Menanggapi keluhan warga Gang HKI, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Bupati Karo Terkelin Brahmana meninjau gorong-gorong karena tertimbun tanah amblas, Rabu (23/1).

Kepling VI, Kelurahan Lau Cimba, Elias Sijabat mengatakan, tersendatnya gorong-gorong menyebabkan air hujan meluap ke badan jalan hingga menggenangi Gang HKI.

Selain itu, kata pensiunan TNI tersebut, di ujung jalan Gang HKI persis di depan rumah warga milik Wariyono, amblas sekitar 4 kali 15 meter. Parahnya lagi, satu rumah amblas akibat tergerus longsor.

“Agar tidak ada jatuh korban jiwa, kami mengharapkan perhatian Pemkab Karo membantu dan memberikan solusi agar ujung jalan Gang HKI yang amblas ini tidak semakin lebar dan dapat membahayakan warga sekitar,”harap Sijabat.

Menyahuti keluhan warga yang disampaikan melalui Kepling VI, Bupati Karo menanyakan warga apakah mendirikan rumah di sekitar lokasi, ada yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebab sesuai peraturan daerah, setiap pendirian rumah dan lainnya harus ada IMB terlebih dahulu.

“Jangan sembarangan membangun rumah. Kalau sudah tahu di sekitar pemukiman ini ada tebing atau jurang, inikan rawan amblas kenapa mesti dipaksakan mendirikan rumah yang sebenarnya sangat riskan tergerus longsor,” tegas bupati.

Untuk mencegah terjadinya korban, bupati menginstruksikan Kasat Pol PP dan Linmas saling bersinergi dengan lintas instansi, mulai dari kepling, lurah, camat dan dinas terkait agar pro aktif memonitor warga yang hendak membangun rumah di tempat yang sebenarnya sangat tidak layak.

Dalam dialog di atas jalan yang amblas itu, Bupati Karo menyarankan agar warga adakan gotong royong. Timbun lokasi amblas ini dengan tanah dan material batu setelah dindingnya di tembok dengan beronjong.

“Pemkab Karo melalui Camat Kabanjahe akan membantu apa yang bisa dibantu untuk penimbunan tanah maupun beronjong. Kita akan fasilitasi, begitu juga lurah dan camat harus pro aktif, saling kerja sama dan berkolaborasi,” ujarnya.

Sekali lagi dirinya mengingatkan kepada warga agar jangan lagi membangun rumah di dekat jurang.

“Patuhi aturan jika membangun rumah dengan cara urus izin membangunnya (IMB) jika pihak pemerintah menyetujui IMB nya, berarti pemerintah harus memonitor dan harus hadir bukan ketika ada kejadian pemerintah langsung disalahkan, sedangkan izinnya saja tidak diurus,” tandas Bupati. (deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan dari Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre (YOSL-OIC) bekerjasama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) mengevakuasi seekor orangutan dari kediaman salah seorang pejabat di Aceh, Selasa (22/1).

Selama di rumah oknum pejabat tersebut, hewan dengan bahasa latin Pongo Abeli itu dirawat layaknya seperti manusia, diberi makan nasi dan lauk pauk. Selama dipelihara, Orangutan bernama Sapto tersebut beraa di kediaman si oknum pejabat di kawasan Gampong Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh.

Ketua YOSL-OIC, Panut Hadisiswoyo mengatakan, orangutan bernama Sapto tersebut dibeli sipemilik dari seorang petani saat berusia 2 tahun.

“Jadi memang dari ladang dibelinya. Kemudian dibawa ke rumah. Alasannya, karena lucu,”ungkap Panut kepada wartawan di Medan, Rabu (23/1).

Namun sayang, Panut enggan memberikan identitas pemilik orangutan itu. Bahkan kepada petugas, pemilik meminta ganti rugi atas biaya perawatan Sapto selama dalam perawatannya.

“Setelah perbincangan yang alot, akhirnya pemilik bersedia memberikan Sapto untuk dibawa ke Medan,” ungkap Panut.

Panut mengungkapkan meski diperlakukan seperti manusia, orangutan sangat berbahaya. Karena memiliki sifat liar. Dan Sapto seharusnya berada di alam bebas.

