BAMBANG/SUMUT POS
SERAHKAN: Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menyerahkan KIS Jamkesda Langkat kepada masyarakat di Taman Wisata Mini, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Kamis (24/1).
BAMBANG/SUMUT POS SERAHKAN: Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menyerahkan KIS Jamkesda Langkat kepada masyarakat di Taman Wisata Mini, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Kamis (24/1).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Meskipun masa jabatannya sebagai bupati akan berakhir, H Ngogesa Sitepu SH menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada 30.000 warganya yang digelar di Taman Wisata Mini, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Kamis (24/1).
Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Pemkab Langkat melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dengan BPJS Kesehatan Langkat.
Dalam sambutannya, Ngogesa mengimbau agar seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelayanan jaminan kesehatan dapat menjamin penyelenggaraan kesehatan bagi penerimanya dengan baik.
Yaitu, pertama dengan menyetarakan dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga semua orang yang mendapatkan layanan yang dibutuhkan. “Tidak terbatas hanya bagi mereka yang dapat membayar layanan saja,” sebutnya.
Kedua, sambung Bupati, kualitas layanan yang diberikan harus cukup baik, sehingga kondisi kesehatan penerima layanan akan semakin baik. Ketiga, masyarakat harus benar- benar terlindungi dari resiko finansial.
“Dengan memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak akan memberikan pengaruh secara signifikan, pada kondisi keuangan penerima layanan,” pungkasnya.
Hal ini, kata Bupati menambahkan, untuk mewujudkan Pancasila yang ke lima, yaitu mengakui hak azasi manusia atas kesehatan, dengan memperoleh akses atas sumber daya bidang kesehatan dan memperoleh kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, bagi seluruh rakyat Indonesia. “Dimana pada pelaksanaan Jamkesda, sesuai dengan target UHC atau Jaminan Kesehatan Semesta,” terangnya.
Asisten II Ekbangsos Drs H Hermasyah dalam laporannya, jumlah peserta kegiatan penyerahan KIS program Jamkesda Langkat Sehat sebanyak 1.186 jiwa, dengan rincian peserta penerima KIS Jamkesda Langkat Sehat 865 jiwa penerima manfaat.
“Dan unsur Forkopimda, pimpinan SKPD, Camat, kepala Puskemas, tokoh masyarakat/agama/ pemuda serta potensi sumber kesejahteraan sosial sebanyak 322 jiwa,” paparnya.
Sedangkan jumlah penerima manfaat Jamkesda Langkat Sehat, sambung Hermansyah, sesuai SK Bupati Langkat No. 440-26/K/2018 tentang kepesertaan program Jamkesda bagi masyarakat tahun anggaran 2018, sebanyak 20 ribu penerima bantuan iuran Langkat Sehat. Lalu sesuai SK Bupati Langkat No. 440-53/K/2018 tentang kepesertaan program Jamkesda bagi masyarakat tahun anggran 2018 tahap II sebanyak 10 ribu jiwa penerima. “Pelaksanaan ini berdasarkan UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN dan PP No.101 tahun 2012 tentang PBI,” sebutnya.
Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Medan Syahputra SE MM, mengucapkan terimaksih kepada Bupati Langkat dan seluruh pemangku kepentingan, yang turut berperan aktif dalam menyehatkan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Langkat. “Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” tuturnya.
Disebutkannya, cakupan peserta JKN di Langkat sebesar 69,7 persen dari populasi 1.042.569 jiwa, dengan arti masih terdapat 263.321 jiwa atau 25,3 persen penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk mencapai UHC.
Turut hadir Bupati Langkat terpilih Terbit Rencana PA SE, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil 3 Sumut Delia Pratiwi Br Sitepu SH, Forkopimda Plus, para pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Langkat, Ketua KNPI Langkat H Rizky Yunanda Sitepu STP, Kadis Perikanan dan Kelautan Langkat Subiyanto, kepada BNPB Langkat H Iwan Syahri, Camat se Langkat, Kasi Pengumpulan Informasi Kominfo Langkat Suyono SE, para Kades Selangkat, para tokoh agama/masyarakat/pemuda dan undangan lainnya. (bam/han)
Solideo/sumu tpos
SIDAK: Bupati Karo Terkelin Brahmana saat melakukan sidak di kantor Dinas PUPR.
Solideo/sumu tpos SIDAK: Bupati Karo Terkelin Brahmana saat melakukan sidak di kantor Dinas PUPR.
KARO, SUMUTPOS.CO – Lagi, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH kembali dibuat geram. Pasalnya, saat melakukan sidak ke Dinas PUPR, lingkungan kantor tampak semrawut. Halaman pintu masuk ditumbuhi semak belukar dan tidak tertata.
“Semuanya semrawut. Aneh, setahun lalu saya sudah ingatkan, supaya lingkungan PUPR ini tolong dibersihkan, tapi kenyataannya mulai tingkat Kadis, kabid dan kasi-nya tidak satu pun peduli, sedikitpun tidak menarik bagi saya. Seharusnya Dinas PUPR potret wajah kita, sebagai ujung tombak di sekitar pembangunan infrastruktur, tapi dengan cara begini, tidak cocok lagi bagi saya,”ujar Terkelin kesal, Jumat (25/1) sekira pukul 09.00 WIB.
Terkelin yang saat sidak itu didampingi Kepala Bappeda Karo Ir Nasib Sianturi Msi, juga menyampaikan kekesalannya karena Kadis PUPR Ir Paten Purba belum di kantor dan tidak bisa dihubungi karena hendak diajak turun ke lapangan.
“Intinya bekerja itu dengan saya harus ikhlas, dan harus beriman, berilmu dan berahklak, jadikan omelan saya ini menjadi renungan bagi bapak/ibu sekalian semua, kembali Saya tegaskan, apakah saya yang menyesuaikan dengan kalian atau saya menyesuaikan dengan kalian,” kata bupati geram.
“Sampaikan sama kepala PUPR sering kali saya mau ke lapangan, dan ingin mengajak dinas PUPR, tapi sulit untuk menghubungi nomornya, ini tidak pantas bekerjasama dengan saya, oleh sebab itu sekarang para Kabid dan Kasi berikan nomor telepon kalian ke ajudan saya, cukup Kabid dan Kasi saya ajak ke lapangan. Yang penting peduli untuk pembangunan,”cecar Terkelin kesal di hadapan sejumlah Kabid dan Kasi Dinas PUPR.
Omelan Terkelin pun disambut Nasib Sianturi, dan melaporkan dirinya sudah menghubungi Kadis PUPR. “Saya sudah menghubungi pak kadis, beliau lagi ada acara pesta di Berastagi,” kata Sianturi tanpa merinci acara apa.
