MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Medan yang mencairkan dana insentif guru honorer hanya 6 bulan yang seharusnya 12 bulan, terus menuai polemik. Kasus ini pun mendapat tanggapan serius dari DPRD Medan.

Mereka pun menggulirkan usulan penggunaan hak interpelasi. Usulan interpelasi itu digulirkan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Jumadi.

Menurut Jumadi, ada yang tidak beres dengan tidak dicairkannya sebagian bantuan insentif guru honorer ini. Menurutnya, alasan Disdik Medan tentang pencairan insentif guru honorer yang 6 bulan tidak masuk akal.

“Jika alasan anggaran itu tumpang tindih, kenapa dicairkan sebagian. Harusnya tidak dicairkan semuanya,” katanya, Jumat (4/1).

Jumadi menyebut, komisi B DPRD Medan yang sejak awal menginisiasi anggaran ini hingga ditampung di APBD 2018 mengaku heran dengan kebijakan Dinas Pendidikan tersebut.”Kita yang mengusulkan anggaran ini, kemudian ditampung dan tidak ada masalah saat dievaluasi. Sekarang setelah dianggarkan timbul permasalahan yang mengada-ada ini,” jelas anggota Komisi B itu.

Dikarenakan kuatnya dorongan guru honorer untuk menuntaskan permasalahan ini, pihaknya mempertimbangkan untuk mengkaji penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Medan. “Permasalahan ini sudah sangat serius, kita pertimbangkan menggunakan hak interpelasi anggota DPRD Medan,” tegasnya.

Diutarakannya, langkah tersebut sangat memungkinkan untuk ditempuh sebagai kesungguhan DPRD Medan dalam memperjuangkan nasib guru honorer di Kota Medan yang kesejahteraanya sangat memprihatinkan.

Anggota Komisi B Fraksi Gerindra, Surianto juga mempertanyakan kebijakan Disdik Medan yang hanya mencairkan insentif kepada guru honorer selama 6 bulan.

Dari laporan yang ia terima, guru honor sekolah negeri penerima insentif Rp600.000 per bulan yang bersumber dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018 tidak lagi mendapatkan Tunjangan Fungsional (Tufu) sebesar Rp2,8 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Sumut.

“Nomenkelaturnya saja sudah beda dan tidak ada peraturan yang dilanggar. Kenapa Disdik Medan hanya menyalurkan bantuan kepada guru honor sekolah negeri yang Rp600.000 itu saja? Kan jadi pertanyaan kebijakan ini. Atas dasar apa Plt Kadisdik Medan (Ramlan Tarigan) ambil keputusan itu,” katanya.

Sebelumnya, guru honorer yang keberatan dengan kebijakan pencairan insentfi selama 6 bulan telah melaporkan Disdik Medan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut serta ke BPK RI Perwakilan Sumut.

Seperti diketahui, total dana bantuan insentif Rp15 miliar dianggarkan di 2018 itu, diproyeksikan untuk 1.962 guru honorer selama satu tahun penuh.(ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga yang bermukim di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, mengecam aksi pemasangan plang jalan berlabel Ksatrian TNI AU. Warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) mendadak melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Medan, untuk diagendakan rapat dengar pendapat (RDP) guna meminta penjelasan, Jumat (4/1) sore.

Pahala Napitupulu, salah seorang warga yang juga Ketua Formas mengaku aksi yang dilakukan warga spontanitas atau tak terencana atas keresahan terhadap pemasangan plang jalan berlabel TNI AU.

“Kemarin (Kamis, 3/1) sekitar pukul 16.00 WIB, ada pemasangan plang Jalan Antariksa dengan label Ksatrian TNI AU serta Pemko dan Dishub Medan. Plang tersebut dipasang menggantikan plang jalan yang lama, tanpa embel-embel Ksatrian TNI AU,” ujar Pahala.

Diutarakan dia, Jalan Antariksa statusnya adalah jalan kota bukan milik Ksatrian TNI AU. “Sari Rejo itu bukan wilayah Ksatrian TNI AU, tapi kenapa plang jalan diberi label itu. Tidak ada hubungan Ksatrian TNI AU dengan pemukiman di sini, karena tidak ada asrama prajurit,” cetusnya.

Menurut Pahala, tanah Sari Rejo merupakan tanah negara yang digarap masyarakat. Bukan tanah TNI AU yang digarap masyarakat. Tanah tersebut awalnya terlantar, kemudian pada tahun 1984 digarap masyarakat. Proses sengketa tanah itu juga telah dimenangkan warga di Mahkamah Agung, tetapi TNI AU merasa itu tetap milik mereka.

