisasi mendapat kesempatan diperiksa pada hari pertama. Setiap mobil dinas itu didata kembali dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya, termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kelayakan, serta pajaknya. Kemudian Pemprovsu menertibkan mobil-mobil pemerintah yang digunakan oleh OPD Pemprovsu.

“Setelah mobil-mobil dinas ini kita akan lanjut ke kendaraan roda dua dan juga aset lainnya. Kita perlu melakukan ini untuk menertibkan tata kelolanya dan juga adminstrasinya,” kata Wagubsu Ijeck waktu itu. “Kita akan data yang kurang dan kelebihan, kemudian kita distribusikan sesuai kebutuhan masing-masing OPD. Jadi, nanti mobil-mobil dinas ini tidak ada yang menumpuk pada salah satu OPD saja. Sisanya yang tidak bisa digunakan lagi kita akan laporkan kepada gubernur, apakah akan dihibahkan ke sekolah-sekolah untuk praktek mereka atau kita lelang,” sambungnya.

Sekdaprovsu Raja Sabrina saat membuka Apel Kendaraan Dinas mengatakan, kegiatan bertujuan untuk menata kembali mobil-mobil dinas yang ada di lingkungan Pemprovsu. “Kita ingin menertibkan mobil-mobil dinas yang ada di lingkungan Pemprovsu, menginventarisirnya, melengkapi data-data dari OPD,” katanya.

Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh OPD melaporkan semua kendaraan dinas yang ada di lingkungannya masing-masing, siapa yang menggunakan dan juga kelengkapan surat-suratnya. Sabrina juga mengingatkan, pihaknya serius menangani ini dan akan melibatkan kepolisian untuk mobil dinas yang masuk kategori hilang.

“Jangan ada OPD yang menyembunyikan kendaraan dinas ini. Kami tidak mau susah, kalau di data kami ada tetapi ketika dilihat tidak ada, kami anggap itu hilang dan kami akan laporkan ke kepolisian. Karena itu kami imbau sekarang untuk melaporkannya kepada kami. Kami serius,” tegasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris LAPK, Padian Siregar mengatakan, tera ulang pompa di SPBU dilakukan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menera barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

“Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pompa yang wajib ditera dan ditera ulang adalah alat yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan,” ungkap Padian kepada Sumut Pos, Rabu (23/1) siang.

Padian menjelaskan, bila tidak dilakukan tera ulang ada, maka ada sanksi bagi pemilik SPBU untuk alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak menera ulang, yakni pidana penjara selama-lamanya satu tahun penjara dan atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

“Sanksi ini berlaku pula bagi pelaku usaha SPBU yang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada pompa. Selain itu, juga berlaku bagi pelaku usaha yang mengubah atau menambah alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang,” jelas Padian.

Menurut Padian, untuk membuktikan takaran curang juga agak susah dilakukan karena tidak bisa pakai tangki, tapi menggunakan alat ukur. “Kalau secara prosedural setiap 6 bulan alat ukurnya harus diperiksa. Kalau ada temuan seperti ini bisa lakukan pemeriksaan tambahan,” ujar pria alumni Fakultas Hukum UMSU itu.

Dengan itu, ia mengatakan Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) harus berperan aktif untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari Pelaku Usaha SPBU nakal yang dilakukan SPBU 14201138 di Jalan Sunggal Simpang Jalan Ringroad, Kota Medan. Berujung dengan penyegelan dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Selasa (15/1) pekan lalu.

Sebelumnya, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Medan mengeluhkan tidak kooperatifnya pengusaha SPBU di Kota Medan untuk mengikuti sosialisasi tera ulang SPBU. Sedangkan, tera ulang merupakan wajib dilakukan untuk menghindari ‘kecurangan’.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, Syarif Armansyah mengimbau seluruh SPBU untuk menjalani kewajibannya untuk melakukan tera ulang, agar tidak terjadi SPBU nakal.

Armansyah mengakui, banyaknya pengusaha tidak mengetahui jadwal pelaksanaan tera ulang menimbulkan tanda tanya. Sebab, tera ulang dipegang oleh Pemko Medan sejak 2017 lalu, yang sebelumya dilaksanakan oleh Provinsi. “Tidak masuk diakal jika pengusaha SPBU tidak tahu akan wajibnya dilakukan tera ulang,” sebutnya.