Disinggung adanya omelan orang nomor satu di Pemda Karo saat sidak ke kantor Dinas PUPR, Sianturi tidak menanggapi dan hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan.
Terpisah, salah satu staf saat sidak bupati Karo yang enggan menyebutkan namanya, tidak heran Kadis PUPR tidak di kantor. “Namanya orang sakti, jadi wajar, kita maklum saja, menurut saya dia sakti,” ucapnya. (deo/han)
STUDI BANDING: Asisten I Tapem Drs Abdul Karim MAP menerima DPRK dan Kominfo Aceh Utara dalam kunjungan studi banding di ruang Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat, Kamis (24/1).
STUDI BANDING: Asisten I Tapem Drs Abdul Karim MAP menerima DPRK dan Kominfo Aceh Utara dalam kunjungan studi banding di ruang Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat, Kamis (24/1).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – DPRK dan Kominfo Aceh Utara melakukan studi banding ke Pemkab Langkat, terkait keberhasilan dalam mengelola Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT).
Kunjungan tersebut disambut Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH melalui Asisten I Tapem Drs Abdul Karim MAP di ruang Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (24/1).
Rombongan DPRK dan Kominfo Aceh Utara dipimpin oleh Syamsudin JS selaku anggota DPRK, didampingi Kabag Kominfo Yulizar dan Kasubag Hukum Abdul Muiz, berserta enam orang anggota DPRK dan 4 orang Staf DPRK Aceh Utara, menerangkan bahwa panitia Legislasi DRPK bersama Esekutif (Kominfo) Aceh Utara, ingin melakukan sharing terkait keberhasilan Pemkab Langkat dalam mengeluarkan Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda No 1 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum.
“Yang menjadi dasar hukum pengawasan retribusi menara telekomunikasi di wilayah Langkat,” sebutnya.
Dengan keberhasilan itu, lanjut Syamsudin, pihaknya ingin mempelajari langsung agar dapat menerapkan hal serupa di pemerintahan Aceh Utara. “Sehingga dapat menambah PAD Aceh Utara, seperti Pemkab Langkat saat ini,” ujarnya sembari mengucapkan terima kasih atas sambutan Pemkab Langkat.
Sementara itu, Abdul Karim menjelaskan, bahwa keberhasilan tersebut dapat tercapai atas kerja sama yang telah terbangun dengan baik, antara Pemkab Langkat dengan para provider menara telekomunikasi dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).
“Maka untuk terjalinnya hubungan itu, kita harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada provider menara telekomunikasi yang ada di wilayah kita,” terangnya.
Syahmadi menambahkan, bahwa pihak Kominfo Aceh Utara juga perlu melakukan pengawasan retribusi menara telekomunikasi, sekaligus memonitoring perizinannya. “Hal ini agar dapat berjalan dengan baik terkait retribusinya,” katanya.
Sebab, kata Syahmadi, Diskominfo Langkat meraih keberhasilan pengawasan retribusi setelah melakukan pengawasan terhadap semua menara telekomunikasi yang ada di Langkat dengan teliti. (bam/han)
SUMBAR, SUMUTPOS.CO – Sumatera Barat memiliki potensi sangat tinggi terjadi gempa dan tsunami. Bahkan, ancaman tsunami bersumber dari gempa segmen megathrust Mentawai masih ada. Hampir sejuta jiwa warga di wilayah pesisir pantai tujuh kabupaten dan kota bakal terkena dampaknya. Untuk itu, perlu kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat sehingga dampak kerusakan bangunan dan korban jiwa bisa diminimalisasi.
Peneliti Utama LIPI Danny Hilman Natawidjaja mengungkapkan, potensi gempa megathrust Mentawai tetap ada dan masih merupakan ancaman besar. Megathrust Mentawai adalah satu-satunya segmen yang belum lepas setelah terjadinya rentetan gempa megathrust sejak gempa dan tsunami Aceh 2004. “Potensi gempa maksimum bermagnitudo 8,8. Tinggi tsunami di pantai Sumbar berkisar sekitar 5 hingga 10 meter,” ujar Hilman dikutip Padang Ekspress (Jawa Pos Group), Jumat (25/1).
Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi itu, Danny pun mengingatkan longsor bawah laut juga berpotensi menimbulkan tsunami besar di wilayah pesisir Sumbar. Dia mengaku sudah mempelajari karakteristik dan siklus gempa megathrust Mentawai dengan detail. Hasil studinya lengkap dan publikasinya juga sudah banyak. Sejak gempa 2007, sudah memasuki periode pelepasan. Dan, ancaman terbesar yang bakal terjadi yakni gempa bermagnitudo 8,8.
“Namun kapan terjadinya masih belum bisa ditentukan. Untuk itu, perlu kesiapan seluruh lapisan dalam menghadapi gempa dan tsunami tersebut. Jadi, masyarakat harus paham mitigasi bencana,” tegasnya.
Dari pengamatannya, saat ini masyarakat Sumbar khususnya daerah pesisir pantai belum siap menghadapi gempa dan tsunami. Selain itu, kabupaten dan kota di wilayah pesisir pantai juga masih minim tempat evakuasi atau shelter. Tujuh daerah pesisir tersebut adalah Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Padangpariaman, Agam, dan Pasaman Barat. Hal itu menandakan daerah di pesisir belum siap menghadapi gempa dan tsunami.
Secara nasional, Danny menyebut, wilayah Indonesia dipenuhi jalur-jalur sesar aktif gempa di darat dan di laut. Namun, data sumber gempa masih sedikit. Butuh banyak riset serta mitigasi gempa dan tsunami. “Sistem peringatan dini harus spesifik untuk tiap daerah, disesuaikan karakter sumber gempa-tsunami dan kondisi setempat,” katanya.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengatakan, Sumbar termasuk salah satu daerah berisiko tinggi terjadi gempa dan tsunami. Jika bencana itu terjadi, ada sejutaan jiwa masyarakat Sumbar yang bakal terdampak. Salah satu ancaman nyata adalah megathrust Mentawai.
“Sumbar sudah agak siap menghadapinya jika masyarakat tidak lupa dengan mitigasi bencana yang disosialisasikan pemerintah,” kata Dody.
Mantan Kepala Dinas Prasjal Tarkim Sumbar itu mengingatkan bahwa korban jiwa bukan saja disebabkan oleh gelombang tsunami. Namun juga faktor banyaknya bangunan masyarakat termasuk gedung pemerintahan yang lemah atau tidak tahan gempa.
“Untuk itu upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah mengingatkan masyarakat begitu pentingnya mitigasi bencana karena masyarakat sering lupa. Saat bencana terjadi masyarakat kalang kabut karena pengetahuan bencana tidak dimiliki,” jelas Dody.