“Seharusnya kalau memang merasa tanah mereka, maka keputusan Mahkamah Agung digugat. Bukan seperti ini caranya, dan warga ditakut-takuti dan bahkan menyerang kampung,” tuturnya.

Pahala mengaku, ada hampir 20 plang jalan berlabel TNI AU di kawasan Sari Rejo. Plang jalan tersebut sudah dicabut warga. “Plang jalan itu anehnya hanya ada di kawasan Sari Rejo, di tempat lain tidak ada ditemukan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, plang itu dipasang oleh pekerja atau buruh yang disuruh oleh TNI AU. “Kami sudah tanyakan langsung kepada orang atau pekerja yang memasang plang itu. Tetapi, TNI AU tidak ada ikut mendampingi ke lokasi. Begitu kita suruh panggil pihak yang menyuruh pasang, pekerja itu tidak kembali lagi. Mereka memasang tanpa ada koordinasi dengan warga ataupun pihak kelurahan setempat,” bebernya.

Pahala menyatakan, pemasangan plang jalan tersebut sebagai bentuk teror dan intimidasi terhadap warga Sari Rejo. Seakan-akan, wilayah tersebut milik mereka, padahal kenyataannya tidak demikian. Melainkan, milik warga dan diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung.

“TNI AU semestisnya menjaga kondusifitas, apalagi menjelang Pemilu 2019. Bukan melakukan dengan cara-cara yang menteror warga. Kondisi warga sudah susah, muncul pula teror seperti ini, apa warga enggak mengamuk? Jadi, menjelang Pemilu 2019, TNI AU dihimbau menahan diri. Jangan lakukan cara-cara yang arogan,” kata Pahala.

Dia menambahkan, kepada anggota dewan diminta untuk memanggil Wali Kota Medan dan TNI AU agar menjelaskan kepada warga dalam satu minggu terakhir. “Kenapa plang jalan kota bisa berlabel TNI AU? Ini kan plang jalan kota, dananya dari APBD, jadi harus dijelaskan juga. Jangan warga dikorbankan dengan cara-cara picik seperti ini, padahal bisa jadi ada kepentingan? Misalnya, mau dibangun perumahan. Hal-hal ini atau praduga negatif muncul karena ketidakterbukaan terhadap pemasangan plang jalan tersebut. Jadi, ada apa ini sebenarnya dan perlu dijelaskan kepada warga,” tegasnya.

Setelah setengah jam berunjuk rasa, kehadiran warga diterima Anggota DPRD Medan Zulkifli Lubis. Zulkifli mengaku akan segera menyampaikan aspirasi dan tuntutan warga untuk RDP ke Komisi A. “Kebetulan saya di Komisi C, jadi saya tak berwenang. Namun, saya berjanji akan meneruskan persoalan ini kepada Komisi A agar segera dilakukan RDP dan memanggil pihak-pihak terkait seperti Dishub dan lainnya,” ujar Zulkifli.

Usai mendengar penyampaian anggota dewan, puluhan warga pun membubarkan diri. Secara bertahap, warga meninggalkan gedung wakil rakyat tersebut dan kembali ke rumahnya masing-masing. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 71/2016 tentang alat tangkap, sebanyak 40 persen jumlah kapal yang legal layak melaut. Sisanya, 60 persen kapal terpaksa ditambatkan bersandar karena tak diperkenankan melaut.

Berdasarkan persentase jumlah kapal ikan di Gabion Belawan jumlahnya ada 1.000 unit, dengan demikian hanya 400 unit atau sekitar 40 persen kapal yang diperkenankan melaut karena menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

“Untuk saat ini, data yang kita peroleh hanya 400 unit kapal itu mulai dari ukuran 10 GT hingga 200 GT yang melaut, selebihnya yakni 600 kapal tidak melaut karena menggunakan alat tangkap dilarang,” kata Kepala Syahbandar Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Salim, Jumat (4/1).

Dijelaskannya, sejak Permen KP 71/ 2016 diberlakukan, Syahbandar Belawan melakukan pengawasan ketat terkait izin berlayar agar semua kapal yang melanggar aturan atau yang alat tangkapnya tidak ramah lingkungan, tidak melaut.

“Mungkin nelayan menilai kapal besar yang melaut adalah kapal yang melanggar aturan. Padahal itu salah karena kapal yang mau melaut dari Gabion telah sesuai aturan,” jelas Salim.

Disinggung tentang perincian atau bentuk alat tangkap yang diperbolehkan atau ramah lingkungan, Salim mengatakan semuanya telah dijelaskan dengan rinci dalam Permen KP 71/ 2016.