Dijelaskan Panut, populasi orangutan hanya mencapai 3.000 ekor. Kini jumlahnya diprediksi hanya tinggal 200 ekor. “Ada ekspansi sawit secara masif. Habitat Orangutan tergusur,” sebutnya. (gus/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi mengajak seluruh ulama dan ustazah se-Kota Tebingtinggi untuk memerangi peredaran narkoba. Ajakan itu disampaikan Kapolres pada kegiatan silaturahim bersama Ustad dan Ustazah di Aula Mapolres Jalan Pahala kota Tebingtinggi, Rabu (23/1).

Pada kesempatan itu, Kapolres Tebingtinggi mengharapkan silaturahim terus berjalan, dan para ulama bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, yang keberadaannya sudah sangat mengkhawatirkan.

“Polisi tidak akan mampu memberantas narkotika sendirian, butuh kerja sama dengan ulama, terutama dalam tindakan pencegahan,”ujar Sunadi.

Menurut AKBP Sunadi, untuk memberantas narkoba, peranan ulama sangat diharapkan. Selain pencegahan bahaya narkoba, juga untuk memberikan pemahaman tentang tindakan berdosa dan melanggar hukum atas pencabulan anak dibawah umur.

“Pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum itu sangat penting, kita harapkan peranan ustad dan ustazah terkait hal itu. Diharapkan tablik tabliq akbar dan ceramah ustad bisa mengurangi tindakan tersebut,”pintanya.

Selain narkoba, AKBP Sunadi juga mengungkapkan anak remaja yang suka menghirup lem. Sebab, aroma lem bisa membahaya kesehatan jaringan otak pengguna dan sudah banyak anak remaja menjadi candu “Di sinilah peranan ustad yang sangat dibutuhkan. Terpenting, kota Tebingtinggi bisa kondusif seterusnya, dalam hal ini, terpenting Kota Tebingtinggi bisa terus kondusif,”bilangnya.

Apalagi, lanjut Kapolres, jelang Pileg dan Pilres 2019, diharapkan para ustads dan Ustazah tidak memberikan memberikan berita bohong (Hoax) kepada masyarakat. Sebab, peranan ustadz dan ustazah untuk memberikan rasa tentram, damai dan kesejukan di tengah-tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Tebingtinggi Ahmad Dalil Harahap mengucapkan terima kasih kepada pihak Polres Tebingtinggi telah mengundang ulama dan ustazah se-Kota Tebingtinggi dalam rangka menjalin tali silaturahim antara pihak kepolisian dengan ulama dan ustazah. (ian/han)

NISEL, SUMUTPOS.CO – Untuk mempererat hubungan silaturahim, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nias Selatan mengunjungi Polres Nias Selatan, Rabu (23/1) pagi.

Dalam sambutannya, Kapolres Nias Selatan AKBP I Gede Nakti Widhiarta, SIK mengucapkan terima kasih kepada FKUB. I Kapolres pun menyampaikan bahwa Kapoldasu Irjend Agus Andrianto berencana hendak menemui seluruh tokoh agama di kepulauan Nias pada 27 Januari 2019 mendatang.

“Salah satu tugas kami (Polri) dalam menjaga kondusifitas kamtibmas di wilayah Kabupaten Nias Selatan”,ujar Kapolres Nisel.

AKBP I Gede Nakti Widhiarta pun meng ajak tokoh-tokoh agama Nisel untuk membantu Polri menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang Pemilu pada 17 April 2019 mendatang.

“Sehubungan dengan tahun politik (Pesta Demokrasi tahun 2019) akan dilaksanakan Pemilu 2019, saya mengajak bapak-bapak tokoh agama untuk ikut membantu Polri menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Nias Selatan”,harapnya.

“silahkan berkhotbah atau berdakwah sesuai dengan ajaran agama yang sesungguhnya atau tidak ada mengubah isi dari ajaran-ajaran yang dimaksud”,imbaunya.

Sementara itu, Sekretaris MUI Nias Selatan Abdul Gani Ge’e, dalam sambutannya juga mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Nias Selatan yang telah menyambut dan menerima kedatangan FKUB.

“Dari hasil aturan yang telah kami sepakati, tidak diperbolehkan sembarangan orang untuk masuk ke masjid. Untuk wilayah Kecamatan Lagundri, kami tetap menjaga keamanan dalam melaksanakan Khotib (Dakwah) di masjid agar tidak mengganggu kondusifitas kamtibmas wilayah Kecamatan Lagundri Maniamolo dan sekitarnya”,jelas Ge’e.