Selain itu, daerah-daerah di pesisir pantai juga perlu shelter yang memadai dan pohon pelindung sebagai penghalang jika terjadinya gelombang tinggi. Ia juga menyarankan, Sumbar harus belajar dari daerah-daerah yang terkena bencana seperti di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
“Informasi kebencanaan juga harus disiapkan di titik tertentu sehingga bisa mengedukasi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rahman Hidayat mengatakan, studi penelitian terkait potensi gempa tsunami megathrust Mentawai yang berdampak pada bangunan dan warga pesisir Sumbar sudah lama diketahui. Namun dia justru menilai Sumbar sudah siap menghadapi ancaman bencana tersebut.
“Tinggal bagaimana pemerintah daerah melaksanakan mitigasi bencana yang sudah diterapkan,” kata Rahman.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan daerah yang dipimpinnya berisiko gempa dan tsunami. Pasalnya, daerah ini berada terletak pada pertemuan lempeng yang bergerak terhadap Pulau Sumatera dengan kecepatan 6-7 cm per tahun.
Jika gempa megathrust Mentawai terjadi, maka diasumsikan tsunami 1797 akan terjadi kembali. Dengan skenario gempa 8,9 SR pada 15 km barat daya Pulau Siberut dan kedalaman 10 km, maka 10 menit setelah gempa bumi, tsunami melanda Mentawai. Menit ke-35, tsunami mulai menghantam Padang. Warga Sumbar yang terancam terkena dampaknya mencapai sekitar 950.272 jiwa.
Gubernur juga memaparkan hasil penelitian LIPI tahun yang menyebutkan adanya ancaman longsor tebing bawah laut Mentawai yang berpotensi memicu tsunami. Jika itu terjadi, maka gelombang tsunami sampai ke Padang dalam waktu 10-15 menit, dan ke pantai timur Siberut dalam waktu lima menit setelah guncangan gempa signifikan berpusat di Siberut. Penelitian itu merekomendasikan agar didesain ulang penempatan alat monitoring tsunami di pantai barat Sumatera. Sejauh ini, kata Gubernur, shelter untuk evakuasi tsunami di sejumlah kabupaten dan kota masih kurang karena minimnya anggaran.
“Perlu dibangun shelter di pesisir pantai sehingga ketika terjadi bencana dampaknya bisa berkurang,” kata Irwan.
Selain itu, gedung pelayanan publik juga harus memiliki shelter, termasuk rumah-rumah warga juga bisa dibangun menjadi shelter pribadi. Tentunya dengan anggaran masing-masing. Di samping sosialisasi kebencanaan, dia menganjurkan pengurangan dampak risiko bencana dilakukan dengan penguatan bangunan. Sehingga ketika gempa terjadi, tidak banyak korban berjatuhan akibat tertimpa atau terimpit bangunan yang roboh atau runtuh.
“Untuk bencana itu, mengurangi risiko yang harus kita utamakan,” jelasnya.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menambahkan, potensi megathrust Mentawai seperti hasil penelitian LIPI mesti disikapi dengan kesiapsiagaan semua pihak yang saling bersinergi. Caranya memanfaatkan anggaran yang ada untuk mitigasi guna mengurangi risiko serta evakuasi jika gempa dan tsunami itu benar-benar terjadi di berbagai daerah.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memaparkan sumber gempa megathrust dan sesar aktif di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa serta potensi gempa darat sesar Baribis-Jakarta. Sebagai penyedia informasi, pihaknya mengembangkan dan menguatkan sistem monitoring serta peringatan dini gempa dan tsunami secara terintegrasi dengan berbagai perangkat seperti seismometer, accelerometer, GPS, radar tsunami, tide gauges dan buoy.
“Buoy berfungsi mendeteksi ketika terjadi tsunami di lepas pantai belum tiba di pantai. Data buoy dikirim melalui satelit ke pusat peringatan dini tsunami. Untuk meningkatkan keandalan dan mengurangi pengrusakan, buoy bisa digantikan dengan kabel,” imbuh Dwikorita.
Selain itu, BMKG juga mengembangkan sistem diseminasi WRS yang semula sebatas informasi visual melalui tayangan di PC dan SMS menjadi berformat suara melalui jaringan radio VHF. Keunggulannya, jaringan VHF memiliki radius jangkauan sangat jauh, ekonomis, mampu menjangkau berbagai komunitas radio amatir ORARI/ RAPI serta komunitas relawan bencana.
Berikutnya, sistem yang mampu memberikan peringatan dini gempa memanfaatkan selisih waktu tiba gelombang primer (gempa) dan sekunder (merusak). Dalam durasi beberapa derik sesat setelah gelombang gempa bumi terekam sensor-sensor seismograf, sistem akan memberikan perkiraaan lokasi sumber dan magnitudo gempa serta perkiraan tingkat guncangan.
Di sisi lain, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono menyebut, banyak pekerjaan rumah yang harus disiapkan pemda bersama stakeholder untuk mengurangi risiko bencana gempa dan tsunami.
Perlu kesadaran bersama berbagai pihak. Sebab, selama ini dinilai sebagian kalangan, cenderung diibaratkan seperti pekerjaan ‘pemadam kebakaran’. Artinya, langkah-langkah pencegahan atau mitigasi baru sebatas isapan jempol. Misalnya, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ramah terhadap gempa.
“RTRW ini menjadi pedoman dalam pembangunan daerah. Karena, dalam pembangunan suatu kawasan harus disesuaikan kemampuannya menahan beban. Jika RTRW-nya asal-asalan atau tidak ada sama sekali, maka kita tidak bisa menakar upaya mitigasi yang akan dilakukan,” jelasnya.
Dicontohkannya, dalam hal pembangunan. Jika suatu kawasan rentan terhadap bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi dengan kondisi padat penduduk, maka mesti ada langkah pencegahan. Harus dilarang pembangunan di kawasan itu. Atau, boleh membangun di kawasan itu, tapi dengan berbagai syarat yang ketat dan dituangkan dalam kebijakan mengikat. Misalnya, standar bangunan harus tahan gempa dan memiliki tempat evakuasi.
“Hal itu harus diikuti pengawasan yang ketat. Seperti di Palu, kawasan terjadinya likuifaksi itu sudah diketahui kerawanan sejak lama, tapi masih saja ada pembangunan. Jadi, RTRW yang kita bikin harus pikirkan untuk kita dan masa depan generasi mendatang,” pungkasnya. (Saugi Riyandi/Fersita/jpc)
(Ki-Ka) Manager Customer Loyalty and Retention Development Sumatera – Ika P. Dewi, Pemenang Hadiah Program Undian Akhir Tahun 2018, Bapak Suardi serta Manager Branch Central Medan – Nicky Andika Idrus saat menyerahkan hadiah berupa mobil Honda HR-V kepada pemenang program.
