LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-52 tahun 2019 tingkat Kabupaten Langkat akan diselenggarakan di Kecamatan Salapian. Hal itu diputuskan pada rapat akhir panitia di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (23/1).

Rapat yang dipimpin langsung Sekdakab Langkat, dr H Indra Salahudin MKes MM selaku ketua umum pelaksanaan MTQ ke 52, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekbangsos Drs H Amir Hamzah MSi selaku wakil ketua MTQ.

Dalam arahannya, Amir Hamzah mengatakan bahwa pelaksanaan MTQ tahun 2019 yang berdekatan dengan detik-detik berakhirnya masa jabatan H Ngogesa Sitepu SH sebagai Bupati Langkat, harus berjalan dengan sangat baik dan sukses.

“Untuk itu, saya minta kepada semua panitia, dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing, dengan baik dan penuh tanggung jawab. Semoga kerja keras kita ini, menjadi amal sholeh yang dicatat pada sisi Allah SWT,” pintahnya.

Dengan begitu semoga nantinya, kata Amir Hamzah, tidak menemui kesalahan yang berarti pada hari H pelaksanaan MTQ tersebut.

Sekretaris LPTQ Langkat, H Irfan Yusuf mengatakan, bahwa kegiatan MTQ bukan hanya sekedar sebagai lomba semata, untuk mencari yang lebih baik atau sang juara. Namun lebih untuk membentuk dan mengkader generasi Langkat agar menjadi generasi yang hidup berdasarkan nilai-nilai Alquran.

“Hal ini selaras dan sesuai dengan visi dan misi Bupati Langkat, untuk membuat Langkat terus menjadi daerah yang religius. Untuk itu mari kita bersama, menyukseskan kegiatan ini,” imbuhnya.

Sebab, sebutnya, semua pasti ingin melihat pelaksanaan MTQ ke-52 berjalan dengan lancar, dan pastinya juga dapat berlangsung dengan meriah. “Maka kita harus bersama untuk berupaya, agar MTQ ini dapat berlangsung lebih baik dan semarak, dari pelaksanaan MTQ yang sebelumnya,” cetusnya.

Sekretaris MTQ ke 52, Kabag Kesos H Syahrizal SSos MSi, menerangkan, pelaksanakan MTQ dilaksanakan di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat pada tanggal 11-15 Februari 2019 mendatang. “Hal ini sesuai Surat Keputusan Bupati Langkat. Untuk lokasinya, bertempat di Tanah Lapang Bola Kaki Tanjung Keliling Kec. Salapian,” sebutnya.

Pelaksanaan MTQ ke- 52 akan diikuti 942 peserta yang berasal dari 23 Kecamatan se Kabupaten Langkat dan PT LNK, yang terdiri 406 orang peserta putri dan 425 orang peserta putra, sedangkan lainnya terdiri dari official putra berjumlah 83 orang dan putri 28 orang. “Dengan total peserta putra 508 orang dan putri 434 orang,” paparnya.

Turut hadir seluruh anggota MTQ Langkat dan panitia lokal dari Kecamatan Salapian dan Camat Salapian Sinar SH, KTU Kementrian RI dan KAU se Langkat. (bam/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Rencana PT Langkat Nusantara Kepong untuk menampung aspirasi warga atas penolakan okupasi atau pendudukan lahan seluas 240 hektare di Dusun III, Desa Nambiki, Selesai, Langkat, Rabu (23/1), gagal.

“Iya, batal karena ada warga yang sakit,”ungkap koordinator akwi warga, Gema Tarigan ketika dikonfirmasi Sumut Pos. “Selain itu, kami juga mau visum,” sambungnya.

Di lain tempat, PT LNK sudah siap menyambut kedatangan warga yang menolak dilaksanakannya okupasi. “Seharusnya hari ini, semalam dapat kabar sebagian warga ingin bertemu dengan pihak PT LNK. Kami menyambutnya jam 9, dan hadir di sini bersama Camat Selesai, Kades dan Kapolsek Selesai telah hadir menunggu. Namun, Kades mendapat telepon bahwa warga yang menolah okupasi tidak dapat hadir karena sesuatu hal,” jelas Kuasa Hukum PT LNK, Sastra di Kantor Kebun Padangbrahrang.

Sastra yang dipercaya menjadi juru bicara anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara II ini menyatakan, PT LNK sudah melakukan upaya secara maksimal untuk merangkul masyarakat demi jalannya pembangunan kebun sawit.

Sebab, okupasi dilakukan untuk melakukan penanaman ulang bibit sawit. Dalam proses pembangunan ini, bukan semata untuk perusahaan saja, melainkan untuk membawa kepentingan masyarakat. “Pajak juga didapat pemerintah dari perusahaan untuk meningkatkan PAD. Selain itu, lapangan kerja terbuka. Bisa menghidupi ribuan orang. Di sisi lain pembangunan juga akan memberi keindahan bagi Kabupaten Langkat khususnya Kecamatan Selesai,” ujar dia.

Soal keberatan okupasi, Sastra menduga, ada oknum yang menungganinya. Dia mengaku, sudah mendengar langsung keresahan yang terjadi. Juga ada konfik di antara masyarakat. Karenanya, dia menilai, okupasi ini harus dilakukan demi konflik yang terjadi tidak meluas.