“Jadi tidak ada alasan bagi pengusaha kapal ikan tidak tahu. Tapi mungkin karena masalah permodalan pengusaha tidak mampu merubah alat tangkap. Sedangkan untuk kapal 10 GT ke bawah, akan mendapat bantuan dari pemerintah,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera (AMANSU), Alfian MY menegaskan, selama ini memang tidak ada lagi alat tangkap pukat trawl dan tarik dua beroperasi. Seharusnya, nelayan tradisional sudah bisa berpikir maju mengarah ke nelayan modern.

Artinya, modernisasi bukan berarti menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, tapi pemerintah yang tidak punya desain untuk kemajuan nelayan. Sehingga, kisruh nelayan tradisional dengan nelayan modern pasti terus bergejolak di Sumatera Utara khususnya di Belawan.

“Yang jelas, nelayan modern menggunakan alat tangkap pukat trawl sudah tidak ada yang melaut. Kalaupun ada, itu nelayan skala kecil menggunakan pukat taril dua yang setara dengan nelayan tradisional. Kita juga kesal dengan pemerintah, mereka mengawasi pukat trawl dalam negeri, tapi di tengah laut sana, nelayan luar negeri seperti Malaysia malah mencuri hasil laut kita dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang juga, inikan tidak adil dan kita anggap pemerintah tidak tegas,” ujar Alfian.

Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Drs Agus Andrianto menegaskan, pihaknya tetap menegakkan aturan kepada alat tangkap yang melanggar Permen KP 71/2016, dengan melakukan penyitaan alat tangkap dan membina nelayan yang melanggar aturan.

“Untuk alat tangkap pengganti akan segera direalisasikan oleh Pemko Medan, untuk anggaran akan segera diberikan dalam waktu dekat, bahkan distribusi alat tangkap akan diperbantukan dengan dana CSR perusahaan yang ada, agar masalah alat tangkap ini segera terealisasi,” tegas Kapolda. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.722 personel Poldasu mengikuti peng-ukuhan kenaikan pangkat di halaman KS.Tubun Mapolda Sumut, Jumat (4/1). Salah seorang di an-taranya, Kabid Propam Poldasu Kombes Pol Yofie Girianto Putro SIK Kenaikan pangkat terhitung mulai Januari 2019 sejajaran Poda Sumut yang berjumlah 1.722 orang, terdiri dari perwira 298 orang dengan rincian pangkat Kombes 1 personel, AKBP 24 personel, Kompol 33 personel, AKP 11 personel, Iptu 203 personel dan Ipda 26 personel. Sementara Bintara dan Tamtama berjumlah 1.381 personel dengan catatan pangkat Aiptu 14 personel, Aipda 310 personel, Bripka 234 personel, Brigpol 90 personel, Briptu 732 personel dan Bharatu 1 personel.

Sebagai pemimpin upacara korps raport kenaikan pangkat, Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas pengabdian yang dilakukan selama bertugas.”Kiranya membawa kebahagiaan dan semangat baru, baik bagi saudara dan keluarga maupun organisasi,” kata Agus.

Kapolda juga menyampaikan kiranya kenaikan pangkat ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam kepercayaan publik terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Kapoldasu berpesan, kalau kenaikan pangkat bukanlah hak yang melekat pada setiap anggota Polri, tapi merupakan penghargaan (reward) dari pimpinan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan.

“Oleh karena itu syukuri anugerah kenaikan pangkat ini dengan sikap tanggungjawab yang lebih dari sebelumnya serta terus berupaya meningkatkan etos dan kualitas kinerja saudara dimanapun bertugas,” ucapnya.

Agus mengajak seluruh personel untuk mewujudkan jati diri Polri yang profrsional modern dan terpercaya (promoter), sikap dan prilaku yang menjadi teladan di tengah-tengah masyatakat. “Khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dinaikan golongannya, harus mampu menunjukkan kualitas dalam membantu tugas-tugas Polri di bidang struktural maupun fungsional,” ungkapnya.

Jendral bintang dua ini menyampaikan beberapa penekanan yang dapat dipedomani dalam pelaksanaan tugas, antara lain tingkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan spiritual dalam setiap pelaksanaan tugas. Selalu bersyukur dalam situasi apapun, dan berupaya untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak arogan dalam pelaksanaan tugas.

Bekerjalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan niat yang tulus dan hati yang bersih untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkatkan profesionalitas khususnya dalam bidang sains dan teknologi, pahami perkembangan zaman serta memanfaatkan penggunaan media sosial untuk meningkatkan kepercayaan Polri dimata masyarakat. Bina soliditas dan sinergitas TNI-Polri, dalam menjaga keutuhan NKRI. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Drs Agus Andrianto dengan tegas akan mengusut pelaku penyelewengan atau ketimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) khusunya solar kepada nelayan “Kita akan lakukan penyelidikan dan akan minta tambahan informasi dari Pertamina, maka kita bisa usut untuk mengidentifikasi siapa pelaku ketimpangan BBM ini. Kita juga tegaskan, kalau ada anggota yang terlibat dalam penyelewengan ini akan kita tindak tegas,” kata Agus di Mesjid Djaafar Warahmah Jalan Young Panah Hijau, Kelurahan Labuhandeli, Kecamatan Medan Marelan, Jumat (4/1).