(Ki-Ka) Manager Customer Loyalty and Retention Development Sumatera – Ika P. Dewi, Pemenang Hadiah Program Undian Akhir Tahun 2018, Bapak Suardi serta Manager Branch Central Medan – Nicky Andika Idrus saat menyerahkan hadiah berupa mobil Honda HR-V kepada pemenang program.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengawali tahun 2019, Telkomsel telah melakukan pengundian untuk program Undian Pesta Akhir Tahun (periode 15 Oktober – 15 November 2018) yang diundi di bulan November 2018 untuk pelanggan setia. Seluruh pelanggan Telkomsel baik pengguna KartuHalo, SimPATI, Kartu As dan LOOP yang melakukan transaksi berupa isi pulsa, tukar poin, pembelian voucher dan transaksi lain melalui UMB *123* atau aplikasi MyTelkomsel secara otomatis akan teregistrasi sebagai peserta program ini.Program Loyalti ini sebagai rasa terima kasih atas tinggi nya kepercayaan masyarakat memilih produk Telkomsel.
Suardi pelanggan dari kota Medan menjadi pemenang yang beruntung mendapatkan satu unit mobil Honda HR-V. Penyerahan hadiah utama ini dilakukan di Gedung Graha Merah Putih Telkomsel Medan dan di serahkan langsung oleh GM Sales Region Sumbagut.
General Manager Sales Region Sumbagut Agus Sumirat, mengatakan “kami ucapkan selamat kepada pelanggan beruntung yang terpilih sebagai pemenang program Undian Akhir Tahun dari Telkomsel. Program ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan yang setia menggunakan produk dan layanan dari Telkomsel. Kedepan, akan terus diadakan program apresiasi serupa demi memberikan The Best Costumer Experience kepada para pelanggan.”
Sebagai informasi, sejumlah hadiah lain juga telah disiapkan bagi pelanggan terpilih lainnya diantaranya 5 Yamaha NMAX, 100 Samsung J4, 400 Voucher Prepaid @500 K serta 1400 Voucher e-Commerce senilai @200 K. Sementara itu, Program Pesta Akhir Tahun ini sendiri terbagi menjadi tiga periode pengundian. Periode kedua telah berlangsung dari 16 November – 15 Desember 2018 dengan total 2.306 hadiah, dan periode ketiga berlangsung mulai 16 Desember hingga 15 Januari 2019 dengan Grand Prize 1 Unit Mercedes – Benz CLA dan ribuan hadiah lainnya.
Telkomsel menghimbau kepada pelanggan agar tetap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel. Jika pelanggan menerima informasi menjadi pemenang salah satu program undian Telkomsel, sebaiknya melakukan konfirmasi ke nomor layanan Call Center 188. Selain itu pelanggan juga dapat mendatangi kantor layanan GraPARI Telkomsel terdekat. Hal terpenting adalah, Telkomsel tidak pernah mengenakan biaya apapun kepada pelanggan yang menjadi pemenang undian berhadiah dari Telkomsel, baik dalam bentuk uang tunai maupun pulsa.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DIGIRING: Gunawan, seorang tersangka pembuat ekstasi digiring anggota BNN setelah penggrebekan sebuah rumah di Jalan Pukat VIII Medan Tembung, Kamis (24/1) malam. Petugas BNN berhasil mengamankan dua orang dan bahan baku pembuatan pil ekstasi.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DIGIRING: Gunawan, seorang tersangka pembuat ekstasi digiring anggota BNN setelah penggrebekan sebuah rumah di Jalan Pukat VIII Medan Tembung, Kamis (24/1) malam. Petugas BNN berhasil mengamankan dua orang dan bahan baku pembuatan pil ekstasi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Narkotika Nasional (BNN) menduga, jaringan lama kembali beroperasi setelah lima tahun vakum. Ini terlihat dari 10 butir ekstasi yang diamankan BNN dari sindikat intenasional yang dikendalikan narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjunggusta, Ramli bin Arbi (55).
Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan, di dalam pil ekstasi berwarna merah muda itu mengandung Para Metoksi Metil Amfetamin (PMMA), mirip dengan ekstasi milik gembong narkoba yang telah dieksekusi mati oleh Kejagung, Freddy Budiman.
Hasil penyelidikan yang dilakukan BNN, 10 ribu butir pil ekstasi yang disita dari jaringan Ramli (55), mengandung PMMA yang termasuk dalam jenis baru. “Ini baru dua kali kita temukan di Indonesia. Pertama kali diselundupkan oleh sindikat yang dipimpin almarhum Freddy Budiman,” ujar Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari di Kota Medan, Kamis (24/1).
Freddy adalah terpidana kasus narkoba yang dieksekusi mati atas vonis Kejaksaan Agung. Dia dieksekusi oleh regu penembak di Pulau Nusakambangan, Cilacap pada 29 Juli 2016 pukul 00.45 WIB. Dia ditembak mati bersama terpidana lainnya. Antara lain, Michael Titus asal Nigeria, Humprey Ejike asal Nigeria dan Cajetan Uchena Onyeworo Seck Osmane asal Afrika Selatan.
Kasus ekstasi dengan kandungan PMMA ini juga sempat booming di Australia pada 2015 lalu. Di sana, PMMA disebut sebagai ekstasi ‘Superman’. Efeknya tak main-main. Bisa sampai menyebabkan kematian.
PMMA merupakan kerabat dari Paramethoxyamphetamine (PMA). PMMA kerap ditawarkan sebagai metilendioksi-metamfetamina (MDMA) atau ekstasi.
Diterangkan Arman, Ramli diketahui mengendalikan bisnis narkobanya dari balik jeruji besi. Dalam bisnisnya, ia melibatkan sanak keluarganya. Dalam dua operasi penangkapan jaringan Ramli, BNN menyita hampir 100 Kg sabu dan 10 ribu pil ekstasi.
Pada penangkapan pertama BNN menyita 73,949 kilogram sabu dan 10 ribu pil ekstasi. Narkoba itu diselundupkan dari Malaysia lewat jalur laut menggunakan KM Karibia melalui perairan Aceh
Ada lima tersangka yang diringkus oleh duet BNN dan Bea Cukai. Tiga ABK kapal berinisial, SB (28) MZ (28) dan MZK (30) yang merupakan warga Aceh Timur. Setelah dilakukan pengembangan dari mereka didapati Ramli pengendalinya. Dari pengembangan selanjutnya, kemudian petugas BNN menangkap seorang perempuan MT (23).