Mewakili Ketua FKUB Kabupaten Nias Selatan, Pendeta Yohanes Amazihono menyampaikan, bahwa wilayah Kabupaten Nias Selatan belum ada ditemukannya masalah umat beragama, hal itu tercipta dikarenakan masing-masing umat muslim dan nasrani masih memiliki budaya adat yang masih ketat terhadap hubungan keluarga dan adat istiadat.

“Kita tahu saat ini banyak pembahasan tentang Calon Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu April 2019 mendatang. Namun hingga saat ini masih belum ada ditemukan masalah serius di dalam umat beragama. Kami dari FKUB Kabupaten Nias Selatan akan tetap bersinergitas membantu menyelesaikan permasalahan umat beragama di wilayah Kabupaten Nias Selatan”,terangnya. (mag-5/han)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Puluhan karung Beras Sejahtera (Rastra) yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu diendapkan di Balai Pertemuan umum Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli.

Beras jatah orang miskin ini diperkirakan mencapai 300 kilogram, merupakan bantuan Pemerintah pusat (APBN) Tahun Anggaran 2018 yang seharusnya sudah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada bulan Desember 2018.

namun hingga kini, Rastra tersebut masih diendapkan di Balai Desa. Diduga diendapkannya itu disengaja oleh Sekretaris Desa dan mantan Kades.

Hal ini terungkap saat reses anggota DPRD Kota Gunungsitoli bersama beberapa Kepala OPD Pemko Gunungsitoli pada bulan Desember 2018. Saat itu, salah seorang warga mempertanyakan keberadaan beras Rastra yang ada di Balai Desa.

Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, Asieli Zega kepada Sumut Pos di kantornya, Desa Mudik, Gunungsitoli (22/1) mengatakan, berdasarkan laporan yang ia terima pendistribusian Rastra di Desa Tetehosi Afia tahun 2018, sudah terealisasi 100 persen.

“Di Desa Tetehosi Afia ada 302 KPM, dan berdasarkan data administrasi yang kita terima dari aparat desa, pendistribusian Rastra sudah terealisasi”,ungkap Asieli.

Asieli mengakui, persoalan diendapkannya Rasta di Balai Desa juga pernah terungkap saat dirinya bekerja.bahwa persoalan ini pernah terungkap saat dirinya bersama anggota DPRD Kota Gunungsitoli, melaksanakan reses di desa Tetehosi Afia, pada Desember 2018 yang lalu. Namun, pengakuan Sekdes Albert Zega saat itu rastra tersebut bukan ditimbun, namun penyalurannya tertunda.

Asieli membeberkan warga penerima rastra ini bisa digantikan dengan warga lainnya kalau : KPM pindah desa, meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, memiliki data ganda dan menolak menerima rastra, melalui musyawarah desa. “Kalau dibilang kelebihan itu tidak mungkin, karena pihak bulog menyalurkan sesuai data KPM”,Pungkasnya.

Terkait persoalan ini, Asieli berjanji akan mendindak lanjuti dengan mengirim tim ke Desa Tetehosi Afia

Memastikan apakah ke 302 KPM tersebut benar-benar telah menerima rastra tersebut. ”Kami segera telusuri, nanti Sekdesnya dipanggil”,Kata Asieli.

Sementara itu, tiga oang warga dusun V Desa Tetehosi Afia, diwawancarai Sumut Pos (Selasa, 22/1) malam, mengaku sudah bertahun-tahun belum pernah menerima bantuan beras rastra. Ketiga janda yang tergolong miskin ini, selain rastra beberapa bantuan lainnya seperti : Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Indonesia Sehat (KIS) juga belum diterima.

Sementara, Ina Julianus (58) dan Ina Emuri (63) mengaku sudah bertahun-tahun beras rastra belum mereka terima, saat dipertanyakan kepada perangkat desa, namun jawaban yang didapatkan tidak jelas.

Ketiga, Ina Emuri mengharapkan pemerintah agar memperhatikan nasib rakyat miskin di desa-desa, mengingat aparat desa kurang memperhatikan warganya. (mag-5/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pengaspalan badan jalan di Dusun II Sidodadi, Desa Gergas, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, dinilai asal jadi. Pasalnya, baru seminggu dilakukan pengaspalan sudah terkelupas.