Dengan ini, Armansyah Lubis menduga, selama ini tidak pernah dilakukan Tera ulang, bahkan ada permainan penera dengan SPBU. (gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah mengatakan, rekrutmen anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan Dewan Komisaris (Dekom) BUMD Pemprovsu bukan dikocok ulang melainkan akan dibuka pendaftaran baru guna mencari sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik untuk mengisi posisi tersebut.

“Gak (bukan dikocok ulang), yang lama tetap. Kita hanya ingin melihat potensi (SDM) yang lebih baik. Jadi yang lama tetap,” katanya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (23/1).

Pernyataan ini ia sampaikan sekaligus mengklarifikasi pemberitaan di media massa beberapa waktu lalu, bahwa adanya rekrutmen ulang untuk posisi anggota Dewas dan Dekom BUMD Pemprovsu yang dibuka sejak Desember 2018.

“Bukan dibatalkan ya, yang lama itu tetap. Jangan sampai salah-salah informasilah, nanti gawat kita,” seloroh pria yang akrab disapa Ijeck mengakhiri.

Dalam pernyataan sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi memberi sinyal akan mengulang tahapan seleksi Dewas dan Dekom BUMD Pemprovsu, lantaran kurang puas dengan hasil seleksi peserta yang telah lulus sampai tahapan wawancara. “Sudah ada (orang-orangnya), tapi saya masih belum puas. Kok masak segitu kualitasnya. Gradenya belum ketemu,” katanya menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Jl. P Diponegoro Medan, Rabu (16/1).

Edy ingin nilai grade minimal peserta seleksi Dewas dan Dekom BUMD yang telah mendaftar sebelumnya diangka 9 (sembilan). Menurutnya sudah ada yang mencapai nilai segitu dan melaporkan kepada dirinya.

“Iya, sudah ada yang laporan ke saya, tapi saya suruh dulu cari yang lain. Atau masih ada yang belum sempat ikut atau mendaftar. Artinya mau dibuka lagi,” katanya.

Ia membantah kualitas di antara peserta yang ikut seleksi ini bukan soal memuaskan dan tidak memuaskan. Pemprovsu kata dia harus dipimpin orang-orang hebat karena permasalahan yang ada cukup berat dan pelik.

“Bermacam-macam yang ada di pemprov ini. Banyak tukang ustadz, pendeta, dan tukang tipunya juga banyak,” ujarnya seraya enggan menyebut rata-rata nilai peserta sehingga mekanisme ini harus diulang. “Saya mau sampai ketemu. Tapi kalau tak ada yang lain, tak mungkin awak (saya) impor dari luar,” sambung Edy.

Pernyataan Gubsu lantas menambah isyarat 22 peserta seleksi yang sudah lulus sampai tahap wawancara, akan dikocok ulang alias mengikuti dari awal lagi proses tes untuk duduk sebagai Dekom dan Dewas BUMD. Ironinya, hasil tes wawancara sampai sekarang belum diumumkan pansel kepada publik.

Sementara informasi dan data yang Sumut Pos peroleh, total terdapat 76 peserta yang mengikuti seleksi Dekom dan Dewas BUMD Sumut 2018. Sampai tahapan ujian tertulis, ada sebanyak 22 peserta yang lolos untuk selanjutnya berhak mengikuti tahapan wawancara. Namun, satu peserta diketahui tidak hadir dalam tahapan itu sehingga otomatis gugur dalam seleksi. Alhasil peserta seleksi menyisakan 21 orang lagi.

Ketua Pansel Anggota Dewas dan Dekom BUMD Sumut, R Sabrina sebelumnya terkesan menyembunyikan hasil rekrutmen yang sudah sampai tahapan wawancara. “Itu bukan kewenangan saya. Saya tidak dalam posisi bisa menjawab atau memberi keterangan. Saya hanya ketua tim penilaian, hasil penilaian hanya boleh disampaikan di tingkat Internal,” ujarnya awal Januari lalu.