Menurut Arman, ternyata saat mengamankan KM Karibia, masih ada ada kapal lainnya yang juga berangkat membawa sabu-sabu. Kapal itu lolos lantaran mereka fokus menangkap yang paling besar di KM Karibia. “Karena kita fokus pada tangkapan yang paling besar yaitu, dibawa dengan KM Karibia yang satunya berhasil lolos pada waktu bersamaan,” ujarnya
Namun, setelah pihaknya melakukan pengembangan, BNN akhirnya berhasil meringkus, SY alias PAN yang menguasai 8 kilogram lagi sabu-sabu jaringan Ramli. Kemudian, kembali dilakukan pengembangan, ia menyimpan 17 Kg sabu sabu di rumahnya.
Sabu-sabu yang dibawa SY berbungkus plastik hitam di bagian terluar. Di dalamnya ada beberapa lapisan lagi. Di bagian terluar, terdapat aksara Tiongkok. Yang diartikan sebagai Liong atau naga. Kata Arman, ini diduga milik sindikat tertentu. Mereka masih menyelidikinya. “Kita akan coba urai kembali untuk mengetahui, mengapa ada tulisan seperti ini. Dugaan kita, biasanya adalah dicetak di ekstasi adalah logo. Dan logo itu menunjukkan milik seseorang atau sindikat,” tandasnya.
Kini para tersangka sudah ditahan. BNN juga masih melakukan pengembangan. Karena sangat dimungkinkan masih ada tersangka yang belum diringkus.
Grebek Rumah Pembuatan Ekstasi
Tadi malam, BNN bersama Polda Sumut menggerebek satu rumah di Jalan Pukat VIII, Kelurahan Bantan Timur, Medan Tembung. Dalam penggerebakan itu, petugas mengamankan dua orang tersangka.
Selain jadi tempat tinggal, rumah tersebut diduga dijadikan tempat pembuatan narkotika jenis ekstasi. Hal itu dikuatkan dengan ditemukannya alat cetak dan bahan dasar pembuatan ekstasi saat penggrebekan berlangsung.
Brigjen Pol Arman Depari mengatakan, penggrebekan dilakukan berdasarkan pengembangan atas penangkapan pelaku sebelumnya. “Sebelumnya kita menangkap pelaku berikut barang bukti pil ekstasi sebanyak 300 butir di pinggir jalan, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya dilakukan pengembangan di mana tempat pencetakannya. Dan ternyata di rumah ini kita menemukan bahan-bahan, alat cetak, dan beberapa peralatan lain yang digunakan untuk mencetak ekstesi,” kata Arman kepada wartawan di lokasi penggerebekan.
Ketika disinggung berapa orang yang mencetak pil ekstasi tersebut, Arman mengatakan, untuk sementara dua orang pelaku yang berhasil ditangkap. Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan ke tempat yang lain. “Ini baru dua orang yang kita tangkap. Kita sedang mencari tempat lain untuk mencari bahan-bahan lainnya guna mendukung bukti-bukti yang sudah didapatkan,” ungkapnya.
Arman menambahkan, pengungkapan jaringan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke pihaknya. Namun Arman belum bisa membeberkan identitas kedua pelaku, alasannya pada saat diamankan keduanya tidak mengantongi kartu identitas. “Selain tidak membawa kartu identitas, untuk kecepatan menemukan pelaku dan barang bukti lain sehingga kita membawa pelaku keluar dari lokasi. Kalau sudah tuntas nanti kita sampaikan,” pungkas Arman. (dvs/man)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun ini akan lebih gencar mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, baik di dalam maupun di luar negeri. Gencarnya promosi yang dilakukan, guna menarik calon investor untuk berinvestasi di sana. Namun, upaya Pemprovsu ini terkendala harga gas yang belum kompetitif atau masih mahal.
KEPALA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, H Irman mengatakan, Pemprovsu siap mendorong dan mendukung proyek strategis nasional (PSN) di Sumut, termasuk pembangunan KEK Sei Mangkei. Apalagi saat ini, KEK Sei Mangkei yang dekat dengan Pelabuhan Kualatanjung, sebagian besar aksesnya sudah selesai.
KEK yang diresmikan operasionalnya pada 27 Januari 2015 lalu ini, menurut Irman sudah ada tujuh tenant yang berinvestasi di sana. Antara lain PT Unilevern
Oleochemical Indonesia dengan bidang industri oleokimia, PTPN III dengan bidang pabrik kelapa sawit, PT PLN-UIP 2 dengan bidang gardu induk listrik kapasitas 150 KV/60 MVA, PT Pertamina gas dengan bidang matering stasion (suplai gas 75 MMSCFD), PT Industri Nabati Lestari dengan bidang pabrik minyak goreng kapasitas 600.000 ton CPO/tahun, PT Alternatif Protein Indonesia dengan bidang industri alternatif protein kapasitas IBR 5×200.000 ton/tahun, dan PT All Cosmos Indonesia dengan bidang industri pupuk biokimia organik.
“Total realisasi investasi mencapai Rp3 triliun, tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi antara lain masalah harga gas yang masih belum kompetitif. Dalam arti, kalau itu bisa lebih diturunkan atau kompetitif, akan dapat mengundang investor baru ke KEK Sei Mangkei,” kata Irman kepada Sumut Pos, Kamis (24/1).
Karenanya dia berharap, pemerintah pusat dapat memerhatikan keluhan pelaku usaha yang berinvestasi di sana, antara lain adalah ketersediaan listrik dan harga gas yang belum kompetitif. Jika hal tersebut disanggupi pusat, bukan tidak mungkin mampu menyerap 83 ribu lebih tenaga kerja sesuai nawacita kehadiran KEK Sei Mangkei mampu tercapai. Tak hanya itu, bangkitan ekonomi di daerah sekitar atas operasional KEK Sei Mangkei dan umumnya di Sumut, juga dapat dicapai.
“Pemda terus melakukan upaya pada setiap kesempatan baik dalam ataupun luar negeri, selalu mempromosikan KEK Sei Mangkei. Harapannya agar calon investor tertarik datang ke Sumut dan mau berinvestasi ke KEK Sei Mangkei. Selain itu kami meminta (masalah harga gas belum kompetitif), secepatnya dituntaskan pemerintah pusat. Sebab hal itu masih menjadi kendala utama pemda saat ini,” katanya.
Irman mengakui, perihal harga gas ini merupakan domain dan kewenangan pemerintah pusat. Dimana dari sisi struktural organisasinya, menjadi tupoksi BPH Migas yang berada di bawah Kementerian ESDM yang diatasnya ada Kemenko Perekonomian. “Jadi sampai sekarang kita masih menunggu realisasi dari mereka. Dan memang ini menjadi perhatian utama agar segera ditindaklanjuti,” katanya.