Buruknya pengaspalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) tersebut, sangat disayangkan masyarakat Desa Gergas. “Awalnya kami menyambut gembira jalan kami diaspal, karena puluhan tahun rusak. Makanya kami sebagai warga sekitar melakukan pengawalan agar pekerjaan jangan diganggu. Tapi kok pengerjaanya asal jadi gini bang,”ungkap Wakidi kepada Sumut Pos, baru-baru ini.

Hal itu menandakan, lanjut Wakidi, , pengerjaan yang dilakukan Dinas PUPR Langkat dinilai asal jadi, dikarenakan baru seminggu selesai pengaspalan langsung sudah terkelupas di sana sini. Tidak hanya itu, aspal yang sudah sekitar dua minggu dikerjakaan bisa digulung. “Lucu kalau lihat hasil aspalnya bang, masak aspalnya bisa digulung gini,” kata

Selain itu, masyarakat juga bingung entah mau kemana dengan kondisi seperti ini. Sebab, selama pengerjaan proyek yang memakan nilai ratusan juta tersebut, tidak adanya pemasangan plang proyek pengerjaan.

“Harusnya ada plang proyekkan bang. Tapi kami melihat tidak ada pemborong (rekanan) memasang plang proyek. Padahal kewajiban memasang Plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012,” sambung Eka, sembari mengatakan kalau pagu anggaran yang mereka lihat dari LPSE senilai 444,5 juta.

Karena terkesan amburadul, masyarakat menilai kalau pengerjaan terkesan tidak berguna dan tidak memuaskan. Masyarakat pun meminta agar rekanan, khususnya Dinas PUPR dapat mengerjakan pekerjaan ulang. “Bayangkan, dari tahun 70 an loh kami berharap diaspal, kenapa jadi seperti ini,” kesal mereka.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu dinas PUPR memang jadi pusat perhatian. Mahasiswa pun meminta Kadis PUPR dicopot dalam jabatannya.

Pada kesempatan itu, ketua PC PMII Langkat-Binjai, Gusri Hanafi menyatakan tuntutan, mempertanyakan kinerja dinas PUPR tentang adanya kekurangan volume 27 paket senilai Rp 7.588.687.081 Miliar. Massa meminta Dinas PUPR menjelaskan perihal pengembalian hasil temuan yang terjadi pada tahun 2017.

“Maka dari itu, PC PMII Langkat –Binjai mendesak instansi hukum untuk memeriksa indikasi penyelewengan kinerja Dinas PUPR di bagian pengawasan, karena disinyalir menyahgunakan wewenang. Kami meminta Bupati Langkat untuk mencopot Kepala Dinas PUPR karena lalai dalam menjalankan tugas dan tanggujawabnya,” kata Gusri Hanafi. (bam/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 18 pelajar Deliserdang Diterbangkan belajar menjahit dan designer secara gratis ke Semarang.

“Saat ini ada 25 anak-anak tamatan SMK menjahit atau designer yang di seleksi pihak BBLK. Hanya 18 kuotanya yang akan diberangkatkan ke Semarang kurang lebih selama 3 bulan secara gratis, baik dari akomodasi, transportasi dan biaya pelatihan ditanggung pihak BBLK Semarang,” kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Deliserdang, Norma Siagian SE MAP Norma saat ditemui dalam pelaksanaan seleksi di BLK Deliserdang, Desa Bakaranbatu, Lubukpakam, Rabu (23/1).

Disebutkan Norma, Disnaker Deliserdang sudah lama buat kerja sama dengan BBLK di Semarang dalam hal meningkatkan produktivitas uji kompetensi tenaga kerja.

“Kami berharap kerja sama dari BBLK Semarang ini tetap berlanjut, makanya kami ikuti proses perekrutan anak-anak ini yang pantas untuk dilatih. Nantinya kita harap anak-anak mudah berkompetensi mencari kerja di lapangan usai dapat pelatihan,” tuturnya.

Sementara mewakili Kepala BBLK Semarang, Sopono mengatakan, tujuan kedatangan atas perintah pimpinan untuk merekrut calon-calon peserta pelatihan yang minat dibawa ke pelatihan selama 3 bulan. Pihaknya bekerja sama dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui BBLK di Semarang.

“Jadi kami bawa anak-anak, semua biaya keperluan akan ditanggung selama 3 bulan. Selesai nantinya akan diberi sertifikat dan dibekali ongkos pulang ke Deliserdang,” katanya.(btr/han)