Dijelaskan Kapoldasu, pihaknya akan terus membangun komunikasi dengan Pertamina, apakah masalah kelangkaan minyak solar ke nelayan ada indikasi ketimpangan. Bila memang tidak, berarti distribusi berjalan lancar.”Yang jelas, ini akan terus kita awasi dan kawal agar distribusi BBM ini sampai kepada nelayan,” tegas Agus didampingi Wakapolda, Brigjend Pol Mardiaz.

Agus juga mengaku, pihaknya telah menerima keluhan nelayan terkait masalah kelangkaan BBM. Ia akan mencari solusi agar distribusi BBM kepada nelayan dapat disalurkan agar nelayan mampu melaut.

“Makanya kita hadir disini, agar kebutuhan BBM kepada nelayan dapat tersalurkan. Karena ini tujuan pemerintah mensejahterakan masyarakat. Kita cari solusi dengan membahas masalah ini ke GM Pertamina,” terang Agus didampingi Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan.

Seorang nelayan, Andika Gemilang mengaku, sejak 4 bulan belakangan ini, nelayam skala kecil yang bersandar di pinggiran Sungai Deli, kesulitan memperoleh solar. Anehnya, Depo Pertamina yang hanya berjarak tidak begitu jauh, tidak mampu mengatasi masalah yang dialami nelayan.

“Bayangkan saja, kami mau beli ke galon (SPBU) pun tidak boleh. Bagaimana kami mau melaut untuk membiayai anak kami sekolah dan memberikan makan keluarga,” keluh Andika.

Dengan kedatangan Kapolda, kata Andika, sangat membantu nelayan untuk mengakomodir distribusi solar. Sehingga, pihak Pertamina akan segera menyalurkan distribusi solar dengan tidak mempersulit nelayan.

“Untuk nelayan di pinggiran benteng Sungai Deli ada sebanyak 800 unit kapal, kita membutuhkan kuota solar sebanyak 7 hingga 8 ton per hari. Kami sangat berterima kasih dengan Bapak Kapolda yang telah membantu menerima keluhan nelayan,” ungkap Andika. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan sky bridge atau jembatan layang yang menghubungkan kawasan Lapangan Merdeka Medan dengan Stasiun Kereta Api belum diketahui kapan bisa digunakan.

Bangunan yang menelan APBD hingga Rp35 miliar itu sudah selesai dibangun pada Desember 2014 lalu, kondisinya kini sudah dalam keadaan rusak atau dibiarkan terbengkalain

Pemerintah Kota (Pemko) Medan sepertinya tidak memiliki niat untuk memfungsikan sky bridge atau jembatan penyeberangan dari sisi timur Lapangan Merdeka ke Stasiun Besar Kereta Api.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, sepertinya tidak terlalu mempermasalahkan proyek yang telah menghabiskan Rp35 miliar. Eldin sangat santai dengan kondisi sky brigde yang semakin mengkhawatirkan.

Bahkan, ketika ditanya kendala tidak difungsikannya sky brigde, Eldin menyebut tidak ada masalah. Ia mengaku kondisi sky bridge yang rusak parah akan diperbaiki.”Sudah dibicarakan dengan PT KAI soal sky bridge, mustilah deal (sepakat) dulu dengan PT KAI. Nanti diperbaiki yang rusak,” ujar Eldin baru-baru ini.

Jawaban wali kota tersebut sudah sering terlontar dari mulutnya. Beberapa bulan bahkan tahun lalu juga demikian. Namun, sayangnya hingga kini tidak kunjung terealisasi.

Sementara, Manager Humas PT KAI Divre I Sumut-Aceh, Ilud Siregar mengaku, difungsikan atau tidaknya sky bridge merupakan kebijakan dari Pemko Medan. Kata Ilud, PT KAI tidak ikut di dalamnya.”Sky bridge itu kan ranahnya Pemko Medan, tergantung mereka untuk operasionalnya. Jadi bukan ranah PT KAI,” ujar Ilud yang dihubungi wartawan.

Ia menegaskan jika Pemko Medan ingin mengoperasionalkan sky bridge, PT KAI dengan senang hati akan membuka pintu yang menghubungkan sky bridge ke Stasiun Besar. “Sekali lagi, jadi tergantung Pemko Medan,” pungkasnya. (ris/ila)