Dirinya mengaku hanya sebagai tim penilai sehingga tidak memiliki hak untuk menyampaikan hasil seleksi peserta yang dilakukan. Menurutnya Gubernur Edy Rahmayadi yang pas untuk menjawab hasil dari seleksi ini.

“Karena itu belum boleh kami sampaikan. Karena sebagai penilai kami tidak bisa berikan keluar (hasilnya). Kalau misalnya keputusan ini hanya ada di pimpinan, tim penilai ini hanya menilai. Tolong ditanya kepada pimpinan, kami hanya penilai,” pungkasnya.

Diketahui, adapun BUMD yang membutuhkan Dekom dan Dewas baru itu, yakni PDAM Tirtanadi, PD AIJ, PT Perkebunan dan PT Dirga Surya. Adapun nama-nama calon Dekom dan Dewas BUMD Sumut yang namanya masuk dan berhak mengikuti seleksi wawancara, yakni;

Ade Fernanda Wijaya, Akmal Hidayat, Arminsyah, Asrul Masir Harahap, Eddy Sufri Hutasuhut, Eko Sujatmoko, Eko Dermawan, Hardi Mulyono, Hasnudi, Hendra Suryadi, Sandri Alamsyah Harahap, Ikbal Hanafi Hasibuan, Mangindang Ritonga, Marihot Manullang, M Syafril Lubis, Parapat Gultom, Rudi Dogar Harahap, Rustam Effendi, Syahruddin Siregar, Tauhid Ichyar, T Ariefanda Aziz dan Walid Mustafa Sembiring. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I merayakan Natal tahun 2018 di Gedung Wisma Hanfiah, Jalan Serma Hanafiah, Belawan, Rabu (23/1).

Perayaan Natal gabungan dengan tema “Jadikan Hikmat Natal Tahun 2018 sebagai Perwujudan Profesionalitas Prajurit dan PNS TNI untuk Rakyat” turur dihadiri seluruh prajurit dan pejabat Lantamal I.

Puncak perayaan natal diisi dengan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Sulaiman,S.Th dilanjutkan dengan penyalaan lilin Natal secara simbolis oleh Danyonmarhanlan I Letkol Marinir James Munthe, M.Tr. Hanla yang juga ketua panitia Natal.

Penyalaan lilin turut diikuti Pdt. Selfi br Sihombing, Romo P Martinus Nule, Paroh Nasrani Lantamal I, serta perwakilan Warakauri, undangan tertua dan perwakilan anggota Lantamal I.

Pada Khotbah Hikma Natal oleh Romo P Martinus Nule, SVD mengatakan, perayaan Natal menjadikan motivasi bagi setiap individu prajurit dan PNS TNI AL untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Ketua natal sekaligus Danyonmarhanlan I, Letkol Marinir James Munthe M Tr Hanla mengatakan, perayaan natal yang dirayakan berbeda dari tahun sebelumnya, karena melibatkan dari berbagai instansi yang ada di Belawan untuk dapat bersama merayakannya.

Sebelumnya, kata James Munthe, telah dilaksanakan rangkaian kegiatan sosial berupa kunjungan ke Panti Asuhan Bhakti Luhur di Martubung Kecamatan Medan Labuhan Medan, kemudian melaksanakan penimbunan halaman Gereja Oikumene Lantamal I dan Anjangsana ke Lemasmil I-02 Medan.

“Ini merupakan wujud dari kepedulian kita sebagai insan yang selalu bersyukur oleh nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa,” ungkap James Munthe.

Dalam perayaan natal tersebut ikut turut serta Danlantamal I Laksda TNI Ali Triswanto, Wadan Lantamal I Kolonel Mar Aris Mudian,Para Asisten Danlantamal I,Wakapolres Pelabuhan Belawan, serta dari berbagai instansi lain. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Prihatin dengan kondisi pedagang kaki lima (PKL), khususnya di seputaran Stadion Teladan dan Gedung Arca yang kerap menjadi korban penggusuran Satpol PP Komisi C DPRD Medan merekomendasikan pedagang agar tetap diperbolehkan berjualan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi C, Boydo HK Panjaitan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan pedagang Gedung Arca, pedagang Stadion Teladan, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta pihak kecamatan Medan Kota, kemarin (23/1).