Pemprovsu sendiri setiap ada kesempatan dengan stakeholder terkait selalu mendorong agar kebijakan menyangkut harga gas ini segera dikeluarkan. Bahkan diakui Irman, pada akhir 2018 pihaknya sudah bertemu langsung dengan Sekretariat Dewan KEK Pusat untuk membahas hal itu. “Mereka ternyata sedang membahas ini juga dan sudah beberapa kali mengadakan rapat, tetapi memang belum mencapai harga kompetitif berdasarkan regulasi yang ada terkait hal ini,” katanya.
Pihaknya sangat mendorong agar kebijakan ini cepat diterapkan sehingga KEK Sei Mangkei Sumut dapat bersaing dengan KEK lain seperti Batam, Poklang Malaysia bahkan pelabuhan bebas di Singapura, meskipun bukan termasuk KEK. “Di Singapura itu informasinya bahkan harga gas hanya USS 3 per MMBTu dan di Batam juga USS 6, meski bukan KEK tetapi masuk kawasan strategis. Namanya KEK pada prinsipnya tenant itu ingin mendapat perlakukan khusus juga, ya setidaknya lebih kompetitiflah harganya. Dan harga kita masih jauh diatas mereka, USS 10,75 MMBTu,” katanya.
Di samping itu, sambung Irman, keluhan lain tenant di KEK Sei Mangkei yaitu menyangkut Tax Holiday berupa pengurangan PPh sebesar 20 persen hingga 100 persen selama 10 hingga 25 tahun untuk nilai investasi lebih dari Rp1 triliun. Dan hal ini lagi-lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk membuat sebuah kebijakan agar KEK Sei Mangkei cepat bergerak maju.
“Satu lagi soal Tax Allowence berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen, yang dirasa tenant belum jalan di lapangan. Dalam mendorong kemudahan investasi ini juga, Pemprovsu juga sudah menerbitkan Perda No 2/2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Begitupun kami berharap supaya pusat menjadikan aspirasi ini sebagai atensi khusus, sebab semua kewenangan ada di sana,” katanya seraya menyebut di tahun ini Pemprovsu akan lebih gencar lagi promosikan KEK SM melalui billboard di Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. “Termasuk juga tiap tahun kami ikuti even di Malaysia yang sekaligus menginformasikan semua pembangunan Sumut, yang salah satunya tentang KEK SM,” pungkasnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengingatkan pemda se Sumut untuk tidak membiarkan proyek strategis nasional yang ada saat ini mangkrak. Pemda diminta saling bahu membahu untuk mendukung percepatan berbagai proyek strategis tersebut rampung. “Tahun ini Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla hanya memastikan manyelesaikan infrastruktur ekonomi sosial. Kalau di Sumatera seperti KEK Sei Mangkei, Danau Toba juga jangan sampai mangkrak. Harus ditunjang melalui RPJMD ini.
Program APBD-nya itu apa untuk menyinkronkannya,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai membuka dan menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2018-2023, di Tiara Medan Hotel dan Convention Center Jalan Cut Mutia Medan, Selasa (22/1). “Terus kaitan Kuala Tanjung sama. Baru Inalum-nya juga. Kemudian (bandara) Kualanamu yang berkaitan dengan jalan tol. Masyarakat yang sudah beli tanah di situ, sekarang sepi. Ini juga indikasi sosial yang mesti dipertimbangkan dengan baik,” imbuh dia.
Tjahjo menambahkan, karena strategisnya masalah pembangunan dan proyek nasional yang ada di Sumut, mesti melibatkan banyak pihak seperti akademisi, Forkompimda sampai masukan dari pers. Ia juga menyinggung masalah sampah dan reklame yang tak kunjung beres di Kota Medan.
“Itu baru sampah sudah tidak beres, bagaimana mau menata kota metropolitannya. Juga masalah reklame yang belum beres-beres. Padahal ini harus terpadu dan komprehensif ditangani,” katanya.
Menurutnya pemda yang mendapat ‘jatah’ proyek strategis nasional mesti memberikan kontribusi nyata ke pusat. Seperti menata masyarakat untuk menerima perubahan tersebut sampai kepada aspek budaya. “Makanya pembangunan harus terpadu. Karena itu pentingnya kegiatan musrembang ini,” katanya. (prn)
PANTAU: Personel Polisi memantau kondisi di Jembatan Sidua-dua, Kamis (24/1) pagi. Lalu lintas di sana masih dibuka satu jalur paskalongsor yang terjadi Rabu (23/1) malam.
PANTAU: Personel Polisi memantau kondisi di Jembatan Sidua-dua, Kamis (24/1) pagi. Lalu lintas di sana masih dibuka satu jalur paskalongsor yang terjadi Rabu (23/1) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jembatan Sidua-dua di Jalan Lintas Siantar-Parapat, Kabupaten Simalungun, hanya dapat dilalui satu jalur oleh kendaraan bermotor, Kamis (23/1). Hingga pukul 17.00 WIB, pembersihan material longsor yang kembali terjadi pada Rabu (23/1) malam, masih terus dilakukan petugas gabungan di lokasi.
“Tadi dua jam yang lalu, saya tanya PPK kami di sana masih dilakukan pembersihan terus. Jalannya juga masih satu jalur dibuka. Begitu laporan yang saya terima dari lapangan sekitar pukul 17.00 WIB,” kata Plh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Bambang Pardede saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (24/1) malam.
Dia mengungkapkan, terdapat empat alat berat yang diturunkan ke lokasi untuk mendukungn
pembersihan material longsor. Alat berat tersebut selain dari BBPJN II, juga dibantu dari pemda setempat dan punya rekanan yang sedang terjalin kontrak. “Kendalanya longsor aja, tidak ada yang lain. Jadi yang harus diperbaiki itu hulunya. Dan itu diluar kewenangan balai jalan,” katanya.
Menurut Pardede, pada waktu rapat koordinasi terpadu belum lama ini di kantor Gubernur Sumut menyangkut bencana longsor Jembatan Sidua-dua, terungkap bahwa kawasan hulu sungai dari lokasi bencana bukan kawasan hutan. “Kami nggak ngerti apa itu APL (Areal Penggunaan Lain), tapi yang jelas itu bukan kawasan hutan. Di rapat terpadu tempo hari, itu sudah disampaikan. Jadi ini masih terus dikerjakan (pembersihan material). Mohon doa juga supaya nggak ada longsor lagi, karena kami yang susah,” katanya.