“Kita mendapat informasi dari masyarakat yang sudah menerima, ada seperti persekusi dari pihak lain. Saya tidak bilang ancaman, sehingga kalau itu dibiarkan terus, bisa menimbulkan disharmonisasi terhadap masyarakat itu sendiri. Di mana ada pembersihan lahan, pasti ada yang keberatan. Contohnya saja Kalijodo Jakarta, Lokalisasi Doli Surabaya,” urai Sastra.

Meski gagal bertemu, lanjut Sastra, PT LNK tetap membuka kesempatan untuk warga yang menolak okupasi. Artinya, PT LNK siap mendapatkan jadwal ulang dari warga untuk dapat bertemu lagi.

Bagi warga yang ingin mendapatkan tali asih, Sastra meminta agar mereka menjajaki koordinasi dengan perangkat dusun, desa maupun kecamatan. Syarat utama adalah dapat menunjukkan identitas. Sekaligus tunjukkan lahannya yang sudah diusahainnya selama beberapa tahun belakangan.

“Nanti dari Kades yang melapor ke PT LNK. Tim verifikasi dari LNK dan juga muspika, Polsek dan Polres. Kita juga harus melihat aspek hukumnya. Agar tidak tumpang tindih, bisa ditangkap jaksa nanti. Baru nanti diverifikasi. Kalau sudah clear, jadwalkan pembayaran lalu buat berita acara. Pembayaran di Kantor Camat Selesai,” beber dia.

“Rp50 juta paling besar tali asih diberikan untuk bangunan, Rp10 juga untuk bangunan gubuk dan Rp5 juta lahan per hektar yang diberikan untuk tali asih,” sambungnya

Dijelaskan Sastra, HGU tersebut berstatus masih tercatat sebagai aset Badan Usaha Milik Negara. HGU-nya berakhir pada 2020 mendatang. Disoal okupasi apakah tetap berjalan, dia membenarkannya. Meski tanpa pengawalan dari polisi berseragam lengkap, okupasi tetap berlanjut. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Eks Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung dan saudaraya Amirsyah Tanjung, gugup menghadapi sidang tuntutan di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (22/1). Sebab, terdakwa kasus penipuan ini, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosinta dengan hukuman 3 tahun penjara.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, agar menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 38 Juncto Pasal 55(1) ke 1 dan meminta agar terdakwa dihukum dengan tiga tahun penjara,” ucap Rosinta di hadapan majelis hakim yang diketuai Saryana dan kedua terdakwa.

Kedua terdakwa penipuan ini semakin panik saat wartawan mengambil foto. Keduanya buru-buru meninggalkan ruang sidang usai pembacaan tuntutan.

Sukran yang diwawancarai enggan berkomentar dan mengarahkannya kepada penasehat hukumnya.

“Saya nggak mau berkomentar, ke kuasa hukum saja,” ucapnya. Saat wartawan ingin mengambil foto Sukran, Amirsyah Tanjung melarangnya. “Jangan foto-foto, nggak ada apa-apa ini,” kilahnya.

Terpisah, penasehat hukum terdakwa mengaku keberatan terhadap tuntutan kliennya. Dalihnya, kedua terdakwa tidak ada menerima uang hasil penipuan.

“Kalau Sukran itu sama sekali tidak ada menerima uang, tidak ada menyuruh dan tidak ada menawarkan atau memerintahkan. Itu saja,” sebut Sutan Nasution SH.

Dia juga menampik, saat dituding Amirsyah yang menerima uang. Sebab katanya, tuduhan saksi JPU yang menyebutkan kedua terdakwa turut menerima uang dibantahnya.

“Itukan kata saksi JPU, kita lihat saja nanti di pledoi minggu depan,” tandas Sutan.

Sebelumnya, pada sidang dakwaan 15 November 2018, korban Josua Marudut Tua mengaku dirinya ditawari Amirsyah Tanjung untuk mengerjakan proyek rehabilitasi puskesmas di Kabupaten Tapanuli tengah. Proyek itu rencananya dikerjakan pada tahun 2016, dengan pagu anggaran sebesar Rp5 miliar.

“Saya ditawari proyek rehab Puskesmas oleh Amirsyah Tanjung. Saat itu, saya juga diperintah Amirsyah untuk mengantarkan uang kepadanya sebesar Rp375 juta,” ucap Josua.

Josua juga mengatakan, dirinya sempat bertemu membahas proyek tersebut bersama temannya Rolland Limbong dan Amirsyah Tanjung pada Januari 2016 di rumahnya.

Oleh Amirsyah Tanjung, Josua diminta mentransfer uang administrasi sebesar Rp375 juta ke rekening seseorang bernama Umar Hasibuan. Sedangkan Rp75 juta ke rekening Amirsyah sendiri.

“Yang pasti saya sudah memberikan uang beberapa kali. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Sukran,” jawab Josua kepada JPU Kadlan Sinaga.

Dalam dakwaan sebelumnya disebutkan, kedua terdakwa melakukan penipuan dengan menjanjikan proyek rehab Puskesmas di Sibolga terhadap saksi Josua Marudut Tua Habeahan.

Josua mengatakan, sebelum proyek dikerjakan, terdakwa terlebih dahulu meminta transferan uang kepada dirinya. Namun ternyata proyek yang dijanjikan tidak ada. Sedangkan korban sudah keluar uang hingga Rp450 juta.

Terdakwa terancam pasal 378 juncto Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, dengan Subsider Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak pidana Pencucian uang juncto Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana.(man/ala)