“Pedagang di seputaran Gedung Arca dan Stadion Teladan akan dimasukkan dalam zona kuning, artinya boleh berjualan. Kami akan merekomendasikan ini ke pimpinan DPRD agar PKL di Teladan dan Gedung Arca tetap boleh berjualan,’’ kata Boydo dalam RDP yang dihadiri anggota Komisi C lainnya, Jangga Siregar, H Asmui Lubis dan Beston Sinaga.

Diutarakan Boydo, rekomendasi nantinya juga akan menerapkan waktu berjualan. Misalnya, pedagang kelapa dan makanan di Stadion Teladan, diberlakukan buka jualan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 22.00 malam. Sedangkan pedagang Gedung Arca, mulai berjualan pukul 19.00 wib hingga pukul 01.00 dinihari.”Rekomendasi ini kita akan kita koordinasikan lagi dengan Bappeda dan Dinas Koperasi, agar pedagang nyaman berjualan dan lebih terkoordinir,’’ ujarnya.

Dalam RDP tersebut, Asmui Lubis meminta agar pedagang membentuk kelompok seperti koperasi. Tujuannya untuk lebih mudah mengkoordinir. “Kita akui, PKL di Teladan dan Gedung Arca ini amburadul, tak ada persatuannya. Parkirnya sembarangan, sampah berserakan. Kita harap ke depannya, pedagang ini lebih tertata dan bisa memberikan kesejahteraan,’’ harap Asmui.

Sedangkan Beston Sinaga meminta agar rekomendasi segera dikeluarkan mengingat pedagang saat ini kerap dilanda ketakutan digusur setiap kali mereka berjualan. “Kasihan mereka berjualan, jadi takut-takut digusur. Disegerakan lah rekomendasi ini, biar pedagang tenang berjualan,’’ ucapnya.

Sementara, perwakilan pedagang Stadion Teladan, Masri berharap, Pemko Medan bersikap bijaksana menata pedagang. Apalagi, kondisi saat ini pengangguran semakin banyak karena sedikitnya lapangan kerja. Jika berjualan terus menerus digusur, dikhawatirkan berdampak pada tingkat kriminalitas yang semakin tinggi.

“Kami berjualan di kaki lima, karena sulit memperoleh pekerjaan. Sudah berbulan-bulan kami tak bisa berjualan, karena selalu digusur Satpol PP. Pada dasarnya kami bersedia mematuhi peraturan pemerintah, dan berharap sekali agar aturan itu secepatnya dibuat biar kami lebih nyaman berjualan. Jika kami tak dibolehkan berjualan, bagaimana nasib keluarga kami di rumah? Dari mana kami bisa membiayai sekolah anak-anak kami? Tolonglah bapak dewan membantu kami,” ujar Masri.

Mewakili Bappeda Kota Medan, Regen menyebutkan, pihaknya sudah menetapkan zonasi-zonasi bagi pedagang seperti zona merah (tak dibolehkan) dan zona kuning. Namun semuanya masih hasil studi saja. “Sebaiknya zonasi yang sudah kami susun di Bappeda ini agar dibuat peraturan daerah, untuk lebih terikat dan memiliki kekuatan hukum sehingga bisa dijadikan pedoman. Tapi kami ingatkan, konsep kami pedagang jualannya di jalan bukan trotoar. Sebab, memang tidak diperbolehkan,’’ kata Regen.

Kadis Koperasi dan UKM, Emilia Lubis mengakui peranan pihaknya hanya sebatas membina pedagang. Dia menyarankan agar pedagang segera membentuk kelompok atau koperasi agar bisa memprogramkan peraturan pemerintah.

“Kami minta di mana saja zona-zona yang dibolehkan untuk pedagang, agar kami sosialisasikan. Dengan adanya koperasi atau kelompok pedagang, nantinya bisa seperti pedagang di Kampung Madras yang nama kelompoknya Pagaruyung. Ini sudah menjadi ikon Kota Medan. Kita harapkan pedagang Teladan juga demikian,’’ harapnya. (ris/ila)