Sebagai leading sector, Pemprovsu diharapkan tidak sekadar mengimbau, tetapi ikut mengoordinasikan permasalahan kebencanaan ke pemerintah pusat terutama dalam hal anggaran. Bahkan, rencana aksi penanggulangan bencana alam yang mau diintensifkan Pemprovsu secara terpadu diminta lebih cepat dilakukan. “Koordinasi yang dilakukan tidak sebatas surat edaran dan himbauan saja. Pemprov harus ikut mengupayakan anggaran kebencanaan ke pemerintah pusat. Baru mengajak masyarakat setempat turun bersama untuk melakukan penghijauan misalnya. Rencana aksi yang disusun harus menjadi komitmen bersama untuk direalisasikan nantinya,” kata Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan kepada Sumut Pos, Selasa (22/1).
Potensi bencana di Sumut diakuinya bisa terjadi kapan saja. Terutama di titik-titik rawan seperti wilayah perbukitan, pegunungan, daerah aliran sungai, tebing-tebing hingga yang disebabkan oleh kerusakan hutan dan lahan (karhutla). Terkhusus karhutla, dia menegaskan Polda Sumut untuk lebih gencar menyelidiki penyebab tersebut sampai ke akar-akarnya. “Poldasu kita harapkan jangan cuma menunggu data kawasan hutan yang rusak dari Dinas Kehutanan Sumut, yang memang menjadi domain provinsi saat ini. Polda harus menjadi garda terdepan untuk mencari tahu kerusakan hutan di Sumut, melalui Polres dan Polsek-Polsek mereka yang tersebar di daerah. Itu akan lebih efektif dalam mengantisipasi kerusakan hutan kita lebih luas. Dan segera berikan hukuman tegas kalau didapat pelaku kerusakan,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, untuk bencana longsor Jembatan Sidua-dua di Jalan Lintas Siantar-Parapat, Simalungun yang berulangkali terjadi kiranya cepat diidentifikasi akar permasalahannya. Melalui rencana aksi yang akan disusun nantinya, pihaknya harapkan ada wujud nyata penanggulangan atas bencana alam tersebut.
“Okelah kalau memang Dishut Sunut menyebut bahwa disana itu tidak merupakan kawasan hutan, tapi di daerah lain seperti Dairi misalnya, yang juga terjadi bencana kemungkinan ada pembalakan liar harus diusut Polda Sumut. Begitu juga di daerah lain yang ada indikasi serupa mesti diselidiki oleh polisi,” katanya.
Pihaknya juga berharap apabila ada indikasi karhutla di wilayah Jembatan Sidua-dua baik oleh Poldasu maupun Walhi Sumut, untuk membuka ke publik temuan tersebut. Jangan sekadar ucapan lisan saja yang nantinya justru dapat menjadi polemik berkepanjangan. “Ya, memang harus dibuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan kita mendukung upaya pengusutan bila ada indikasi pembalakan dan pengerusakan kawasan hutan serta lahan. Pemprovsu sekali lagi harus tanggap akan hal ini terutama mendorong dan memastikan alokasi anggaran kebencanaan dari pusat tersedia untuk korban bencana,” pungkasnya. (prn)
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
DAKWAH: Marsekal Pertama (Purn) TNI, Sugiarto saat berdakwah di Sekolah Yayasan Amir Hamzah, Jalan Meranti Medan, Selasa (22/1).
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS DAKWAH: Marsekal Pertama (Purn) TNI, Sugiarto saat berdakwah di Sekolah Yayasan Amir Hamzah, Jalan Meranti Medan, Selasa (22/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gaya dakwah Anton Bachrul Alam dan Sugiarto memang berbeda. Anton terlihat lebih santun dan tenang, sedangkan Sugiarto sangat berapi-api dalam menyampaikan kebenaran tentang ajaran Islam. Misi keduanya datang dan ceramah ke berbagai pelosok negeri termasuk ke Sekolah Amir Hamzah Medan, hanya ingin mengajak generasi muda mencintai masjid.
PESAN mencintai masjid yang dimaksud Anton dan Sugiarto adalah supaya generasi muda terutama kaum lelaki selalu mendirikan salat lima waktu berjamaah. Sebab sebaik-baiknya amalan ibadah salat, ialah apabila dikerjakan secara berjamaah bukan sendiri-sendiri. Dan hal itu harus dibiasakan sejak usia muda, supaya saat dewasa dan menjadi orangtua kelak, kebiasaan baik itu akan terus diamalkan.
“Anak-anakku semua, mulailah salat berjamaah ke masjid. Ternyata banyak orang sekarang itu, sukses dan kaya tapi gak pernah ke masjid. Karena dari kecil dia tidak pernah dibawa oleh orangtuanya ke masjid,” tutur Anton.
Ia lantas memotivasi ratusan siswa-siswi, bahwa apa yang Allah SWT berikan kepada manusia adalah cobaan. Termasuk bintang tiga di pundaknya yang pernah melekat selama berkarir di Polri. “Kedatangan bapak berdua dengan pangkat jenderal inipun diuji Allah. Beliau (Pak Sugiarto) itu Marsekal Pertama lho. Bapak sendiri sebagai polisi, takut. Ada yang mau jadi jenderal?” tanya Anton yang lantas dijawab para siswa banyak tunjuk tangan.
“Insyaallah kalau takdirnya jadi jenderal, kalau Allah berkehendak maka tak ada yang tak mungkin. Tapi jadi jenderal tidak mengamalkan agama, susah juga sukses dunia dan akhirat. Apalagi polisi itu punya wewenang tangkap paksa orang. Punya hidup mapan, kaya, pakai pengawal dan hidupnya sukses,” sambungnya.
Untuk itu dia mengajak, mulai sekarang generasi muda bangsa terkhusus pelajar di Sekolah Amir Hamzah, muliakan Allah dan salat lima waktu berjamaah ke masjid. “Karena Allah mengajak kita untuk memuliakan tamu. Jadi kalau kita mau dimuliakan Allah, sering-seringlah bertamu ke rumah Allah. Jadi jenderal tapi masuk neraka buat apa? Tujuan kami datang ke sini untuk bersilaturahmi, mengajak mari kita salat berjamaah di masjid terutama yang laki-laki sebagai imam dan calon pemimpin,” katanya.
Dalam tausiahnya, Anton turut mengajak para murid senantiasa menyenangkan hati orangtua. Karena rida orangtua adalah rida Allah SWT. “Dari sekarang sering-sering datang ke taman surga Allah. Baik ke masjid untuk salat, baca Alquran maupun ikut pengajian. Orang-orang yang datang ke taman surga Allah adalah orang yang mendapat hidayah Allah. Ibarat ia sedang menyambungkan pipa-pipa rahmat dari rumah Allah ke rumah kita,” ajaknya.
Orang yang datang ke masjid, menurut dia pasti dimuliakan Allah SWT. Apalagi nabi-nabi Allah dan para sahabat sudah mengajarkan terus menyembah dan bertakwa kepada Allah SWT semasa hidup. “Masak kita gak mau meniru kebaikan nabi dan para sahabat. Kalau namanya rumah Allah, pasti semua yang kita butuhkan ada di situ. Anak-anakku selalu ingat Allah. Kalau sakit kita minta doa kesembuhan kepada Allah, bukan banyak makan obat dan berobat ke dokter,” pungkasnya.
Tak kalah mencerahkan para murid, saat giliran menyampaikan tausiah, Sugiarto menekankan cita-cita manusia dilahirkan untuk hidup bahagia baik di dunia dan akhirat. “Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Jadi bukan cantik-cantikan istri, titel atau kaya-kayaan harta. Allah berfirman salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Salat berjamaah dan juga berdakwah,” ujarnya.
Sugiarto mengakui kalau latar belakang pendidikannya bukan dari sekolah Islam. Sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA, ia justru mengenyam pendidikan di sekolah Katolik. “Itu sampai saya tamat Akabri, saya tidak ahli agama sama sekali. Tapi di rumah, kalau udah Maghrib tidak salat ke masjid, rotan itu melayang ke badan saya,” kenangnya yang disambut tawa para jamaah.
Seruan salat ini, kata Sugiarto, sudah ditekankan Nabi Muhammad SAW sebelum ia kembali kehadirat Sang Khalik. “Wasiat nabi sebelum meninggal dunia meminta umatnya untuk salat. Bukan kerja, bukan harus kaya dan sebagainya. Cuma salat, salat, dan salat. Bayangkan Nabi kita sebelum meninggal, masih sempat memikirkan umatnya. Apa kita gak mau mendapat safaat-Nya di akhir kelak?” kata Ketua Dewan Masjid Indonesia ini. “Umur 7 tahun ajari salat anakmu. Umur 9 tahun perintahkan salat anakmu, dan umur 10 tahun kalau dia tetap tidak mau salat, pukul pipinya dengan kasih sayang,” imbuh dia.
Untuk itu wasiat Nabi, guru ngaji ataupun alim ulama yang mengajak umat Islam salat berjamaah di masjid dan mengajarkan pada kebaikan, harap Sugiarto haruslah ditaati sejak usia muda. Bahkan hidayah yang sejak beberapa tahun silam ia peroleh bersama Anton Bachrul Alam, berkat ajakan kaum-kaum berjenggot yang dulunya amat dibenci Sugiarto kala berseragam dinas.
“Tapi setelah tiga hari aku iktikab di masjid, salat taubat dan salat witir, aku baru sadar bahwa hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Maka sejak saat itu aku sama Ustaz Anton Bachrul Alam, mulai berkeliling ke pelosok negeri untuk dakwah mengajak orang untuk salat berjamaah di masjid,” kenang Sugiarto.
Menegaskan dari apa yang disampaikan Anton Bachrul Alam, Sugiarto menyebut di dunia ini orang yang perlu dihormati adalah ibu yang telah melahirkan anaknya. “Hormati ibumu, ibumu dan ibumu baru hormati ayahmu. Sebegitu pentingnya sampai tiga kali Allah mengulang agar kita menghormati ibu yang telah melahirkan kau ke dunia. Di Alquran juga gak ada diatur bahwa orang yang hidupnya beruntung kalau dia jadi profesor, kalau dia kaya atau status sosialnya orang berada. Tapi orang yang beruntung ketika menjadi kebermanfaatan bagi sesama,” tutupnya.
Usai keduanya bertausiah, acara lalu ditutup dengan doa yang dibawakan Sugiarto. Dalam munajat yang dia sampaikan, Sugiarto berharap umat Islam di Indonesia diberikan hidayah untuk selalu menunaikan salat berjamaah lima waktu di masjid. (*/habis)
BATARA/SUMUT POS
TINJAU: Anggota DPD RI Parlindungan Purba saat meninjau ke Counter Chek In Tiket Maskapai Lion Air di Bandara Kaalanamu, Deliserdang, Kamis (24/1).
BATARA/SUMUT POS TINJAU: Anggota DPD RI Parlindungan Purba saat meninjau ke Counter Chek In Tiket Maskapai Lion Air di Bandara Kaalanamu, Deliserdang, Kamis (24/1).
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Lion Air menerapka. bagasi berbayar untuk penerbangan domestik, menuai protes dari sejumlah penumpangnya. Hal itu terjadi saat Anggota DPD RI Parlindungan Purba melakukan peninjauan langsung ke Counter Chek In Tiket Maskapai Lion Air di Bandara Kaalanamu, Deliserdang, Kamis (24/1) pukul 15.00 WIB. Pada kesempatan itu, Parlindungan Purba didampingi Otoritas Bandara KNIA diwakili Kepala seksi angkutan Udara Robert Hutagalung, Eksekutif General Menejer Bandara Kualanamu, Bayuh Iswantoro dan sejumlah pejabat lainnya.
Nah ketika berada di counter chek in, Parlindungan menyaksikan sejumlah penumpang melakukan protes. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menangis karena tak sanggup membayar biaya bagasi yang diminta pihak maskapai.
Menyaksikan peristiwa itu, Parlindungan bermohon agar Lion Air memberikan toleransi atau membantu masyarakat yang tak mampu membayar biaya bagasinya.
Dengan temuan ini, anggota DPD RI ini menilai apa yang dibuat maskapai Lion Air, sangat memberatkan penumpang karena tak ada pemberitahuan sebelumnya.
“Ini masalah. Apalagi penumpang sudah di bandara mau berangkat. Penumpang dikenakan biaya bagasi Rp47 ribu per kilogram, dan tagihannya mencapai Rp6 jutaan. Bagaimana penumpang bisa bayar. Padahal penumpang sudah pesan tiket 4 hari sebelum penetapan penghapusan kebijakan batas 7 kilogram gratis bagasi. Bila tak ada toleransi. Tak benar Lion Air ini ,”pungkasnya.
Parlindungan menduga, kebijakan Lion Air merupakan keterlibatan kartel. Kartel itu memainkan harga tiket pesawat dan biaya bagasi. Para kartel itu mencari kesempatan saat masyarakat membutuhkan transportasi cepat.
Parlindungan Purba pun menilai, kebijakan maskapai Lion Air menggenakan biaya bagasi merupakan tindakan penjebakan. Sehingga akhirnya ada penumpang yang pasrah membayar, dan ada meninggalkan barang bawaannya.
Sementara itu, Menejer Station Lion Air Group Helen Noviana mengatakan, kebijakan itu merupakan resiko yang harus diambil. “Klomplain kami atasi. Sosialisasi yang kami lakukan sosalisadi berjalan kepada penumpang. Kalau penurunan penumpang, maskapai lain mengalami hal yang sama juga,”kata Helen. (btr/han)
